Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa – Halaman all

    Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang dan tidak bisa serta merta disetujui. 

    Hal itu untuk menanggapi wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, perlunya kajian mendalam dari berbagai sisi sebelum pemerintah mengambil keputusan.

    Namun, Dede Yusuf mengakui bahwa dirinya memang tidak mengikuti rapat Komisi II yang membahas usulan tersebut secara langsung. 

    “Yang saya tahu, gambarannya adalah cukup banyak daerah yang minta dimekarkan. Lalu kemudian ada 6 daerah juga yang mengusulkan untuk status daerah istimewa. Nah, kita berpikir bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi kan harus ada kajian mendalam,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Menurutnya, dasar pengusulan bisa saja berasal dari alasan historis.

    Namun, hal itu harus diseimbangkan dengan asas keadilan. 

    Ia menilai, jika satu daerah diberikan status istimewa, maka daerah lain juga berpotensi mengajukan hal yang sama.

    Terutama, jika daerah itu juga memiliki latar belakang sejarah yang kuat.

    “Asas keadilan itu penting. Daerah istimewa satu dengan yang lain mestinya tidak berdekatan. Kalau semua daerah merasa punya historis, semua nanti akan minta juga. Jadi, tidak bisa sembarangan,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Dede menyebut wilayah Cirebon di Jawa Barat yang juga memiliki jejak historis kuat.

    Namun, hingga kini, daerah itu belum tentu layak diberikan status istimewa tanpa kajian sosiologis, politis, dan filosofis yang komprehensif.

    Ia juga menyinggung aspek anggaran dan kesiapan infrastruktur jika suatu daerah diberi status khusus atau dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). 

    Dia bilang, pemerintah harus siap menanggung konsekuensi anggaran seperti penyediaan aparatur sipil negara, fasilitas pemerintahan, hingga dana transfer pusat ke daerah.

    “Konsekuensinya besar. Perlu DAU, DAK, bangun ibu kota baru, sarana prasarana. Ini bukan hal kecil. Apalagi beberapa DOB yang sudah disetujui sebelumnya masih menghadapi tantangan infrastruktur,” jelasnya.

    Dede Yusuf menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh dampak pemekaran terdahulu seperti di Papua. 

    Evaluasi itu, lanjut dia, penting sebelum memutuskan apakah moratorium akan dicabut atau tetap diberlakukan.

    “Kita evaluasi setiap setahun, dua tahun. Contohnya Papua, ada DOB luar biasa. Kita lihat, apakah terjadi peningkatan kesejahteraan, ekonominya tumbuh, ASN-nya berjalan baik. Itu semua harus jadi pelajaran,” katanya.

    Sebelumnya, wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut ada enam wilayah yang mengajukan diri menjadi daerah istimewa, salah satunya Surakarta.

    Akmal membeberkan tumpukan usulan yang masuk ke Kemendagri, termasuk 42 pengajuan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, hingga permintaan status khusus dan istimewa.

    “Per April 2025, ada enam wilayah yang meminta status daerah istimewa dan lima wilayah minta status daerah khusus. Ini PR besar yang harus dibicarakan bersama DPR karena menyangkut amanat undang-undang,” kata Akmal.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengakui adanya dorongan dari sejumlah pihak untuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. 

    Namun, hal tersebut perlu pertimbangan yang sangat matang.

    “Usulan Solo jadi daerah istimewa itu memang ada. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai pemberian status keistimewaan malah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah lain,” jelasnya.

    Aria mengingatkan bahwa setiap pemberian status khusus atau istimewa harus berdiri di atas dasar historis, administratif, dan kebudayaan yang kuat. 

    Namun, juga tidak menyinggung rasa keadilan antar wilayah.

    “Memang Solo punya rekam jejak historis, dari zaman perjuangan melawan penjajah sampai kekayaan budayanya. Tapi relevansinya untuk saat ini apa? Solo sekarang sudah jadi kota dagang, kota industri, kota pendidikan. Solo sama aja dengan Papua atau daerah lain,” tegasnya.

    Menurut Aria, Komisi II belum melihat urgensi untuk membahas usulan status istimewa sebagai prioritas legislatif.

    “Komisi II sejauh ini tidak terlalu tertarik membahas status daerah istimewa sebagai sesuatu yang penting atau mendesak. Fokus kita masih pada hal-hal yang lebih substansial,” pungkasnya.

  • Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri P4N 68 Lemhannas RI ke Bio Farma

    Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri P4N 68 Lemhannas RI ke Bio Farma

    JABAR EKSPRES – Bio Farma menerima Kunjungan Kerja dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kepemimpinan, Mayjen TNI Supriyatna beserta rombongan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 Lemhannas RI pada 24 April 2025 di Kantor Pusat Bio Farma Bandung.

    Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Rombongan diterima langsung oleh Komisaris Utama Bio Farma, Tugas Ratmono, dan Wakil Direktur Utama Bio Farma, Soleh Ayubi.

    Pada kesempatan ini, Rombongan peserta SSDN P4N 68 Lemhannas RI mendapatkan pemaparan terkait situasi terkini dan kontribusi Bio Farma Group dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional, serta melakukan kunjungan pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Bio Farma di Kantor Pusat Bandung.

    Mayjen TNI Supriyatna, mewakili Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyampaikan apresiasinya kepada Bio Farma atas penerimaan peserta SSDN P4N 68 Lemhannas RI.

    “Kami mewakili Gubernur Lemhannas RI, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bio Farma atas kesempatan kepada rombongan SSDN P4N 68 Lemhannas RI untuk berkunjung dan belajar di salah satu objek strategis negara ini. Lemhannas RI mengemban tugas untuk menciptakan

    kader-kader pimpinan nasional untuk dibekali beragam pengetahuan dalam rangka mencetak kader yang beretika, bermoral, dan berwawasan luas. Program pendidikan ini berlangsung selama 9 bulan dengan peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari kader TNI, Polri, ASN, dan 2 orang perwakilan negara sahabat, yakni Timor Leste dan Yordania.” papar Mayjen TNI Supriyatna.

    Komisaris Utama Bio Farma, Tugas Ratmono, menyampaikan bahwa saat ini Bio Farma telah memberikan kontribusi positif kepada ketahanan negara, dan diharapkan kedepannya Bio Farma juga dapat melakukan ekspansi agar dapat menjadi salah satu leader farmasi di tingkat global.

    “Sejak berdirinya Bio Farma 135 tahun yang lalu, perusahaan ini telah memberikan kontribusi positif pada ketahanan kesehatan masyarakat. Pada perjalanannya, Perusahaan ini juga telah meraih kepercayaan dari organisasi tingkat global seperti WHO dan UNICEF dengan produk unggulan vaksin polio. Selama itu pula kami senantiasa berupaya meningkatkan kontribusi tersebut baik untuk kepentingan masyarakat baik di dalam negeri, maupun meningkatkan peranan Indonesia di tingkat global.”

  • Pemerintah Akan Beri Kado Spesial untuk Guru Non-ASN Saat Hardiknas 2025 – Page 3

    Pemerintah Akan Beri Kado Spesial untuk Guru Non-ASN Saat Hardiknas 2025 – Page 3

    Rencana pemberian tunjangan untuk guru non-ASN pada perayaan Hardiknas 2025 ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Menurut Lalu, kebijakan tersebut akan diumumkan langsung pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei mendatang.

    “Jadi, guru-guru non-ASN dan kualifikasi tertentu nanti akan diberikan tunjangan, besarnya sedang dihitung antara Rp300.000 sampai dengan Rp500.000,” ujar Lalu kepada wartawan usai mengikuti rapat antara Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 22 April 2025 lalu.

    Namun besaran tunjangan tersebut masih dalam proses penghitungan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu juga jumlah guru yang akan menerimanya.

    “Jumlahnya belum, tapi besarannya kisaran seperti itu sedang dihitung oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nanti akan diumumkan resmi oleh Presiden Prabowo,” tambah Lalu. Pengumuman resmi akan dilakukan pada tanggal 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hardiknas.

    Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para guru non-ASN yang telah berdedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapannya, tunjangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para guru dalam menjalankan tugasnya.

