Kementrian Lembaga: ASN

  • 100 Hari Pak Yes-Mas Dirham: Jalan Mulus, Ekspor Meroket, Stunting Turun Drastis!

    100 Hari Pak Yes-Mas Dirham: Jalan Mulus, Ekspor Meroket, Stunting Turun Drastis!

    Lamongan (beritajatim.com) – Usai dilantik pada Februari lalu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, menyampaikan capaian realisasi dari progam prioritas, hingga tiga poin penting yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    Yuhronur menjelaskan, dalam seratus hari pertama kerjanya difokuskan pelaksanaan quick win, yang bertujuan untuk menghadirkan isu sosial yang bersifat urgent di masyarakat.

    “Quick win terbagi ke dalam tiga fokus utama, di antaranya ada pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan infrastruktur, serta penguatan SDM dan harmonisasi sosial,” kata Yuhronur, saat penyampaian hasil quick win seratus hari kerja kepemimpinannya bersama Dirham, di Guest House Pendopo Lamongan, Sabtu (7/6/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, capaian quick win yang pertama adalah pada sektor pertanian. Sebagai produksi sektor primer, Lamongan terus menjaga statusnya sebagai lumbung pangan nasional, dengan pemanfaatan lahan bero di Babat, Sekaran, dan Kembangbahu. Hasilnya, hingga Bulan April 2025 produksi padi telah mencapai 541.751 ton.

    Begitu juga pada sektor perikanan budidaya, yang produksinya mencapai 13.960 ton, dan suplai daging unggas ke wilayah Indonesia Timur mencapai 16 ton.

    “Sebagai lumbung pangan terbesar nomor lima nasional, Alhamdulillah prestasi Lamongan konsisten di sektor pertanian. Bahkan pada tahun ini harga gabah kering bisa melampaui harga yang ditetapkan pemerintah, artinya ekonomi petani meningkat. Dan ketersediaan pupuk juga aman,” jelas Pak Yes.

    Selanjutnya, penguatan UMKM dan Ekspor terus digencarkan. Lamongan mencatat nilai ekspor Rp 20,7 triliun. Sebanyak 11 produk UMKM lolos kurasi nasional, 6 produk berhasil masuk business matching dengan Hong Kong, dan 10 produk telah dipasarkan di Alfamart. Adapun Surat Edaran Bupati yang diterbitkan guna mendorong ASN dan swasta untuk memakai produk UMKM lokal. “Saat ini 270 telah berproses akta pendirian koperasi, dan 134 desa telah memiliki akta resmi,” tuturnya.

    Masih di bidang pemberdayaan ekonomi, sebanyak 32 kepala keluarga perempuan menerima modal usaha sebesar Rp 4.000.000, beserta pendampingan. “Kita juga membangun 10 rumah layak huni untuk warga miskin,” ujarnya.

    Kemudian pada pembangunan fisik, yang meliputi infrastruktur dan energi, telah dilakukan pemeliharaan jalan di 27 ruas strategis, serta penerangan jalan umum yang telah menyala kembali di 531 titik, dan 104 tiang lampu baru telah dipasang. Air bersih juga sudah disalurkan ke 1.500 sambungan rumah.

    “Pada seratus hari kerja kami melakukan penambalan pada jalan yang berlubang. Sedangkan realisasi Jamula Mantap akan dimulai pada Juni 2025,” ucap Pak Yes.

    Ruas jalan yang menjadi sasaran program Jamula antara lain ruas Kranji-Payaman Lima ruas jalan yang sedang proses lelang dan segera dibangun Dradah-Kedungpring. Lamongrejo-Gagantingan, Lamongrejo-Garung.

    Kemudian ruas Kedungpring-Sukobendu, Sumberwudi-Maduran. Sedangkan 15 ruas lainnya akan dibangun secara bertahap, antara lain, Mantup-Ayamalas, Dumpi-Sukobendu.

    Selanjutnya, ruas Kembangbahu-Sukobendu, Lopang-Kramat, Ngimbang-Sambeng, Made-Plembon, Mantup-Sambeng Pamotan-Candisarı, Plembon-Sugio. Sambeng-Candisari, Tanjung-Songowareng, Paciran-Godog, Ngimbang-Bluluk, Pucuk-Sekaran, dan Sekaran-Laren,” ungkap Pak Yes.

