Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Amunisi ASN Bandung Barat Bertambah, Komisi I DPRD Minta Kinerja Birokrasi Ditingkatkan

    Amunisi ASN Bandung Barat Bertambah, Komisi I DPRD Minta Kinerja Birokrasi Ditingkatkan

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat secara resmi mengambil sumpah jabatan bagi 3.362 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Melihat itu, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat dalam melayani masyarakat terus meningkat.

    “Berharap kinerja Pemkab Bandung Barat lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bandung Barat, Sandi Supyandi saat dihubungi, Senin (21/4/2025).

    Menurut Sandi, dengan dilantiknya ASN di Bandung Barat sebanyak 3.362 orang harus menjadi energi baru, terutama dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan yang lebih baik.

    BACA JUGA:Sambut Mahkota Binokasih, ASN Kabupaten Bogor Akan Kenakan Baju Adat Sunda

    Selain itu, pembina kepegawaian di lingkungan Pemkab Bandung Barat pun harus bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para ASN di wilayahnya.

    “Kedisiplinan yang harus ditanamkan dan ASN di Pemkab Bandung Barat harus menjadi suri tauladan serta harus bisa memutasi diri setelah pengambilan sumpah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan “Out of the box” dalam melaksanakan pengabdian,” katanya.

    Lebih lanjut Ia mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya menjalankan pengawasan kepada seluruh birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    BACA JUGA:Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    “Kita kemarin sudah mengskemakan minimal satu bulan sekali berkantor d wilayah Pemda. Waktunya tidak akan kita kasih tahu. Intinya kita akan melakukan sidak demi perbaikan dan bukan untuk mencari kesalahan. Demi pelayanan publik kedepannya,” katanya.

    Ia menegaskan, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    “Karena harapan terbesar ada di tangan tangan beliau ini. Karenakan pelayanan publik untuk memperlihatkan keramahan dan mempermudah. Jangan sampai ada pungli di lingkungan Pemkab Bandung Barat,” tandasnya. (Wit)

  • 8 Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Jatah Rp 300 Juta dari Uang Iuran ASN Regional

    8 Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Jatah Rp 300 Juta dari Uang Iuran ASN Regional

    Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Jatah Rp 300 Juta dari Uang Iuran ASN
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Mantan
    Wali Kota Semarang
    , Hevearita Gunaryati Rahayu alias
    Mbak Ita
    , disebut meminta jatah sebesar Rp 300 juta dari dana “iuran kebersamaan” yang dikumpulkan dari pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.
    Hal ini terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/4/2025).
    Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wawan Yunarwanto, menyebut bahwa iuran kebersamaan tersebut dikumpulkan oleh pegawai untuk keperluan di luar anggaran resmi, seperti kegiatan Dharma Wanita, rekreasi, bingkisan hari raya, hingga pembelian batik.
    Pengumpulan iuran ini diatur oleh Indriyasari, Kepala Bapenda Kota Semarang, dan disetorkan kepada Sarifah, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi.
    Menurut jaksa, pada Desember 2022, Indriyasari mengajukan draft Surat Keputusan Wali Kota mengenai alokasi insentif pajak atau tambahan penghasilan bagi ASN.
    Draft tersebut diserahkan Endang Sri Rejeki, Kepala Subbagian Perencanaan Produk Hukum, kepada Hevearita.
    “Terdakwa I (Mbak Ita) memanggil Endang dan menyatakan bahwa bagian insentif untuk dirinya lebih kecil dari Sekretaris Daerah. Ia kemudian menolak menandatangani surat itu,” jelas Wawan.
    Setelah itu, Indriyasari menjelaskan dasar hukum pengajuan insentif kepada Mbak Ita, namun tetap ditolak.
    Pada 22 Desember 2022, Indriyasari kembali menghadap Mbak Ita dan menyebutkan bahwa nilai tambahan penghasilan pegawai Bapenda lebih kecil dari yang diajukan untuk terdakwa. Dalam momen itu, Mbak Ita disebut menanggapi dengan kalimat, “kok sak mono”.
    “Indriyasari kemudian menjelaskan bahwa pegawai Bapenda telah mengumpulkan dana iuran kebersamaan sebesar Rp 900 juta,” ungkap jaksa.
    “Terdakwa I lalu mengatakan ‘yowis to’ sambil melihat tulisan angka di kertas dan menuliskan angka 300, yang dimaksud adalah permintaan jatah Rp 300 juta,” lanjutnya.
    Pencairan dana diserahkan ke Mbak Ita pada 29 Desember 2022 setelah kesepakatan tersebut.
    Perkara ini merupakan bagian dari kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota
    Semarang
    yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Semarang.
    Juru Bicara PN Semarang, Haruno Patriadi, menyebut ada tiga berkas perkara yang dilimpahkan.
    Hevearita dan suaminya, Alwin Basri (mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), berada dalam satu berkas perkara.
    Dua berkas lainnya masing-masing atas nama Martono, Ketua Gapensi Kota Semarang, dan Rachmat Utama Djangkar, Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.
    Keempatnya diduga terlibat dalam korupsi pengadaan barang/jasa serta gratifikasi di Pemkot Semarang pada periode 2023–2024. Hevearita dan Alwin diduga sebagai penerima suap, sedangkan Martono dan Rachmat sebagai pemberi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku baru bakal mengkaji soal pelarangan siswa membawa motor ke sekolah, selepas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025-2026.

