Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Sri Mulyani Terbitkan PMK demi Efisiensi Anggaran 2026

    Sri Mulyani Terbitkan PMK demi Efisiensi Anggaran 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Demi menjamin efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026.

    PMK SBM merupakan kebijakan rutin yang diterbitkan untuk menyesuaikan sejumlah satuan biaya agar lebih mencerminkan kondisi riil pasar. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mengedepankan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Seperti yang sudah dijelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) 2026, kami menetapkan PMK tentang standar biaya masukan yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran,” ujar Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Lisbon menegaskan, penganggaran tidak hanya berfokus pada pencapaian target (output), melainkan juga pada efisiensi penggunaan input. Oleh karena itu, kualitas kebijakan SBM menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan efisiensi alokasi anggaran.

    “PMK ini disusun agar kementerian dan lembaga memiliki acuan standar. Pasalnya, terdapat banyak variasi belanja di masing-masing instansi. Dengan adanya standar baku, diharapkan efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan efektivitas,” jelas Lisbon.

    Sejalan dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

    “Komitmen pemerintah adalah memastikan APBN bekerja secara optimal dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

    PMK SBM Tahun Anggaran 2026 mencakup sejumlah komponen, antara lain, satuan biaya honorarium, fasilitas seperti kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, biaya barang dan jasa seperti operasional kantor, rapat, dan paket meeting, serta satuan biaya bantuan seperti beasiswa bagi ASN untuk program gelar dalam negeri.

  • RSUD Bojonegoro Tegaskan Dugaan Pungli CPNS Ulah Oknum

    RSUD Bojonegoro Tegaskan Dugaan Pungli CPNS Ulah Oknum

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro akhirnya angkat bicara soal dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menyeret nama salah satu pegawainya berinisial W.

    Kepala Bagian Program, Hukum dan Humas RSUD Sosodoro, Abdul Aziz, menegaskan bahwa dugaan pungli tersebut merupakan tindakan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan resmi rumah sakit.

    “Tindakan itu murni dilakukan oleh individu, bukan mewakili institusi. Manajemen telah menegaskan sejak awal bahwa proses seleksi CPNS maupun PPPK tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujar Aziz, Senin (2/6/2025).

    Menurut Aziz, rumah sakit telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai korban. Meskipun oknum W masih aktif sebagai ASN, proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa menjadi korban untuk segera melapor.

    “Namun jika ada masyarakat yang merasa menjadi korban, kami himbau untuk segera melapor ke instansi terkait,” imbuhnya.

    Aziz menegaskan, manajemen RSUD tidak akan mentoleransi pelanggaran serupa di lingkungan kerja. Sanksi hukum hingga pemecatan akan diberlakukan bagi siapa pun yang terbukti melanggar.

    Sebelumnya, seorang warga berinisial PR mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp25 juta dari total permintaan Rp60 juta kepada oknum W, sebagai syarat agar anaknya yang saat itu magang di RSUD dapat diangkat menjadi CPNS. Bukti transfer tertanggal 9 September 2024 telah dilampirkan dalam aduan korban.

    Menanggapi kasus ini, Komisi C DPRD Bojonegoro menyatakan akan memanggil pihak manajemen RSUD untuk dimintai klarifikasi. Anggota Komisi C, Natasha Devianti, menyebut pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Kami akan minta penjelasan langsung dari pihak rumah sakit. Kalau terbukti benar, kami akan rekomendasikan sanksi tegas karena ini menyangkut kepercayaan publik,” tegas Natasha, politisi PDI Perjuangan.

    Ia menilai praktik pungli dalam rekrutmen CPNS merupakan kejahatan serius dan mencederai integritas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. [lus/beq]

  • Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Halaman Balaikota Kediri, Senin (2/6/2025). Tema peringatan tahun ini adalah Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya.

    Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Kota Kediri, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Vinanda membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

    Dalam pidato tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melainkan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    Wali Kota Kediri menyampaikan ajakan untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia, mempersatukan lebih dari 270 juta penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda. “Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” terangnya.