    Pak Yes menyampaikan bahwa sudah ada 167 titik sampah liar ditangani, 805 banner liar dibersihkan, dam 820 pohon ditanam di ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan RTH dilakukan di 32 lokasi. Ia menambahkan bahwa tahun ini akan dibuka TPST Dadapan untuk menangani persoalan sampah di wilayah utara.

    Tidak hanya capaian pembangunan fisik, Pak Yes dan Mas Dirham juga memiliki capaian oada pembangunan non fisik. Seperti pada bidang kesehatan dan penurunan stunting. Tercatat angka stunting turun signifikan dari 27,5 persen 2023 menjadi 6,9 persen di tahun 2025 (terbaik kedua di Jawa Timur).

    Berkomitmen mendekatkan pelayanan kesehatan, soft launching RSUD Ki Ageng Brondong telah dilakukan sebagai pusat layanan kesehatan di wilayah utara. “Hari ini RSUD Ki Ageng Brondong sudah beroperasi, mungkin dua sampai tiga minggu lagi akan kami lakukan grand opening,” kata Pak Yes.

    Sementara untuk investasi penbangunan jangka panjang, sektor pendidikan terus dimaksimalkan untuk menciptakan generasi emas. Komitmen tersebut berhasil diwujudkan melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM) Lamongan pada tahun 2025 menduduki angka 75,9 (melampaui angka provinsi dan nasional).

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 177 lembaga pendidikan. SMPN 1 Lamongan ditetapkan sebagai pilot project sekolah digital dan inklusi. Beasiswa terus diberikan untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, hal tersebut sebagai wujud pemerataan akses pendidikan di Lamongan.

    Penguatan keagamaan dan sosial diwujudkan melalui penyaluran insentif ke takmir, imam, modin, rohaniawan, dan guru ngaji melalui Kartu Yakin Sejahtera (YSS). Sebanyak 244 sertifikat tanah wakaf rampung melalui Gerakan Bersama Pendaftaran Tanah Wakaf (Gema Tawaf). Gerakan “One Week One Juz” digalakkan dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2025.

    Realisasi program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, kanal aduan “Lapor Pak Yes” terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah. Terdapat tiga Mall Pelayanan Publik Mini yang sudah diaktifkan di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Babat, dan Kecamatan Paciran, dengan 205 izin telah diterbitkan.

    Berdasarkan survei independen yang dilakukan pada 20-27 Mei 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Yes dan Mas Dirham mencapai 80,6 persen (kategori tinggi). Capaian ini menunjukkan komitmen Yuhronur-Dirham dalam mewujudkan harapan masyarakat Lamongan dan menciptakan perubahan yang positif bagi daerah. (fak/kun)

  • Kabupaten/Kota se-Bali Pertahankan Opini WTP dari BPK, Denpasar 13 Kali Beruntun – Page 3

    Kabupaten/Kota se-Bali Pertahankan Opini WTP dari BPK, Denpasar 13 Kali Beruntun – Page 3

    Dimana, Pemkot Denpasar telah menjalani pemeriksaan yang sangat koorporatif dan preventif dengan tujuan meningkatkan profesionalisme ASN. Atas bimbingan, arahan dan tuntunan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kedepannya dapat lebih baik dalam pengelolaan keungan daerah, serta masukan dari Kepala BPK RI Bali akan segera kami tindaklanjuti.

    Jaya Negara mengatakan, capaian ini juga tak lepas dari sinergitas antara Pemkot Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar serta seluruh OPD dan Tim Teknis di lingkungan Pemkot Denpasar. Karenanya, kedepan WTP Kota Denpasar harus semakin berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    “Kami mohon bimbingan kedepan dan diarahkan sehingga dapat menindaklanjuti profesionalisme dalam laporan keuangan setiap tahunnya, segala bentuk masukan dan saran akan kami tindak lanjuti guna mewujudkan WTP berkualitas untuk kesejahteraan rakyat menuju Denpasar Maju,” ujar Jaya Negara.

    Wakil Ketua DPRD Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Bali telah memberikan bimbingan yang telah diberikan kepada Pemkot Denpasar, apa yang menjadi masukan dan arahan dari Kepala BPK RI Bali dapat segera ditindaklanjuti serta mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Denpasar.