  • Gugatan Pilkada Puncak Jaya, Cawagub Mus Kogoya Disebut Masih Terima Gaji ASN saat Kontestasi Nasional 25 April 2025

    Gugatan Pilkada Puncak Jaya, Cawagub Mus Kogoya Disebut Masih Terima Gaji ASN saat Kontestasi Nasional 25 April 2025

    Gugatan Pilkada Puncak Jaya, Cawagub Mus Kogoya Disebut Masih Terima Gaji ASN saat Kontestasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gugatan rekapitulasi ulang Pilkada Kabupaten
    Puncak Jaya
    oleh pasangan calon nomor urut 2, Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga, menampilkan bukti transfer gaji yang diterima cawagub nomor urut 1,
    Mus Kogoya
    , dari Pemda Puncak Jaya.
    Kuasa hukum Miren-Mendi, Imam Nasef, mengatakan bahwa penerimaan gaji yang masih dilakukan oleh Mus Kogoya ini sangat fundamental, karena syarat maju menjadi calon kepala daerah harus mundur sebagai ASN.
    “Bahwa calon wakil bupati atas nama Mus Kogoya, calon wakil bupati Paslon satu, tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati karena masih berstatus aparatur sipil negara,” kata Imam dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/4/2025).
    “Bahwa bukti Mus Kogoya masih berstatus ASN aktif yang menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN hingga Januari 2025,” ucapnya lagi.
    Dalam sidang, Imam menayangkan sejumlah bukti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang dikeluarkan pada November 2024.
    Dalam surat itu, terdapat nama Mus Kogoya dan bukti daftar pembayaran gaji untuk PNS daerah pada Januari 2025.
    Nama Mus Kogoya masuk dalam daftar, lengkap dengan tanggal lahir dan jabatan Pembina-4A serta nomor induk pegawainya.
    “Ini kami masih menemukan bukti masih menerima gaji dan tunjangan pada bulan Januari 2025, yaitu sebesar Rp 7.169.171,” kata Imam.
    Bukti lainnya juga terkait pengunduran diri Mus Kogoya yang baru diajukan pada Januari 2025.
    Selain status ASN pesaing kliennya, Imam juga mengeklaim rekapitulasi ulang di tingkat distrik tidak dilakukan, dan hanya rekapitulasi di tingkat kabupaten.
    Sehingga Imam menduga rekapitulasi ulang hanya mengganti angka tanpa proses rekapitulasi.
    “Sehingga sebenarnya kalau kita kaji dengan tidak dilakukannya rekapitulasi di tingkat distrik, ini sebenarnya hanya mengganti baju saja dari obyek yang sebelumnya,” ucapnya.
    Dalam gugatan itu, Miren-Mendi meminta MK mendiskualifikasi Mus Kogoya sebagai calon wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Puncak Jaya dan membatalkan keputusan KPUD Puncak Jaya serta harus melakukan rekapitulasi ulang tingkat distrik untuk 22 distrik di Puncak Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Wajibkan ASN DKI Jakarta Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

    Pramono Wajibkan ASN DKI Jakarta Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru saja diteken.

    “Dan kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap hari Rabu kami akan “setengah memaksa” semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” kata Pramono, dikutip pada Jumat, 25 April 2025.

    Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan naik transportasi umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Di sisi lain, Pramono menyampaikan bahwa sekira 91 persen wilayah Jakarta saat ini telah terkoneksi dengan fasilitas angkutan umum. Meski begitu, pihaknya akan berupaya memperluas jangkauan layanan seperti JakLingko menjangkau ke wilayah penyangga Jakarta dan dilengkapi dengan fasilitas parkir. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beralih memakai transportasi umum.

    “Di Jakarta ini sebenarnya sudah 91 persen terkoneksi. Problemnya adalah yang mau memanfaatkan itu belum seperti kapasitas yang ada, terutama untuk daerah pendukung,” katanya.

    “Nanti jaklingko yang utamanya sekarang ini operasinya ada di dalam Jakarta, kami akan menyiapkan juga di luar Jakarta supaya siapapun orang keluar dari rumah jalan sebentar ada fasilitas publik yang bisa dinaiki,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gugatan Pilkada Puncak Jaya, Cawagub Mus Kogoya Disebut Masih Terima Gaji ASN saat Kontestasi Nasional 25 April 2025

    Hari Ini, MK Mulai Sidang Gugatan Hasil PSU dan Rekapitulasi Ulang Pilkada Nasional 25 April 2025