    “Belum-belum, saya masih fokus ke SPMB. SPMB udah clear, baru kita akan lihat nanti peraturan-peraturan tambahan apa yang bisa diberikan,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Senin (21/4).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar pihak sekolah mulai melarang siswanya membawa kendaraan pribadi. Hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan siswa sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini.

    Tak tanggung-tanggung, sanksi pengeluaran bakal diberlakukan apabila siswa di bawah umur nekat membawa kendaraan ke sekolah.

    BACA JUGA:Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

    Kendati demikian, diakui Farhan, pihaknya bakal terlebih dahulu mencari solusi sebelum diberlakukannya pelarangan pelajar membawa motor ke sekolah.

    Hal ini dinilai penting mengingat kelayakan infrastruktur maupun transportasi di Kota Bandung belum memadai.

    “Masalah bawa, karena kan gini, kalau saya melarang bawa kendaraan, terus marake naon (pakai apa). Karena kan saya mesti menjawab ini dulu,” ungkapnya.

    BACA JUGA:pemkotPemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Disinggung soal pengoperasionalan kembali bus sekolah di Kota Bandung, menurut Farhan, kelayakan menjadi letak masalah apakah hal ini bisa kembali dilakukan atau tidak.

    Maka dari itu, pihaknya bakal kembali mendata ulang terkait kesiapan maupun penghidupan kembalinoperasional bus sekolah di Kota Bandung.

    “Kendaraan umumnya banyak, tapi kan sekarang masalahnya layak atau tidak, itu kita lagi berusaha untuk di data dulu,” pungkasnya. (Dam)

  • DKI gratiskan transportasi publik untuk penumpang wanita

    DKI gratiskan transportasi publik untuk penumpang wanita

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno didampingi istri saat dijumpai di Halte Transjakarta depan Balai Kota, Senin (21/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    DKI gratiskan transportasi publik untuk penumpang wanita
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 21 April 2025 – 13:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan seluruh transportasi publik Transjakarta, Moda Raya Terpadu (mass rapid transit/MRT) hingga Lintas Rel Terpadu (light rail transit/LRT) untuk penumpang wanita di Ibu Kota dalam rangka Hari Kartini tahun ini.

    “Meski mereka masih bayar naik angkutan umum dari luar Jakarta, tetapi saat memasuki Ibu Kota, gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Dia berhadap, hal ini dapat meningkatkan semangat para wanita spesial di Hari Kartini.

    “Ini agar juga mereka bersedia beralih menggunakan transportasi publik ketimbang angkutan pribadi,” katanya.

    Spesial pada Senin ini, Pramono dan wakilnya Rano Karno pun didampingi dengan istri berangkat ke Balai Kota menggunakan Transjakarta dari Bundaran HI ke Balai Kota.

    Pramono menjelaskan, untuk bisa menikmati layanan gratis transportasi umum LRT, MRT, dan Transjakarta, masyarakat dapat langsung datang ke halte atau stasiun. 

    Nantinya, pramusapa akan mempersilahkan penumpang wanita langsung masuk tanpa perlu melakukan penempelan (tap) kartu.

    Tak hanya itu, Pramono juga menggratiskan perpanjangan SIM untuk para aparatur sipil negara (ASN) wanita di lingkup Pemprov DKI Jakarta dan wartawan wanita di Balai Kota Jakarta dalam rangka Hari Kartini.

    “Khusus pada hari ini, kami akan memberikan gratis bagi ASN yang ada di Balai Kota kalau mereka mau memperpanjang SIM. Saya barusan juga memutuskan dengan Pak Wagub untuk wartawan wanita yang ingin memperpanjang SIM A, SIM C, gratis di Balai Kota ini,” kata Pramono.