    Dalam konteks pembangunan nasional, Mbak Wali menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita, delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini berarti pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

    Ia juga menyoroti tantangan ideologi Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi, termasuk penyebaran ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, Mbak Wali mengajak untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan.

    Pertama, di dunia pendidikan, Pancasila perlu ditanamkan sejak dini tidak hanya melalui pelajaran formal tetapi juga praktik keseharian. “Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral,” tegasnya.

    Kedua, di pemerintahan dan birokrasi, Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ketiga, di bidang ekonomi, pembangunan harus adil dan merata dengan memberdayakan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi agar tak ada warga yang tertinggal. Keempat, dalam ruang digital, etika dan toleransi harus ditegakkan. “Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” jelas Mbak Wali.

    Dalam momen upacara ini, juga dilakukan foto bersama Forkopimda dan FKUB Kota Kediri untuk merayakan keberhasilan Kota Kediri masuk 10 besar kota toleran di Indonesia. Tahun ini, Kota Kediri menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Kota Toleran 2024 yang dirilis oleh Setara Institute.

    Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, jajaran kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Kediri, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta peserta upacara dari unsur ASN, TNI, Polri, dan mahasiswa. [nm/beq]

  • Gaji ke-13 dan Tukin ASN Bojonegoro dan Lamongan Cair Hari Ini

    Gaji ke-13 dan Tukin ASN Bojonegoro dan Lamongan Cair Hari Ini

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gaji ke-13 dan tunjangan kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan resmi dicairkan hari ini, Senin (2/6/2025). Pencairan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro dengan total anggaran lebih dari Rp20,6 miliar.

    Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menyebutkan bahwa kebijakan pencairan gaji ke-13 dan Tukin ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN, terutama dalam menghadapi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru dan Idul Adha.

    “Total nilai gaji ke-13 yang akan disalurkan sebesar Rp20.630.290.450, meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan,” ujar Teguh.

    Dari total dana tersebut, ASN di Kabupaten Bojonegoro menerima sebesar Rp10,5 miliar, sementara ASN di Kabupaten Lamongan menerima sekitar Rp10,1 miliar. Penyaluran tersebut mencakup 4.242 penerima yang terdiri dari 1.934 personel Polri, 1.957 PNS, 213 PPPK, 5 PPNPN, 121 pegawai penerima Tukin, serta satu pejabat negara.

    Teguh menambahkan, pihaknya mendorong seluruh satuan kerja (satker) agar segera menyelesaikan proses administrasi agar pencairan berjalan tepat waktu. “Kami pastikan pencairan dilakukan secara efisien agar manfaatnya segera dirasakan oleh para ASN,” tandasnya.

    Berikut rincian penyaluran di Kabupaten Bojonegoro:

    Pengadilan Negeri Bojonegoro: Rp3.131.000
    Pengadilan Agama Bojonegoro: Rp405.095.400
    Kejaksaan Negeri Bojonegoro: Rp476.009.000
    Kementerian Agama Bojonegoro: Rp3.928.064.500
    PPPK Kemenag Bojonegoro: Rp737.967.400
    Polres Bojonegoro: Rp4.614.643.900
    Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro: Rp184.633.800
    KPU Bojonegoro: Rp61.057.700
    Balai Pemasyarakatan Bojonegoro: Rp98.693.300

    [lus/beq]

  • Cek, Gaji ke-13 PNS 2025 Cair 2 Juni 2025 Ini – Page 3

    Cek, Gaji ke-13 PNS 2025 Cair 2 Juni 2025 Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur negara lainnya. Gaji ke-13 PNS untuk tahun 2025 akan mulai dicairkan pada tanggal 2 Juni 2025 ini.

    Kebijakan Gaji ke-13 PNS mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2025 dan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang, sehingga peserta tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan.

    “Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra dalam keterangannya pada 21 Mei 2025 lalu.

    Pencairan gaji ke-13 ini diberikan mencakup kepada PNS aktif, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pensiunan PNS, serta anggota TNI dan Polri. Gaji ke-13 ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian pegawai selama setahun.

