Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Wamen HAM Gelar Penguatan HAM bagi ASN Pemkot Blitar

    Wamen HAM Gelar Penguatan HAM bagi ASN Pemkot Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto membuka acara penguatan HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Acara ini digelar dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang HAM kepada ratusan ASN Pemkot Blitar.

    Dalam acara ini para ASN Pemkot Blitar diberikan pemahaman tentang tanggung jawab HAM yang harus diberikan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kepedulian HAM dari para ASN Pemkot Blitar bisa meningkat.

    “Aparatur negara ini adalah penanggung jawab HAM kami ingin memastikan bahwa HAM di seluruh Indonesia khususnya Blitar dilindungi, dipenuhi dilayani dihormati, itu tanggung jawab kami makanya kami ingin memastikan semua ASN di dalam ini akan dilanjutkan pelatihan peningkatan kapasitas supaya paham apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, udara yang bersih itu terjamin,” beber Mugiyanto, Rabu (11/6/2026).

    Kegiatan penguatan HAM bagi ASN ini rencananya bukan hanya digelar di Kota Blitar saja. Kementerian HAM berencana menggelar acara penguatan HAM ini di seluruh wilayah Indonesia. “Kementerian Hak Asasi Manusia punya target melakukan penguatan HAM untuk aparatur sipil negara tahun ini saja mentarget 1 juta, dan di Indonesia jumlah ASN itu kira-kira 4 juta,” tegasnya.

    Selain ASN, Kementerian HAM juga berencana melakukan penguatan hak asasi manusia untuk masyarakat. Untuk tahun 2025, Kementerian HAM menargetkan ada 250 ribu masyarakat yang menerima penguatan hak asasi manusia. “Supaya hak asasi manusia menjadi arus utama, hak asasi manusia menjadi kesadaran semua orang sehingga kehidupan menjadi lebih baik,” tegasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengaku akan belajar banyak tentang hak asasi manusia kepada Kementerian HAM. Langkah ini akan ditempuh agar Kota Blitar menjadi daerah yang benar-benar peduli terhadap HAM.

    “Proklamator kita dimakamkan di Blitar, dan beliau yang saya kira founding father kita yang mempelopori hak asasi manusia dunia ya, dengan membawa bangsa Indonesia menuju ke kemerdekaan salah satu kunci utama, maka Kota Blitar sesungguhnya punya banyak potensi menuju ke situ, tentunya kami nanti banyak berguru kepada Kementerian HAM supaya dapat arahan dan bimbingan,” ucap Syauqul Muhibbin. (owi/kun)

  • Ulang tahun ke-62, Pram harap bisa buat DKI jadi kota aman dan nyaman

    Ulang tahun ke-62, Pram harap bisa buat DKI jadi kota aman dan nyaman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap di usianya yang ke-62 bisa membuat Jakarta menjadi kota yang semakin aman dan nyaman untuk semua orang.

    “Harapannya sederhana saja. Saya betul-betul ingin membuat Jakarta aman, nyaman, mudah dan yang saya terkejut ternyata Jakarta sebagai kota besar termasuk yang membahagiakan bagi warganya,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

    Selain itu, bagi Pramono yang paling penting adalah dirinya berharap bisa terus mempertahankan beberapa program yang dapat membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

    Misalnya, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kartu lansia dan sebagainya.

    Pramono juga berharap program-program pembangunan Jakarta lainnya kelak dapat berjalan dengan baik.

    Pramono Anung lahir pada 11 Juni 1963 di Kediri, Jawa Timur. Di hari spesialnya ini, Pramono pun mendapatkan banyak sekali kejutan mulai dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), para wali kota, hingga awak media yang sehari-hari meliput kegiatan-kegiatannya.

    Pagi tadi, kejutan dari para ASN Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, bersama jajaran pejabat pemerintah kota.

    Rombongan ASN itu tiba di kediaman dinas Pramono pada Rabu pagi. Mereka membawa kue hingga bunga ucapan.

