Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan dugaan cawe-cawe Irjen Kemendagri dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Tasikmalaya. Bima Arya mengatakan Kemendagri justru mengklarifikasi terkait adanya laporan dari publik.

    Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Mulanya, Bima Arya mengatakan Mendagri Tito Karnavian menugaskan agar anggaran untuk PSU dibuat seefisien mungkin.

    Bima Arya mengatakan pihaknya terus berupaya menekan anggaran PSU seminimalisir mungkin. Dia mengaku telah berbagi tugas dengan Wamendagri Ribka Haluk terkait efisiensi anggaran PSU.

    “Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan seminimalisir mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Bima Arya menyampaikan pihaknya terus berkeliling untuk memastikan dua hal, yakni anggaran dan netralitas ASN.

    “Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi,” ujarnya.

    “Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespon aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara,” jelasnya.

    “Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi,” sambungnya.

    “Jadi diturunkan tim ke sana dan di sana kita pastikan inspektorat di Tasik itu semestinya bersikap responsif untuk menindaklanjuti itu,” jelasnya.

    Bima Arya menyampaikan pihaknya juga menemukan adanya kekerabatan dari inspektoran daerah Tasikmalaya dengan salah satu pasangan calon. Dia mengatakan Kemendagri pun telah mengingatkan agar Inspektorat Tasikmalaya bersikap proaktif dan menjaga netralitas.

    “Itu kemudian ditemukan memang dalam banyak hal yang dilakukan di sana bahwa ada hubungan kekerabatan antara inspektorat daerah Kabupaten Tasik dengan salah satu paslon,” tuturnya.

    “Karena itu Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik,” imbuh dia.

    Diketahui, terkait kabar Irjen Kemendagri cawe-cawe mulanya diungkap oleh Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Deddy mulanya menyoroti adanya Irjen Kemendagri yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.

    “Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan,” kata Deddy.

    “Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri,” sambungnya.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all

    Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyayangkan, aksi pita hitam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai protes dimutasinya dokter anak di RS vertikal Kemenkes.

    Juru bicara Kemenkes Drg. Widyawati MKM, menyatakan, Kemenkes menghormati hak menyampaikan aspirasi, termasuk melalui doa bersama oleh IDAI.

    Namun, pihaknya menyayangkan bila kegiatan tersebut berpotensi mengganggu layanan kesehatan anak atau digunakan sebagai alat tekanan untuk kepentingan pribadi.

    Fokus utama Kemenkes adalah menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Anak-anak adalah kelompok rentan yang hak atas layanannya tidak boleh dikorbankan oleh dinamika politik organisasi profesi,” ujar dia kepada wartawan Senin (5/5/2025).

    Dokter Widya mengungkapkan, Kemenkes menyesalkan bila organisasi profesi seperti IDAI dimobilisasi untuk membangun narasi seolah terjadi penzoliman terhadapt elit-elit IDAI.

    “Kami menegaskan yang terjadi (mutasi) adalah penataan sistem berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik,” tutur drg Widya.

    Dokter-dokter anak yang berstatus ASN, perlu menempatkan kepentingan pasien dan institusi di atas loyalitas personal, apalagi jika berisiko merugikan rumah sakit tempat mereka bekerja dan masyarakat yang dilayani.

    Kemenkes menolak narasi mutasi ini merupakan bentuk tekanan atau pembungkaman.
    Rotasi ASN adalah bagian dari tata kelola sumber daya manusia demi efisiensi dan pemerataan layanan.

    “Kami mengajak semua dokter anak untuk tetap profesional, rasional, dan berfokus pada kepentingan pasien. Jangan sampai pelayanan terganggu oleh provokasi yang membelokkan semangat organisasi profesi,” tutur dia.

    Kemenkes membuka ruang dialog dengan seluruh organisasi profesi, termasuk IDAI.

    Namun menyayangkan penggunaan organisasi profesi sebagai alat untuk menekan kebijakan publik demi kepentingan individu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Masyarakat berhak atas pelayanan yang optimal.

