Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Perkuat BerAKHLAK
Penulis
KOMPAS.com –
Bangsa Indonesia memperingati
Hari Lahir Pancasila
, pada 1 Juni 2025. Hari Pancasila tidak hanya menjadi momen untuk mengenang dan memperingati lahirnya dasar negara Indonesia, namun juga sebagai refleksi untuk memperkuat komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga cita-cita luhur bangsa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, mengingatkan benang merah antara nilai Pancasila, reformasi birokrasi, dan core values ASN BerAKHLAK.
Rini yang saat ini memimpin jalannya reformasi birokrasi, kerap menggaungkan tagline Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat.
“Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih puas dengan pelayanan publik,” ungkap Rini, Minggu (1/6/2025).
Untuk menciptakan pemerintahan yang semakin baik, setiap ASN diwajibkan untuk memegang nilai-nilai core values ASN BerAKHLAK. Bagi Rini, BerAKHLAK merupakan refleksi dari semangat Pancasila itu sendiri.
“Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi, yang sejalan dengan nilai loyalitas dalam core values ASN BerAKHLAK,” ujar Menteri Rini.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan tema Hari Pancasila 2025, yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.
Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi merupakan pedoman moral dan etika bagi seluruh warga negara Indonesia, menjadi fondasi yang kuat dalam kepribadian bangsa Indonesia. Menjadikan Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing tinggi untuk menjadi bangsa yang disegani dan berpengaruh dalam perubahan dinamis dunia.
Pedoman ini khususnya bagi ASN mendorong untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan amanah. Mengimplementasikan BerAKHLAK adalah salah satu cara ASN untuk tetap menanamkan semangat Pancasila dalam diri.
Perlu diingat, BerAKHLAK merupakan nilai dasar ASN yang terdiri dari Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
ASN sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan integritas tinggi, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Dari sisi lain, nilai adaptif dan kolaboratif menjadi pengingat bahwa dalam setiap tantangan global dan dinamika bangsa, ASN harus mampu beradaptasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini senada dengan sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saat seorang ASN mengimplementasikan nilai harmonis, ia memupuk persatuan Indonesia. Saat ia loyal, ia setia pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan NKRI. Saat ia adaptif, ia menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan. Dan saat ia kolaboratif, ia membangun sinergi demi kepentingan rakyat,” jelas Rini menjabarkan relevansi BerAKHLAK dengan Pancasila.
Peringatan Hari Pancasila tahun 2025 ini bukan hanya sekadar seremonial historis, tetapi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat Pancasila dalam diri setiap ASN. Ada hubungan tak terpisahkan antara Hari Lahir Pancasila dan core values ASN BerAKHLAK.
“Keduanya adalah satu kesatuan utuh yang membentuk karakter dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara yang sejati, mewujudkan cita-cita luhur Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkas Rini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: ASN
-
/data/photo/2025/06/01/683c33cbb24f4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Perkuat BerAKHLAK
Nasional
1 Juni 2025")
Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Perkuat BerAKHLAK Nasional 1 Juni 2025
-
Menteri PANRB: ASN BerAKHLAK wujud nyata semangat Pancasila
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terinternalisasi secara utuh dalam jiwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengamalan core values ASN BerAKHLAK.
Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa, tidak hanya di ranah publik, tetapi juga dalam birokrasi pemerintahan
“Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih puas dengan pelayanan publik,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menyampaikan nilai-nilai dalam BerAKHLAK merupakan refleksi langsung dari semangat Pancasila itu sendiri. Nilai tersebut terdiri dari Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Dia menilai semua nilai ini tidak hanya memperkuat karakter ASN, tetapi juga menyatukan arah langkah birokrasi dalam melayani masyarakat secara adil dan manusiawi.
“Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini sejalan dengan nilai loyalitas dalam core values ASN BerAKHLAK,” ujarnya.
Mengusung tema nasional “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, Rini menekankan pentingnya konsistensi ASN dalam mewujudkan nilai dasar tersebut sebagai manifestasi dari pengabdian terhadap bangsa. Implementasi nilai-nilai BerAKHLAK, lanjut Rini, menjadi jalan untuk mempercepat reformasi birokrasi yang berpihak pada rakyat.
