Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Prabowo Beri Penghargaan ke 3 Guru Inspiratif di HGN 2025

    Prabowo Beri Penghargaan ke 3 Guru Inspiratif di HGN 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Ketiga guru dinilai konsisten menunjukkan dedikasi dengan kontribusinya masing-masing.

    Penghargaan diberikan di puncak acara HGN 2024, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Ketiga guru itu yakni Kepala Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Banyumas Umi Salamah yang membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Kemudian Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro yang telah mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T.

    Lalu Guru SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachmanh, guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dan pengguna tuna netra dalam belajar.

    Prabowo menegaskan guru merupakan tonggak penting dalam pembangunan bangsa. Prabowo berterima kasih kepada seluruh guru di Indonesia.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah. Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” tegas Prabowo.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan kini telah berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan hingga kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Mu’ti juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Halaman 2 dari 3

    (eva/isa)

  • Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah maju tanpa peran guru yang berdedikasi.

    Ketiga guru itu adalah Kepala PKPM Banyumas Umi Salamah; Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro; dan SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachman. Ketiga guru itu dinilai konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dedikasi, serta kontribusi transformatif mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

    Umi Salamah membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Koko Triantoro mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T dan Syifa Urrachman adalah guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dalam membantu tuna netra dalam belajar.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” ucap Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden juga menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah.

    Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” katanya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Ia juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Penyerahan penghargaan kepada tiga guru berprestasi menjadi puncak acara. Ini sebagai simbol penghormatan negara kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa bagi pendidikan Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Tuban (beritajatim.com) – Peringati HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tuban menggelar kegiatan tausiyah agama di Pendopo Krido Manunggal Tuban yang diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Tuban dengan mengusung tema “Tuban Berhaji, Mewujudkan ASN Kabupaten Tuban Berakhlak untuk Indonesia Maju”.

    Adapun tausiah agama dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Falah Plosos, KH. Muhammad Ma’mun Mahfudz yang juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD dan Camat, serta Regional CEO 8 Bank Syariah Indonesia Surabaya, Jajang Abdul Karim.

    Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono mengatakan bahwa kegiatan Tuban Berhaji bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembinaan mental dan spiritual bagi ASN.

    Sehingga, harapannya aparatur Pemkab Tuban harus menjadi teladan dalam integritas, pelayanan, dan akhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

    “Menjadi aparatur Pemkab Tuban hendaknya mengedepankan kedisiplinan, keikhlasan dan kepedulian. Di samping itu, mampu peka dengan lingkungan sosialnya,” tutur Joko sapanya. Jumat (28/11/2025)

    Menurutnya, kepekaan sosial yang tinggi menjadikan ASN mampu mengetahui persoalan di lingkungannya dan serta mampu memberikan solusi.

    Sebab, sebagai abdi negara, ASN harus bisa menghindarkan diri dari perilaku tinggi hati dan jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

    “Karena ASN Pemkab Tuban harus mampu menjadi teladan, baik unit kerja, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Pesan kami terus bekali diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan agar karier dan kontribusi kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Pemkab Garut wajibkan ASN naik angkutan tiap Senin dan Jumat

    Pemkab Garut wajibkan ASN naik angkutan tiap Senin dan Jumat

    “Kita mulai memberlakukan instruksi pimpinan itu setiap Senin dan Jumat, karena seperti yang kita lihat (kemacetan), jadi untuk mengurangi kemacetan,”

    Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menerapkan kebijakan terkait aturan aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi melainkan naik angkutan umum saat berangkat dan pulang kerja setiap Senin dan Jumat.

    “Kita mulai memberlakukan instruksi pimpinan itu setiap Senin dan Jumat, karena seperti yang kita lihat (kemacetan), jadi untuk mengurangi kemacetan,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana kepada wartawan di Garut, Jumat.

    Ia menuturkan kebijakan instruksi dari kepala daerah itu saat ini sudah mulai diberlakukan yang tahapannya uji coba selama satu bulan atau lebih untuk mengetahui memberikan dampak mengurangi kemacetan atau tidak.

    Selama ini, kata dia, setiap Senin seringkali banyak kendaraan pribadi milik ASN yang parkir di pinggir jalan untuk mengikuti apel pagi yang dampaknya terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan.

    “Seperti kita lihat hari Senin begitu masifnya kan kendaraan, makanya kita cek ‘try’ dan ‘error’, bagaimana efeknya selama sebulan ini,” katanya.