    Kemenkes akan terus memastikan layanan kesehatan anak tetap berjalan tanpa gangguan di seluruh fasyankes Indonesia.

    Mutasi Ketua IDAI

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pusat dr. Piprim Basarah Yanuarso dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).

    Menurut Kemenkes, pemindahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di RS Fatmawati, Jakarta.

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K). (dok. Konsula)

    Tidak lama setelah pemindahan dr Piprim melalui media sosial Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI Rizky Adriansyah berkomentar.

    Rizky menuturkan, keputusan itu tidak terlepas dari sikap IDAI yang menolak pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes.

    Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah dampak pemindahan tersebut antara lain kualitas pendidikan dokter subspesialis kardiologi anak yang akan memburuk, karena dengan pemindahan tersebut, hanya ada satu pengajar yang kompeten memberikan materi tersebut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Pemindahan ini membuat para pasien tak bisa berkonsultasi dengan dr. Piprim secara langsung lagi. Selain itu, dia menilai hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter subspesialis kardiologi anak.

    Dalam unggahan terpisah, Rizky menyebutkan apabila ingin menguatkan dan mengembangkan layanan jantung anak, maka seharusnya dipindahkan ke daerah, bukan di Jakarta yang sudah banyak RS yang mampu melaksanakan layanan itu.

    Namun demikian, pemindahan tugas ini tidak akan mengubah sikap IDAI terkait kolegium.

    Tidak lama setelah itu dikabarkan bahwa dr. Rizky Adriansyah diberhentikan dari posisinya di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.

     

     

  • MK tak terima sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya

    MK tak terima sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya

    Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya Merkius Wonda (kanan) selaku pihak termohon menyampaikan jawaban saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Punjak Jaya Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (29/4/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

    MK tak terima sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima gugatan sengketa hasil rekapitulasi ulang perolehan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2024 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Perkara Nomor 311/PHPU.BUP-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Senin.

    Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga tidak beralasan menurut hukum.

    Adapun dalil pokok permohonan yang diajukan keduanya, yakni dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Mus Kogoya—calon wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1—karena masih berstatus ASN aktif dan dugaan kekeliruan KPU dalam melaksanakan tindak lanjut putusan MK sebelumnya.

    Berdasarkan fakta persidangan, ucap Enny, Mus Kogoya ternyata telah tidak lagi berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sejak mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati.

    Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya juga telah menerima bukti pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang diajukan Mus Kogoya.

    “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan kondisi khusus yang berkaitan dengan syarat pencalonan sebagaimana didalilkan oleh pemohon,” imbuh Enny.

    Di samping itu, Mahkamah menilai Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga tidak mengajukan bukti meyakinkan terkait dengan dalil kekeliruan tindak lanjut KPU atas putusan MK yang memerintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik.

    “Menurut Mahkamah, termohon in casu (dalam hal ini) KPU RI telah secara patuh menindaklanjuti putusan Mahkamah a quo (tersebut),” tutur Enny.

    Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil pokok permohonan Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga.

    Mahkamah juga tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus untuk menunda keberlakuan syarat formal dalam mengajukan permohonan sengketa pilkada.

    “Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian,” demikian Hakim Enny.

    Dengan adanya putusan MK ini, hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2024 kini tidak lagi dipersoalkan.

    Dengan demikian, pasangan calon nomor urut 1 Yuni Wonda dan Mus Kogoya berhasil menang (77.296 suara), sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga berada di posisi kedua sekaligus terakhir (65.787 suara).

    Sumber : Antara

  • Viral, Camat di Bandar Lampung Larang Wartawan dan Selebgram Rekam Jalan Rusak

    Viral, Camat di Bandar Lampung Larang Wartawan dan Selebgram Rekam Jalan Rusak

    Roy Triyono, wartawan televisi nasional yang merekam video tersebut, menjelaskan kronologi kejadian. Dia mengaku awalnya sedang melakukan peliputan lanjutan terkait viralnya larangan terhadap selebgram yang membuat konten jalan rusak di wilayah tersebut.