    Bagi para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tambahnya, bisa langsung mendatangi tenda di lapangan Balai Kota Jakarta karena sudah ada mobil SIM Keliling.

    Sumber : Antara

  • Cuma 15 Menit, Perpanjang SIM Gratis Khusus Perempuan di Balai Kota Jakarta – Halaman all

    Cuma 15 Menit, Perpanjang SIM Gratis Khusus Perempuan di Balai Kota Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cuma 15 menit, perempuan bisa perpanjang SIM gratis di Balai Kota Jakarta, Senin (21/4/2025) ini.

    Cukup daftar di lokasi, difoto petugas, lalu SIM langsung jadi. 

    Program ini khusus untuk anggota DWP dan ASN perempuan Pemprov DKI, dengan kuota terbatas hanya 100 orang.

    Proses Hanya 15 Menit

    Proses perpanjangan SIM berlangsung cepat, hanya butuh waktu 15 menit. Salah satu peserta, Eka Herawati dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) DKI Jakarta, menyebut layanan ini sangat efisien.

    “Saya hanya butuh 15 menit untuk perpanjangan dua SIM,” ujarnya seperti dilansir laman Berita Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Cara Mengurus SIM Gratis

    Untuk mengikuti layanan ini, peserta harus:

    Datang ke halaman Balai Kota DKI Jakarta pada 21 April 2025

    Mendaftar di meja pendaftaran

    Menunggu panggilan petugas

    Difoto untuk keperluan SIM

    SIM dicetak dan langsung dibagikan

    Dikhususkan untuk ASN dan Anggota DWP

    PELAYANAN SIM – Petugas melayani perpanjangan SIM gratis bagi peserta perempuan di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/4/2025). (Tribunnews.com/Valdy Aref)

    Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov dan DWP.

    “Kami menyelenggarakan layanan perpanjangan SIM gratis untuk anggota DWP dan ASN perempuan,” katanya.

    Hanya 50 Peserta yang Lolos

    Meski kuota disiapkan untuk 100 orang, hanya 50 yang berhasil ikut karena sebagian tidak memenuhi syarat.

    Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Komariah Marullah mengatakan:

    “Namun yang gagal memenuhi syarat ada beberapa, jadi yang ikut sebanyak 50 peserta,” ungkapnya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Disdikbud Lumajang Belum Pecat Oknum Guru Lecehkan 6 Siswi SMP

    Disdikbud Lumajang Belum Pecat Oknum Guru Lecehkan 6 Siswi SMP

    Lumajang (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lumajang belum memecat oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada enam siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP).

    Sanksi yang diberikan kepada oknum guru berinisial DCJ itu baru sebatas penonaktifan dari seluruh kegiatan mengajar.

    Kepala Disdikbud Kabupaten Lumajang, Nugraha Yudha Mudiarto mengatakan, oknum guru tersebut telah dinonaktifkan dari aktivitas mengajar. Saat ini, terduga pelaku sudah dipindah ke Kantor Korwil Pendidikan di Kecamatan Jatiroto dengan tujuan membatasi interaksi agar tidak ada korban lagi.

    “Ini sudah nonaktif mengajar (oknum guru, Red), sekarang saya pindahkan ke korwil untuk membatasi geraknya,” terang Nugraha Yudha Mudiarto, Senin (21/4/2025).

    Terkait pemberian sanksi berupa pemecatan, diakui, masih harus menunggu proses dari Inspektorat Kabupaten Lumajang. Sebab, pelaku merupakan seorang guru yang berstatus sebagai ASN.

    Kejadian asusila yang dilakukan tenaga pendidik itu juga diakui sudah dilaporkan kepada Bupati Lumajang agar segera mendapat tindak lanjut dan hukuman tegas.

    “Untuk prosesnya sudah ke inspektorat, sudah dilaporkan juga ke bupati agar segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, oknum guru cabul tersebut diketahui sudah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lumajang. Tempat pelaku berdinas diketahui ada di salah satu sekolah dasar.

    Selain mengajar di wilayah dinas, pelaku juga merupakan seorang guru ekstrakurikuler drumband bagi sejumlah sekolah SMP di Lumajang.