ASN yang adaptif dan kolaboratif, kata Rini, akan lebih siap menghadapi dinamika global dan tantangan kebangsaan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saat seorang ASN mengimplementasikan nilai harmonis, ia memupuk persatuan Indonesia. Saat ia loyal, ia setia pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan NKRI. Saat ia adaptif, ia menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan. Dan saat ia kolaboratif, ia membangun sinergi demi kepentingan rakyat,” jelas Rini menjabarkan relevansi BerAKHLAK dengan Pancasila.
Lebih lanjut, dirinya menilai bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar perayaan historis, tetapi sebuah ajakan untuk memperkuat karakter ASN sebagai abdi negara sejati. Ia menegaskan ASN adalah ujung tombak dalam membumikan nilai Pancasila melalui pelayanan publik yang berintegritas.
“Keduanya adalah satu kesatuan utuh yang membentuk karakter dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara yang sejati, mewujudkan cita-cita luhur Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkas dia.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025 -
Grebeg Pancasila, Wali Kota Blitar: Pancasila Adalah Kompas Masa Depan
Blitar (beritajatim.com) – Peringatan hari lahir Pancasila selalu terasa spesial di Kota Blitar, daerah dimana sang Proklamator, Ir. Soekarno dimakamkan. Setiap tanggal 1 Juni, di Bumi Bung Karno ini selalu diadakan tradisi Grebeg Pancasila.
Upacara yang digelar dalam nuansa budaya tersebut menjadi panggung ekspresi nilai-nilai Pancasila dalam format yang membumi.
Peserta dari seluruh kelurahan dan kecamatan membawa tumpeng gunungan, simbol kesejahteraan dan gotong royong. Elemen adat dan kekayaan lokal sengaja dihadirkan agar Pancasila tidak hanya hadir sebagai ideologi, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam denyut masyarakat.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin memimpin langsung upacara Grebeg Pancasila ini. Dalam sambutannya pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut ingin Pancasila menjadi kompas masa depan.
“Pancasila bukan warisan masa lalu, melainkan kompas masa depan,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Minggu (1/06/2025).
Mas Ibin menyampaikan bahwa tantangan bangsa saat ini tidak hanya bersifat fisik dan struktural, tetapi juga ideologis.
Menurutnya, di era globalisasi dan digitalisasi, berbagai nilai asing dan paham ekstrem semakin mudah menyusup. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.
“Pancasila bukan dokumen normatif semata. Ia adalah bintang penuntun yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa,” ujar Mas Ibin saat membacakan pidato tersebut.
Wasekjen PP GP Ansor itu mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa.
Pemerintah pusat melalui Asta Cita delapan agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045 telah menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama.
Dalam konteks lokal, Wali Kota Blitar menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai kebangsaan dilakukan tidak hanya melalui seremoni, tetapi juga lewat praktik kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Ia menyebutkan pentingnya pelayanan publik yang transparan, pendidikan karakter sejak usia dini, serta dukungan nyata kepada pelaku ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan koperasi.
“Kalau semangat keadilan sosial benar-benar dihidupkan, maka pembangunan bukan hanya milik kota besar, tetapi sampai ke pinggiran,” ujar Mas Ibin usai upacara.
Mas Ibin menekankan bahwa seluruh aparatur sipil negara di Blitar harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam birokrasi. Nilai nilai Pancasila harus menjadi dasar ASN dalam memberikan pelayanan terbaik masyarakat.
Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar tahun ini juga memperkuat ruang kebudayaan sebagai medium pemasyarakatan nilai. Kehadiran elemen budaya seperti tumpeng gunungan, busana Djadoel, dan partisipasi lintas usia menjadi pengingat bahwa Pancasila hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Menutup amanatnya, Mas Ibin mengajak masyarakat untuk tidak berhenti pada peringatan semata. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana Pancasila dijadikan panduan dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya dihafal dalam teks.
“Hari ini kita memperingati Pancasila dengan budaya, tapi esok dan seterusnya, kita harus menjadikannya sebagai laku hidup,” pungkasnya. (owi/ted)
-
Hari Lahir Pancasila, Ramzi Soroti Isu Intoleransi
Cianjur, Beritasatu.com – Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe atau Ramzi menegaskan, pentingnya menanamkan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila mempersatukan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang beragam. Nilai-nilainya harus dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan nyata,” ujar Ramzi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung khidmat di Lapangan Parkir Pemda Cianjur, Minggu (1/6/2025).
Dalam pidatonya, Ramzi menekankan Pancasila bukan hanya teks normatif, melainkan jiwa bangsa yang menjadi bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ia menyebut, pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mendukung agenda besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Pembangunan, menurutnya, harus bertumpu pada ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Nilai-nilai tersebut harus menyatu dalam sistem pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan ruang digital.
Ramzi juga mengutip seruan resmi dari badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momen memperkuat persatuan dan perlawanan terhadap intoleransi.
“Semangat gotong royong harus kembali dihidupkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat,” tegasnya.
Upacara peringatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya. Suasana berlangsung khidmat namun penuh antusiasme sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara.
-
ASN di Tulungagung Bakal Terima Gaji ke-13, Total Anggaran Capai Rp60 Miliar
Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji ke 13 buat ASN. Besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 60 miliar.
Tak hanya ASN, para anggota DPRD juga akan mendapat gaji ke-13 ini. Saat ini mereka masih menunggu petujuk teknis dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji tersebut. Nantinya jika regulasi sudah turun, mereka akan segera mencairkannya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan pencairan gaji 13 ini rencananya akan dilakukan pertengahan bulan ini. Namun, pencairannya masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat berupa regulasi resmi.
“Anggaran sudah kami siapkan. Saat ini, tinggal menunggu peraturan pemerintah atau instruksi presiden sebagai dasar teknis penyaluran,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).
Dari total anggaran Rp 60 miliar tersebut, sekitar Rp50 miliar akan dialokasikan untuk pembayaran gaji 13 para PNS dan PPPK yang merupakan ASN, sementara sisanya digunakan untuk berbagai tunjangan yang menyertai, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Menariknya, anggota DPRD juga tak ketinggalan mendapat jatah gaji ke-13. Untuk 50 anggota dewan, Pemkab Tulungagung menyiapkan anggaran sebesar Rp 207 juta. ” Kita juga mengalokasikan gaji 13 untuk anggota DPRD Tulungagung,” tuturnya.
Tidak semua ASN mendapatkan gaji 13. Galih mejelaskan bahwa gaji 13 ini hanya diberikan kepada ASN dan PPPK yang telah memiliki masa kerja minimal dua tahun. Sedangkan bagi ASN dan PPPK yang masa kerjanya masih dibawah 2 tahun tidak mendapatkannya.
“PPPK dan CPNS yang baru saja menerima SK pengangkatan pada tanggal 28 Mei 2025 belum memenuhi syarat. Jadi, mereka belum bisa menerima gaji ke-13 tahun ini,” pungkasnya. [nm/aje]
-
Udah di Situ aja Pak…
GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dengan didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu meninjau sejumlah proyek strategis di IKN.
Ia mengawali kunjungan dengan meninjau Tol Segmen 5B yang progresnya 70 persen, lalu Rumah Sakit Abdi Waluyo, Universitas Gunadarma 25 persen, hingga RS Hermina dan tiga Kantor Kemenko yang telah rampung.
Ia juga mengecek pembangunan Istana Wakil Presiden 42,67 persen dan Rumah Susun ASN 1 97,09 persen.
Namun kunjungan tidak respons positif di mata netizen. Dalam postingan video yang diunggah Instagram RMOL, Gibran dihujani komentar berbau sindiran dari netizen.
Beragam komentar itu banyak dikaitkan dengan kondisi rakyat yang kini sulit mendapat kerja hingga mengungkit masalah Pilpres 2024.
“Kerja apa Di IKN!? Gak muncul Di acara kenegaraan…Tanam.padi yg Di injek….skeg Di asingkan ke IKN….,” tulis pemilik akun yeye_fhahni dikutip Minggu, 1 Juni 2025.
“Gak ada urgensinya. Rakyat Indonesia masih butuh pekerjaan, butuh pangan , butuh pengentasan kemiskinan dll…dana utk ibukota baru..itu sebuah ironi,” timpal akun h4sta_brata.
“Mending kunjungan ke jobfair kemarin, lebih faedah sul..,” tulis akun jombang_furious.
“Udah situ aja pak; biar ada yang jaga istana IKN nya,” tutur akun rahmata74.
“sudah mangkrak jadi hutan mau diapain lagi tuh,” tandas d.on_8359.
-
/data/photo/2024/10/03/66fe068ab3228.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Usul Usia Pensiun ASN 70 Tahun Hanya untuk Jabatan Fungsional Utama
Nasional
31 Mei 2025")
Usul Usia Pensiun ASN 70 Tahun Hanya untuk Jabatan Fungsional Utama Nasional 31 Mei 2025
Usul Usia Pensiun ASN 70 Tahun Hanya untuk Jabatan Fungsional Utama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (
Korpri
) Nasional, Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa tidak semua pegawai
aparatur sipil negara
(ASN) diusulkan penambahan usia pensiun hingga 70 tahun.
Zudan menjelaskan, pegawai ASN di Indonesia berjumlah 4,8 juta. Sebanyak 72 persen berada di jabatan fungsional, 7 persen jabatan struktural, dan 21 persen jabatan staf pelaksana.
“Dari Korpri itu enggak mengusulkan semua ASN pensiun di usia 70 tahun. Yang diusulkan itu (usia pensiun 70 tahun) jabatan fungsional utama,” kata Zudan saat dikonfirmasi Kompas.com, dikutip Sabtu (31/5/2025).
Selain penambahan usia pensiun pimpinan utama, Zudan mengusulkan agar
usia pensiun ASN
pelaksana ditingkatkan dari 58 menjadi 59 tahun.
Kemudian, untuk jabatan struktural pimpinan tinggi utama yang berjumlah 17 ASN, diusulkan pensiun pada usia 65 tahun.
Lalu, untuk jabatan pimpinan tinggi madya diusulkan pensiun sampai 63 tahun.
“Eselon 1, para dirjen, sekjen, sekda provinsi, jumlahnya 700an, kita usulkan pensiun sampai 63 tahun,” ucapnya.
Tujuan usia pensiun diperpanjang adalah untuk mendorong ASN memiliki produktivitas tinggi dan dapat melakukan mentoring kepada ASN muda.
“Kita harus mendorong ASN ini memiliki produktivitas yang tinggi, kemudian mendorong mentoring, transfer of knowledge dari jabatan senior ke ASN muda,” ujarnya.
Zudan juga menjelaskan, investasi saat menjadi ASN yang diberikan oleh negara membutuhkan biaya yang mahal.
“Kalau teman-teman naik ke jenjang lebih tinggi eselon II eselon I pelatihannya minimal 4 sampai 8 kali pelatihan, belum lagi pendidikan S1, S2, S3, pelatihan-pelatihan di dalam maupun di luar negeri yang sangat banyak, itu biayanya mahal” kata Zudan.
Oleh karena itu, Korpri mengusulkan agar pengalaman dan pelatihan yang diterima para ASN dapat diperpanjang dengan penambahan usia pensiun.
“Maka kita merawat investasi ini untuk dipakai lebih panjang lagi, sehingga keahlian para ASN bisa dipakai organisasi ini dalam waktu lebih panjang,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Ini Teks Amanat Pembina Upacara Harlah Pancasila 2025
Muhammad Syahrul Ramadhan • 31 Mei 2025 13:46
Jakarta: Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan pedoman upacara bendera Harlah Pancasila 2025.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025. Upacara ini digelar di tingkat pusat, daerah dan satuan pendidikan formal.
Teks Amanat Pembina Upacara Hari Lahir Pancasila 2025
Berikut teks amanat upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan pada 2 Juni 2025:Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam Pancasila!
