Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • KPK Minta Kementerian PU Laporkan Dugaan Gratifikasi

    KPK Minta Kementerian PU Laporkan Dugaan Gratifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ihwal temuan Inspektorat Jenderal soal dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di kementerian itu. 

    Pertemuan itu digelar, Selasa (10/6/2025). KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan korupsi.

    Pertemuan tersebut di antaranya sebagai tindak lanjut atas hasil temuan investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian PU. KPK pun menyampaikan dan mengimbau agar pihak kementerian melaporkan dugaan gratifikasi itu. 

    “Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan dan mengimbau agar laporan gratifikasi di lingkungan Kementerian PU dapat disampaikan secara lengkap dan benar.

    KPK juga mengimbau jika ada penerimaan gratifikasi lain agar dapat segera dilaporkan ke KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

    Sebelumnya, temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PU mengungkap temuan bahwa ada pejabat yang diduga menerima gratifikasi untuk pernikahan anaknya.

    Atas temuan itu, KPK mengingatkan bahwa lembaga tersebut mengatur agar batas maksimal penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara dalam rangka pernikahan senilai Rp1 Juta. 

    “Apabila lebih dari nilai tersebut, penyelenggara negara atau ASN wajib melaporkannya ke KPK,” jelas Budi.

    Di sisi lain, KPK juga mengimbau agar aturan internal terkait pengendalian gratifikasi dapat diperbaharui dan disesuaikan termasuk adanya pengaturan atas pengendalian konflik kepentingan.

    “KPK juga mengharapkan agar terdapat batasan melibatkan rekan kerja dalam kegiatan atau acara yang berada di ranah pribadi,” pungkas Budi.

  • Polisi Tangkap Ninik Mamak Jual Tanah Adat di Kampar, Hutan Dibabat untuk Ditanami Sawit

    Polisi Tangkap Ninik Mamak Jual Tanah Adat di Kampar, Hutan Dibabat untuk Ditanami Sawit

    Pengakuan MM, lahan itu diperoleh dari Bustami. Nama tersebut merupakan orang dekat dari Datuk Yose, ninik mamak di Desa Balung. Datuk Yose mengizinkan penggarapan hutan lindung yang diklaimnya sebagai tanah ulayat adat.

    Datuk Yose membantah memperjualbelikan lahan dan berdalih memakai kata hibah dengan skema pengelolaan bagi hasil. Dari skema itu, Datuk Yose mendapatkan keuntungan 30 persen lalu 70 persen untuk Mahadir dan Buspami.

    Datuk Yose, selain tetua adat, diketahui menjabat sebagai Sekretaris Desa di Tanjung Jaya sementara Buspami sebagai aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar.

    “Untuk jabatan atau keterlibatan aparatur desa dan pemerintahan kami belum sampai ke sana, yang jelas ada tersangka merupakan ninik mamak,” tegas Ade.

    Di sisi lain, Datuk Yose juga ketahuan memperjualbelikan lahan dengan modus hibah kepada M Yusuf Tarigan (MYT). Pria 50 tahun itu sudah menggarap 10 hektare lahan yang dulunya hutan menjadi kebun sawit.

    Penelusuran petugas, tersangka MYT memperoleh lahan dari pria berinisial R yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau buron. Inisial dimaksud merupakan penghubung kepada Datuk Yose.

    Modus hibah ini menggunakan surat, kwitansi jual beli dan perjanjian kerjasama. Mereka melakukan kejahatan lingkungan secara sistematis dengan memanfaatkan celah administratif di tingkat lokal.

    “Mereka mencoba menyamarkan aktivitas ilegal ini dengan dokumen hibah dan surat adat tapi faktanya seluruh aktivitas dilakukan di kawasan hutan lindung yang statusnya dilindungi oleh undang-undang,” ujar Ade.

  • 576 CPNS Otorita IKN Ikuti Diklat Bela Negara

    576 CPNS Otorita IKN Ikuti Diklat Bela Negara

    CPNS Otorita IKN adalah generasi pelopor yang harus memiliki karakter, jiwa kebangsaan, dan integritas sejak dini.

    Balikpapan (ANTARA) – Sebanyak 576 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara di Puslatpur Kodam VI/Mulawarman.

    Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rahmat Nugraha di Balikpapan, Rabu (11/6), memberikan apresiasi kepercayaan Otorita IKN kepada Kodam VI/Mulawarman dalam mendidik CPNS.

    Mayjen TNI Rudy menjelaskan bahwa diklat ini bertujuan membentuk karakter dan integritas CPNS sebagai abdi negara yang akan menjadi ujung tombak pembangunan IKN.