    Sesampainya di rumah dinas Pramono, mereka langsung menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”. Momen hangat tersebut disambut senyum oleh Pramono yang keluar rumah mengenakan kaos abu-abu, tampak santai dan terkejut atas kedatangan tamu-tamu spesial di hari ulang tahunnya.

    “Terima kasih ya,” ujar Gubernur Pramono singkat saat menyalami satu per satu jajarannya itu.

    Kejutan itu, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustadz. Dalam doa tersebut, seluruh hadirin memanjatkan harapan agar Pramono senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan dari Allah SWT dalam memimpin Jakarta.

    Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin menyampaikan bahwa kejutan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada sosok pemimpin yang telah banyak berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram janjikan DKI lebih “colorful”

    Pram janjikan DKI lebih “colorful”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan di bawah kepemimpinannya, Jakarta akan menjadi kota yang lebih berwarna atau “colorful”.

    Konsep “colorful” yang dimaksud Pramono tersebut merujuk pada tata kelola kota yang stabil secara ekonomi, inklusif secara sosial dan dinamis dalam pelayanan publik.

    “Jangan khawatir, pasti Jakarta akan lebih ‘colorful’ dalam era pemerintahan saya,” kata Pramono saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Pendidikan Pimpinan Nasional (PPN) Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota, Rabu.

    Dalam konteks sosial, Pramono menyoroti disparitas ekonomi yang masih sangat jauh perbedaannya di Jakarta.

    Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan kembali program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Arsip foto – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Kedua program ini menjadi alat untuk memotong rantai ketidakberuntungan sosial. Bahkan jika memiliki IPK yang baik, Pramono menjanjikan akan memberi bantuan hingga jenjang S3.

    Selain itu, Pramono juga menyoroti soal inflasi Jakarta yang terkendali. Jakarta selama ini mampu menekan inflasi agar selalu di bawah angka nasional.

    Ini dicapai lewat kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan kebutuhan pokok, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan.

    Misalnya, Jakarta sudah bekerjasama dengan daerah Karawang (Jawa Barat) hingga Kediri (Jawa Timur) untuk pengadaan beras.

    Di sektor transportasi, Jakarta juga semakin terbuka. Rute Transjakarta kini menjangkau wilayah sub-urban seperti PIK-2, Alam Sutera, Sawangan, Bogor, Depok hingga Bekasi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/6/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Pramono menyebutkan bahwa hanya dalam waktu tiga hari, penumpang dari rute baru seperti Bogor-Blok M sudah mencapai 6.000 orang per hari.

    “Kalau orang diberikan kenyamanan dan pelayanan baik, pasti mereka mau naik transportasi publik,” kata Pramono.

    Tak hanya itu, Pramono juga mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk naik transportasi umum setiap Rabu.

    Dengan cara ini, Pramono berharap banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan lebih naik kendaraan umum.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Penerima BSU di Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

    Cek Penerima BSU di Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

    Daftar Isi

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Syarat penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengadakan Bantuan Subsidi Upah (BSU 2025) yang akan cair pada bulan Juni ini. Besarannya mencapai Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan.

    Masyarakat yang berhak mendapatkannya adalah mereka dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Prioritas penerima adalah pekerja/buruh yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelumnya, bukan Aparatur Sipil Negara atau prajurit TNI dan anggota kepolisian.

    Selain itu, mereka berhak mendapatkannya adalah yang menjadi peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025 sebagai Pekerja Penerima Upah.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BSU langsung melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengguna iOS maupun Android dan bisa diunduh langsung di setiap toko aplikasi tersebut.