  • Guru Honorer Terima Bantuan Rp 300 Ribu mulai Bulan Depan

    Guru Honorer Terima Bantuan Rp 300 Ribu mulai Bulan Depan

    GELORA.CO – Ada angin segar bagi para guru honorer. Bulan depan, pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar Rp 300 ribu untuk para guru honorer ini. 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, bantuan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah terkait kesejahteraan guru. “Mulai Juli 2025, guru honorer akan menerima bantuan Rp300 ribu per bulan,” ujarnya dalam keterangan resminya Sabtu (7/6). 

    Nantinya, bantuan ini akan disalurkan langsung kepada para guru tanpa harus melalui pemerintah daerah (pemda). Bantuan bakal ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. 

    Di sisi lain, Mu’ti juga menyampaikan program revitalisasi satuan pendidikan yang akan berlangsung secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Lebih dari 11.000 sekolah negeri dan swasta akan direvitalisasi sarana dan prasarananya melalui anggaran pemerintah pusat. 

    “Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk revitalisasi ini,” ungkapnya. 

    Selain itu, sebagai bagian dari digitalisasi, Kemendikdasmen juga akan mendistribusikan papan tulis interaktif ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menambahkan, mulai tahun ini, pemerintah telah meningkatkan besaran tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non ASN melalui sertifikasi. Besarannya, dari semula Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Sedangkan, untuk guru inpassing, nilainya sesuai dengan penyetaraannya.

    Kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Selain itu, mulai tahun ini, TPG disalurkan langsung ke rekening guru. 

    Karenanya, proses penyaluran tunjangan ASND dimulai dari pembaruan data pada Dapodik, validasi data dan penetapan penerima, pembayaran, hingga informasi serta pelaporan realisasi pembayaran.

    Selanjutnya, Pemerintah Daerah didorong untuk mengusulkan calon penerima TPG untuk dibuatkan SK dan disalurkan tunjangannya pada tahap selanjutnya. 

    “Saat ini penyaluran TPG guru ini sudah mencapai 1.433.198 atau 97,04 persen, atau senilai Rp 16,6 Triliun,” paparnya. 

    Nunuk turut menyinggung soal adanya aduan mengenai keterlambatan pembayaran TPG triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 2 di 2025 pada sejumlah guru. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan usulan yang disampaikan oleh daerah. Apabila usulan masuk tepat waktu maka pembayaran pun tak akan terlambat.

    Kendati begitu, dia memastikan TPG akan dicairkan tahun ini. Termasuk, bagi mereka yang mengalami keterlambatan di tahun sebelumnya.

    Selain itu, ia pun mengungkapkan soal adanya aduan mengenai TPG guru yang tak cair. Dia mengungkapkan, hal ini bisa jadi berkaitan dengan tak terpenuhinya jam ajar guru tersebut. Sehingga, meski guru tersebut sudah berserdik maka TPG-nya tidak bisa dicairkan.

    “Jadi ada syarat ketentuannya, bukan memiliki sertifikat pendidikan itu langsung otomatis dia akan dapat tunjangan. Tapi ada syarat ketentuan yang membuktikan, yaitu mengajar dengan jumlah jam mengajar tertentu,” ucap dia.

    Sementara itu, terkait bantuan guru honorer yang belum bersertifikasi pendidik akan dicairkan mulai Juli. Bantuan ini khusus untuk guru honorer yang telah terdaftar dalam dapodik. Diprediksi ada sekitar 300 ribuan guru honorer non ASN yang akan menerima bantuan tersebut. 

    Dalam penyalurannya nanti, Kemendikdasmen akan menyediakan layanan pengaduan. Layanan ini sebagai salah satu antisipasi jika ada guru honorer yang sudah terdaftar di dapodik dan melakukan validasi nomor rekening di Info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) akan tetapi belum menerima transfer bantuan dari pemerintah ini.

  • Kejari Tahan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Diskanak Purwakarta

    Kejari Tahan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Diskanak Purwakarta

    PURWAKARTA – Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta, Jabar kembali menahan enam tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan (Diskanak) Purwakarta.

    Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Martha Parulina Berliana mengatakan, keenam tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Diskanak Purwakarta itu dibawa ke Lapas Kelas II B Purwakarta pada Kamis malam kemarin. 

