Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi Nasional 29 Mei 2025

    KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi Nasional 29 Mei 2025

    KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendapat informasi
    dugaan gratifikasi
    di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU).
    Juru Bicara KPK
    Budi Prasetyo
    mengatakan, ada dugaan gratifikasi dengan modus permintaan uang oleh salah satu penyelenggara negara kepada jajarannya untuk kepentingan pribadi.
    Budi mengatakan, informasi tersebut adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.
     
    “KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU, dengan modus permintaan uang oleh salah seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, kepada pegawai di jajarannya, yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Budi mengatakan, KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, pada kesempatan pertama, akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal ataupun Inspektur Investigasi Kementerian PU.
    KPK akan melakukan analisis atas temuan investigasi tersebut.
    “KPK apresiasi langkah cepat Inspektorat dalam memproses dugaan pelanggaran ini,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Budi mengatakan, KPK terus mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menerima/memberi gratifikasi.
    “Bahkan sebelumnya, pada Selasa (27/5), KPK juga telah mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pencegahan dan pengendalian gratifikasi bagi seluruh kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waskita Karya Pastikan Pembangunan Proyek Kantor Kemenko di IKN

    Waskita Karya Pastikan Pembangunan Proyek Kantor Kemenko di IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia -Pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko pun meninjau langsung ke lokasi proyek di Kalimantan Timur.

    Wapres melihat langsung kondisi kawasan itu. Ia pun menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintah sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan.

    “Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN,” ungkap Gibran dalam keterangn resmi, Kamis (29/5/2025).

    Sementara itu, Basuki menambahkan, seluruh proyek IKN yang dikunjungi Wapres merupakan prioritas. Sebagian besar berjalan sesuai jadwal, lalu sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

    “Menurut beliau (Wapres) jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujarnya.

    Adapun Ari Asmoko menegaskan komitmen Waskita Karya dalam memberikan hasil terbaik dalam setiap pengerjaan proyek, termasuk komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 IKN. Dirinya menuturkan, kini kawasan senilai Rp902,6 miliar tersebut dalam tahap pemeliharaan dan sudah siap digunakan.

    “Pembangunan komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 ini sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Nantinya para ASN akan menempati gedung ini pada tahap awal pengembangan IKN,” jelas Ari.

    Ia menuturkan, kawasan Kemenko 3 terdiri dari empat tower yang sudah selesai dibangun. Tersedia pula Multifunction Hall serta Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter (m).

    “Nantinya komplek Kemenko ini dapat memuat 1.375 ASN. Ada juga parkir mobil berkapasitas 120 unit dan parkir sepeda yang bisa diisi 120 unit,” jelasnya.

    Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun membangun infrastruktur di Tanah Air, lanjut Ari, Waskita Karya akan terus mendukung berbagai target dan program pemerintah. Bagi Perseroan, kata Ari, suatu kebanggaan dapat terlibat sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa serta negara.

    Tidak hanya membangun kawasan dan gedung Kemenko 3, Waskita Karya juga mengerjakan sejumlah proyek di IKN. Salah satunya Gedung rusun ASN 3 IKN yang sukses membuat Perseroan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena mencatat rekor Instalasi Tata Suara Tercepat dan Instalasi Protokol Internet (IP) Data Tercepat. 

    (bul/bul)

  • KPK Buka Peluang Panggil Ida Fauziyah dalam Kasus TKA Kemenaker

    KPK Buka Peluang Panggil Ida Fauziyah dalam Kasus TKA Kemenaker

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kemungkinan memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan suap terkait tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Kasus tersebut terjadi dalam rentang 2020-2023, saat Ida Fauziyah menjabat sebagai menaker periode 2019-2024. Saat ini, Ida diketahui menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menganalisis keterangan dari para saksi yang telah diperiksa. Oleh karena itu, pemanggilan terhadap Ida Fauziyah masih belum dianggap mendesak.

    “KPK masih mendalami dan menganalisis hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah dipanggil,” ujarnya di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

    Meski begitu, Budi menegaskan,KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Ida Fauziyah jika dari penyidikan ditemukan keterlibatan langsung atau tidak dalam skema pemerasan dan suap tersebut.

