Kementrian Lembaga: ASN

  • Anggota Komisi II DPR minta Menteri PANRB evaluasi rekrutmen ASN

    Anggota Komisi II DPR minta Menteri PANRB evaluasi rekrutmen ASN

    Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya. (ANTARA/HO-DPR)

    Anggota Komisi II DPR minta Menteri PANRB evaluasi rekrutmen ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 12:49 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta Menteri PANRB melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) terkait mundurnya 700 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

    “Mundurnya 700 CPNS ini dapat menjadi evaluasi dan refleksi Menteri PANRB agar dalam perekrutan ASN perlu dilaksanakan dengan lebih adaptif dan transparan,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Legislator asal dapil Papua Selatan itu mengatakan mundurnya 700 CPNS dosen ini bisa disebabkan karena formasi yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi penempatan yang mereka inginkan.

    “Saya menerima keluhan, banyak yang merasa kaget ketika mengetahui penempatan kerja mereka tidak sesuai dengan harapan,” ujarnya.

    Menurut wakil rakyat yang membidangi kepegawaian, setidaknya ada tiga kemungkinan yang menyebabkan mundurnya CPNS Kemendikti Saintek.

    Pertama, soal penempatan yang tidak sesuai dengan bidang atau lokasi yang diharapkan. Kedua, proses rekrutmen yang tidak transparan. Hal itu dapat menyebabkan CPNS merasa tidak puas dengan hasilnya. Ketiga, ekspektasi yang tidak terpenuhi.

    “Menurut kami tiga hal itu yang menjadi penyebab. Tapi, mungkin ada penyebab lain. Tentu, itu perlu kajian mendalam,” jelas Indrajaya.

    Oleh karena itu, Indrajaya meminta Kementerian PANRB untuk melakukan evaluasi dan terhadap rekrutmen CPNS. Evaluasi penting dilakukan agar diketahui secara pasti penyebab mundurnya 700 dosen dari proses CPNS.

    “Persoalan itu nanti akan menjadi pembahasan dalam rapat Komisi II dengan Kementerian PANRB,” tuturnya.

    Dia meminta agar Menteri PANRB tidak terlalu sering membuat “blunder”. Persoalan pengangkatan PPPK dan PNS yang sebelumnya telah menuai banyak kritik.

    Dia meminta Menteri PANRB lebih sensitif membuat kebijakan yang menyangkut nasib rakyat. Apalagi kesempatan menjadi ASN adalah hak setiap warga negara yang dijamin UUD.

    “Perlu kajian yang komprehensif, melibatkan pakar dan dunia kampus, perlu konsultasi dengan DPR. Kebijakan tanpa kajian dan konsultasi selalu melahirkan kericuhan,” pungkas dia.

    Sumber : Antara

  • Dukung Program ‘Nyaah Ka Indung’, Ribuan Ibu Lansia Bakal Dapat Perhatian Khusus dari ASN Bandung Barat

    Dukung Program ‘Nyaah Ka Indung’, Ribuan Ibu Lansia Bakal Dapat Perhatian Khusus dari ASN Bandung Barat

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), secara resmi meluncurkan program “Nyaah ka Indung”. Program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi itu dimaksudkan agar pemerintah peduli terhadap kaum ibu lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

    Selain itu, program ini ditujukan untuk membantu ibu lansia yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah.

    “Tanggal 11 April 2025, Gubernur Jabar mencanangkan program Jawa Barat nyaah ka indung. Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan ini maka Bandung Barat pun mencanangkan program serupa,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail di Ngamprah, Kamis (17/4/2025).

    BACA JUGA:Nyaah Ka Indung, Upaya Pemkot Fasilitasi Kelompok Rentan di Kota Bandung

    Jeje mengatakan, program “Nyaah ka Indung” bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi ini adalah gerakan kemanusiaan, bentuk nyata dari kepedulian pemerintah kepada para kaum ibu lanjut usia.

    “Seperti yang kita ketahui, kondisi ibu-ibu lansia di Bandung Barat sangat beragam. Ada yang masih mandiri, ada yang semi tergantung, dan ada yang sepenuhnya membutuhkan bantuan,” katanya.

    Ia menambahkan, melalui program ini, sebanyak 1.348 ibu lanjut usia bakal mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan mereka baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual.

    “Kita ingin hadir bukan sekadar sebagai pemerintah. Kita ingin hadir sebagai anak-anak yang menyayangi ibunya. Kita rawat bukan hanya raganya, tetapi juga semangat hidup dan harapan mereka di usia senja,” jelas Jeje.