    “Penahanan dilakukan setelah para tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta,” jelasnya saat dihubungi di Purwakarta, Antara, Jumat, 6 Juni. 

    Para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil kepada 31 kelompok pembudidaya ikan di Purwakarta.

    Nilai kontrak dalam program kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta tahun 2023 tersebut senilai Rp 2.265.430.609.

    Kegiatan atau proyek pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2023 itu dikerjakan oleh kontraktor CV Mawar Indah.

    Dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan, Kejaksaan Negeri Purwakarta telah menetapkan tujuh tersangka masing-masing berinisial IR, DEP, SIH, DH, RJ, AS dan TT.

    Tersangka inisial IR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DEP sebagai penyedia barang dan jasa. Kemudian SIH selaku kepala dinas, dan DH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

    Lalu RJ merupakan pegawai non-ASN, AS selaku kontraktor dan tersangka inisial TT selaku panitia lelang dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan tersebut.

    Dari tujuh tersangka itu, baru enam yang ditahan. Tersangka berinisial SIH belum ditahan karena sebelumnya saat pemanggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Kamis (5/6) tidak hadir. Hingga kini keberadaannya belum diketahui.

  • Momen Idul Adha, Banyuwangi Berbagi Salurkan Sedekah Daging ke Warga Miskin

    Momen Idul Adha, Banyuwangi Berbagi Salurkan Sedekah Daging ke Warga Miskin

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Banyuwangi Berbagi yang rutin digelar tiap tanggal cantik kali ini bertepatan dengan momen Idul Adha 1446 H. Kali ini, Pemkab Banyuwangi menggalang solidaritas dengan membagikan daging sapi dan kambing kepada warga miskin. Khususnya kepada masyarakat yang masuk dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi.

    Program charity ini mendapat dukungan dari banyak kalangan termasuk sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan ini adalah bagian dari program Banyuwangi Berbagi, yang dilakukan tiap tanggal cantik seperti 1 Januari (1.1), 2 Februari (2.2), 3 Maret (3.3).

    Pada bulan Juni ini, tanggal 6 bertepatan dengan Idul Adha, Bupati mengajak ASN Banyuwangi dan berbagai pihak berpartisipasi membagikan daging kepada warga miskin.

    “Bila sebelumnya tanggal cantik kami berbelanja sembako dan membagikannya untuk keluarga pra sejahtera, di momen Idul Adha ini kami membagikan daging. Harapan kami ini untuk menambah konsumsi protein mereka,” kata Ipuk.

    Distribusi daging ini dilakukan mulai Jumat hingga Senin (6-9 Juni 2025). Daging diberikan kepada warga miskin yang masuk dalam database pemkab.

    “Ribuan paket daging didistribusikan kepada warga pra-sejahtera, termasuk yang masuk dalam data UGD Kemiskinan Banyuwangi,” kata Ipuk.

    Program ini mendapat sambutan hangat dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Dodik Heru, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Banyuwangi yang mendukung kebijakan Bupati Ipuk itu dengan berpartisipasi dalam program pemberian daging untuk warga miskin.

    “Bagus dan sangat bermanfaat. Bila sebelumnya kita diajak rutin bagi sembako, kini giliran bahan bernutrisi yakni daging. Semoga bisa menambah derajat kesehatan mereka,” kata Dodik.

    Pembagian daging kurban kali ini Ipuk juga mengajak warga meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai saat pemberian daging. Banyak warga yang menggunakan besek dan daun saat membagikan daging kurban. [tar/ian]

  • Apakah Senin 9 Juni 2025 Libur? Ini Keputusan SKB 3 Menteri

    Apakah Senin 9 Juni 2025 Libur? Ini Keputusan SKB 3 Menteri

    Jakarta

    Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri menetapkan ada libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2025 di awal bulan ini. Libur Idul Adha 2025 merupakan long weekend karena berdekatan dengan libur akhir pekan.

    Lantas, sampai kapan libur Idul Adha 2025? Apakah tanggal 9 Juni masih libur? Simak informasi di bawah ini.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, tanggal 9 Juni 2025 merupakan tanggal merah. Tanggal 9 Juni 2025 adalah cuti bersama Idul Adha 1446 H.

    Apakah libur cuti bersama memotong cuti tahunan? Ini aturan bagi PNS dan karyawan/pegawai.

