Kementrian Lembaga: ASN

ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

“Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

02/12/2025 00:17
Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati empat momentum nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, Hari Guru Nasional 2025, dan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya soliditas dan profesionalisme kepada para ASN Pemkab Tuban dan guru PGRI.

Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menegaskan bahwa Korpri telah menjalani perjalanan panjang selama 54 tahun. Ini tentu sebagai pilar terdepan negara dengan tema tahun 2025 yakni Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju, menjadi penegasan agar Korpri tetap menjaga netralitas, memperkuat pelayanan, serta menjadi penggerak transformasi digital di era birokrasi modern.

“Ada delapan tekad kesiapsiagaan Korpri yang harus dijalankan. Sehingga, ASN harus memperkuat persatuan korps, menegakkan netralitas, meningkatkan kompetensi, menjunjung nilai kejujuran dan disiplin, siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, mengawal reformasi birokrasi, hingga menjaga nama baik Korpri,” ujar Mas Lindra, Senin (01/12/2025).

Lanjut, pihaknya juga menyinggung momentum Hari Kesehatan Nasional dan menekankan pentingnya pembangunan generasi sehat yang menjadi fondasi Indonesia 2045. Menurutnya, capaian transformasi kesehatan nasional termasuk lebih dari 52 juta warga yang telah mengikuti cek kesehatan gratis.

“Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting balita menjadi 19,8 persen, peningkatan layanan rujukan hingga bedah jantung terbuka di 29 provinsi, dan cakupan JKN yang telah menjangkau 98 persen penduduk. Sehingga, transformasi kesehatan tidak bisa berjalan tanpa budaya kerja tenaga kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan,” tambahnya.

Selanjutnya, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, pihaknya menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen pembelajaran dan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Di antaranya beasiswa Rp 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum S1, tunjangan sertifikasi Rp 2 juta rupiah per bulan bagi guru non-ASN, dan insentif honorer sebesar Rp 400 ribu rupiah per bulan mulai 2026.

“Kami juga mengapresiasi upaya perlindungan hukum bagi guru melalui kerja sama dengan Polri dan harapannya di usia 80 ini PGRI tetap menjadi wadah yang independen dan mampu mendampingi guru dalam menghadapi persoalan hukum. Serta, RUU Sisdiknas dapat memperkuat substansi kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen,” tutur Mas Lindra.

Oleh sebab itu, Mas Lindra mengajak seluruh anggota Korpri, tenaga kesehatan, dan guru memperkuat sinergi dan menekankan tiga semangat kerja. Yang pertama, bekerja lebih keras dan cerdas. Yang kedua, memperkuat persatuan dan integritas. Yang ketiga, berani berinovasi demi kemajuan bangsa.

“Sekali lagi selamat kepada Korpri, tenaga kesehatan, dan seluruh guru atas peringatan tahunannya. Kepada seluruh anggota Korpri, insan kesehatan, dan guru beserta semua insan pendidikan, saya titipkan bangsa ini di pundak bapak/ibu sekalian. Mari kita bersinergi, luruskan niat, perkuat motivasi, dan teguhkan jati diri,” serunya. [dya/kun]

01/12/2025 22:24
Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam transformasi digital birokrasi, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan primer. Hal ini disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat memimpin upacara gabungan peringatan tiga hari bersejarah di halaman Gedung Putih, Senin (1/12/2025).

Tiga momentum besar yang diperingati secara serentak itu adalah HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54, Hari Guru Nasional (HGN) ke-80, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61. Peringatan ini disebut sebagai fondasi utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Bojonegoro yang berkarakter dan berdaya saing.

Korpri 54: ASN Wajib Adaptif dan Inovatif

Di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti pentingnya profesionalisme dan responsivitas. Mengusung tema HUT Korpri ke-54 ‘Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju’, Bupati meminta ASN di Bojonegoro untuk tidak gagap teknologi.

“ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Setyo Wahono.

Bupati asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro itu juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan. “Saya mengajak seluruh ASN untuk terus menguatkan komitmen dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.

HGN 80: Guru sebagai Pilar Utama Transformasi Pendidikan

Beralih ke sektor pendidikan, momentum HGN menjadi pengingat akan peran sentral guru di tengah tantangan zaman. Di era digitalisasi pendidikan, guru dinilai sebagai pilar penting dalam mencerdaskan sekaligus membentuk karakter generasi.

Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendidik. “Terima kasih pada seluruh guru di Kabupaten Bojonegoro atas semua dharma bakti yang tak ternilai. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas SDM menjadi penentu kemajuan bangsa dan negara,” ucapnya.

HKN 61: Prioritaskan Layanan Kesehatan Primer

Terakhir, peringatan HKN ke-61 menjadi sorotan untuk memperkuat sistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh untuk menghadirkan infrastruktur kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau.