    Oknum guru cabul tersebut sebelumnya dilaporkan telah melecehkan enam siswi SMP yang dibimbingnya. Mayoritas korban diketahui merupakan seorang mayoret dari drumband di sejumlah sekolah. [has/beq]

  • Masuk Kerja Usai Diberitakan Bolos ke Malaysia, Plh Sekretaris Dinkes Jember Pasrah Dapat Sanksi

    Masuk Kerja Usai Diberitakan Bolos ke Malaysia, Plh Sekretaris Dinkes Jember Pasrah Dapat Sanksi

    Liputan6.com, Jember – Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Koeshar Yudyarto akhirnya muncul sehari setelah diberitakan bolos kerja. Ia mengakui sejak hari Selasa (15/04/2025) hingga Rabu (16/04/2025) memang pergi ke Malaysia, bukan untuk urusan pekerjaan.

    “Kami (saya) ada tugas studi dari kampus untuk presentasi internasional,” ujar dr Koeshar secara singkat saat saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4/2025)

    Sebelumnya, dr Koeshar langsung ikut mendampingi bupati dan wabup Jember pada rapat paripurna yang digelar DPRD Jember pada hari Kamis (17/04). Selain sebagai Sekretaris Dinkes, dr Koeshar untuk sementara waktu juga ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkes Jember, menggantikan pejabat definitif, dr Hendro yang sejak akhir bulan puasa lalu izin cuti untuk umroh ke tanah suci.

    Koeshar membenarkan, pergi ke luar negeri selama dua hari, sejak hari Selasa (15/04/2025). “Acaranya sehari, tapi kita harus siapkan sehari sebelumnya,” tuturnya.

    Koeshar enggan menanggapi terkait sorotan terhadap dirinya yang disebut melanggar disiplin ASN karena bolos kerja selama 2 hari dan malah pergi ke luar negeri tanpa izin atasan. Ia mengaku menyerahkan masalah ini kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember. 

    “Untuk selanjutnya kami serahkan kepada BKPSDM,” jawabnya. 

    Sebelumnya, Kepala BKPSDM Jember, Sukowinarno menyebut, akibat bolosnya dr Koeshar, sekitar 2 ribu pegawai -baik ASN maupun non ASN- Dinkes Jember terlambat mendapat gaji. Karena itu, BKPSDM disebut akan melakukan terobosan agar gaji pegawai Dinkes Jember bisa segera cair.

     

    Menyedihkan, Bocah 12 Tahun berbobot Hanya 8,5 Kilogram

  • Mendikdasmen: Kepala Daerah Boleh Tempatkan Guru ASN ke Sekolah Swasta

    Mendikdasmen: Kepala Daerah Boleh Tempatkan Guru ASN ke Sekolah Swasta

    Kebumen, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan Kemdikdasmen telah mengeluarkan Peraturan Mendikdasmen yang memperbolehkan guru ASN terdiri PNS dan PPPK bisa mengajar di sekolah swasta. 

    Hal ini sekaligus menjawab banyak keluhan dari para tenaga pengajar atau guru ketika berkunjung ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Abdul Mu’ti menerima keluhan dari warga terkait minimnya tenaga pengajar di sekolah swasta. 

    Ini terjadi lantaran banyak guru yang berprestasi diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Terkait keluhan itu, Permendikdasmen sudah terbit dan itu jadi bagian dari komitmen kami dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta dan distribusi guru yang tak merata di berbagai tempat,” kata Abdul Mu’ti, Minggu (20/4/2025).

    Abdul Mu’ti menyebut hal itu tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. 

    Dirinya menambahkan, kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali Kota punya kewenangan untuk memindahkan guru ASN ke sekolah swasta sesuai kebutuhan. Karena kepala daerah yang lebih mengetahui kondisi di wilayah masing-masing. 

    “Kepala daerah punya kewenangan melaksanakan pemerataan distribusi guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya kira setelah ini soal guru ASN ditempatkan ke sekolah swasta nanti bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah,” ujarnya. 

  • Begini Rekayasa Arus Lalu Lintas untuk Penyambutan Mahkota Binokasih Pajajaran di Kabupaten Bogor

    Begini Rekayasa Arus Lalu Lintas untuk Penyambutan Mahkota Binokasih Pajajaran di Kabupaten Bogor

    JABAR EKSPRES – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor mengungkapkan skema rekayasa arus lalu lintas yang akan diterapkan dalam rangka menyambut kedatangan Mahkota Binokasih Pajajaran.

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengerahkan sebanyak 50 personel untuk mengatur lalu lintas di 10 titik persimpangan, mulai dari arah Lapangan Muara Beres hingga Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

    Menurutnya, diperkirakan sekitar 2.000 orang akan ikut serta dalam kirab Mahkota Binokasih Pajajaran yang akan digelar pada Senin, 21 April 2025.