    Ia menyampaikan pada hari itu ASN disarankan untuk menggunakan angkutan umum seperti angkutan kota (angkot) dari rumah ke kantor tempat tugasnya begitu juga saat pulang kerja.

    Kebijakan itu, kata dia, tentu ada dampaknya tidak hanya mengatasi kepadatan arus kendaraan di wilayah Garut, tapi juga dapat memberikan manfaat keuntungan bagi pelaku usaha angkutan umum.

    “Mudah-mudahan saja pendapatan angkot bisa naik banyak,” katanya.

    Namun persoalan saat ini, kata dia, trayek angkot terbatas belum semuanya bisa mengakses langsung ke tempat kantor pemerintahan, sehingga akan ada jarak yang harus ditempuh dengan jalan kaki.

    Selain itu, lanjut dia, bagi sejumlah ASN tentu ada yang bekerja di beberapa tempat seperti melakukan kunjungan, maupun pengecekan yang tentunya harus menggunakan kendaraan pribadi agar mobilisasinya lebih mudah.

    “Mesti jujur juga kita, bahwa pergerakan kita ketika tidak berkendara repot juga, artinya seperti saya misalnya hari ini berangkat ke sini, dan banyak titik lainnya,” kata Nurdin.***2***

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 13 ASN Diberhentikan Gara-gara Palsukan Dokumen hingga Pungli

    13 ASN Diberhentikan Gara-gara Palsukan Dokumen hingga Pungli

    Jakarta –

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan memutuskan pemberhentian 13 Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan ini berdasarkan hasil sidang banding administratif yang digelar BPASN, Kamis (27/11/2025) di Jakarta.

    Jenis kasus disiplin ASN dalam sidang banding kali ini, yakni terdiri dari kasus tidak masuk kerja, pemalsuan dokumen, menjadi isteri kedua, hidup bersama, perceraian tanpa izin, disiplin integritas, dan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, hingga praktik pungutan uang atau pungutan liar (pungli).

    “Dari total 16 kasus yang disidang, BPASN memperkuat keputusan terhadap 10 kasus pelanggaran, memperingan 4 (empat) kasus. Selain itu 2 (dua) kasus dibatalkan keputusannya berdasar hasil kajian dan fakta sidang,” tegas Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) itu dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Hal ini sekaligus menjadi peringatan kepada para ASN di Indonesia agar terus bekerja dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Zudan mengingatkan para pegawai ASN agar mematuhi seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam manajemen ASN.

    Adapun perpedoman yang harus dipatuhi ASN di antaranya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

    Seluruh sanksi yang dibahas dalam sidang ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    Zudan menegaskan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nantinya, hasil sidang banding BPASN disampaikan langsung kepada pegawai yang mengajukan banding, PPK instansi terkait, serta pejabat berwenang lainnya.

    (ada/ara)

  • MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah besar dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan target sebesar 500 ribu pada 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan komitmennya untuk bantu menyukseskan target penempatan pekerja migran tersebut.

    Caranya adalah melalui penguatan kelembagaan dan SDM Aparatur di lingkup Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    “Kementerian P2MI mendapatkan target besar dari Bapak Presiden melalui program Quick Win untuk menempatkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia di tahun 2026. Ke depan kami di Kementerian PAN-RB akan terus mengawal penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di Kementerian P2MI untuk memastikan target tersebut bisa dicapai dengan optimal,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Rini menekankan pentingnya menyiapkan SDM ASN yang berdaya saing agar pelayanan Kementerian P2MI kepada para pemangku kepentingan semakin optimal. Ia menilai, ASN dengan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

    “Pada prinsipnya saya dan jajaran Kementerian PAN-RB siap memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi kami. Terkait UU Pelindungan Pekerja Migran, kita harus bahas dengan lebih mendalam untuk mengindentifikasi pasal mana saja yang harus diperbaiki agar selaras dengan fungsi Kementerian P2MI yang juga telah berubah,” ungkapnya.

    Mukhtarudin juga meyakini dengan kolaborasi yang solid bersama seluruh instansi pemerintah terkait, target penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026 dapat tercapai. Menurutnya, langkah bersama ini menjadi pondasi penting untuk memperluas peluang kerja yang aman dan produktif bagi pekerja migran Indonesia.