Apresiasi tinggi disampaikan kepada seluruh insan kesehatan, dari dokter hingga tenaga penunjang. “Tiga peringatan besar ini menyatukan komitmen kita untuk menguatkan pelayanan publik, memajukan pendidikan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi. Peringatan ini harus menjadi penguat tekad agar Pemkab Bojonegoro terus bergerak maju, memberikan pelayanan terbaik, dan mewujudkan Bojonegoro yang mandiri dan berdaya saing.

Setelah upacara, seluruh ASN di Pemkab Bojonegoro langsung menjalani Cek Kesehatan Gratis. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata pelayanan prima dan integritas. [lus/ian]

01/12/2025 21:23
HUT Ke-54 Korpri, ASN Diharapkan Dorong Kesuksesan Program Asta Cita Nasional 1 Desember 2025

HUT Ke-54 Korpri, ASN Diharapkan Dorong Kesuksesan Program Asta Cita
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengajak aparatur sipil negara (ASN) sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ajakan tersebut disampaikan mengingat
ASN
merupakan komponen strategis bangsa yang salah satu perannya adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
“Saya mengajak seluruh anggota
Korpri
di seluruh Indonesia untuk terus mendukung serta menyukseskan program Bapak Presiden dan Wakil Presiden, terutama
program Asta Cita
,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025)
Pernyataan tersebut disampaikan Rini seusai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri di Jakarta, Senin.
Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh ASN di Indonesia tetap menjaga integritas dan terus melayani masyarakat dengan hati.
Rini menegaskan bahwa ASN harus bekerja secara profesional untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. Pasalnya, Korpri berperan sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama seluruh komponen bangsa.
Lebih lanjut, Penasihat Harian Dewan Pengurus Korpri Nasional ini berharap agar anggota Korpri bekerja dengan inovasi dan efisiensi, serta mengedepankan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Saya berharap Korpri menjadi rumah para ASN dan menjadi wadah yang bermanfaat bagi para ASN dan tentunya untuk memudahkan para ASN berkolaborasi. Sekali lagi selamat kepada Korpri. Selamat Hari Ulang Tahun ke-54,” ucap Rini.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak para anggota Korpri untuk memperkuat solidaritas dan mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
Upaya tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian antarsesama untuk setidaknya meringankan beban saudara se-Tanah Air yang terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa Korpri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah.
Oleh karena itu, ia mengajak para anggota untuk menerapkan kesiapsiagaan Korpri dalam mendorong percepatan pembangunan nasional sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 21:04
HUT ke-54, Korpri Tegaskan Komitmen ASN Perkuat Pelayanan Publik

Liputan6.com, Jakarta – Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi momentum penting kebangkitan semangat baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Bertempat di Lapangan Monas, Jakarta, suasana upacara berlangsung meriah dengan kehadiran sekitar 15.000 ASN dari berbagai instansi.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan, memimpin langsung jalannya peringatan yang tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju.”

Zudan menegaskan bahwa berkumpulnya puluhan ribu ASN bukan sekadar seremoni, melainkan bukti soliditas dan komitmen kuat untuk memperkuat peran sebagai garda terdepan pelayanan publik.

“Komitmen kalian adalah kekuatan negara,” ujarnya, sembari memberikan apresiasi kepada ASN di pusat, daerah, hingga yang berdinas di luar negeri, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Ia juga menyoroti peran besar ASN dalam mengelola jalannya pemerintahan. Dengan 5,5 juta ASN yang mengawal APBN sebesar Rp 3.600 triliun dan APBD Rp 1.300 triliun, tuntutan terhadap ASN pada era digital makin tinggi.

Zudan mengajak ASN untuk menjadi semakin adaptif, semakin memudahkan, dan semakin membahagiakan masyarakat.

01/12/2025 19:15
Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diberikan pada Oktober-Desember 2025. Masyarakat akan menerima BLT Kesra 2025 dengan nominal Rp 300 ribu dan diberikan langsung Rp 900 ribu. Adapun BLT Kesra 2025 tersebut akan diterima 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya (keluarga penerima manfaat-red), dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (1/12/2025).

Airlangga mengatakan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga. Penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

Mengutip Antara, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan sebelum berangkat ke kantor pos dan titik distribusi, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima.

Pemerintah sudah menyiapkan layanan pengecekan secara daring melalui situs resmi Cekbansos Kemensos. Dengan bermodalkan ponsel dan NIK yang tertera di KTP, Anda bisa mengetahui status bantuan dalam hitungan menit.

01/12/2025 17:30
Cek Cuti Bersama 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

Penetapan cuti bersama 2026 ini membawa implikasi yang berbeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta. Bagi ASN, pelaksanaan cuti bersama akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan keseragaman dalam penerapan kebijakan libur bagi pegawai negeri.