    Pangdam menjelaskan bahwa pemindahan IKN adalah transformasi besar menuju peradaban baru bangsa Indonesia, dan CPNS Otorita IKN adalah generasi pelopor yang harus memiliki karakter, jiwa kebangsaan, dan integritas sejak dini.

    “Jangan anggap pelatihan ini sebagai kegiatan biasa. Ini adalah pembentukan identitas sebagai abdi negara sejati yang akan menciptakan sejarah baru di Ibu Kota Nusantara,” tegas Pangdam.

    Diklat Bela Negara ini akan berlangsung selama 22 hari, mulai 10 Juni hingga 1 Juli 2025.

    Peserta terdiri atas 328 pria dan 248 wanita. Mereka akan dibekali materi tentang kedisiplinan, wawasan kebangsaan, pengetahuan militer dasar, integritas, serta tata kelola pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

    Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul menekankan pentingnya semangat juang, disiplin, dan integritas dalam mengikuti pelatihan.

    Brigjen TNI Anggara berharap CPNS Otorita IKN dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berintegritas dalam membangun IKN demi kemajuan bangsa.

    Ia berharap kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membentuk sumber daya manusia unggul yang siap mengemban tugas di Ibu Kota Nusantara, sekaligus mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengapa KPK Datangi Kantor Kementerian PU?

    Mengapa KPK Datangi Kantor Kementerian PU?

    Mengapa KPK Datangi Kantor Kementerian PU?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkapkan hasil kedatangannya ke kantor
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU) pada Selasa (10/6/2025).
    Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan tersebut, KPK mengimbau pejabat dan ASN Kementerian PU untuk melaporkan
    gratifikasi
    secara lengkap dan benar.
    “KPK juga mengimbau penerimaan gratifikasi lain untuk dapat segera dilaporkan ke KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
    Budi juga mengatakan, berdasarkan peraturan KPK, penerimaan hadiah dalam rangka pernikahan memiliki batas maksimal pemberian yang dapat diterima adalah senilai Rp1 juta.
    “Apabila lebih dari nilai tersebut, maka penyelenggara negara atau aparatur sipil negara wajib melaporkannya kepada KPK,” ujarnya.
    KPK mengimbau agar aturan internal di Kementerian PU, khususnya terkait dengan pengendalian gratifikasi, dapat dilakukan pembaruan dan disesuaikan, termasuk adanya pengaturan atas pengendalian konflik kepentingan.
    KPK juga berharap ada pembatasan yang melibatkan rekan kerja dalam kegiatan atau acara yang berada di ranah pribadi.
    “Sekali lagi kami tekankan bahwa pertemuan tersebut adalah dalam kerangka
    pencegahan korupsi
    ,” ucap dia.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta, pada Selasa (10/6/2025).
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kedatangan KPK ke kantor Kementerian PU dalam agenda pencegahan korupsi.
    “Betul (mendatangi Kementerian PU), koordinasi terkait pencegahan,” kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa.
    Budi mengatakan, salah satu yang dibahas dalam kunjungan tersebut terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat Kementerian PU.
    “Iya, tindak lanjut (kasus) yang sebelumnya ramai di publik,” ujarnya.
    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi dugaan gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik
    gratifikasi di Kementerian PU
    , dengan modus permintaan uang oleh salah seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri kepada pegawai di jajarannya, yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Budi mengatakan, KPK melalui Direktorat
    Gratifikasi
    dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, pada kesempatan pertama, akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal ataupun Inspektur Investigasi Kementerian PU.
    KPK akan melakukan analisis atas temuan investigasi tersebut. “KPK apresiasi langkah cepat Inspektorat dalam memproses dugaan pelanggaran ini,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPPK Lolos Seleksi 2024 Ponorogo Masih Tunggu SK

    PPPK Lolos Seleksi 2024 Ponorogo Masih Tunggu SK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Harapan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Ponorogo untuk segera menerima surat keputusan (SK) pengangkatan harus tertunda. Mereka yang lolos seleksi tahap pertama 2024, kini masih terjebak dalam proses birokrasi yang panjang.

    Hingga pertengahan Juni ini, belum satu pun dari 357 PPPK itu menerima SK. Proses pengangkatan mereka tersendat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya.

    Situasi ini bukan karena kesalahan peserta atau kelalaian pemerintah daerah. Tapi saat ini masih dalam proses persetujuan teknis (pertek) pengangkatan dari BKN. Padahal, para PPPK ini telah menjalani seleksi sejak awal tahun dan dinyatakan lolos beberapa bulan lalu. Namun hingga kini, mereka belum bisa resmi bertugas sebagai ASN.

    “Saat ini semua masih dalam proses. Kami sudah mengajukan pertek ke BKN Surabaya, dan itu nanti akan diteruskan ke BKN pusat,” kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, ditulis Rabu (11/6/2025).

    Zamroni menjelaskan, pertek bukan hanya soal tanda tangan formal. Di dalamnya juga terdapat proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi setiap PPPK. Artinya, ada tahapan administrasi teknis yang harus diselesaikan di pusat. Proses ini juga terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “BKN Surabaya menangani pengajuan NIP dari seluruh Jawa Timur. Tidak hanya Ponorogo, semua daerah juga menunggu,” lanjut Zamroni.

    Total ada 357 PPPK yang lolos dalam seleksi gelombang pertama di Ponorogo. Mereka berasal dari tiga kategori formasi: guru sebanyak 131 orang, tenaga kesehatan 76 orang, dan tenaga teknis 149 orang. Ketiganya saat ini masih belum bisa bekerja penuh karena SK belum keluar. Padahal, banyak di antaranya sudah menantikan status resmi sebagai abdi negara.

    “Setelah SK turun, nanti mereka langsung menerima penugasan dari bupati. Sekaligus tanda tangan kontrak kerja,” jelas Zamroni.

    Meskipun belum mendapat SK, para PPPK tersebut tetap diminta tenang. Zamroni memastikan tidak ada pembatalan atau perubahan hasil seleksi. Semua hanya soal waktu dan antrean administratif di tingkat provinsi dan pusat.

    “Kami mohon kesabaran dari para PPPK. Prosesnya memang cukup panjang, tapi semua tetap berjalan sesuai jalur,” pungkasnya. (end/ian)

  • Wakil Ketua DPRD Jember Kritik Watak Oportunis Birokrasi

    Wakil Ketua DPRD Jember Kritik Watak Oportunis Birokrasi

    Jember (beritajatim.com) – Widarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut birokrasi cenderung berwatak oportunis. Ini yang membuat kepala daerah harus berhati-hati.

    Hal ini disampaikan Widarto, dalam acara diskusi publik Cangkruk dan Berpikir (Cangkir) bertema reformasi birokrasi, yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    “Saya masih merenungi, apakah memang itu seharusnya atau itu watak yang keliru. Saya melihatnya birokrasi itu sangat oportunis. Kalau bahasa kasarnya, menjilatnya luar biasa,” kata pria yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember ini.

    Birokrasi cenderung menyenangkan pimpinan kendati keliru. “Disuruh apa saja padahal salah, ya ‘siap laksanakan pimpinan’. Padahal tahu kalau itu salah,” kata Widarto.

    Di sinilah Widarto menilai perlunya kepemimpinan yang tidak saja kuat, tapi juga konsisten dan memberikan keteladanan. “Karena watak birokrasi tidak berani menentang, maka kalau pemimpinnya keliru mengambil kebijakan, akan dilaksanakan saja,” katanya.

    Widarto menyarankan pemimpin pemerintahan yang terpilih melalui proses politik seperti bupati untuk berhati-hati jika tidak memiliki latar belakang birokrasi. Mereka akan mudah ditelikung birokrat yang telah berpuluh-puluh tahun bekerja menggeluti bidang yang sama.

    “Bupati kadang-kadang tidak detail membaca semuanya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa yang keliru. Karena apa? Prinsip dari birokrasi tadi: wataknya oportunis, pokoknya Bapak senang. Itu yang terjadi,” kata Widarto.

    Widarto melihat integritas birokrasi berbanding lurus dengan proses politik elektoral. “Tidak mungkin ada birokrasi yang berintegritas sebagaimana yang kita cita-citakan selama politiknya masih transaksional,” katanya.

    Pemimpin politik yang terpilih melalui proses transaksional akan berimbas pada pemilihan pejabat saat berkuasa. Pejabat dipilih pada akhirnya melalui proses transaksi dan bukan sistem merit, dan ini terus merembet hingga tingkatan birokrasu terbawah. “Maka jangan harapkan soal integritas,” kata Widarto.

    Widarto berharap mentalitas birokrasi bisa dikembalikan pada semangat pelayanan. “Siapapun ASN yang bekerja di organisasi perangkat daerah pelayanan harus betul-betul berjiwa melayani. Jadi jangan pernah menempatkan ASN yang tidak punya mental melayani di Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial,” katanya.

    Sementara itu, lanjut Widarto, ASN yang punya gagasan inovatif, jejaring yang bagus, komunikasi yang baik, dan daya pemasaran yang kuat hendaknya ditempatkan di OPD yang menjadi sumber pendapatan daerah.