    “Saya datang ke Jalan Pangeran Tirtayasa untuk mengecek langsung kondisi jalan yang disebut-sebut rusak parah. Saat tengah merekam, sebuah mobil berhenti mendekat,” ujar Roy saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (5/5/2025).

    Roy mengira yang mendekatinya adalah warga yang hendak memberi dukungan terhadap peliputan. Namun, ternyata yang turun dari mobil adalah pria berseragam Aparatur Sipil Negara (ASN), yang belakangan diketahui adalah Camat Sukabumi, Syahrial.

    “Beliau langsung tanya kenapa saya moto-moto jalan. Saya jawab saya wartawan. Saat itu juga saya konfirmasi soal isu pelarangan terhadap selebgram,” jelas dia.

    Saat dikonfrontasi di lokasi, menurut Roy, Camat Syahrial sempat membantah bahwa dirinya melarang selebgram membuat konten soal jalan rusak. Namun, Syahrial tetap meminta Roy menghentikan perekaman.

    “Bukan saya yang melarang itu, kenapa harus divideokan saya?” kata Syahrial dalam pernyataannya kepada Roy sebelum meninggalkan lokasi.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Camat  terkait peristiwa tersebut.

  • Di Hadapan Bupati Banyuwangi, Ikawangi Bandung Nyatakan Siap Kontribusi Bangun Daerah

    Di Hadapan Bupati Banyuwangi, Ikawangi Bandung Nyatakan Siap Kontribusi Bangun Daerah

    Bandung (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri kegiatan Halal Bihalal Ikawangi Bandung di Puri Bambu Bandung, Minggu (4/5/2025). Dalam momen itu, semangat diaspora Banyuwangi yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) terlihat semakin solid dan siap berkontribusi membangun kampung halaman.

    Ipuk menegaskan bahwa diaspora memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Banyuwangi. Menurutnya, daerah tidak bisa hanya bergantung pada sumber daya yang ada, apalagi hanya mengandalkan aparatur sipil negara (ASN).

    “Kami sangat berharap kolaborasi dengan semua pihak. Tak mungkin kita hanya mengandalkan sumber daya yang ada di Banyuwangi saja, apalagi hanya ASN, perlu urun tangan dan pikiran semua pihak,” kata Bupati Ipuk.

    Ipuk juga menyemangati warga Banyuwangi yang merantau agar terus meningkatkan kompetensi dan prestasi, agar kelak bisa berkontribusi bagi daerah asalnya.

    “Jika kemarin viral hashtag kabur aja dulu, kami tidak melarang. Silakan lihat dunia. Tapi, mari tengok kembali kampung halaman dan majukan daerah. Tingkatkan kompetensi dan abdikan untuk Banyuwangi,” ajaknya.

    Pernyataan Ipuk tersebut mendapat sambutan hangat dari para sesepuh dan anggota Ikawangi. Salah satunya Djuhri Rosyidi, mahasiswa ITB pertama asal Banyuwangi angkatan 1957 sekaligus pensiunan pejabat Kementerian ESDM.

    “Apa saja yang menjadi kebutuhan Banyuwangi, selagi kami bisa, kami siap untuk membantu kemajuan Banyuwangi,” ujar pria kelahiran 1933 itu.

    Djuhri juga menyebut banyak warga Banyuwangi yang merantau kini telah menjadi ahli di berbagai bidang seperti gempa bumi, pertambangan, dan penerbangan.

    Sementara itu, Ketua Ikawangi Bandung, Edy Suwondo, menyatakan kemajuan Banyuwangi saat ini membuat para perantau semakin bangga dan bersemangat mengambil peran.

    “Kami jadi bangga mengaku Banyuwangi dan kami juga tertantang untuk turut berkontribusi bagi kampung halaman kami,” ujar dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB itu.

    Edy menyebut, kegiatan halal bihalal berlangsung lancar dan hangat, tidak hanya diikuti warga Ikawangi Bandung, tetapi juga dari kota-kota lain di Jawa Barat dan Jakarta. [alr/beq]

  • BPNT 2025 Cair! Rp 600 Ribu untuk 3 Bulan, Ini Syarat dan Cara Ceknya! – Page 3

    BPNT 2025 Cair! Rp 600 Ribu untuk 3 Bulan, Ini Syarat dan Cara Ceknya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan. Pencairan tahap ketiga pada Mei 2025 ini dilaporkan mencapai Rp 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mencakup tiga bulan sekaligus.