Sementara itu, untuk lembaga atau instansi swasta, kebijakan pelaksanaan cuti bersama diatur sepenuhnya oleh pimpinan masing-masing perusahaan. Karyawan di sektor swasta disarankan untuk mengkonfirmasi kebijakan internal perusahaan mereka terkait cuti bersama ini. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan dengan operasional bisnis.

Kombinasi hari libur nasional dan cuti bersama ini berpotensi menciptakan libur panjang atau “long weekend” yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat dapat merencanakan liburan, mempererat ikatan keluarga, atau sekadar beristirahat di rumah. Dengan kejelasan jadwal ini, perencanaan kegiatan akhir tahun atau awal tahun dapat dilakukan jauh-jauh hari.

Cuti bersama ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai tahun dengan jeda istirahat yang cukup, seperti Hari Tahun Baru 2026 Masehi pada 1 Januari. Momen pergantian tahun ini seringkali dimanfaatkan untuk refleksi diri, menetapkan resolusi baru, dan berkumpul bersama orang-orang terdekat.

01/12/2025 16:10
HUT Korpri, Sekjen Kemenimipas: ASN penggerak transformasi digital

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada momentum Hari Ulang Tahun Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengatakan aparatur sipil negara (ASN) merupakan penggerak utama transformasi digital.

Asep saat menjadi inspektur upacara di lingkungan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, menyebut ASN juga mesti fokus pada penegakan netralitas dan keandalan layanan publik.

“Saya ingin ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekedar pelaksanaan, gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan rakyat,” kata asep sebagaimana dalam keterangan tertulisnya.

Korpri, imbuh Asep, perlu fokus pada penegakan etika dan integritas.

Menurut ia, ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan menjunjung etika jabatan.

Ia mengajak ASN untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja tuntas. ASN juga berperan menjadi teladan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asep menekankan peran esensial Korpri sebagai penyedia layanan. Ia mengajak seluruh bagian dari Korpri untuk bersama-sama mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Korpri harus senantiasa hadir sebagai penggerak layanan publik yang andal, wadah persatuan ASN di seluruh Indonesia, serta pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang maju dan bermartabat,” ucapnya.

Peringatan HUT Ke-54 Korpri mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”. Dalam momentum ini, Kemenimipas meneguhkan komitmen untuk menghadirkan ASN yang semakin profesional, bersih, dan berintegritas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/12/2025 15:14
MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

Jakarta –

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas.

Selain itu, Rini juga mengajak ASN untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah wilayah lainnya.

“Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

Pimpinan instansi juga diminta untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoordinasikan bantuan yang dihimpun di instansi masing-masing agar penyalurannya dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Rini menegaskan ASN yang berada di wilayah terdampak diberikan pengecualian atas ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja, sesuai kondisi di lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat ASN terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang fleksibel.

Pada saat yang sama, ASN di daerah sekitar wilayah bencana maupun dari Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk dapat dimobilisasi mendukung penanganan darurat dan pemulihan (recovery) sesuai koordinasi pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Rini juga meminta unit pelayanan publik di seluruh daerah, khususnya yang rawan bencana, untuk menyiapkan dan mengaktifkan SOP pelayanan darurat, termasuk rencana kesinambungan layanan (continuity plan), agar pelayanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini termasuk perlakuan khusus nantinya ketika bencana sudah mulai teratasi, seperti misalnya kemudahan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang, rusak atau ⁠pelayanan prioritas bagi warga yang memerlukan akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial akibat dampak bencana.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Rini.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

(prf/ega)

30/11/2025 21:01
Wamendagri Tekankan ASN Harus Punya Sikap Rendah Hati-Jaga Silaturahmi

Jakarta –

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa sikap rendah hati dan kemampuan membangun silaturahmi merupakan kunci penting yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas dan keberhasilan karier.

“Dari silaturahmi yang dibangun, ada tangan-tangan yang mengangkat seseorang ke puncak, tapi ada juga tangan dan doa [orang lain] untuk mencegah seseorang jatuh ke jurang,” ujar Bima, dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Hal itu disampaikan Bima kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam kegiatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (29/11).

Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan bahwa karakter memegang peran penting dalam perjalanan karier ASN. Ia mencontohkan sosok Profesor Purnomo Yusgiantoro, akademisi dan politisi yang menurutnya memiliki rekam jejak pengabdian panjang dan layak dijadikan teladan.

“Ini adalah contoh ASN yang stay on top dalam waktu lama. Mengalami enam presiden. Mengabdi bekerja melayani enam presiden,” ujarnya.

Selain memperkuat karakter, Bima mengingatkan ASN untuk menjaga pikiran positif karena energi positif akan mempengaruhi kualitas kerja dan hubungan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan ASN dalam menciptakan momentum dan memanfaatkan peluang.

(prf/ega)

30/11/2025 20:02