    BACA JUGA:Bukti Nyata Program ‘Nyaah ka Indung Bapa’, Kadis Kominfo Banjar Ajak Ibu Asuh Belanja

    Dalam menyukseskan kebijakan ini, lanjut Jeje, program tersebut akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Bandung Barat, termasuk ASN di Kecamatan.

    Setiap ASN wajib mengikuti program ini dengan cara mendampingi atau membantu ibu-ibu lansia, baik dari sisi ekonomi maupun perhatian secara langsung.

    “Saya mengajak semua ASN di Bandung Barat untuk aktif ambil bagian. Bentuknya bisa macam-macam. Sesuaikan dengan kemampuan, tapi jangan sampai kita abai. Karena menyayangi ibu adalah fondasi akhlak dan kemanusiaan,” katanya.

  • Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN

    Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (9/4/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa sejak awal proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 telah ditegaskan bahwa pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    “Ketentuan ini penting sebagai bentuk komitmen pelamar terhadap pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis, merespons sebanyak 714 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 yang mengundurkan diri dari proses pengadaan ASN.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 653 peserta mengundurkan diri secara resmi, sementara 61 peserta dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) hingga batas waktu yang telah ditentukan.

    “Pengunduran diri ini didominasi oleh alasan yang berkaitan dengan lokasi penempatan, kesehatan, urusan keluarga, maupun institusi tempat mereka ditugaskan,” ujarnya.

    Rini menyampaikan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta ketentuan teknis lainnya, peserta yang mengundurkan diri dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti seleksi CASN pada periode berikutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Panitia Seleksi Nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait akan memperkuat sistem pengadaan ASN secara menyeluruh.

    Penguatan akan mencakup semua tahapan mulai dari pengumuman, pelaksanaan seleksi berbasis computer assisted test (CAT), hingga proses pengangkatan.

    Sumber : Antara

  • Hari Libur Paskah sampai Tanggal Berapa? Simak Jadwal Libur Nasional usai Lebaran 2025

    Hari Libur Paskah sampai Tanggal Berapa? Simak Jadwal Libur Nasional usai Lebaran 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menetapkan peringatan Hari Paskah tahun 2025 jatuh pada Minggu, 20 April 2025. Namun, sampai berapakah tanggal libur perayaan paskah berlangsung?

    Tanggal ini termasuk dalam hari libur nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Libur Paskah 2025 Sampai Tanggal Berapa?

    Meskipun Paskah jatuh pada hari Minggu, masyarakat sebenarnya sudah bisa menikmati waktu libur sejak Jumat, 18 April 2025, karena bertepatan dengan peringatan Wafat Isa Almasih (Jumat Agung). Berikut rincian masa libur Paskah:

    Jumat, 18 April 2025: Libur nasional Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung) Sabtu, 19 April 2025: Libur akhir pekan Minggu, 20 April 2025: Hari Paskah (Kebangkitan Yesus Kristus)

    Jadi, meskipun libur nasional Paskah hanya ditetapkan satu hari (20 April), total masa libur bisa berlangsung selama tiga hari berturut-turut.

    Tanggal merah setelah libur Paskah 2025

    Setelah Paskah, masih ada 9 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama yang berlaku hingga akhir tahun 2025. Berikut daftar lengkapnya:

    (a) Libur nasional:

    Kamis, 1 Mei 2025: Hari Buruh Internasional Senin, 12 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569 BE Kamis, 29 Mei 2025: Kenaikan Yesus Kristus Minggu, 1 Juni 2025: Hari Lahir Pancasila Jumat, 6 Juni 2025: Idul Adha 1446 H Jumat, 27 Juni 2025: Tahun Baru Islam 1447 H Minggu, 17 Agustus 2025: HUT Kemerdekaan RI Jumat, 5 September 2025: Maulid Nabi Muhammad SAW Kamis, 25 Desember 2025: Hari Natal

    (b) Cuti bersama:

    Selasa, 13 Mei 2025: Waisak Jumat, 30 Mei 2025: Kenaikan Yesus Kristus Senin, 9 Juni 2025: Idul Adha Jumat, 26 Desember 2025: Natal Aturan Cuti bersama ASN dan Pegawai/Karyawan

    Terdapat perbedaan aturan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta. Berikut selengkapnya:

    – Untuk ASN/PNS: Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025, cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan

    – Untuk pegawai/karyawan swasta: Berdasarkan SKB 3 Menteri, cuti bersama akan memotong jatah cuti tahunan

    Dengan mengetahui jadwal ini, Sobat PR bisa merencanakan liburan atau waktu istirahat dengan lebih baik sepanjang tahun 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapolda Metro: Jadikan Hari Kesadaran Nasional refleksi nasionalisme

    Kapolda Metro: Jadikan Hari Kesadaran Nasional refleksi nasionalisme

    Menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional untuk memperkuat komitmen menjaga kamtibmas yang aman dan damai di wilayah hukum Polda Metro Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto meminta jajaran agar peringatan Hari Kesadaran Nasional bisa menjadi refleksi bagi anggota Kepolisian untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan mengadopsi nilai luhur bangsa.

    “Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan memiliki peran strategis dalam memupuk semangat kebangsaan di tengah masyarakat,” ucap Karyoto yang diwakili Kepala Subbidpaminal Bidpropam Polda Metro Jaya, AKBP Ramadhan Nasution di Jakarta, Kamis, sebagai inspektur upacara.

    Ramadhan juga mengucapkan pesan dari Kapolda Metro Jaya bahwa beliau berterima kasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri jajaran Polda Metro Jaya atas dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga situasi kamtibmas berjalan kondusif.

    Dalam amanat tersebut, Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan beberapa penekanan kepada seluruh peserta upacara, antara lain:

    Menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional untuk memperkuat komitmen menjaga kamtibmas yang aman dan damai di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Meningkatkan semangat kebangsaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Membangun Polri yang presisi, berwibawa, dan dicintai masyarakat. Mendukung kebijakan strategis pemerintah demi menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menghindari segala bentuk pelanggaran sekecil apapun. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan komplain. Memberdayakan potensi masyarakat di setiap wilayah untuk bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Metro Jaya, AKBP Ramadhan Nasution mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto saat pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (17/4/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang diperingati tanggal 17 setiap bulan adalah momentum merefleksikan semangat persatuan dan kesatuan juga menghargai semangat perjuangan para pahlawan yang berhasil memberikan kemerdekaan dengan perjuangan mereka.

    Tujuan pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional untuk meningkatkan kesadaran seseorang khususnya pegawai Aparatur sipil Negara terhadap tanggung jawab sebagai warga negara.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Ara Ajak AHY dan Otorita IKN Bertemu Bahas Hunian di Nusantara – Page 3

    Menteri Ara Ajak AHY dan Otorita IKN Bertemu Bahas Hunian di Nusantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

     

  • Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2025, Cek di Sini – Page 3

    Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2025, Cek di Sini – Page 3

    Pemerintah mengambil langkah cepat untuk segera melakukan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, baik dalam bentuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Staf Presiden (KSP), menggelar rapat koordinasi percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) CPNS 2024 dan PPPK 2024 secara virtual, Rabu (16/04/2025).

    Menteri PANRB Rini Widyantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

    “Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” tegas Rini.

    Rini juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Di sisi lain, ia mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya.

    Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN 2024 yang diperkirakan akan diangkat, yakni CPNS sebesar 179.025 orang dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang.

    Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang proses seleksinya masih berjalan.

    Berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah akan mengangkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024, baik CPNS maupun PPPK tahap I dan II.

    “Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan,” imbuh Rini.

     

  • Bukan Grepe-grepe Seperti Video Viral di Garut, Ini Prosedur Pemeriksaan USG oleh Dokter Kandungan – Halaman all

    Bukan Grepe-grepe Seperti Video Viral di Garut, Ini Prosedur Pemeriksaan USG oleh Dokter Kandungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan dr M Syafril Firdaus (MSF) SpOG, dokter spesialis kandungan di Garut Jawa Barat mengundang perhatian banyak pihak. 

    Kali ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Barat ikut bicara. 

    Ketua IDI Jabar dr. Moh Luthfi, menegaskan pentingnya profesionalisme dan etika dalam pelaksanaan pemeriksaan USG (ultrasonografi) terhadap pasien, khususnya dalam konteks pemeriksaan kandungan. 

    Menurut dr. Luthfi, dalam melakukan pemeriksaan USG, seorang dokter wajib bersikap sopan santun dan menghormati pasien sebagai individu yang memiliki hak dan martabat. 

    “Dokter harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien sebelum memulai pemeriksaan. Ini adalah langkah awal membangun kepercayaan,” ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Rabu (16/4/2025). 

    Lebih lanjut, pemeriksaan harus dilakukan dengan pendampingan dari tenaga kesehatan lain seperti perawat atau bidan. 

    Selain itu, dokter juga diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci rencana pemeriksaan serta tujuan medis yang ingin dicapai, agar pasien memahami prosedur yang akan dilakukan.

    “Setelah itu, persetujuan pasien maupun keluarganya harus didapatkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. Ini bagian dari informed consent yang menjadi pilar etika kedokteran,” kata dr. Luthfi.

     

    Prosedur USG, bukan asal sentuh apalagi grepe-grepe

    Dokter Luthfi juga menjelaskan jika dalam pemeriksaan Ultrasound Sonography Test (USG) kandungan, fokus utama adalah pada lokasi yang sesuai dengan indikasi atau tujuan pemeriksaan. 

    Dokter tidak boleh asal menyentuh bagiana tubuh pasien yang akan diperiksa. 

    “Standar pelaksanaannya juga diatur secara teknis, satu tangan dokter memegang probe USG, sementara tangan lainnya mengoperasikan keyboard alat untuk mengukur parameter-parameter penting yang dibutuhkan,” tuturnya. 

    DOKTER KANDUNGAN GARUT – Seorang dokter kandungan yang berpraktik di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap pasien yang sedang melakukan ultrasonografi (USG), (kolase foto, Selasa (15/4/2025). (Instagram @ahmadsahroni88)

    Sebelumnya, sebuah video yang diduga menunjukkan tindakan pelecehan oleh seorang dokter kandungan di Garut terhadap pasiennya beredar luas di media sosial. 

    Dalam video berdurasi 53 detik tersebut, terlihat dokter yang tengah melakukan pemeriksaan USG kepada seorang wanita, dengan bagian tertentu dari tubuh pasien yang diduga diraba secara tidak pantas. 

    Tindakan pemeriksaan pasien oleh MSF menuai protes karena tangan sang dokter grep-grepe (diambil dari bahasa gaul) atau menyentuh organ intim dan area sensitif pria atau organ intim dan area sensitif wanita 

    Sanksi untuk dokter cabul

    Menanggapi apa yang dilakukan MSF, dr. Moh Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya sedang memproses sanksi disiplin dan etik terhadap seorang dokter di Garut yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien. 

    “Terkait kasus dugaan pelecehan terhadap pasien, IDI mengecam keras perilaku dokter yang tidak sesuai dengan SOP dan etika profesi, dan akan memberikan sanksi disiplin dan etika kepada dokter yang bersangkutan. Sanksi disiplin dan etika saat ini sedang berproses di IDI,” ujarnya.

    TRACK RECORD SYAFRIL – M Syafril Firdaus, dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat, disebut memiliki track record yang buruk. Ia telah diamankan Polres Garut pada Selasa (15/4/2025), dan kini masih menjalani pemeriksaan. (pasca.ars.ac.id via TribunJabar.id)

    Dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan itu telah ditangkap polisi.

    “Yang jelas kami amankan untuk diduga pelaku, untuk dokter kita amankan sekarang sedang diperiksa,” ungkap Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Susanto, Selasa (15/4/2024). 

     

    Jejak kasus dugaan pelecehan dokter kandungan di Garut

    Berikut jejak kasus pelecehan yang dilakukan dokter MSF.

    Videonya viral, beredar di Medsos April 2025

    Video dokter MSF melakukan peecehan viral di lini masa media sosial.

    Viralnya video tersebut disertai dengan beragam keterangan permintaan warganet terhadap kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    Dokter spesialis kandungan tersebut terekam kamera pengawas saat diduga melakukan tindakan mencurigakan ketika tengah melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien.

    Adalah drg. Mirza Mangku Anom, seorang Dokter Spesialis Konservasi Gigi, melalui akun Instagram pribadinya mengunggah rekaman video itu. 

    “Ini semua bukti aku punya lengkap lho, rekaman CCTV cersi lengkap aku juga punya dan aku selalu kesel ngeliat yang begini-begini,” tulis dokter Mirza dalam unggahannya.

     

    Terjadi Juni 2024 

    Usai video dokter MSF cabul viral, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut buka suara dan membuka jika kasus ini  terjadi tahun 2024 di klinik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pakuwon Kabupaten Garut.

    Dari sistem informasi sumber daya manusia Dinas Kesehatan diketahui jika saat ini terduga pelaku diketahui sudah tidak praktek di tempat tersebut.

    “(Sekarang) yang bersangkutan sudah tidak ada izin praktek satu pun di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Garut dr. Leli Yuliani kepada awak media melalui keterangan resminya, Selasa (15/4/2025).

    Polisi juga menjelaskan peristiwa yang viral itu terjadi pada Juni 2024.