    Ketentuan cuti bersama ASN/PNS: Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025, cuti bersama ASN/PNS tidak memotong jatah cuti tahunan.Ketentuan cuti bersama pegawai/karyawan/pekerja: Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, cuti bersama pegawai/karyawan/pekerja mengurangi jatah cuti tahunan.

    Libur Idul Adha 2025 sudah berlangsung sejak hari Jumat (6/6/2025) dan berakhir di tanggal 9 Juni 2025. Berikut rinciannya.

    Jumat, 6 Juni 2025: Libur nasional Idul Adha 2025Sabtu, 7 Juni 2025: Libur akhir pekanMinggu, 8 Juni 2025: Libur akhir pekanSenin, 9 Juni 2025: Cuti bersama Idul Adha 2025Masih Adakah Tanggal Merah Bulan Juni 2025?

    Di bulan Juni ini, masih ada satu tanggal merah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 H. Mengutip SKB 3 Menteri, libur Tahun Baru Islam 1447 H jatuh pada tanggal 27 Juni 2025.

    Jumat, 27 Juni 2025: Libur nasional Tahun Baru Islam 1447 HSabtu, 28 Juni 2025: Libur akhir pekanMinggu, 29 Juni 2025: Libur akhir pekanSisa Tanggal Merah 2025

    Berikut sisa tanggal merah hingga bulan Desember 2025.

    – Sisa libur nasional:

    Jumat, 27 Juni 2025: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 HijriahMinggu, 17 Agustus 2025: Peringatan Proklamasi Kemerdekaan (HUT RI)Jumat, 5 September 2025: Maulid Nabi Muhammad SAWKamis, 25 Desember 2025: Kelahiran Yesus Kristus (Natal)Senin, 9 Juni 2025: Idul Adha 1446 HijriahJumat, 26 Desember 2025: Kelahiran Yesus Kristus

    (kny/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Link Cek Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan dan Lainnya

    Link Cek Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan dan Lainnya

    Daftar Isi

    Cara Cek Penerima BSU Kemenaker 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja mulai Juni hingga Juli 2025.

    Pekerja yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk penerima, bisa mengeceknya secara online lewat laman resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, hingga aplikasi Pospay.

    Bantuan ini menyasar buruh yang tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Total bantuan yang akan diterima per orang sebesar Rp600.000, dicairkan dalam dua tahap.

    Pengecekkan penerima BSU 2025 melalui website resmi Kementerian Tenaga Kerja yakni bsu.kemnaker.go.id. Nominal pencairan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli.

    Berikut cara cek penerima BSU 2025 melalui website resmi Kemnaker, lengkap dengan syarat dan kriteria yang berhak menerima bantuan.

    Apa itu Penerima BSU?

    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    Cara Cek Penerima BSU Kemenaker 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025 Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan

    Demikian cara cek penerima BSU 2025 melalui laman resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga membantu!

    (dem/dem)

  • Uang Saku & Honorarium ASN Dipangkas, Bansos hingga Subsidi Bertambah

    Uang Saku & Honorarium ASN Dipangkas, Bansos hingga Subsidi Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong penebalan bansos hingga subsidi, usai pemerintah memutuskan melanjutkan efisien anggaran pada tahun depan.

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2025, Kementerian Keuangan resmi menghapus uang saku rapat harian di luar kantor dan mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di kementerian/lembaga untuk 2026.

    Ekonom Center of Reform on Economic Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa belanja pemerintah mengalami kontraksi 1,38% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2025, yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Menurutnya, penurunan realisasi belanja pemerintah tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai berlaku pada awal tahun ini. Alasannya, efisien belanja tidak dibarengi dengan realisasi realokasi ke pos lain.

    Oleh sebab itu, Yusuf mewanti-wanti agar kesalahan serupa tidak terulang lagi usai adanya penghapusan uang saku rapat harian dan honorarium pengelolaan keuangan.

    Dia mendorong pemerintah merelokasikan anggaran hasil efisiensi dua postur itu ke pos belanja yang memberikan efek langsung ke pertumbuhan ekonomi.

    “Pos yang bisa memberikan efek pengganda ke perekonomian seperti misalnya belanja bantuan sosial, belanja bantuan subsidi, atau bahkan belanja modal,” ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Jumat (6/6/2025).

    Dengan demikian, sambungnya, pengurangan pada pos uang saku dan honorarium tersebut bisa terkompensasi bahkan bisa memberi efek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Adapun, Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah program kebijakan untuk menangkal dampak negatif dari efisiensi anggaran yang akan berlanjut pada 2026.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro tidak menampik bahwa efisiensi anggaran seperti penghapusan uang saku rapat di luar kantor dan pengurangan rapat di hotel bisa berdampak negatif ke sektor terkait seperti industri perhotelan, katering, dan penyewaan ruang acara.

    Hanya saja, Deni mengaku bahwa ada tiga kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Pertama, mengalihkan anggaran hasil efisien tersebut ke program produktif.

    “Belanja negara diarahkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap perekonomian, termasuk sektor pariwisata dan UMKM. Misalnya, melalui peningkatan dukungan pembiayaan ultra mikro dan KUR, serta insentif untuk sektor-sektor padat karya,” kata Deni kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Kedua, penguatan event dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) melalui Kementerian Pariwisata dan lembaga lain. Deni mengaku pemerintah telah mendorong penyelenggaraan kegiatan nasional hingga internasional yang bisa menghidupkan sektor MICE dengan lebih selektif dan terukur.

    Ketiga, diskon tiket transportasi dan tarif tol pada periode libur sekolah. Deni menjelaskan kebijakan itu bertujuan untuk turut menstimulasi aktivitas pariwisata yang akan berdampak pada tingkat okupansi hotel, termasuk kinerja sektor akomodasi makan dan minum.

    Efisiensi Anggaran 2026

    Sebelumnya, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait memastikan adanya penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dan pengurangan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di K/L mulai 2026.

    Lisbon menjelaskan bahwa selama ini ada biaya pemberian uang saku atau uang harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor. Biaya tersebut dibagi tiga berdasarkan lama rapat/pertemuannya, yaitu paket halfday (paling singkat 5 jam tanpa menginap), paket fullday (paling singkat 8 jam tanpa menginap), dan paket fullboard (sehari penuh dan menginap)

    Pada 2025, Lisbon mengungkapkan Kemenkeu sudah menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket halfday. Kini untuk 2026, Kemenkeu kembali menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket fullday sehingga pemberian uang saku hanya untuk paket fullboard.

    Sebagai perbandingan, pada tahun ini Kemenkeu menetapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor untuk paket fullday sebesar Rp95.000 per orang per hari dan paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari.

    Sementara untuk tahun depan, Kemenkeu menerapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor hanya untuk paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari—sedangkan uang saku untuk paket fullday sudah dihapus.

    Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di K/L. Lisbon menjelaskan rata-rata penurunan pada tahun depan sekitar 38% dari biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang ada sekarang.

    Pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp4,43 juta. Pada 2026, Kemenkeu menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp3,5 juta.

    “Atau Rp300 miliar ya efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya [honorarium],” jelas Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

  • KPKP Jaktim ingatkan warga bahaya cacing pada daging kurban

    KPKP Jaktim ingatkan warga bahaya cacing pada daging kurban

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) mengingatkan warga terkait bahaya mengonsumsi daging kurban yang di dalamnya terdapat cacing.

    “Organ dalamnya harus dicek, apakah ditemukan adanya kelainan atau tidak. Karena tidak baik mengonsumsi daging kurban yang biasanya paling banyak ditemukan ada cacingnya,” kata dokter hewan Sudin KPKP Jakarta Timur Theresia Ellita Gunarwati usai melakukan pemeriksaan daging hewan kurban di Klender, Jakarta Timur, Jumat.

    Theresia menyebut, pemeriksaan daging kurban mencakup pencarian cacing dalam jeroan hewan kurban, seperti hati, paru-paru, dan limpa. Jika ditemukan cacing, organ yang terinfeksi tersebut harus dimusnahkan.

    “Nanti kalau ditemukan adanya kelainan akan dipisah. Secara kesehatan dagingnya masih tetap bisa dikonsumsi, namun organ yang terinfeksi bisa dilakukan pengakhiran atau dimusnahkan,” ujar Theresia.