    Program ini menjangkau seluruh Indonesia, membantu jutaan keluarga melalui penyaluran dana elektronik lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Siapa yang berhak menerima BPNT?

    Program ini menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi sejumlah kriteria. Kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas pemerintah.

    Masyarakat tidak perlu mendaftar secara khusus karena penentuan penerima BPNT berdasarkan data DTKS.

    KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai 25 persen penduduk termiskin berhak mendapatkan bantuan ini.

    Syaratnya, penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Penting untuk diingat bahwa ASN, TNI, dan Polri tidak termasuk dalam kategori penerima BPNT.

    Bagaimana cara pencairan dana BPNT? Dana BPNT disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk, seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. KPM dapat mengecek status pencairan melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

  • Jadwal dan Tilok Mandiri Ujian CAT PPPK 2024 Tahap 2 Kemenag – Halaman all

    Jadwal dan Tilok Mandiri Ujian CAT PPPK 2024 Tahap 2 Kemenag – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan jadwal dan titik lokasi (tilok) untuk ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 tahap 2.

    Ujian ini dijadwalkan berlangsung mulai 5 hingga 9 Mei 2025.

    Seleksi ini terbuka bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah proses sanggah.

    Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.

    Ketentuan dan Tanggung Jawab Peserta

    Kamaruddin Amin menekankan bahwa peserta tidak diperkenankan untuk mengubah jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan.

    “Peserta wajib membaca dengan cermat pengumuman dari Kemenag. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan ketentuan yang sudah diatur adalah tanggung jawab peserta,” ujar Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Sementara itu, Kepala Biro SDM Kemenag, Wawan Djunaedi, menambahkan bahwa peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan akan dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus.

    “Proses seleksi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri,” jelas Wawan Djunaedi.

    Kemenag juga mengingatkan agar peserta waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama maupun pihak lain.

    “Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” sambungnya.

    Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kemenag tahun anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan titik lokasi ujian, peserta dapat mengakses pengumuman resmi dari Kemenag.

    Link Jadwal dan Tilok Mandiri Ujian CAT PPPK 2024 Tahap 2 >>> Klik di Sini

    Tilok Mandiri Ujian CAT PPPK 2024 Tahap 2

    Hotel Pade (Banda Aceh 1)
    Golden View Hotel (Batam 1)
    Auditorium Sam Ratulangi (Madado 1)
    Auditorium RRI Samarinda (Samarinda 1)
    Gale Gale Ballroom (Pangkal Pinang 1)
    UIN Raden Inten lampung (Lampung 1)
    UTC Convention (Semarang 1)
    Gedung Graha Angkasa Pura 1 (Jakarta 1)
    Sahid Jaya (Yogyakarta 2)

    (Tribunnews.com/Latifah)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Beda Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi dengan Pramono Anung: Termasuk soal ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

    Beda Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi dengan Pramono Anung: Termasuk soal ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Akhir-akhir ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jadi sorotan.

    Politikus Partai Gerindra ini dianggap kerap melontarkan wacana yang membuat gaduh publik.

    Bahkan wacana yang dilontarkan kerap viral di media sosial.

    Setelah sempat menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, kini kebijakan Dedi Mulyadi yang akan mengirim “anak-anak nakal” ke barak militer menuai pro dan kontra.

    Karena pernyataannya yang kerap viral di media sosial, Dedi Mulyadi dijuluki “gubernur konten”.

    Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang memperkenalkan julukan Dedi Mulyadi ‘gubernur konten’ saat rapat bersama dengan Komisi II DPR RI pekan lalu.

    Beda gaya kepemimpinan dengan Gubernur Jakarta

    Gaya kepemimpinan serta pengambilan kebijakan Dedi Mulyadi berbeda dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Sejak dulu dua gubernur dari provinsi ‘besar’ ini (Jawa Barat dan Jakarta) kerap disandingkan soal gaya kepemimpinan dan kebijakan yang diambilnya.