    Jika Anda belum memiliki aplikasi, unduh terlebih dulu ke dalam ponsel. Berikut cara mengecek penerima BSU pada aplikasi JMO:

    Buka aplikasi JMO
    Buat akun dengan NIK KTP dan nomor telepon
    Login dengan akun yang dibuat
    Anda akan masuk ke laman utama. Klik Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    Isi data diri yakni KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor ponsel dan email
    Klik Lanjutkan
    Setelah cek status penerima akan diberitahu proses yang dilalui, seperti verifikasi, validasi atau meminta pembaruan data rekening
    Setelah data nomor rekening diisi, Anda akan diminta lagi melakukan verifikasi hingga adanya pemberitahuan jika bantuan sudah cair

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025 Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan

    Syarat penerima BSU 2025

    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    (dem/dem)

  • Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah SD-SMA swasta belum bisa diterapkan tahun ini karena tidak ada alokasi anggarannya.

    Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan membahas putusan MK itu bersama pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga bisa merealisasikan putusan MK melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Dia memprediksi putusan MK tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2026 nanti. Maka dari itu, DPR dan pemerintah harus segera membahas hal tersebut sehingga alokasi anggaran juga bisa disiapkan.

    “Tetapi ketika mengatakan bahwa itu akan dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam,” katanya

    Terkait anggaran pendidikan gratis, DPR meyakini negara mampu memberi layanan pendidikan gratis untuk semua sekolah SD-SMP di Indonesia. Esti pun telah mencoba menghitung anggaran dengan kebutuhan yang ada. 

    Perhitungan sementara Esti, jika siswa SD mendapat bantuan Rp300.000 per bulan dan SMP Rp500.000, artinya anggaran yang dibutuhkan negara untuk mengakomodir kebijakan sekolah swasta gratis berada di kisaran Rp132 triliun.

    Hal ini, kata Esti, merujuk dari jumlah siswa SD sebanyak 20 juta orang, dan siswa SMP berjumlah 10 juta orang.

    Melalui kebijakan realokasi anggaran itu, menurut Esti, pelaksanaan sekolah gratis dapat direalisasikan termasuk untuk menjamin kesejahteraan bagi guru-guru di setiap sekolah, baik guru sekolah negeri maupun guru sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis.

    “Dana tersebut juga mampu meng-cover untuk gaji guru non-ASN secara memadai. Jadi siswa sudah tidak ditarik apapun lagi meskipun tetap ada ruang masyarakat yang ingin memberikan kontribusi melalui gotong royong pendidikan yang diatur kemudian,” ujarnya.

    Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan Pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk masyarakat di sekolah swasta.

    Dalam putusan MK diteegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis. Hal itu berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

  • 9 Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya Nasional

    9 Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya Nasional

    Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) resmi membuka perekrutan guru
    Sekolah Rakyat
    hari ini, Selasa (10/6/2025). Adapun syarat utama mengikuti seleksi ini adalah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
    Seleksi guru Sekolah Rakyat ini dibuka untuk 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi pada tahap pertama penyelenggaraan.
    “Calon guru dimaksud merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan oleh teman-teman Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).
    Adapun persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
    Persyaratan umum:
    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru;
    3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan;
    8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru;
    9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Persyaratan Khusus:
    1. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
    2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan);
    3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN);
    4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
    5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico mengatakan, seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan oleh Kemensos secara daring meliputi, tes psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara.
    “Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri,” kata Robben.
    Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025.
    Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025 Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025.
    Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025.
    Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.
    Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.
    Proses seleksi ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strateginya melalui pembangunan Sekolah Rakyat.
    Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
    Proses seleksi guru ini dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
    Pengadaannya dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M Regional 10 Juni 2025

    Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M Regional 10 Juni 2025

    Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – 
    Kerugian negara
    akibat korupsi perjalanan dinas di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau mencapai Rp 195,9 miliar.
    Angka ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau,
    Kombes Ade Kuncoro Ridwan
    , saat diwawancarai wartawan, Selasa (10/6/2026).
    “Total
    kerugian negara
    Rp 195,9 miliar,” ungkap Ade.
    Kerugian ini terjadi selama tahun anggaran 2020-2021.
    Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa kerugian negara sebesar Rp 195,9 miliar ini diketahui dari berita acara hasil audit kerugian keuangan negara yang diserahkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
    Angka tersebut jauh lebih besar dari penghitungan kerugian yang dilakukan secara manual oleh penyidik sebelumnya, yang mencapai Rp 162 miliar.
    Terkait upaya pengembalian kerugian negara, penyidik telah menyita uang tunai sekitar Rp 19 miliar dari beberapa pihak yang terlibat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan staf honorer di Sekretariat DPRD Riau. “Uang cash baru sekitar Rp 19 miliar yang disita. Belum barang dan aset-aset lainnya,” kata Ade.
    Setelah
    audit BPKP Riau
    selesai, penyidik berencana menggelar perkara untuk penetapan tersangka.
    Ade juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri untuk menjadwalkan gelar perkara.
    Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah di Setwan DPRD Riau ini telah menyeret nama mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang menjabat sebagai Setwan DPRD Riau pada 2020-2021.
    Dalam penyelidikan, penyidik menemukan kerugian negara yang sangat besar, termasuk 35.000 tiket pesawat fiktif dan biaya penginapan yang tidak sesuai.
    Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset, seperti apartemen dan homestay, yang diduga merupakan hasil korupsi.
    Dana korupsi ini juga mengalir ke beberapa kalangan, termasuk artis Hana Hanifah dan sekitar 401 pegawai yang bekerja di Setwan DPRD Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaji ke-13 Sudah Cair Rp32,6 Miliar, Realiasi ASN Daerah Baru 42%

    Gaji ke-13 Sudah Cair Rp32,6 Miliar, Realiasi ASN Daerah Baru 42%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan bahwa gaji ke-13 PNS sudah cair Rp32,66 triliun per 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro merincikan untuk tingkat pusat, keseluruhan jumlah satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri sebanyak 9.197 dari 9.204 (99,9%).

    Selain itu, jumlah kementerian/lembaga yang sudah mengajukan gaji ke-13 sebanyak 97 dari 97 atau 100%.

    “Aparatur Negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi gaji ke-13 yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp13.730,5 miliar untuk 1.991.441 pegawai/personil,” ungkap Deni kepada Bisnis, Selasa (10/5/2025).

    Perinciannya, pembayaran gaji ke-13 PNS/Pejabat Negara sebesar Rp 8,046,4 miliar untuk 843.927 pegawai; PPPK sebesar Rp417,4 miliar untuk 107.781 pegawai; anggota Polri sebesar Rp1.927,9 miliar untuk 489.278 personel/pegawai; prajurit TNI sebesar Rp3.129,9 miliar untuk 517.545 personel/pegawai; dan PPNPN sebesar Rp208,7 miliar untuk 32.910 pegawai.

    Untuk pensiunan, Deni mengungkapkan jumlah realisasi gaji ke-14 mencapai Rp11.549,8 miliar untuk 3.555.958 pensiunan (97,1%).

    Perinciannya, PT Taspen sebesar Rp10.222,3 miliar untuk 3.092.440 pensiunan (97,8%) dan PT Asabri sebesar Rp1.327,5 miliar untuk 463.518 pensiunan (93,0%).

    Untuk tingkat daerah, Deni mengungkapkan jumlah realisasi gaji ke-13 mencapai Rp7.386,6 miliar untuk 1.491.836 pegawai.

    “Yang telah dilakukan oleh 228 pemda dari 546 pemda atau 41,8%,” jelasnya.

    Perinciannya, Rp6.163,8 miliar untuk 1.226.299 pegawai oleh 188 pemda; lalu nantinya antara 11—20 Juni 2025 akan cair sebesar Rp794 juta untuk 176.890,0 pegawai oleh 26 pemda; dan antara 21—30 Juni 2025 akan cair sebesar Rp428,8 juta untuk 88.647 pegawai oleh 14 pemda.

    Hanya saja, Deni tidak menjelaskan alasan masih rendahnya realisasi pencarian gaji ke-13 untuk ASN daerah tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp49,3 triliun.  

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. 

  • DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023

    Bantul (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan kolaborasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) itu perlu untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

    GKR Hemas dalam kunjungan ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengatakan data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023.

    “Karena itu, dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal minimal di atas 70 persen,” kata anggota DPD wakil DIY tersebut.

    Oleh karenanya, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

    “Kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas yang didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berdialog langsung dengan para kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.

    Sementara itu, Bupati Halim mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penghargaan atas inovasi daerah dan kepada ASN sebagai inovator dalam hal pelayanan publik.

    Bupati juga mengatakan, upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing-masing OPD.

    “Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Bantul oleh Kemenpan RB pada 2024 di angka 4,18 kategori A- (sangat baik), sementara dari Ombudsman di angka 97,21 kategori A (kualitas tertinggi). Tren indeks survei kepuasan masyarakat dari 2020-2024 juga mengalami kenaikan,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Riau Bongkar 21 Kasus Perusakan Hutan, Lahan Terdampak Capai 2.360 Ha

    Polda Riau Bongkar 21 Kasus Perusakan Hutan, Lahan Terdampak Capai 2.360 Ha

    Kampar –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau membongkar puluhan kasus perusakan hutan dan lahan sepanjang 2025. Lahan yang terdampak akibat perusakan lahan mencapai 2 ribu hektare lebih.

    “Tahun 2025 ini Polda Riau telah menangani 21 kejahatan kehutanan dengan total luas lahan yang terdampak 2.360 hektare,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dalam keterangannya, Senin (7/6/2025).

    Terbaru, Polda Riau membongkar kasus perambahan hutan di area Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung Siabu, Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Lahan seluas sekitar 60 hektare terdampak akibat perambahan hutan ini.

    Dalam kasus ini, Polda Riau menetapkan empat orang tersangka. Kasus ini melibatkan ketua adat dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar.

    Irjen Herry Heryawan menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan tidak berhenti sampai sini saja. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan sebagai upaya untuk melestarikan alam dan menjaga keteraturan lingkungan.

    “Komitmen Polda Riau bersama stakeholder terkait terkait ini adalah terus melakukan upaya pelestarian lingkungan baik melalui pendekatan preventif maupun represif demi memastikan tuah tetap lestari dan marwah tetap terjaga,” tegasnya.

    “Hutan lindung batang ula satu ini dibabat, dilakukan pembunuhan massal, dilakukan ekosida terhadap pohon-pohon yang ada,” kata Irjen Herry.

    Herry Heryawan mengahatan penegakan hukum terhadap perambahan hutan ini adalah bentuk keseriusan Polda Riau dan Pemprov Riau serta instansi dalam melindungi keberlangsungan lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem.

    4 Tersangka Dijerat

    Sementara itu, Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan dalam kasus ini pihaknya menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dua orang di antaranya, yakni tersangka Yoserizal merupakan ketua adat dan tersangka Buspami adalah seorang ASN.

    “(Tersangka) ASN di Disdik Kampar,” ujar Kombes Ade Kuncoro.

    Ade Kuncoro menambahkan, Buspami juga dikenal sebagai tokoh adat di Desa Balung. Dia bersama dengan tersangka Mahadir alias Madir (40) mengelola lahan seluas 50 hektare di area HPT dan Hutan Lindung Siabu, atas persetujuan tersangka Yoserizal yang juga selaku Ninik Mamak atau ketua adat Desa Balung.

    “Buspami ini masih satu keluarga dengan tersangka Yoserizal,” imbuhnya.

    Dalam praktiknya tersangka Buspami dan Yoserizal memperjualbelikan dan membabat hutan lindung untuk perkebunan sawit yang diklaim sebagai tanah ulayat.

    “Mereka mencoba menyamarkan aktivitas ilegal ini dengan dokumen hibah dan surat adat. Tapi faktanya, seluruh aktivitas dilakukan di kawasan hutan lindung yang statusnya dilindungi oleh undang-undang,” jelas Ade Kuncoro.

    (mei/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini