Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Sosok Sugeng ASN Dinkes Temanggung Hilang saat Mendaki Gunung Merbabu, HP Sempat Terdeteksi

    Sosok Sugeng ASN Dinkes Temanggung Hilang saat Mendaki Gunung Merbabu, HP Sempat Terdeteksi

    Sosok Sugeng ASN Dinkes Temanggung Hilang saat Mendaki Gunung Merbabu, HP Sempat Terdeteksi

    TRIBUNJATENG.COM- Sugeng Parwoto (50) pria asal Temanggung, Jawa Tengah dinyatakan hilang ketika mendaki Gunung Merbabu sejak Jumat (18/4/2025). 

    Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb) Nurpana Sulaksosno membenarkan adanya kabar pendaki hilang tersebut.

    Nurpana mengatakan bahwa Sugeng mendaki bukan di jalur resmi.

    “Pendaki atas nama Sugeng Parwoto mendaki lewat Timboa bagian timur yang bukan jalur resmi,” kata Nurpana saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025), dikutip dari Tribun Solo.

    Nurpana menyebut, Sugeng Parwoto melakukan pendakian Gunung Merbabu pada Jumat (21/4/2025) melalui jalur ilegal Blok Timboa, Dusun Margomulyo, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, 

    Jawa Tengah.

    “Kami menerima laporan pendaki hilang pada Minggu (20/4/2025),” terang Nurpana.

    Lebih lanjut, Nurpana mengatakan, ponsel milik Sugeng sempat terdeteksi berada di antara pos 2 dan 3 jalur pendakian Gunung Merbabu pada Senin pukul 12.10 WIB, tepatnya berjarak 200 meter dari jalur.

    “Pukul 12.50, enam orang dari base camp Timboa berangkat untuk melakukan penyisiran di area tersebut,” jelas dia. 

    Setelah 4 jam penyisiran, tim gabungan menemukan barang-barang Sugeng di pos 5 jalur pendakian Gunung Merbabu via Timboa.

    Barang-barang milik korban yang ditemukan di antaranya berupa sepatu dan jas hujan.

    Namun sayangnya, pencarian terpaksa dihentikan sementara lantaran cuaca berkabut.

    Nurpana mengatakan, pencarian dilakukan dengan penyisiran pada tiga titik.

    Regu 1 yang berjumlah 4 orang melakukan penyisiran ke arah Gumuk Kethu, Regu 2 terdiri dari 12 orang berangkat menuju Kedung Wewe arah simpang pos 1, dan Regu 3 berjumlah 15 orang melakukan penyisiran menuju pos 3 jalur lama. 

    “Namun hari ini hasilnya nihil, survivor belum ditemukan,” jelasnya.

    Sugeng Parwoto adalah warga Karajan RT 4 RW 4 Tlogorejo, Temanggung.

    Sugeng merupakan salah satu aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Temanggung.

    Ia bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Temanggung.

    Pejabat dan sejumlah pegawai Dinkes Temanggung pun mendatangi posko pencarian di Basecamp Timboa.

    Sekretaris Dinkes Kabupaten Temanggung, Saninto Budi Setyawan juga terlihat berada di posko pencarian.

    Sugeng ternyata asisten apoteker.

    Ia telah 25 tahun bertugas di Dinkes Temanggung.

    (*)

  • 1.967 Peserta CASN 2024 Mundur dari Program Optimalisasi

    1.967 Peserta CASN 2024 Mundur dari Program Optimalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 1.967 peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 yang sebelumnya diakomodir melalui kebijakan optimalisasi mengundurkan diri.

    Mengutip keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah tersebut setara dengan 12% dari total 16.167 peserta yang ditempatkan pada formasi kosong melalui mekanisme optimalisasi oleh pemerintah.

    Adapun, selebihnya dengan persentase 88% tetap lanjut mengikuti proses pengangkatan ASN lewat program optimalisasi.

    Untuk pengunduran diri, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menuturkan bahwa terdapat lima alasan terbanyak peserta optimalisasi yang mengundurkan diri.

    Alasan tersebut meliputi domisili yang jauh, tidak ada izin keluarga, kondisi kesehatan orang tua, tidak mengisi DRH atau pemberkasan sehingga dianggap mengundurkan diri oleh instansi, dan terakhir peserta bisa saja sedang melakukan studi lanjut S2 dan S3. 

    Sebagai informasi, Zudan menuturkan bahwa optimalisasi  diperuntukkan untuk mengakomodir peserta seleksi CASN yang tidak berada di peringkat pertama atau berstatus lulus, namun memenuhi ambang batas sesuai formasi yang dilamar. 

    “Jadi semua pelamar yang masuk kategori optimalisasi itu aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar,” jelasnya dikutip dari keterangan resmi, Rabu (23/4/2025). 

    Dengan demikian, pemerintah membuat sistem agar para peserta yang memiliki nilai tertinggi sesuai ketentuan ambang batas, namun tidak lulus atau berada di peringkat tiga kali formasi, akan ditempatkan pada formasi kosong yang belum memenuhi jumlah kebutuhan.

  • IKN Dapat Investasi Swasta Senilai Rp 132 Triliun, Ada dari Malaysia dan China – Halaman all

    IKN Dapat Investasi Swasta Senilai Rp 132 Triliun, Ada dari Malaysia dan China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat investasi dari swasta senilai RP 132 triliun.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap investasi ini berbentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

    “Ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjasamakan dengan badan usaha. Jadi dengan public-private partnership, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha,” katanya dalam konferesi pers Kerja Sama Otorita IKN dan IDN Global yang digelar secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Pengusaha yang terlibat dalam kerja sama ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang dari Malaysia dan China.

    Pengusaha swasta ini juga ada yang pribadi, ada juga yang membentuk konsorsium untuk berinvetasi di IKN.

    “Semua totalnya Rp 132 triliun untuk kegiatan-kegiatan jalan MUT-nya. Hunian, baik itu apartemen maupun landed (hunian tapak),” ujar Basuki.

    “Kemudian ada juga yang murni investasi swasta, hotel, food and beverages, itu juga mereka melakukan investasi langsung dan ini sudah mulai dikerjakan pada bulan April ini,” sambungnya.

    Dalam kesempatan sama, Basuki juga mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pekerjaan infrastruktur di IKN yang sebelumnya diblokir telah dibuka.

    Ia mengatakan dana sekitar Rp 10 triliun yang sebelumnya diblokir akan digunakan untuk melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dimulai pada 2022-2024.

    Infrastruktur itu seperti Istana Wakil Presiden (Wapres), jalan tol, proyek air limbah, serta beberapa jalan yang ada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar Rp 10 sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

    Mantan Menteri PUPR itu juga mengatakan bahwa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan menambah lima tower rumah susun (rusun) lagi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

    Jadi, Basuki menegaskan Kementerian PU dan Kementerian PKP akan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang belum selesai. 

  • Heboh! Oknum Lurah di Ternate Curi Belasan HP demi Bayar Utang

    Heboh! Oknum Lurah di Ternate Curi Belasan HP demi Bayar Utang

    Ternate, Beritasatu.com – Seorang lurah aktif di Kota Ternate, Maluku Utara, berinisial RA alias Amat, ditangkap Tim Resmob Polres Kota Ternate karena terlibat kasus pencurian belasan hand phone (HP) milik warga.

    Penangkapan dilakukan pada Kamis (17/4/2025) pekan lalu, di Pelabuhan Penyebrangan Mangga Dua, saat pelaku hendak kembali dari Sofifi, Tidore Kepulauan. RA, yang diketahui masih aktif menjabat sebagai lurah di Kelurahan Tabam, Ternate Utara, kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengungkapkan, motif utama dari aksi pencurian ini adalah karena pelaku terlilit utang pribadi. RA diketahui telah melakukan aksi serupa berulang kali.

    “Pelaku ini ASN aktif dan menjabat sebagai lurah. Motifnya karena terlilit banyak utang dan kami masih mendalami apakah hal ini berkaitan dengan praktik judi online,” ungkapnya saat konferensi pers di Mapolres Ternate, Rabu (23/4/2025) terkait aksi oknum lurah yang curi HP di Ternate.

    Modus Pencurian Sudah Direncanakan

    Modus operandi pelaku cukup terencana. Ia mengincar sepeda motor yang diparkir di kawasan pantai Perikanan, Kelurahan Mangga Dua, lokasi yang sering digunakan warga untuk berolahraga.

    Pelaku kemudian membuka bagasi motor menggunakan kunci duplikat dan mengambil barang berharga yang tertinggal, terutama hand phone.

    “RA mengendarai motor dan memantau lokasi. Setelah melihat motor yang ditinggal pemiliknya, dia membuka bagasi menggunakan kunci cadangan dan mengasak isinya,” tambah Anita.

    Atas perbuatannya, RA, oknum lurah yang curi HP di Ternate, dijerat Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP atau subsidair Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

  • Bupati Herdiat Sidak RSUD Ciamis, Tegaskan Pentingnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Empati dan Kedisiplinan

    Bupati Herdiat Sidak RSUD Ciamis, Tegaskan Pentingnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Empati dan Kedisiplinan

    JABAR EKSPRES – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis pada Rabu (23/4/2025).

    Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan optimal, sekaligus mengevaluasi fungsi fasilitas publik di rumah sakit tersebut.

    Herdiat secara langsung meninjau seluruh unit layanan, termasuk poliklinik, ruang rawat inap, dan fasilitas pendukung.

    Kehadirannya yang tiba-tiba sempat mengejutkan staf RSUD, namun disambut positif oleh manajemen rumah sakit.

    Dalam kesempatan itu, ia juga berbincang dengan sejumlah pasien dan keluarga untuk mendengar keluhan serta masukan langsung.

    “Masyarakat berhak mendapat layanan kesehatan yang prima, cepat, dan ramah. Ini bukan hanya tugas, tapi tanggung jawab moral,” tegas Herdiat usai berdialog dengan seorang pasien di ruang tunggu poliklinik.

    BACA JUGA: Inspiratif! Baznas Ciamis Kumpulkan Infak Uang Receh Jadi Miliaran Rupiah

    Sidak ini mengungkap sejumlah catatan kritis. Salah satunya adalah keterlambatan beberapa dokter yang belum hadir saat jam layanan dimulai.

    Bupati menegaskan, “Ketepatan waktu adalah bagian dari komitmen pelayanan. Jika tenaga kesehatan disiplin, masyarakat tidak perlu menunggu lama,” katanya.

    Ia juga mengingatkan agar dokter dan tenaga kesehatan (nakes), terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), bekerja dengan empati. ”

    Melayani pasien harus dengan hati, bukan sekadar kewajiban. Empati inilah yang membedakan pelayanan baik dan biasa-biasa saja,” tambahnya.

    Lebih jauh Herdiat menyampaikan, inspeksi mendadak seperti ini akan dilakukan secara berkala. “Ini bukan aksi satu kali. Kami akan terus pantau RSUD dan fasilitas publik lain untuk memastikan perbaikan berjalan konsisten,” ujarnya.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis meningkatkan mutu layanan kesehatan, termasuk penyediaan infrastruktur memadai dan peningkatan kapasitas SDM.

    BACA JUGA: Longsor Kembali Terjadi di Jalan Angsana Gunung Kelir Ciamis, Warga Diimbau Waspada

    Tahun 2025, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk perbaikan sarana-prasarana RSUD, termasuk penambahan alat medis dan peremajaan gedung.

    Direktur RSUD Ciamis, dr. Asep Saeful Rohman, M.Kes., menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti masukan Bupati. “Kami akui masih ada kekurangan, seperti masalah kedisiplinan dokter. Ini akan menjadi evaluasi serius. Kedepan, sistem presensi elektronik akan diperketat,” janjinya.

  • Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang belum selesai di IKN, Kalimantan Timur.

    Basuki mengaku, dirinya mengetahui hal tersebut langsung dari Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti yang melakukan kunjungan ke IKN belum lama ini.

    “Alhamdulillah, pada 15 April ini kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Diana Kusumastuti) dan dirjen-dirjen bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, sekitar Rp10 triliun untuk PU menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (infrastruktur) tersebut,” ujar Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 23 April.

    Adapun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan jalan tol, istana wakil presiden (Wapres), masjid. Kemudian, air limbah serta ada beberapa jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak 2022-2024 dan belum selesai itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU,” kata Basuki.

    Di samping itu, Basuki bilang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait (Ara) juga memiliki andil dalam pembangunan IKN.

    Menurut Basuki, kementerian itu akan membangun lima tower rumah susun (Rusun) tambahan untuk hunian di IKN.

    “Kemudian juga dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga disampaikan akan ada tambahan lima tower rusun lagi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara),” tutur dia.

    Dengan demikian, kata Basuki, kedua kementerian itu akan tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di IKN sampai selesai.

    “Jadi dua itu, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan multi years yang belum selesai,” pungkasnya.

  • KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 413 Juta Selama Lebaran

    KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 413 Juta Selama Lebaran

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 660 laporan penerimaan gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara (PN) gratifikasi berupa karangan bunga, tiket perjalanan hingga logam mulia. Sebanyak 526 pelapor dari 121 instansi.

    Nilai total objek gratifikasi yang dilaporkan mencapai Rp 413.007.690. Secara rinci, penerimaan karangan bunga, minuman dan makanan senilai Rp 258.585.150, tiket perjalanan, jamuan makanan, fasilitas penginapan Rp 129.783.571, uang tunai hingga logam mulia Rp 13.708.968, cindera mata Rp 3.182.000, dan barang lainnya Rp 100.000.

    “KPK terus mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi dalam bentuk apapun, karena gratifikasi dapat dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban,” tulis keterangan KPK melalui Instagram resmi @official.kpk, dikutip Rabu (23/4/2025).

    KPK menjelaskan, dalam kondisi ASN/PN tidak dapat menolak gratifikasi, maka ASN/PN diwajibkan untuk melaporkan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima

    “Apabila menerima gratifikasi, maka segera laporkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan melalui situs gratifikasi.kpk.go.id, aplikasi Gratifikasi Online (GOL), atau email di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id,” tutup keterangan tersebut.

    Tonton juga Video: KPK Tetapkan Eks Kepala Kanwil Pajak Jakarta Tersangka Gratifikasi

    (ada/kil)

  • IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan total nilai investasi sebanyak Rp132 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk membangun jalan hingga hunian.

    “Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

    Basuki menjelaskan bahwa KPBU tersebut tidak hanya berasal dari investor dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

    Selain investasi dengan skema KPBU, terdapat investasi yang murni berasal dari swasta yang akan digunakan untuk membangun hunian dan hotel, serta makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan pada April ini.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.

    Melalui besarnya nilai investasi yang masuk ke IKN, Basuki menyatakan optimisme bahwa proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target, karena kegiatan pembangunan fisik telah memiliki perencanaan.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut Ketua OIKN menyampaikan bahwa persiapan untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat pemerintah lainnya di bidang legislatif dan yudikatif, juga terus dikebut. Pada 1 Maret, sebanyak 500 orang ASN telah menetap di IKN dan akan menyusul sekitar 582 orang lagi pada Juni mendatang.

    “Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” kata dia pula.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai sekitar Rp10 triliun lebih telah dibuka dan pekerjaan untuk membangun infrastruktur segera dilanjutkan.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring mengenai pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan diadakan di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

    “Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

    Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

    Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima tower rusun tambahan yang akan digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

    Lebih lanjut Basuki mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.

    Otorita IKN, sambungnya, juga akan memulai pekerjaan tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah penandatangan kontrak tender-tender tersebut, OIKN, akan akan melanjutkan pelelangan tender untuk membangun lembaga yudisial dan legislatif.

    Selain itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total Rp132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia dan China.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1.967 CASN Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

    1.967 CASN Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

    loading…

    BKN mencatat ada sebanyak 1.967 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mengundurkan diri. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) mencatat ada sebanyak 1.967 Calon Aparatur Sipil Negara ( CASN ) mengundurkan diri. Para CASN yang mundur merupakan hasil dari optimalisasi yang dilakukan pemerintah.

    “Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri,” kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh saat rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025) kemarin.

    Zudan menjelaskan, optimalisasi adalah kebijakan pemerintah untuk menghindari formasi kosong. CASN yang mengundurkan diri sebelumnya ditawarkan mengisi formasi di tempat lain karena tidak lolos di formasi yang dilamar.

    Ia mencontohkan, misalnya CASN yang tidak lulus pada formasi Dosen Sosiologi di Universitas Negeri Jember. Sementara, Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen Sosiologi tetapi tidak ada yang melamar.

    “Maka peserta dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut,” ujarnya.

    Zudan menyebut, tidak semua CASN menerima tawaran opsi formasi tersebut. Hal ini dikarenakan berbagai alasan, seperti jauh dari domisili hingga terkendala kondisi kesehatan.

    Dari catatannya, total ada 16.167 CASN hasil optimalisasi. Sebanyak 1.967 menolak dioptimalisasi dan mengundurkan diri.

    “Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16 ribu formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri atau 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” katanya.

    (abd)