    “Contoh, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Pendapatan Daerah. Ini harus orang-orang yang punya inovasi, yang punya kemampuan marketing,” kata Widarto. [wir]

  • Dapat Kontrak Baru, Waskita Garap Proyek Jalan Rp 396 M di IKN

    Dapat Kontrak Baru, Waskita Garap Proyek Jalan Rp 396 M di IKN

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih kontrak baru senilai Rp 396,6 miliar pada kuartal dua 2025. Kali ini Perseroan dipercaya mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Kepala Divisi Operasi II Waskita Karya Mochamad Waskito Adi sebagai Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dan Pejabat Pembuat Komitmen XIII-2025 Satuan Kerja Otorita IKN (OIKN) Almi Madhani.

    Hadir pula Kepala OIKN Basuki Hadimuljono serta Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto. Menurut Dhetik, pihaknya siap mendukung rencana pemerintah dalam membangun IKN.

    “Maka, peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana,” ujar Dhetik dalam keterangan resmi, Rabu (11/6/2025).

    Melalui peningkatan jalan ini diharapkan dapat terwujud suatu infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, kata dia, turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

    Sebelumnya Waskita Karya sudah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp 8,2 triliun. Proyek tersebut di antaranya Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukung, Rumah Susun ASN 3, serta Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT-Karingau-Simpang Tempadung yang dilengkapi Jembatan Satwa.

    “Ada pula beberapa proyek IKN yang sudah kami selesaikan pembangunannya. Sebut saja Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, dan Kemenko 4,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

    Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapreasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Apresiasi Dedikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan IGTKI PGRI Kecamatan Pesantren. Acara berlangsung di Gedung Kelurahan Bawang, Rabu (11/05/2025). Pada acara ini, Wali Kota Kediri juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang pendidik dan tenaga kependidikan IGTKI Kecamatan Pesantren yang purna tugas.

    “Saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang ada di sini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tidak pernah lelah dan penuh dedikasi. Bapak Ibu di sini punya peran penting dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak-anak kita,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan tenaga pendidikan dan kependidikan yang purna tugas ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun dalam dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Pesantren. Perjalanan panjang yang dilalui adalah kontribusi besar yang tidak ternilai harganya. Pengabdian yang telah dilakukan akan terus menginspirasi guru-guru muda untuk melanjutkan perjuangan ini. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter generasi masa depan.

    “Mereka ini punya peran besar dalam membentuk karakter anak-anak. Sebagai bentuk apresiasi kami juga memberikan insentif dan terus mendukung sarana prasarana sekolah agar suasana belajar nyaman. Sehingga anak-anak juga terfasilitasi dengan baik,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa saat ini dunia pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi harus memiliki budi pekerti yang baik dan moral yang kuat. Dunia pendidikan di Kota Kediri juga harus bisa menciptakan kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan menumbuhkan kreativitas anak-anak. “Kita juga perlu inovasi agar anak-anak ketika belajar bisa merasa nyaman. Sehingga apa yang kita ajarkan ini bisa masuk ke anak-anak,” ungkapnya.

    Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Sulthon Arfiansyah menambahkan Mbak Wali Vinanda fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yakni dengan memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik lembaga formal dan non formal masuk ke dalam program prioritas. Dengan adanya penambahan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non ASN yakni sebesar 50 ribu rupiah setiap bulan.

    Dimulai pada bulan April. Total penerima di Kota Kediri ada sekitar 4.200 orang. Lalu ada program beasiswa S-1 bagi Pendidik PAUD. Dimana PAUD ini terdiri dari kelompok bermain, tempat pendidikan anak, satuan PAUD sejenis, dan TK. Ada pula pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD.

    Pada minggu ini juga ada diklat untuk pengembangan guru SD tingkat pertama. Yakni guru SD kelas 1 dan 2 sebab masuk dalam usia PAUD. Dimana usia PAUD ini adalah 0-8 tahun. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Juni dan diikuti oleh 30 guru. Nanti secara bertahap akan dilatih seluruhnya. Pemateri dari APPAUDI Jatim, APPAUDI Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dosen. Peserta akan mendapatkan materi mengenai strategi pembelajaran agar lebih kreatif dan menyenangkan.

    “Setelah TK B ke SD ini diharapkan ada kesinambungan strategi pembelajaran bagaimana anak-anak yang lulus TK menginjak SD dapat menyesuaikan dengan sangat baik. Jadi dalam transformasi pendidikan ini tidak ada gapnya. Kabar baiknya ini menjadi kota pertama yang melaksanakan diklat seperti ini,” imbuh Sulthon.