    Hari Ini, MK Mulai Sidang Gugatan Hasil PSU dan Rekapitulasi Ulang Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Mahkamah Konstitusi
    (MK) akan memulai sidang terkait gugatan hasil
    pemungutan suara ulang
    (PSU) di enam daerah dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya hari ini, Jumat (25/4/2025).
    Dilansir dari laman
    mkri.id
    , sidang akan dibagi menjadi tiga panel.
    Panel 1 akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama dua Hakim Konstitusi lainnya, Daniel Yusmic dan Guntur Hamzah.
    Mereka bertiga akan menyidangkan empat dari tujuh perkara, yakni PSU Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, dan Taliabu.
    Kemudian, Panel 2 akan dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra, bersama Arsul Sani dan Ridwan Mansyur.
    Para hakim di Panel 2 hanya menyidangkan satu perkara, yakni PSU Kabupaten Banggai.
    Sedangkan Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota majelis Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman, akan menangani perkara rekapitulasi ulang Kabupaten Puncak Jaya dan PSU Kabupaten Buru.
    Masing-masing panel akan memulai sidang pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
    Sebagai informasi, gugatan hasil PSU ini merupakan kelanjutan dari perkara Pilkada Serentak 2024.
    Tujuh daerah yang menjalani sidang hari ini sebelumnya telah diputus oleh MK untuk menggelar pemungutan suara ulang dengan beragam alasan, seperti temuan pelanggaran keterlibatan ASN hingga pelanggaran administrasi kepemiluan.
    MK kemudian memutuskan 24 daerah menggelar PSU dan 2 daerah melakukan rekapitulasi ulang.
    Saat ini, proses PSU di lima wilayah masih terus dipersiapkan, yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Pesawaran, Boven Digoel, Kota Palopo, dan Provinsi Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kanwil KemenHAM Jakarta Jalin Kerjasama Peningkatan Kesadaran HAM dengan PWNU Jakarta – Halaman all

    Kanwil KemenHAM Jakarta Jalin Kerjasama Peningkatan Kesadaran HAM dengan PWNU Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenham DKJ), Mikael Azedo Harwito, melakukan audiensi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta pada Kamis (25/4/2025). 

    Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, KH. Samsul Ma’arif.

    Dalam pertemuan tersebut, Mikael Azedo Harwito menjelaskan bahwa KemenHAM DK Jakarta memiliki program mainstreaming hak asasi manusia yang ditujukan kepada komunitas, pelaku usaha, masyarakat, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Oleh karena itu, ia meminta dukungan PWNU DKI Jakarta untuk berkolaborasi dalam menjalankan program pengarusutamaan hak asasi manusia di Jakarta.

    “Kami ingin bekerja sama dengan PWNU DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap konsep dan implementasi hak asasi manusia di Jakarta ,” kata Mikael.

    KH. Samsul Ma’arif menyambut baik rencana kolaborasi tersebut dan menyatakan bahwa NU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan jaringan kepengurusan yang luas di Jakarta, siap mendukung upaya pemenuhan hak asasi manusia.

    Ia berharap agar kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memperkuat sinergi antara kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

    “PWNU DKI Jakarta menyambut baik rencana kerja sama ini dan berkomitmen untuk mendukung upaya pemenuhan hak asasi manusia di Jakarta,” kata KH. Samsul Ma’arif.

    Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kemenkumham DKI Jakarta dan PWNU DKI Jakarta dalam meningkatkan kesadaran dan pemenuhan hak asasi manusia di Jakarta.

    Turut hadir dalam audiensi ini Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Ratna Dumasari, Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Rulinawaty, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, H. Sirra Prayuna, Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, H. Abdullah Affaz, dan Pelaksana Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Didik Aprihadi.

  • Ngaku ASN dan Alumni UGM, Pria Ini Nikahi Gadis Menggunakan KK dan KTP Palsu: Terancam 6 Tahun Dibui – Halaman all

    Ngaku ASN dan Alumni UGM, Pria Ini Nikahi Gadis Menggunakan KK dan KTP Palsu: Terancam 6 Tahun Dibui – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO – Harapan akan cinta dan keluarga bahagia berubah menjadi pil pahit bagi EAP (23), perempuan muda asal Sukoharjo Jawa Tengah. 

    Di usia pernikahan yang baru seumur jagung, ia harus menelan kenyataan bahwa pria yang ia panggil suami penipu berdokumen palsu.

    Lebih memilukan ternyata dia sudah memiliki istri serta anak dari pernikahan sebelumnya.

    Pria itu bernama Ikhsan Nur Rasyidin (32), pria yang dengan mulut manisnya mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), lulusan Universitas Gadjah Mada dan duda mapan yang siap memulai lembaran baru. 