    Beberapa poin penting dalam pembayaran Gaji Ketiga Belas 2025 antara lain:

    Besaran Gaji Ketiga Belas dihitung dari komponen penghasilan Mei 2025 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
    Tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun, kecuali potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Untuk pensiunan yang mulai menerima pensiun setelah 1 Mei 2025, pembayaran Gaji Ketiga Belas tetap dilakukan mulai 2 Juni 2025.
    Bagi penerima pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya.
    Jadwal khusus juga ditetapkan bagi:

    TMT 1 Mei 2025: Pembayaran dilakukan oleh TASPEN
    TMT 1 Juni 2025: Pembayaran dilakukan oleh satuan kerja.

    Gaji pokok untuk PNS aktif berkisar antara Rp 1.685.700 hingga Rp 6.373.200, sedangkan untuk pensiunan berkisar antara Rp 1.560.800 hingga Rp 4.425.900.

    Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua PNS akan menerima gaji ke-13. PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara tidak akan mendapatkan pencairan ini. Untuk pensiunan, pencairan gaji ke-13 dilakukan secara otomatis oleh Taspen tanpa perlu pengajuan ulang.

  • Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Mardani Ali Sera adalah salah satu tokoh politik dan akademisi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia aktif memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR, yang membidangi isu dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, Mardani dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.

    Lalu, bagaimana sosok anggota DPR Mardani Ali Sera? Berikut ini profilnya.

    Profil Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera lahir di Jakarta pada 9 April 1968. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1986. Ketertarikannya pada dunia teknik membawanya melanjutkan studi di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tempat dia meraih gelar sarjana.

    Semangatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan mendorongnya mengejar pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia, dengan memperoleh gelar master of engineering pada 2000 dan PhD pada 2004 dengan fokus pada teknologi energi terbarukan.

    Kehidupan pribadi Mardani juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia menikah dengan Siti Oniah sejak 1991 dan dikaruniai sembilan anak. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mardani aktif di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @mardanialisera, tempat dia berbagi informasi tentang kegiatan politik, kunjungan kerja, dan pandangannya terhadap isu-isu nasional.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mardani Ali Sera dikenal sebagai akademisi yang produktif. Ia memulai karier sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dia mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik mesin, khususnya energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, menunjukkan dedikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain dunia akademik, Mardani juga aktif di ranah sosial melalui Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, dengan menjabat sebagai ketua sejak 2010 hingga saat ini. Yayasan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial, mencerminkan komitmen Mardani untuk memberikan dampak positif di luar ranah politik.

    Perjalanan Politik Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera adalah salah satu pendiri PKS, yang menunjukkan keterlibatannya dalam politik sejak awal berdirinya partai tersebut pada 1998 (sebagai Partai Keadilan). Ia pertama kali menjadi anggota DPR pada 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Sa’duddin. Meski sempat gagal terpilih dalam Pemilu 2009 dan 2014, Mardani menunjukkan ketekunan dengan terus berpartisipasi dalam kontestasi politik.

    Pada Pemilu 2019, Mardani berhasil meraih 155.285 suara dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I (Jakarta Timur), mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kesuksesannya berlanjut pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 176.584 suara dari dapil yang sama, menegaskan kepercayaan masyarakat Jakarta Timur terhadap kepemimpinannya. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Mardani konsisten meningkatkan basis dukungannya di wilayah ini.

    Peran di DPR Mardani Ali Sera

    Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera fokus pada isu-isu strategis, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan reformasi aparatur sipil negara (ASN). Ia dikenal sebagai legislator yang vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2024-2029, dengan memimpin upaya diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia.

    Mardani juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pegawai non-PNS melalui revisi regulasi dan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Mardani sering menyuarakan isu-isu krusial, seperti reforma agraria, penyelesaian konflik lahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Mardani Ali Sera dikenal sebagai politikus yang dekat dengan rakyat dan konsisten dengan nilai-nilai integritas. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kebijakan subsidi energi yang kurang tepat sasaran. Dalam sebuah unggahan di X (dahulu) pada September 2024, Mardani menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, yang mendapat respons positif dari netizen.