    Ia menuturkan, bahwa dulu memang sempat ada laporan ke dinas kesehatan dan kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

    Pihaknya juga ucap Leli, belum sempat melakukan pemeriksaan secara mental dan psikologis, karena yang bersangkutan saat ini sudah tidak lagi berada di Garut.

    Leli juga menegaskan bahwa terduga pelaku bukan aparatur sipil negara (ASN), namun dari riwayat prakteknya diketahui terduga pelaku pernah bekerja di beberapa fasilitas kesehatan.

    Mulai dari Rumah Sakit Malangbong, hingga beberapa klinik dan rumah sakit di Garut.

    “Yang bersangkutan juga bukan orang sini (Garut),” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Tribun Jabar, Nappisah)

    Artikel ini sebagian tayang di TribunJabar.id dengan judul IDI Jabar Jelaskan SOP Pemeriksaan USG: Pascaviral Video Pelecehan oleh Dokter Kandungan di Garut,

  • Waduh, Ini Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin dari Pemerintah

    Waduh, Ini Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Melalui Perpres tersebut, sebanyak 31.066 dosen berstatus ASN akan menerima tukin yang dijadwalkan cair mulai Juli 2025.

    Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” kata Sri Mulyani, Selasa (15/4/2025), dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja.

    Namun ternyata, terdapat beberapa kriteria dosen ASN yang tidak akan mendapat tukin. Siapa saja?

    Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin 2025

    Berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2025 Pasal 7, terdapat beberapa golongan dosen ASN yang tidak mendapat tunjangan kinerja atau tukin, berikut rinciannya:

    1. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang tidak mempunyai jabatan tertentu

    2. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan

    3. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai

    4. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun

    5. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum

    6. Pegawai pada perguruan tinggi negeri badan hukum

    Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair pada Juli 2025

    Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2025, berikut besaran tukin dosen ASN yang dibagi menjadi 17 kelas jabatan:

    Tukin kelas jabatan 1: Rp2.531.250
    Tukin kelas jabatan 2: Rp2.708.250
    Tukin kelas jabatan 3: Rp2.898.000
    Tukin kelas jabatan 4: Rp2.985.000
    Tukin kelas jabatan 5: Rp3.134.250
    Tukin kelas jabatan 6: Rp3.510.400
    Tukin kelas jabatan 7: Rp3.915.950
    Tukin kelas jabatan 8: Rp4.595.150
    Tukin kelas jabatan 9: Rp5.079.000
    Tukin kelas jabatan 10: Rp5.979.200
    Tukin kelas jabatan 11: Rp8.757.600
    Tukin kelas jabatan 12: Rp9.896.000
    Tukin kelas jabatan 13: Rp10.936.000
    Tukin kelas jabatan 14: Rp17.064.000
    Tukin kelas jabatan 15: Rp19.280.000
    Tukin kelas jabatan 16: Rp27.577.500
    Tukin kelas jabatan 17: Rp33.240.000

  • Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair Juli 2025

    Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Melalui Perpres tersebut, sebanyak 31.066 dosen berstatus ASN akan menerima tukin yang dijadwalkan cair mulai Juli 2025.

    Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” kata Sri Mulyani, Selasa (15/4/2025), dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja.

    Berikut besaran tukin yang akan diterima oleh dosen ASN Kemendiktisaintek pada Juli 2025.

    Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair pada Juli 2025

    Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2025, berikut besaran tukin dosen ASN yang dibagi menjadi 17 kelas jabatan:

    Tukin kelas jabatan 1: Rp2.531.250
    Tukin kelas jabatan 2: Rp2.708.250
    Tukin kelas jabatan 3: Rp2.898.000
    Tukin kelas jabatan 4: Rp2.985.000
    Tukin kelas jabatan 5: Rp3.134.250
    Tukin kelas jabatan 6: Rp3.510.400
    Tukin kelas jabatan 7: Rp3.915.950
    Tukin kelas jabatan 8: Rp4.595.150
    Tukin kelas jabatan 9: Rp5.079.000
    Tukin kelas jabatan 10: Rp5.979.200
    Tukin kelas jabatan 11: Rp8.757.600
    Tukin kelas jabatan 12: Rp9.896.000
    Tukin kelas jabatan 13: Rp10.936.000
    Tukin kelas jabatan 14: Rp17.064.000
    Tukin kelas jabatan 15: Rp19.280.000
    Tukin kelas jabatan 16: Rp27.577.500
    Tukin kelas jabatan 17: Rp33.240.000