    Pramono Anung, sejauh pantauan Tribunnews.com, tidak banyak membuat konten dalam melakukan aktivitasnya.

    Juga, kebijakan yang diambil sangat jarang viral di media sosial.

    Satu kebijakan yang cukup menonjol dari Pramono Anung dalam bulan ini adalah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap hari rabu.

    Dua kebijakan yang bertolak belakang

    Setidaknya ada dua kebijakan berbeda yang diambil oleh Dedi Mulyadi dengan Pramono Anung.

    Dua kebijakan untuk publik itu adalah pembinaan siswa bermasalah dididik di barak TNI dan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

    Tolak Siswa Dididik di Barak TNI

    Pramono Anung yang dikenal sebagai politikus PDIP ini hanya mengutarakan alasan singkat saat ditanya soal cara Dedi Mulyadi menangani siswa bermasalah.

    Politikus senior PDIP itu ogah meniru cara Dedi untuk mengirim siswa ke barak TNI.

    Pramono Anung mengaku memiliki cara sendiri tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

    “Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Sementara itu, Dedi Mulyadi sudah memulai pendidikan siswa bermasalah ke barak TNI ini pada awal Mei 2025.

    Ada tiga kategori kenakalan remaja yang akan diprioritaskan mengikuti program ini yaitu siswa yang sulit dibina, siswa yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, serta siswa yang terlibat tindakan kriminal.

    Bahkan siswa yang kecanduan game mobile legend juga bisa dimasukan dalam barak militer ala Dedi Mulyadi ini.

    “Tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian bangunnya sore,” ucapnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025) lalu.

    Pemutihan Pajak

    Sebelumnya, Pramono Anung juga menegaskan tak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

    Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

    Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

    “Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Melihat fenomena ini, Pramono Anung mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

    Pasalnya orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

    “Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

    “Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

    Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.

    “Saya sudah memaafkan kesalahan (tunggakan pajak), saya juga meminta maaf jika belum memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akun Tiktok Kang Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jakarta.

    Politikus senior Gerindra ini pun meminta warganya memanfaatkan dengan baik program pemutihan pajak kendaraan ini.

    “Bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca-lebaran, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalan-jalan di Jawa Barat. Hayo, nanti mau lewat mana? Mau lewat udara?” ujarnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Tribun Jakarta

     

     

  • Harusnya Bukan Hanya ASN Pemprov Jakarta yang Diwajibkan Naik Transum

    Harusnya Bukan Hanya ASN Pemprov Jakarta yang Diwajibkan Naik Transum

    Jakarta –

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta naik transportasi umum (transum) sekali dalam setiap pekan. Djoko menilai kebijakan itu bagus karena akan membuat para ASN Pemprov Jakarta terbiasa menggunakan transum. Tapi di sisi lain, kebijakan tersebut tidak akan efektif jika hanya diterapkan untuk ASN di lingkungan Pemprov Jakarta.

    “Jika hanya 65 ribu ASN Pemprov Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, tak akan banyak mengubah ritme kemacetan lalu lintas di Jakarta,” bilang Djoko dalam keterangan resminya. Djoko menjelaskan, jika Jakarta ingin mempercepat transisi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, maka diperlukan banyak lembaga atau kementerian yang menerapkan kebijakan serupa.

    “Untuk mempercepat target warga beralih menggunakan angkutan umum dari kendaraan pribadi, tidak bisa hanya dengan menambah dari populasi ASN Pemprov Jakarta saja. Sementara yang beraktivitas di Jakarta kan tidak hanya ASN di Pemprov Jakarta, akan tetapi ada sejumlah ASN kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang jumlahnya lebih banyak dari ASN Pemprov Jakarta,” sambung Djoko.

    Djoko pun memberi contoh beberapa lembaga setingkat kementerian yang bisa meniru langkah Pemprov Jakarta, antara lain Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    “Kemenhub sebagai institusi yang mengurus transportasi di seluruh negeri, hendaknya dapat memanfaatkan dan meniru kebijakan Pemprov Jakarta untuk diterapkan ASN di lingkungan Kemenhub. Berikutnya KemenPAN-RB juga bisa menerapkan hal serupa,” saran Djoko.

    Lanjut Djoko menambahkan, mengatasi kemacetan di Kota Jakarta tidak bisa hanya Pemprov Jakarta bekerja sendiri. Tapi perlu dukungan dari pemerintah pusat. Masih ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat diterapkan di Kota Jakarta untuk membantu mengurangi kemacetan dan menurunkan polusi udara.

    “Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) juga punya kepentingan, jika mengetahui data yang menunjukkan 93% pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinikmati warga mampu. Artinya, mampu memiliki kendaraan pribadi roda empat dan roda dua. Caranya, melarang penjualan BBM bersubsidi di Kota Jakarta,” bilang Djoko.

    (lua/mhg)

  • 53 Gedung Sudah Siap, Mensos Targetkan Sekolah Rakyat Bisa Dimulai Tahun Ini

    53 Gedung Sudah Siap, Mensos Targetkan Sekolah Rakyat Bisa Dimulai Tahun Ini

    Bisnis.com, MALANG — Sekolah Rakyat diproyeksikan dapat direalisasikan tahun ini yang ditandai dengan kesiapan beroperasinya 53 gedung di berbagai provinsi.

    Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan rencana pengoperasian Sekolah Rakyat sudah dapat dijalankan di beberapa daerah di Indonesia tahun ini.

    “Alhamdulillah di Kota Pasuruan dan Kota Malang bisa dimulai penyelenggaraannya tahun ini. Gedungnya sudah disiapkan,” katanya di Malang, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, Kemensos tengah mengadakan survei terkait kesiapan gedung untuk digunakan untuk Sekolah Rakyat, namun untuk 53 gedung sudah siap.

    “Setelah itu Insyaallah kalau nanti disetujui Presiden akan kita tambah lagi titiknya untuk penyelenggaran sekolah rakyat tahun ini,” ujarnya. 

    Tahun depan, dia berharap, sudah terbangun antara 100 sampai 200 titik sekolah baru dengan standar gedung yang telah disetujui oleh Presiden. Gedung tersebut nantinya dapat menampung 1.000 siswa, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

    Di sekolah tersebut, kata dia, juga akan menampung juga perumahan guru, tempat olahraga, fasilitas-fasilitas lain yang mendukung proses pembelajaran sekolah rakyat. “Mereka yang miskin ekstrim prioritas siswa Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Nantinya, siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat akan diasramakan dengan dibantu pemerintah, sedangkan orang tuanya diberdayakan.

    Dia mencontohkan, jika rumahnya tidak layak huni, maka nantinya akan diberi dukungan supaya menjadi layak huni, menjadi rumah yang sehat.

    “Guru-gurunya semuanya ASN Insyaallah. Kepala sekolahnya juga ASN, usulan dari bupati dan wali kota,” ucapnya.

    Menurutnya, gurunya bisa P3K penuh atau P3K baru aktif. Sebagian lagi, guru-gurunya tengah direkrutkan dan diharapkan bulan depan sudah rampung. “Ini yang sedang kita konsolidasikan. Kalau untuk kepala sekolah sudah cukup banyak yang memenuhi syarat,” katanya.

    Guru yang disiapkan untuk kepala sekolah, kata dia, sudah mencapai 500 orang, mengacu laporan dari Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Jadi nanti dosen-dosen yang memang terlatih akan kita minta bantuannya untuk mendampingi Sekolah-Sekolah Rakyat kita di kampus-kampus yang memang dekat dengan sekolah rakyat itu,” ucapnya.

    Pendampingan juga bisa dilakukan mahasiswa jika tidak ada kegiatan belajar-mengajar di kampusnya. Yang pasti, Sekolah Rakyat butuh dukungan dari kampus. “Pengajaran di Sekolah Rakyat, paginya sekolah formal, sorenya pendidikan karakter,” ucapnya. (K24)