    “Diskusi hari ini sangat konstruktif, semoga ke depan upaya penguatan pelindungan pekerja migran semakin optimal serta cita-cita kami untuk menghadirkan layanan yang mudah, murah, aman, cepat kepada stakeholder kami dapat terwujud,” ungkap Mukhtarudin.

    (anl/ega)

  • Melegakan, Ini Penyataan Resmi Taspen Soal Kenaikan dan Rapel Gaji Pensiunan PNS

    Melegakan, Ini Penyataan Resmi Taspen Soal Kenaikan dan Rapel Gaji Pensiunan PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara kembali mengingatkan masyarakat khususnya para pensiunan ASN untuk lebih teliti dan berhati-hati menyaring informasi terkait kenaikan gaji PNS aktif pensiunan.

    “Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang sering kali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya????,” tulis Taspen melalui akun Instagram resminya @taspen, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Perusahaan plat merah yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN ini mengajak masyarakat betul-betul memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi.

    “Ayo kita tetap waspada dan pastikan informasi kamu dari sumber resmi Taspen. Hempas berita hoaks dengan #TahanPastikanLaporkan,” sambung Taspen

    Beberapa waktu terakhir sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan merebak luas di ruang-ruang publik sehingga menimbulkan pro kontra.

    Perpres tersebut menguak ketentuan mengenai penyesuaian gaji bagi seluruh ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara.

    Penerapan kebijakan ini memerlukan pertimbangan dari beberapa faktor di sekitarnya, diantaranya kondisi ekonomi nasional yang stabil, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta usaha pemerintah dalam menjaga daya beli ASN di tengah inflasi.

  • Teknologi Makin Canggih, ASN Dituntut Makin Inovatif

    Teknologi Makin Canggih, ASN Dituntut Makin Inovatif

    Teknologi Makin Canggih, ASN Dituntut Makin Inovatif

  • Dari Rekam KTP hingga Akta Lahir, Enam Program Disdukcapil Tuban Catat Kenaikan Tajam

    Dari Rekam KTP hingga Akta Lahir, Enam Program Disdukcapil Tuban Catat Kenaikan Tajam

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat lonjakan pelayanan administrasi kependudukan melalui enam program yakni Cedak Mas, Bahtera Kita, Lapor PAK, PAK Tama, Pelangi Biru, hingga kemitraan pemanfaatan KIA bersama berbagai pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tuban.

    Berdasarkan data dari Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Prapti Mangajoeningtyas, SST, MM., bahwa capaian dari berbagai program Disdukcapil mengalami peningkatan. Dari 6 program tersebut, yang paling terbesar ialah Cedak Mas.

    “Program ini membuka akses layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan serta menggerakkan mobil keliling untuk menjangkau desa-desa,” ujar Prapti Mangajoeningtyas.

    Program ini dijalankan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil dan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

    “Dari sepanjang tahun 2025. Rekam KTP naik dari 5.218 menjadi 12.033,” ujar Prapti Mangajoeningtyas.

    – Untuk penerbitan KTP naik dari 14.416 menjadi 57.892.
    – Kartu Keluarga meningkat dari 10.362 menjadi 56.336.
    – KIA bertambah dari 1.658 menjadi 6.087.
    – Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) keluar naik dari 2.046 menjadi 10.017
    – SKPWNI masuk naik dari 1.217 menjadi 5.613.
    – Penerbitan akta juga meningkat signifikan, mulai dari Akta 1–18 tahun naik dari 2.245 menjadi 9.550.
    – Akta lebih 18 tahun naik dari 279 menjadi 1.208.
    – Akta kematian naik dari 1.289 menjadi 6.764.

    Sedangkan, untuk layanan bayi baru lahir, inovasi “Bahtera Kita” menjadi salah satu program yang mendapatkan apresiasi tinggi, sebab program ini bekerjasama dengan 33 puskesmas, 6 rumah sakit, serta tambahan 2 klinik pada 2025, pengurusan Akta Kelahiran, KK, dan KIA dapat dilakukan langsung dari fasilitas kesehatan tanpa orang tua datang ke kantor Disdukcapil.

    “Jadi layanan ini diawali saat operator faskes memasukkan data kelahiran ke sistem nasional, sehingga dokumen dapat segera terbit setelah persyaratan terpenuhi,” kata Prapti sapanya.