    “Jadi nanti ada sekitar 2000 orang yang ikut pawai sampai ke Pemda, bawa mahkota. Kita siapkan anggota setiap simpang itu dari mulai gang dan simpang-simpang yang lampu merah, pokoknya kita siapkan satu titik itu tiga personel termasuk berikut parkirnya di Setda,” kata Dadang saat dihubungi pada Minggu (20/4/2025).

    BACA JUGA: Mahkota Binokasih Disambut Sakral, Kabupaten Bogor Kembali ke Akar Sejarah Pajajaran

    Ia menegaskan bahwa tidak akan ada penutupan arus lalu lintas dari arah Karadenan menuju Kompleks Pemkab Bogor maupun sebaliknya.

    “Kita pastikan tidak, cuman liat situasi dan kondisi cuman untuk tadi dirapat ga ada itu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Dadang memprediksi akan terjadi kemacetan seperti halnya saat pelaksanaan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

    “Ya, seperti biasa (arus lalu lintas) soalnya yang jelas kita gimana caranya supaya gaada terkendala jalan lah, macet tapi jalan kaya kemarin waktu acara pelantikan bupati,” kata dia.

    Ia juga memperkirakan bahwa sekitar 6.000 masyarakat akan turut hadir dan menyaksikan kirab Mahkota Binokasih Pajajaran tersebut.

    BACA JUGA: Sambut Mahkota Binokasih, ASN Kabupaten Bogor Akan Kenakan Baju Adat Sunda

    Berikut adalah 10 titik yang akan menjadi fokus pengamanan dan pengaturan lalu lintas oleh Dishub Kabupaten Bogor:

    1. Trafficlight Karadenan
    2. Pom Bensin Karadenan
    3. Perumahan Arcopolis
    4. Perumahan Puri 3
    5. Lampu Merah Bojong Depok Baru
    6. Simpang Pajeleran Gunung
    7. Trafficlight PDAM
    8. Puteran Rajibta
    9. Simpang Gedung Pusdai
    10. Gerbang utama Tegar Beriman

  • Mahkota Binokasih Disambut Sakral, Kabupaten Bogor Kembali ke Akar Sejarah Pajajaran

    Mahkota Binokasih Disambut Sakral, Kabupaten Bogor Kembali ke Akar Sejarah Pajajaran

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa prosesi penyambutan Mahkota Binokasih Pajajaran akan dilakukan secara sakral dan penuh makna di Kabupaten Bogor.

    Sebagai informasi, Mahkota Binokasih Pajajaran dijadwalkan akan melintasi Kabupaten Bogor dalam rangkaian kirab budaya yang berlangsung pada Senin (21/4) hingga Selasa (22/4) mendatang.

    Rudy menjelaskan bahwa persiapan penyambutan tidak dilakukan secara mewah, melainkan dengan nuansa khidmat dan sakral sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya Sunda.

    “Kami mempersiapkan tidak dengan cara yang mewah tapi dengan cara yang sakral disambut oleh masyarakat Kabupaten Bogor, dan inilah asal muasal cikal bakal Kerajaan Pajajaran sebelum Kabupaten Bogor berdiri,” jelas Rudy di Area Stadion Pakansari, pada Minggu (20/4/2025).

    BACA JUGA: Sambut Mahkota Binokasih, ASN Kabupaten Bogor Akan Kenakan Baju Adat Sunda

    Ia menambahkan, tujuan utama dari kirab Mahkota Binokasih adalah untuk mengenang dan melestarikan warisan sejarah serta budaya yang ada di Tanah Pajajaran, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Bogor.

    “Tujuannya hanya satu, kita sama-sama mengenang dan melestarikan sejarah budaya yang ada di Kabupaten Bogor yaitu Tanah Pajajaran,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari penyambutan, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengenakan pakaian adat Sunda. Hal ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada 21 April.

    “Dresscode nya kebetulan tanggal 21 besok hari Kartini. Maka pada saat hari kartini semua ASN, semua pemerintah Kabupaten Bogor. Kita pakai baju adat sunda bersama-sama,” kata dia.

    Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan sebanyak 2.500 jajanan gratis untuk masyarakat yang hadir dalam acara penyambutan Mahkota Binokasih sebagai bentuk perayaan rakyat.

    BACA JUGA: Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menjelaskan, bahwa kirab Mahkota Binokasih akan memasuki wilayah Bogor melalui jalur Puncak pada 20 April.

    “Akan diterima oleh komunitas budaya di kawasan Puncak. Mereka akan menginap dan melakukan kegiatan spiritual seperti tawasulan di Telaga Warna, karena tempat itu punya nilai historis,” ujarnya, Rabu (16/4).