    “KPK tentunya akan menelusuri pihak-pihak lain yang kemungkinan juga terlibat,” tegas Budi.

    KPK juga tengah menelusuri aliran dana hasil pemerasan terhadap agen TKA yang nilainya mencapai Rp 53 miliar. Dana ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dalam perizinan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

    “Penyidik mendalami aliran uang dari agen TKA. Kita telusuri uang itu mengalir ke siapa saja,” jelas Budi.

    Selain itu, KPK juga fokus mendalami mekanisme penerbitan dokumen TKA dan indikasi adanya pemerasan dalam setiap tahapan administrasi tersebut.

    Dalam penyidikan, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Namun hingga saat ini, identitas dan peran mereka belum dipublikasikan ke publik.

    Pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah ASN dan eks pejabat Kemenaker, termasuk Hariyanto, staf ahli bidang hubungan internasional yang sebelumnya menjabat sebagai dirjen Binapenta dan direktur PPTKA.

    Sebagai bagian dari proses hukum, KPK telah menyita 13 kendaraan, terdiri dari 11 mobil dan dua motor, dari delapan lokasi penggeledahan, termasuk kantor Kemenaker dan rumah-rumah para pihak yang diduga terlibat. Penggeledahan berlangsung dari 20 hingga 23 Mei 2025.

    Kasus ini mulai ditelusuri KPK sejak Juni 2024 berdasarkan laporan masyarakat. Perkembangan terbaru pada Mei 2025 menunjukkan semakin dalamnya skandal ini dengan total dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

  • 8 Anggota DPR: Perpanjangan Usia Pensiun ASN Pasti Ada Dampak Negatif Nasional

    8 Anggota DPR: Perpanjangan Usia Pensiun ASN Pasti Ada Dampak Negatif Nasional

    Anggota DPR: Perpanjangan Usia Pensiun ASN Pasti Ada Dampak Negatif
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi II
    DPR Indrajaya menilai, perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara (
    ASN
    ) tentunya akan menimbulkan dampak negatif.
    Oleh sebab itu, perlu adanya kajian komprehensif dalam menyikapi usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (
    Korpri
    ).
    “Perpanjangan usia pensiun sudah pasti ada dampak negatif, terutama gangguan pada sistem meritokrasi untuk memperoleh SDM yang unggul dari sisi kemampuan fisik, kreativitas, dan produktivitas,” ujar Indrajaya lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Jika
    usia pensiun ASN
    menjadi maksimal 70 tahun, tentu hal tersebut akan mengganggu produktivitas pelayanan ke masyarakat. Apalagi angka 70 tahun sudah masuk ke dalam kategori lanjut usia (lansia).
    “Bertambahnya usia manusia juga pasti akan menurunkan kemampuan fisik dan mental yang pasti menurunkan produktivitas dan kualitas pekerjaan,” ujar Indrajaya.
    Di samping itu, bertambahnya usia pensiun ASN akan mengurangi kesempatan bagi anak-anak muda untuk bekerja di pemerintahan.
    “Tentu akan sangat tidak adil bila perpanjangan usia ini akan mengurangi kuota penerimaan ASN atau pejabat negara dalam tiap tahun,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Sebelumnya, Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN.
    Salah satunya untuk Jabatan Fungsional Utama yang diusulkan batas usia pensiunnya menjadi 70 tahun.
    Selanjutnya, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II batas usia pensiunnya menjadi 62 tahun. Kemudian, eselon III dan IV menjadi 60 tahun.
    “Korpri mengusulkan agar Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama mencapai usia 65 tahun, JPT Madya atau eselon I mencapai BUP (batas usia pensiun) 63 tahun,” kata Zudan, dalam keterangan pers, Kamis (22/5/2025).
    Ia menjelaskan, perpanjangan batas usia pensiun bertujuan untuk mendorong keahlian dan karier pegawai ASN yang berada pada jabatan struktural maupun fungsional.
    “Pengusulan kenaikan BUP ini bertujuan agar mendorong keahlian dan karier pegawai ASN,” ujar Zudan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunjungi IKN, Dubes Tiongkok Pertimbangkan Tambah Investasi

    Kunjungi IKN, Dubes Tiongkok Pertimbangkan Tambah Investasi

    Nusantara, Beritasatu.com – Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, untuk pertama kalinya berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Hasil dari kunjungan perdananya itu, Pemerintah China pun tertarik untuk menambah investasi di IKN, khususnya di bidang energi bersih dan ekonomi digital.

    Dubes RRT untuk Indonesia, Wang Lutong, tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan langsung disambut oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, Kamis (29/5/2025) sekira pukul 08.00 Wita.

    Dubes RRT untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan, kedatangannya ke IKN ini merupakan kunjungan perdananya ke wilayah Kalimantan Timur. Selama di IKN, ia juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah wakil menteri untuk membahas potensi kerja sama dalam hal investasi di wilayah IKN.

    “Ini kunjungan pertama saya ke Kalimantan Timur dan juga ke Nusantara, ibu kota baru. Saya baru saja melakukan pertemuan yang sangat produktif dengan wakil menteri di IKN. Kami di sini untuk mengetahui tentang kemajuan yang telah dilakukan untuk ibu kota baru dan juga insentif dan kebijakan yang dirancang untuk mendorong perusahaan asing untuk berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru ini,” kata Wang Lutong kepada Beritasatu.com di IKN, Kamis (29/5/2025) pagi.

    Menurut Wang, selama berada di IKN, ia telah melihat langsung kondisi Istana Negara, sejumlah gedung untuk para ASN dan ruang kerja menteri, serta progres pembangunan rumah sakit dan universitas yang ada di IKN. Ia menilai dengan kondisi progres pembangunan yang berlangsung di IKN saat ini, merupakan suatu kemajuan besar yang luar biasa.

    Sejauh ini, sudah ada dua Badan Usaha Milik Negara atau BUMN China yang telah berkontribusi dalam pembangunan IKN, yakni Pelabuhan China dan Perusahaan Kontruksi China yang telah mengerjakan proyek pembangunan jalan dan pemukiman di IKN.

    “Rupanya kami memiliki perusahaan pelabuhan China dan konstruksi China untuk perusahaan milik negara China. Mereka telah mengerjakan jalan dan rumah di ibu kota baru ini,” sambungnya.

    Oleh sebab itu, Pemerintah China pun kini melirik potensi kerja sama investasi dalam bidang energi bersih, ekonomi digital, manufaktur canggih, pariwisata, pendidikan dan farmasi untuk dikembangkan di wilayah Ibu Kota Nusantara ini.

    “Kami juga ingin mengeksplorasi area baru seperti energi bersih, ekonomi digital, manufaktur canggih, pariwisata, pendidikan, dan farmasi. Jadi saya pribadi melihat banyak potensi dan peluang di IKN ini,” tegasnya.

  • Gibran tinjau IKN untuk pastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan

    Gibran tinjau IKN untuk pastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (dua kiri) saat meninjau pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (28/5/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Gibran tinjau IKN untuk pastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (28/5), untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (28/5) malam, Wapres melakukan peninjauan yang dimulai dari Jalan Tol Segmen 5B dengan progres sudah mencapai 70 persen.

    Jalan tol ini diperkirakan rampung pada pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.

    Wapres juga meninjau Rumah Sakit Abdi Waluyo yang progres pembangunannya telah mencapai 75,6 persen. Rumah sakit tersebut akan menjadi fasilitas kesehatan modern.

    Gibran juga meninjau Universitas Gunadarma Kampus Digital yang progres pembangunannya telah 25 persen.

    Dua infrastruktur yang sudah rampung juga dikunjungi Wapres, yakni Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermina yang telah beroperasi.

    Wapres kemudian mengunjungi Masjid Negara dengan progres pembangunan 60 persen, yang dirancang sebagai ikon kerukunan dan inklusivitas di ibu kota baru.

    Di tempat ini, Wapres juga melihat tempat dibangunnya Gereja Basilika Nusantara yang saat ini progres pembangunannya 4,63 persen.

    Selanjutnya, Gibran meninjau Istana Wapres dengan progres 42,67 persen, yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung.