    Adapun jumlah penggunaan layanan ini juga meningkat dari 1.417 pengajuan pada 2024 menjadi 2.421 pengajuan pada 2025. Sedangkan, capaian akta kelahiran sampai dengan Oktober 2025 sudah melebih target Rentra yaitu sebesar 97, 23%.

    Selanjutnya, program inovasi Lapor PAK menguatkan sistem pengawasan internal melalui laporan pelayanan harian dari atau melaporkan aktivitas layanan seluruh kecamatan secara digital, sehingga pimpinan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi rutin.

    “Sistem ini memastikan standar layanan tetap sama di seluruh wilayah Tuban. Penggunaan aplikasi meningkat dari 1.263 laporan pada 2024 menjadi 2.421 laporan pada 2025,” bebernya.

    Lalu, ada program PAK Tama (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama) atau untuk kelompok pensiunan ASN atau Wredatama ini memudahkan para pensiunan yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk pembaruan KK, KTP elektronik, dan dokumen lain. Dengan adanya program ini memastikan data pensiunan tetap mutakhir dan memberikan pelayanan yang lebih ramah bagi mereka.

    Termasuk program untuk anak-anak juga menjadi sasaran penting Disdukcapil Tuban, dengan memanfaatkan kerjasama melalui kemitraan pemanfaatan KIA bersama pelaku usaha, pemegang KIA mendapatkan layanan, produk, atau fasilitas dengan biaya lebih ringan.

    Jaringan mitra KIA saat ini sebanyak 6 mitra seperti, Yennis’s Cake, Swimingpool Pahlawan, Laboratorium Populer, Barudak Jawi, Rumah Sunat Tuban dan Level Playground, dan mitra KIA ini akan terus bertambah kedepannya, sehingga manfaat KIA semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak langsung bagi kelompok anak.

    Terakhir, program yang menyasar pasangan yang baru menikah melalui inovasi Pelangi Biru dengan berkolaborasi Disdukcapil dan Kemenag Tuban ini membuat pengantin baru tidak perlu lagi mengurus pembaruan KTP dan KK secara manual. Setelah akad nikah di KUA, petugas langsung menginput data pernikahan ke aplikasi Pelangi Biru dan diajukan ke sistem kependudukan.

    “Jadi status perkawinan pada KK dan KTP berubah menjadi Kawin dalam waktu singkat. Layanan ini telah terhubung dengan 20 KUA dan sejak dicanangkan pada Juli 2025 sampai saat ini telah dimanfaatkan lebih dari 1.108 pasangan,” tutup Prapti. [dya/aje]

     

  • Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi Bandung 27 November 2025

    Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi Bandung 27 November 2025

    Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memerlukan sekitar 14.000 guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai rasio guru terhadap sekolah yang ideal.
    Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten
    Bandung
    berharap pemerintah pusat kembali membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi guru dan tenaga kependidikan.
    Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan, terdapat 1.660 sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di
    Kabupaten Bandung
    .
    Saat ini, ketersediaan tenaga guru terdiri dari 5.600 yang berstatus PNS, 7.100 PPPK, dan 5.000 guru paruh waktu.
    “Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal. Kabupaten Bandung masih memerlukan sekitar 14.000 tenaga pendidik lagi,” kata Dadang kepada awak media pada Kamis (27/11/2025).
    Dia menambahkan, sebanyak 4.897 ASN guru diperkirakan akan pensiun dalam rentang waktu 2021-2025. Selama periode tersebut, terdapat penangkatan 7.968 guru.
    Namun, pada kurun 2026-2030, diperkirakan 3.047 guru akan pensiun.
    Kondisi ini, menurut Dadang, memerlukan langkah strategis agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar, termasuk pada jabatan kepala sekolah.
    “Seumpama tidak ada rekrutmen PNS guru sepanjang lima tahun ke depan, jumlah guru, terutama yang berstatus PNS, bisa menjadi minim,” tutur dia.
    Dadang juga mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan penegasan dalam regulasi ASN sehingga PPPK dapat menduduki jabatan kepala sekolah sesuai kompetensi masing-masing.
    Selain itu, dia berharap adanya pembukaan rekrutmen CPNS guru untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan.
    “Kami berkomitmen memastikan penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan,” jelasnya.
    Saat ini, pihaknya telah mengonsultasikan hal ini ke Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kemendikdasmen pada Senin (24/11/2025).
    Dalam kesempatan itu, bupati turut berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai penggajian PPPK guru dan tenaga kependidikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.