    Turut hadir, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Bawang Ahmad Sofan Alif, Ketua IGTKI Kota Kediri Dyah Mujiati, Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Pesantren Asih Tri Wulandari, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • ASN DKI Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono: Kalau Ogah Dibina, "Dibinasakan" Megapolitan 11 Juni 2025

    ASN DKI Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono: Kalau Ogah Dibina, "Dibinasakan" Megapolitan 11 Juni 2025

    ASN DKI Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono: Kalau Ogah Dibina, “Dibinasakan”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    kembali mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mematuhi kewajiban menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
    Kebijakan ini, kata Pramono, bertujuan mendorong budaya penggunaan angkutan publik demi mengurangi macet dan polusi udara di Ibu Kota.
    “Seperti hari ini, hari Rabu, saya sudah tidak ada tedeng aling-aling, pokoknya semuanya harus mau naik transportasi publik. Kalau tidak mau dibina, ya dibinasakan saja,” ucap Pramono dalam sambutannya saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Pendidikan Pimpinan Nasional (PPN) Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/6/2025).
    Pramono mengeklaim telah memberi contoh untuk para ASN dengan rutin menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
    Namun, pada hari ini, Pramono menggunakan kendaraan dinas karena harus menghadiri agenda bersama Presiden Prabowo Subianto di Kemayoran, Jakarta Pusat.
    “Gubernur memberi contoh, hanya saya harus ke acara presiden, kan enggak mungkin saya lari-lari mengejar presiden, jadi saya naik kendaraan dinas,” ujarnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyinggung upaya Pemprov Jakarta dalam memperluas akses transportasi publik melalui pembukaan rute-rute baru Transjabodetabek.
    Salah satu rute yang dia sebut adalah Bogor–Blok M, yang dalam tiga hari pertama telah mencatat lonjakan penumpang dari 1.500 menjadi 6.000 orang.
    “Artinya sebenarnya kalau orang diberikan kenyamanan, layanan yang baik, pasti orang bersedia untuk naik transportasi publik,” ungkap Pramono
    Sejauh ini, Pemprov Jakarta telah membuka lima rute baru Transjabodetabek di wilayah penyangga, seperti Banten, Bekasi, PIK 2, Depok, hingga Bogor.
    Rute-rute tersebut meliputi:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 575 CPNS Otorita IKN Jalani Retret di Puslatpur Mulawarman

    575 CPNS Otorita IKN Jalani Retret di Puslatpur Mulawarman

    Balikpapan, Beritasatu.com — Sebanyak 575 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalani retret pelatihan bela negara di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI Mulawarman, Balikpapan.

    Pelatihan intensif selama 21 hari ini bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan disiplin, serta mendorong kekompakan antarpeserta agar siap bekerja dalam tim membangun peradaban baru di IKN.
    Para CPNS dari berbagai daerah di Indonesia ini lebih dahulu berkumpul di aula Puslatpur untuk menerima pengarahan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat. Mereka merupakan peserta yang telah lulus seleksi nasional dan diwajibkan mengikuti program pembentukan karakter sebelum resmi bertugas.

    Basuki Hadimuljono menjelaskan, retret ini bukan sekadar pelatihan fisik, melainkan bagian dari proses penanaman nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, etika kerja, dan semangat juang. Hal ini dinilai penting karena tantangan membangun IKN sebagai kota masa depan membutuhkan kerja tim yang solid, bukan kerja individu.

    “Otorita IKN resmi menerima CPNS Otorita, ada 575 orang pria dan wanita dari seluruh Indonesia dan sekaligus kami serahkan kepada pak pangdam untuk dilatih pendidikan dan latihan bela negara di Rindam Mulawarman ini selama 21 hari, mulai dari 10 Juni sampai dengan 1 Juli 2025 nanti,” kata Basuki kepada Beritasatu.com di Rindam VI Mulawarman di Kota Balikpapan, Selasa (10/6/2025).

    Ia menekankan, tujuan utama dari retret ini adalah menyatukan perilaku dan membentuk karakter CPNS agar mampu bekerja sebagai tim, karena pekerjaan di lingkungan Otorita IKN adalah kolaboratif dan lintas bidang.

    “Kita ingin membentuk karakter yang tidak individualistis. Di Otorita, semua pekerjaan diselesaikan secara tim. Jadi perlu kekompakan dan etika kerja yang sama,” tambahnya.

    Sebagian besar peserta retret adalah fresh graduate dari berbagai fakultas dan universitas di seluruh Indonesia. Mereka diharapkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya cakap secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen kuat dalam melayani masyarakat serta mewujudkan visi besar IKN.