    Rusun ASN 1 dengan progres 97,09 persen juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Wapres sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa seluruh proyek yang dikunjungi merupakan prioritas, dengan sebagian besar berjalan sesuai jadwal dan sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

    “Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki.

    “Kemudian ada (pesan tentang) landscaping-nya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin, ditanam di Istana Wapres,” lanjutnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi Wapres terhadap kemajuan pembangunan IKN.

    “Mantap sekali view (pemandangannya) indah sekali. Tidak ada (catatan). Cukup, cukup, aman,” ujar Rusdy.

    Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintahan sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan. Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke Nusantara.

    Sumber : Antara

  • 5 Anggaran Perbaikan Jalan Cirebon Dikorupsi Rp 2,6 Miliar, Kadis dan Rombongan Kontraktor Ditangkap Bandung

    5 Anggaran Perbaikan Jalan Cirebon Dikorupsi Rp 2,6 Miliar, Kadis dan Rombongan Kontraktor Ditangkap Bandung

    Anggaran Perbaikan Jalan Cirebon Dikorupsi Rp 2,6 Miliar, Kadis dan Rombongan Kontraktor Ditangkap
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Anggaran Perbaikan Jalan di Kecamatan Losari dan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dikorupsi mencapai sekitar Rp 2,6 miliar.
    Anggaran tersebut dikorupsi dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun anggaran 2024.
    Tujuh orang yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan (DPKPP) Kabupaten Cirebon bersama enam orang kontraktor ditetapkan sebagai tersangka.
    Kepala Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, menyampaikan korupsi ini melibatkan satu ASN dan enam orang swasta.
    ASN ini yakni Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Cirebon yang juga merangkap jabatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
    “AP selaku Kepala Dinas dan bertindak juga sebagai PA dan PPK, saudara DT selaku Pengendali Kegiatan, RSW selaku Pengendali Pengawasan,” kata Yudhi dalam jumpa pers, Rabu (28/5/2025) malam.
    Ke empat tersangka lainnya adalah OK, C, LM dan T yang berasal dari pihak swasta.
    Yudhi menjelaskan, kasus
    korupsi perbaikan jalan
    ini meliputi proyek peningkatan jalan dan drainase di Kecamatan Losari dan Kecamatan Lemahabang yang menggunakan dana BKK tahun anggaran 2024.
    Pekerjaan peningkatan jalan lingkungan dan drainase Kecamatan Lemahabang, memiliki nilai kontrak Rp 1.881.507.000, dan Kecamatan Losari memiliki kontrak Rp 1.651.700.000.000.
    Dari dana yang telah dikontrakan, para pelaku dinilai bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan modus tidak mengerjakan tugas sepenuhnya secara maksimal.
    Menurut keterangan tim ahli yang digunakan Kejari Kabupaten Cirebon, akibat korupsi para pidana ini perbaikan jauh dari yang dijanjikan.
    Di titik Kecamatan Lemahabang, sebanyak 72,49 persen tidak dikerjakan, dan di titik Kecamatan Losari, sebanyak 90,57 persen juga tidak dikerjakan.
    Akibat tindakan pidana itu, negara mengalami kerugian mencapai Rp2.694.084.271,46.
    “Penetapan para tersangka dilakukan selama tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Kabupaten Cirebon telah memperoleh alat bukti yang cukup dan selanjutnya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” tambah Yudhi.
    Ketujuh tersangka diancam menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
    Kejari Kabupaten Cirebon masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seleksi Sekda Bondowoso Masuki Tahap Akhir, 3 Nama Sudah Diserahkan ke Bupati

    Seleksi Sekda Bondowoso Masuki Tahap Akhir, 3 Nama Sudah Diserahkan ke Bupati

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso kini memasuki tahap akhir. Panitia seleksi resmi menyerahkan tiga nama ASN terbaik kepada Bupati Abdul Hamid Wahid untuk dipilih sebagai Sekda definitif.

    Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Ach. Halim Soebahar, MA., dalam pengumuman bernomor 11/PANSEL-JPTP-SEKDA/V/2025 tanggal 29 Mei 2025, menjelaskan bahwa tahapan seleksi makalah dan wawancara telah selesai dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

    Saat ini, proses tengah menunggu penerbitan persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Masih proses di Wasdal BKN, begitu alur perteknya,” ungkap Prof Halim saat dikonfirmasi BeritaJatim.com, Kamis (29/5/2025).