Saudara-saudari sebangsa dan setanah air,Hari ini, tanggal 2 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia: Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Hadirin yang saya hormati,
Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi.Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham
ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan: dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital.
Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.
Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.
Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.
Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong.
Hadirin yang saya banggakan,
BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis: dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata.Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila.
Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila.Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya.
Saudara-saudari sekalian,
Peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan.
Akhirnya, marilah kita terus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara.Dirgahayu Pancasila!
Jayalah Indonesiaku!
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.
Salam Pancasila!
Tema dan Logo Harlah Pancasila 2025Tahun ini BPIP mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” untuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Tema tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.
Selain tema, BPIP juga sudah merilis logo peringatan Hari Lahir Pancasila 2025. Logo tahun ini diberi nama “Garuda Niskala Hema”. Nama dan logo ini sarat dengan makna.
Jakarta: Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan pedoman upacara bendera Harlah Pancasila 2025.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025. Upacara ini digelar di tingkat pusat, daerah dan satuan pendidikan formal.
Teks Amanat Pembina Upacara Hari Lahir Pancasila 2025
Berikut teks amanat upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan pada 2 Juni 2025:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam Pancasila!
Saudara-saudari sebangsa dan setanah air,Hari ini, tanggal 2 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia: Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Hadirin yang saya hormati,
Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi.
Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham
ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan: dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital.
Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.
Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.
Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.
Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong.
Hadirin yang saya banggakan,
BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis: dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata.
Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila.
Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila.
Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya.
Saudara-saudari sekalian,
Peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan.
Akhirnya, marilah kita terus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara.
Dirgahayu Pancasila!
Jayalah Indonesiaku!
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.
Salam Pancasila!Tema dan Logo Harlah Pancasila 2025
Tahun ini BPIP mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” untuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Tema tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.
Selain tema, BPIP juga sudah merilis logo peringatan Hari Lahir Pancasila 2025. Logo tahun ini diberi nama “Garuda Niskala Hema”. Nama dan logo ini sarat dengan makna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(RUL)
-
Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri
Jakarta –
Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, berhak untuk mendapatkan uang representasi perjalanan dinas. Biaya tersebut diberikan kepada para abdi negara sebagai pengganti ongkos atau biaya lain saat bepergian menjalankan tugas negara.
Besaran biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri para PNS ini terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Biaya Perjalanan Dinas PNS Dalam Negeri
Dalam PMK tersebut, besaran biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri berbeda di masing-masing provinsi. Tertinggi ada di wilayah Papua yang mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri paling besar dengan nominal Rp 580.000/orang/hari, disusul ASN di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 530.000/orang/hari.
Kemudian secara terpisah ada juga besaran uang representasi perjalanan dinas untuk pejabat negara seperti untuk Menteri/Wakil Menteri sebesar Rp 250.000/orang/hari. Kemudian untuk pejabat eselon I mendapat ‘uang saku’ sebesar Rp 200.000/orang/hari, dan ada juga untuk eselon II sebesar Rp 150.000/orang/hari.
“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri,” tulis aturan itu, dikutip Jumat (30/5/2025).
Provinsi dengan biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri tertinggi:
1. Papua/Papua Tengah/Papua Selatan/Papua Pegunungan
– Luar kota: Rp 580.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 230.000
– Diklat: Rp 170.0002. DKI Jakarta
– Luar kota: Rp 530.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000
– Diklat: Rp 160.0003. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
– Luar kota: Rp 480.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000
– Diklat: Rp 140.0004. Nusa Tenggara Barat
– Luar kota: Rp 440.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000
– Diklat: Rp 130.0005. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
– Luar kota: Rp 430.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
– Diklat: Rp 130.000Biaya Perjalanan Dinas PNS Luar Negeri
Jumlah uang harian perjalanan dinas luar negeri berbeda-beda tergantung negara tujuan dan golongan PNS. Besaran ini dihitung berdasarkan nilai US dolar sehingga besarannya terhadap rupiah akan berbeda-beda tergantung pada nilai mata uang RI dan Negeri Paman Sam saat perjalanan dinas dilakukan.
“Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan,” tulis PMK 32 Tahun 2025.
Dalam hal ini biaya uang perjalanan dinas luar negeri PNS yang tertinggi adalah ke Inggris. Untuk golongan A dipatok sebesar US$ 792 per orang/hari atau setara Rp 12.924.648. Sedangkan untuk golongan B sebesar US$ 774 atau Rp 12.630.906, untuk golongan C sebesar US$ 583 atau Rp 9.513.977, dan untuk golongan D sebesar US$ 582 atau Rp 9.497.658.
Tujuan Italia menjadi negara dengan uang perjalanan dinas tertinggi selanjutnya yakni US$ 702 atau Rp 11.455.938 untuk para PNS golongan A per orang/hari. Kemudian disiapkan juga US$ 637 atau Rp 10.395.203 untuk golongan B, US$ 446 atau Rp 7.278.274 untuk golongan C, dan terakhir US$ 427 atau Rp 6.968.213 untuk golongan D.
Negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi ketiga yaitu ke Amerika Serikat (AS) US$ 659 atau Rp 10.754.221 per orang/hari untuk golongan A. Kemudian untuk golongan B diberikan US$ 563 atau Rp 9.187.597, untuk PNS golongan C sebesar US$ 505 atau Rp 8.241.095, dan untuk golongan D diberikan US$ 447 atau Rp 7.294.593.
Untuk diingat besaran uang perjalanan dinas PNS ke luar negeri dalam bentuk rupiah ini dihitung berdasarkan asumsi kurs hari ini, Jumat (30/5/2025) dengan besaran Rp 16.319/dolar AS. Besaran biaya dalam rupiah ini bisa berubah berdasarkan nilai tukar dolar saat perjalanan dinas dilakukan.
“Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan,” tulis aturan itu lagi.
Tonton juga “Mensos Ungkap Alasan Guru Sekolah Rakyat Tidak Diambil dari PNS” di sini:
(igo/fdl)
-
KPK Sebut Kasus Peras TKA Rp 53 M di Kemenaker Bisa Ganggu Iklim Usaha
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan peras dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa mengganggu iklim usaha di Indonesia.
Pasalnya, kasus suap dan peras TKA senilai Rp 53 miliar membuka kemungkinan TKA-TKA tidak kompeten ke Indonesia.
“Jika kita memasukkan TKA-TKA yang mungkin kurang sesuai atau kurang kompeten itu juga akan berdampak pada iklim ketenagakerjaan di Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Karena itu, kata Budi, kasus suap dan peras TKA ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, ujarnya, proses hukumnya tetap terus berjalan.
“Terkait dengan isu ketenagakerjaan tentu sangat dekat dengan masyarakat, karena ini juga bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbaiki bagaimana tata kelola ketenagaan kerjaan di Indonesia,” imbuh Budi.
Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak dari Kemenaker baik itu eks pejabat, pejabat, ASN dan pegawai Kemenaker. Termasuk juga staf ahli bidang hubungan internasional menaker Haryanto dan 3 eks pejabat di Kemenaker. Sebelum menjadi staf ahli menaker, Hariyanto menjabat sebagai dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 dan menjadi Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) periode 2019-2024.
Berdasarkan perhitungan sementara, uang yang dikumpulkan dari tindakan pemerasan di Kemenaker tersebut mencapai Rp 53 miliar. Selama kasus ini, KPK juga telah menyita 13 kendaraan dari penggeledahan di delapan lokasi, terdiri dari 11 kendaraan roda empat atau mobil dan dua kendaraan roda dua atau motor. Penggeledahan ini berlangsung pada 20-23 Mei 2025. Delapan lokasi penggeledahan tersebut terdiri dari kantor Kemenaker dan tujuh rumah.
Diketahui, kasus dugaan korupsi pengurusan penempatan TKA ini terjadi pada periode 2020-2023. KPK baru mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini pada Juni 2024 berdasarkan laporan dari masyarakat. Pada bulan Mei 2025, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka atas kasus ini. Hingga saat ini, KPK belum mengekspos nama-nama, identitas serta peran para tersangka dalam kasus korupsi tersebut.