    Theresia mengaku wilayah Klender menjadi titik pertama pemeriksaan isi perut (jeroan) daging kurban usai dilakukan pemotongan. Pihaknya terus melakukan pengecekan ke seluruh wilayah untuk memastikan daging layak dikonsumsi.

    “Ini hari pertama, jadi kami belum mendapat laporan. Mudah-mudahan seluruh pemeriksaan hari ini mendapatkan hasil yang aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat,” ucap Theresia.

    Pemeriksaan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Fakultas Kedokteran IPB University.

    Dalam pemeriksaan itu, Sudin KPKP Jakarta Timur menemukan beberapa daging hewan kurban yang tidak terlalu segar, namun masih bisa dikonsumsi masyarakat.

    Sementara itu, pengurus tempat pemotongan Klender Abdul Aziz turut mendukung kehadiran Suku Dinas KPKP Jakarta Timur yang telah memeriksa daging hewan kurban di wilayah setempat.

    “Karena selama ini kita manual tradisional aja, dan kita udah yakin kalau kita beli di rumah pemotongan hewan (RPH) atau di lapak-lapak kita pikir sudah memenuhi persyaratan. Kita kan tidak tahu pasti, didatangkan dari Sudin KPKP sangat bermanfaat,” kata Abdul.

    Adapun Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menyiagakan 136 petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban di wilayah setempat dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    Petugas ini akan memastikan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih dan daging kurban usai pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lokasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban (TPHK).

    Selain itu, seluruh petugas dan aparatur sipil negara (ASN) juga menginformasikan ke seluruh warga di Jakarta Timur, agar proses pemotongan hewan kurban tetap menekankan syariat islam dan standar kesehatan hingga kebersihan lingkungan.

    Sebanyak 136 orang petugas tersebut terdiri dari petugas Dinas KPKP Jakarta 48 orang, Sudin KPKP Jakarta Timur 48 orang, anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) 15 orang, dan mahasiswa sekolah kedokteran dan Biomedis IPB 25 orang.

    Pelaksanaan ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di DKI Jakarta.

    Kemudian Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Juklak Perda Nomor 8 Tahun 1989 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Mojokerto Salurkan 18 Hewan Kurban, Termasuk Bantuan Sapi dari Presiden Prabowo

    Pemkot Mojokerto Salurkan 18 Hewan Kurban, Termasuk Bantuan Sapi dari Presiden Prabowo

    Mojokerto (beritajatim.com) — Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyalurkan sebanyak 18 hewan kurban yang terdiri dari 11 ekor sapi dan tujuh ekor kambing, Jumat (6/6/2025). Termasuk satu ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hewan-hewan kurban ini merupakan hasil gotong royong dari jajaran pejabat Pemkot, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali (Wawali) Kota, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengurus, hingga anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) se-Kota Mojokerto.

    Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam upacara yang digelar di Rumah Potong Hewan (RPH) Sekar Putih, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari. Sebanyak tujuh ekor kambing disalurkan dalam kondisi hidup.

    Sebanyak tujuh ekor kambing tersebut diserahkan epada berbagai lembaga, yayasan, masjid, dan musala di Kota Mojokerto. Selain itu, satu ekor sapi disembelih dan dagingnya dibagikan kepada pondok pesantren (ponpes) dan masyarakat yang berhak menerima.

    Satu ekor sapi disalurkan dalam kondisi hidup kepada Yonif 503/Mayangkara, dan satu ekor sapi lainnya ke Lapas Mojokerto. Sementara delapan ekor sapi lainnya disembelih dan dagingnya didistribusikan kepada sekitar 1.800 tenaga non-ASN yang tersebar di berbagai instansi di Kota Mojokerto.

    “Ini wujud nyata dari semangat berbagi, kebersamaan, dan kepekaan sosial aparatur sipil negara kepada sesama. Idul Adha bukan hanya sekadar hari raya keagamaan, tetapi ini adalah sebuah momen spiritual yang sangat dalam. Kita bisa mengambil hikmah dari ketaatan total Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS kepada perintah Allah SWT,” ungkapnya.

    Usai penyerahan, Ning Ita (sapaan akrab, red) juga meninjau langsung satu ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi tersebut disalurkan ke Masjid Babussalam, Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari.

    “Semoga barokah, dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1446 H ini menyalurkan sebanyak 985 ekor sapi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Mojokerto. [tin/aje]