    Seleksi ini diikuti delapan peserta ASN yang sebelumnya lolos tahap administrasi, CAT, penulisan makalah, dan wawancara. Dari jumlah tersebut, tiga nama terbaik akhirnya direkomendasikan kepada Bupati Abdul Hamid Wahid.

    Peserta yang memenuhi syarat antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    Dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Setda Bondowoso

    Identitas tiga nama yang direkomendasikan masih dirahasiakan hingga proses pertek selesai. Setelah pertek diterbitkan, Bupati Abdul Hamid Wahid akan menentukan satu nama untuk diangkat sebagai Sekda definitif Kabupaten Bondowoso. [awi/beq]

  • Gibran Turun Gunung Cek Proyek IKN

    Gibran Turun Gunung Cek Proyek IKN

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau ke sejumlah proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (28/5). Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

    Peninjauan tersebut dimulai dari Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70%. Tol ini ditargetkan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.

    Kemudian, Gibran meninjau Rumah Sakit Abdi Waluyo yang saat ini progres pembangunannya mencapai 75,6%. Rumah sakit ini akan menjadi fasilitas kesehatan modern. Lalu ia juga mengunjungi Universitas Gunadarma Kampus Digital.

    Dua infrastruktur yang sudah rampung juga masuk dalam agenda kunjungan, yakni Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermina yang telah beroperasi.

    Selanjutnya, Gibran mengunjungi Masjid Negara yang progres pembangunannya saat ini mencapai 60%. Masjid ini dirancang sebagai ikon kerukunan dan inklusivitas di ibu kota baru. Di tempat ini Gibran juga melihat tempat dibangunnya Gereja Basilika Nusantara yang saat ini progres pembangunannya 4,63%.

    Tak cuma itu, ia meninjau Istana Wapres yang saat ini progres pembangunannya mencapai 42,67% yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung. Rusun ASN 1 dengan progres 97,09% juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa seluruh proyek yang dikunjungi merupakan prioritas, dengan sebagian besar berjalan sesuai jadwal dan sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

    “Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki dikutip dari wapresri.go.id, Kamis (29/5/2025).

    “Kemudian ada (pesan tentang) landscaping-nya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin, ditanam di Istana Wapres,” lanjutnya.

    Sementara, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi Wapres terhadap kemajuan pembangunan IKN.

    “Mantap sekali view (pemandangannya), indah sekali. Tidak ada [catatan]. Cukup, cukup, aman,” ujar Rusdy.

    Tonton juga Video: Bengkulu Alami Kelangkaan BBM, Gibran Minta Maaf ke Warga

    (acd/acd)

  • Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, turut mengomentari penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

    Dikatakan Gigin, penunjukan mantan perwira tinggi Kopassus tersebut menimbulkan ekspektasi tinggi di tengah berbagai persoalan pelik yang membayangi institusi tersebut.

    “Letjen Kopassus ditunjuk menjadi Dirjen Bea Cukai karena dianggap jagoan,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (28/5/2025).

    Ia juga menyinggung isu besar yang hingga kini belum terungkap secara tuntas, yakni dugaan penyelundupan jutaan ton nikel ke Tiongkok.

    “Saya jadi penasaran pada keberaniannya membongkar dan menangkapi pelaku penyelundupan 5 juta ton nikel ke Cina yang sudah bertahun-tahun mengendap,” tandasnya.

    Penunjukan Djaka Budhi Utama memantik beragam reaksi dari publik. Di satu sisi, kehadiran figur berlatar militer dianggap sebagai sinyal pembenahan serius atas maraknya praktik korupsi dan penyelundupan di lingkungan Bea Cukai.

    Namun di sisi lain, publik mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut dalam menghadapi persoalan yang telah mengakar.

    Sebelumnya, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara berjenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, guna merespons berbagai pertanyaan publik mengenai status kepegawaian Djaka Budhi pasca-pelantikannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Jumat (22/5/2025).