    Mardani Ali Sera adalah contoh nyata perpaduan antara akademisi dan politikus yang berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, dia berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR dan BKSAP. Kiprahnya dalam memperjuangkan transparansi, reformasi birokrasi, dan energi terbarukan menjadikannya salah satu anggota DPR yang disegani.

  • Pemkot Jaktim kerahkan 136 petugas kesehatan hewan dan daging kurban

    Pemkot Jaktim kerahkan 136 petugas kesehatan hewan dan daging kurban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengerahkan 136 petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban sebanyak 136 orang. Tentunya dalam rangka memberikan rasa kepastian, rasa aman kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih dan dikonsumsi benar-benar aman,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin saat pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban itu di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin.

    Menurut dia, petugas nantinya akan memastikan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih dan memeriksa daging kurban usai pemotongan hewan kurban.

    “Mereka akan bertugas sesuai kapasitasnya mulai dari pemeriksaan lokasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban (TPHK), kualitas daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan kurban, hingga melindungi masyarakat melalui penyediaan daging kurban yang aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi,” jelas Munjirin.

    Dia pun meminta seluruh petugas dan aparatur sipil negara (ASN) dapat menginformasikan ke seluruh warga di Jakarta Timur agar dalam proses pemotongan hewan kurban memperhatikan tata cara sesuai syariat islam dan standar kesehatan hingga kebersihan lingkungan.

    “Saya mohon jaga kepercayaan ini dengan baik sehingga masyarakat bisa percaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jaga jangan sampai kita dalam bertugas arogan dan sebagainya, tetap pendekatan secara musyawarah, kekeluargaan,” ucap Munjirin.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan, ke-136 orang petugas itu terdiri atas petugas Dinas KPKP Jakarta 48 orang, Sudin KPKP Jakarta Timur 48 orang, anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) 15 orang, dan mahasiswa sekolah kedokteran dan Biomedis IPB 25 orang.

    “Pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban ini untuk menjaga kualitas daging dari pemotongan, dan melindungi masyarakat melalui penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi,” jelas Taufik.

    Adapun pelaksanaan ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di DKI Jakarta.

    Kemudian Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Juklak Perda Nomor 8 Tahun 1989 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Hingga saat ini, hewan kurban yang sudah diperiksa kesehatannya sebanyak 11.706 ekor di 10 kecamatan Jakarta Timur dengan total 143 lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wabup Tuban Ajak ASN Jadikan Pancasila Kompas Moral Hadapi Era Disrupsi

    Wabup Tuban Ajak ASN Jadikan Pancasila Kompas Moral Hadapi Era Disrupsi

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tuban untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi, krisis global, hingga kedaulatan digital. Hal ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Senin (2/6/2025).

    Menurut Joko, dua momentum bersejarah ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan saat yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi kemajuan bangsa.

    “Hari Lahir Pancasila dan Hari Kebangkitan Nasional adalah dua tonggak penting yang saling melengkapi yakni satu sebagai dasar ideologis bangsa, dan satu lagi sebagai titik awal kesadaran kolektif untuk bangkit dari penjajahan menuju kemerdekaan,” ungkap Joko.

    Ia menekankan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus diinternalisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, lanjutnya, bukan hanya dokumen historis, tetapi merupakan jiwa bangsa dan kompas moral dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba cepat dan penuh tantangan.

    Sebab di dalam Pancasila terkandung nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, yang menurutnya sejalan dengan semangat kebangkitan nasional yang menyala sejak 1908.