    Tapi semua hanya pengakuan saja.

    Palsukan KTP dan Ijazah

    Kisah pilu ini bermula dari perkenalan di tempat kerja pada tahun 2020.

    Dua tahun kemudian, Ikhsan melamar EAP dengan keyakinan dan dokumen lengkap.

    Mereka menikah pada 17 September 2021 dan disaksikan keluarga dan perangkat desa dan nampak sempurna hingga kenyataan perlahan terkuak.

    Di usia kandungan yang telah memasuki 3 bulan, EAP bermaksud mengurus dokumen kependudukan baru.

    Saat itulah semuanya mulai mencurigakan—data suaminya tidak ditemukan.

    Kecurigaan itu mendorongnya menyelidiki ke Dinas Dukcapil Solo dan Sukoharjo.

    Fakta yang ia temukan menghancurkan dunia yang baru saja dibangunnya.

    “Semua dokumen pernikahan kami—KTP, KK, surat pengantar nikah, hingga ijazah UGM—ternyata palsu. Bahkan nama yang dia pakai di ijazah, lengkap dengan gelar ST, hanyalah hasil editan komputer,” ungkap EAP saat bersaksi di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Senin (21/4/2025).

    Pulang ke Istri Pertama Setiap Akhir Pekan

    Pukulan telak datang ketika EAP mencari tahu kebenaran status pernikahan suaminya.

    Ia akhirnya bertemu dengan perempuan lain yang juga mengaku sebagai istri Ikhsan—istri pertama yang sah secara hukum dan agama.

    “Saya kaget luar biasa. Istrinya bilang, suami saya selalu pulang ke rumah tiap Jumat sampai Sabtu. Sedangkan Minggu sampai Kamis, dia bersama saya. Ternyata selama ini kami dipermainkan,” ujarnya lirih.

    Tak hanya kebohongan tentang status dan pekerjaan, profesi Ikhsan sebagai PNS pun hanya ilusi.

    Dalam kenyataannya, Ikhsan adalah tukang servis mesin cuci laundry di daerah Laweyan, Solo.

    Tidak ada status kepegawaian, tidak ada ijazah dari UGM, dan tidak ada integritas.

    Terancam 6 Tahun Penjara

    Jaksa Penuntut Umum, Choirul Saleh, menjelaskan bahwa terdakwa secara sengaja memalsukan dokumen negara untuk menikahi korban.

    Perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan moral.

    “Terdakwa mengubah NIK, status perkawinan, alamat, hingga mencetak ijazah palsu lengkap dengan gelar akademik. Semua itu hanya untuk meyakinkan korban agar mau menikah dengannya,” tegas Choirul.

    Atas perbuatannya, Ikhsan kini dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

    Bagi EAP, proses hukum ini bukan sekadar mencari keadilan. Ini adalah upaya untuk bangkit dari luka pengkhianatan, dari cinta yang ternyata hanya tipuan. 

    Ia kini hidup sebagai ibu muda yang tengah mengandung buah hati dari pernikahan yang ternyata dibangun di atas dusta.

    “Saya merasa bodoh. Tapi saya juga percaya saya kuat. Saya ingin anak saya tahu, ibunya tidak diam saat ditipu. Saya bangkit, dan memperjuangkan kebenaran,” katanya di akhir persidangan. (Tribun Jatim/Ani Susanti) 
     

     

     

  • Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe, kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Taufan Pawe menjelaskan, maksud dari pada kepastian bagj PPPK tersebut diantaranya adanya jaminan hari tua bagi para PPPK, sehingga mereka betul-betul merasa tenang di masa pensiun.

    “Kami berpandangan kalau ASN ini diantaranya PPPK dan PNS itu sama saja dalam persoalan pengabdian kepada Negara, sehingga kami merasa mereka tidak boleh dipisahkan, mininal terkait kesejahteraan itu harus sama, termasuk soal dana pensiun. Ini lagi kita dorong di revisi UU ASN,” katanya.

    Wali Kota Parepare dua periode ini menjelaskan, kalau langkah itu dia suarakan mengingat para PPPK memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Peran PPPK untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ini sangat besar, ada para Guru dan Tenaga Kesehatan, juga sektor lainnya seperti Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Kebencanaan, semuanya itu memiliki resiko tinggi dalam bertugas, sehingga kita perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR sedang menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya berfokus pada revisi UU ASN sesuai dengan Prolegnas 2025.

    UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebelumnya telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Zulfikar menuturkan proses revisi UU ASN sebenarnya sedang digodok oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR RI. Namun, kata dia, Komisi II sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah Komisi II sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.

  • Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada kuartal I-2025, tumbuh 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp860 miliar.

    Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten, penurunan biaya dana (cost of fund) serta fundamental keuangan yang terjaga di tengah tantangan ketidakpastian global.

    “BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis.

    BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional.

    Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp363,11 triliun hingga kuartal I-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut naik 5,5 persen yoy dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar Rp344,24 triliun.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN pada kuartal I-2025 terutama didorong oleh bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi, sejalan dengan terus meningkatnya permintaan hunian.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR Subsidi BTN mencapai Rp179,70 triliun, naik 7,6 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, KPR Non-Subsidi BTN bertumbuh 8,1 persen yoy menjadi Rp106,80 triliun pada kuartal I-2025.

    Nixon mengatakan, BTN optimis dengan potensi pertumbuhan kredit pada 2025 seiring dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi dan mengurangi backlog perumahan dengan menyiapkan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai profesi, yakni di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh, tenaga kesehatan, guru, wartawan, petugas Palang Merah Indonesia, dan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI serta tenaga kerja informal lainnya.

    Selain itu, potensi peningkatan penyaluran kredit juga akan dipicu oleh inisiatif kemitraan strategis BTN dengan investor asal Qatar yakni AlQilaa International Group untuk pembangunan satu juta unit hunian di Indonesia, dengan tahap awal yakni 100.000 unit hunian.

    Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025.

    “BTN meyakini bahwa upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan akan berdampak positif bagi berbagai subsektor di ekosistem perumahan nasional serta dampak turunannya ke sektor-sektor lainnya. Hal ini akan prospektif bagi BTN yang tengah melangkah menuju Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank yang menyalurkan KPR,” ujar Nixon.

    BTN juga mencatat kenaikan di segmen kredit bermargin tinggi (high-yield loans), yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp16,4 triliun, bertumbuh 9,5 persen yoy pada kuartal I-2025.

    Ia menuturkan pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN.

    Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, BTN juga mencatat peningkatan dana pihak ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp384,70 triliun per kuartal I-2025, naik 7,5 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,74 triliun.

    Pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA). Pada kuartal I-2025, CASA BTN meningkat double-digit sebesar 10,1 persen yoy, menjadi Rp196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp178,60 triliun.

    Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1 persen dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9 persen, serta menurunkan biaya dana menjadi 4 persen dari Maret tahun lalu sebesar 4,2 persen.

    Dengan adanya upaya perseroan menurunkan biaya dana dan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk ke segmen bermargin tinggi, BTN mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) ke level 3,6 persen pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

    Pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positf, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” tutur Nixon.

    BTN mencatat pertumbuhan signifikan di Bale by BTN dengan jumlah pengguna mencapai 2,4 juta per kuartal I-2025, melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sedangkan nilai transaksi Bale by BTN mencapai Rp22,3 triliun pada akhir Maret 2025 atau naik 74 persen dibandingkan Maret 2024.

    Sementara jumlah transaksi mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Perseroan tetap optimis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025.

    Lebih lanjut, Nixon menuturkan BTN tetap menjaga tingkat likuiditas di tengah persaingan seperti tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen pada kuartal I-2025, menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen.

    Sementara itu, seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” ujarnya.

    Menjelang pemisahan (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), BTN Syariah berhasil mencatat peningkatan laba bersih sebesar Rp199 miliar pada kuartal I-2025, naik 21,1 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp164 miliar.

    Unit usaha syariah (UUS) yang telah siap naik kelas ini membukukan peningkatan pembiayaan sebesar 18,2 persen yoy menjadi Rp46,26 triliun pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp39,13 triliun. Sementara itu, DPK BTN Syariah naik 19,9 persen yoy menjadi Rp51,39 triliun, dari kuartal I-2024 yang sebesar Rp42,85 triliun.

    Pertumbuhan double digit di sisi pembiayaan dan DPK tersebut mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp61,19 triliun pada kuartal I-2025, naik 11,6 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp54,84 triliun.

    “BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” tutur Nixon.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025