    “Mari kita semangat membangun dari bawah, melibatkan semua pihak, dan berpihak pada rakyat merupakan wujud nyata dari Pancasila yang hidup dan bekerja dalam realitas keseharian,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Joko juga mengajak seluruh peserta upacara dan masyarakat Tuban untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam hati dan tindakan, serta menjaga bara kebangkitan nasional melalui kerja nyata demi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

    “Jayalah Indonesia Raya,” tutupnya. [dya/beq]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak mengenal istilah “100 hari kerja” setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

    Indah menyampaikan bahwa masa kerja pemerintahan Kabupaten Lumajang sudah berjalan lebih dari 100 hari, dan sejak awal difokuskan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Intinya kita fokus kerja saja, gak ada istilah 100 hari, istilah darimana itu, tapi kalau masyarakat mau menilai monggo,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat ditemui pada Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah tetap dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi sesuai kinerja masing-masing ASN.

    “Ini setiap enam bulan kita akan lakukan evaluasi kinerja, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi,” tegasnya.

    Salah satu fokus evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial. Bunda Indah menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

    “Akan kita evaluasi terutama soal pendataan, jangan sampai ada orang kaya nerima bantuan sosial. Ini harus diperiksa satu-satu ke desa-desa dengan koordinasi bersama Dinas Sosial,” tambahnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. [has/beq]

  • Warga Jakarta diajak kurangi polusi udara

    Warga Jakarta diajak kurangi polusi udara

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantang warga untuk mengurangi polusi udara melalui perubahan mobilisasi yang bersih dan ramah lingkungan yakni kampanye #GerakLebihBersih. ANTARA/HO-DLH DKI Jakarta

    Warga Jakarta diajak kurangi polusi udara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk mengurangi polusi udara melalui perubahan mobilisasi yang bersih dan ramah lingkungan, yakni kampanye #GerakLebihBersih.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu, mengatakan, karena tingginya emisi PM 2.5 yang berasal dari mobilitas sehari-hari, kampanye ini menjadi langkah konkret dalam mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    “(Kampanye ini) Membiasakan menggunakan transportasi umum, berjalan kaki maupun bersepeda bagi warga Jakarta atau warga komuter yang beraktivitas di Jakarta,” ujar dia.

    Aktivasi tersebut selaras dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu.

    Kampanye yang berlangsung selama 14 hari mulai 7 Juni hingga 20 Juni 2025 ini berkolaborasi dengan “Clean Air Asia” (CAA) dan “Breathe Jakarta” dalam rangka menyambut puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Jakarta tahun 2025.

    Warga Jakarta yang ingin mengikuti tantangan ini dapat mendaftar melalui laman (website) udarakitabersih.id menggunakan email pribadi.

    Setelah itu perlu mengisi formulir harian berisi data jenis kendaraan yang digunakan, jenis bahan bakar, jarak tempuh.dan mengunggah bukti berupa foto atau tangkapan layar arak tempuh di peta.

    “Peserta yang menggunakan sepeda atau berjalan kaki pun bisa ikut serta. Pastikan fitur ‘save timeline’ di maps aktif sebagai bukti perjalanan.sehingga dapat dihitung estimasi PM 2.5 dari aktivitas mobilitas selama kampanye berlangsung,” kata Asep.

    Pemenang tantangan ini akan dibagi menjadi empat kategori, yakni Pejuang Emisi Rendah Teraktif yang diberikan kepada peserta dengan jejak emisi PM 2.5 paling rendah dan frekuensi terbanyak selama 14 hari.

    Kemudian, Pengguna Transportasi Umum Teraktif untuk peserta yang konsisten menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.

    Kategori selanjutnya, yakni Paling Konsisten Nol-Emisi bagi peserta yang paling konsisten menerapkan gaya hidup “zero emission” selama periode tantangan (challenge) menghindari kendaraan bermotor sepenuhnya.

    Kategori terakhir, yakni ASN Pejuang Gerakan Hijau Teraktif diberikan untuk peserta kategori ASN yang paling konsisten submit setelah adanya instruksi dari Gubernur DKI Jakarta dalam penggunaan angkutan umum massal.

    Pemprov DKI Jakarta juga mengajak seluruh warga Jakarta, warga komuter dan pegawai untuk berpartisipasi dalam kampanye tersebut sehingga tantangan ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong kebiasaan menuju penggunaan transportasi rendah emisi.

    “Sehingga semakin banyak lagi warga yang berkontribusi mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat bagi Kota Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara