Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Mau Wajibkan ASN-Swasta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pengamat Sebut Kapasitas Kurang

    Wacana Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mewajibkan Aparatur Sipil negara (ASN) dan pegawai swasta naik transportasi umum setiap Rabu menuai sorotan publik. Kapasitas transportasi umum di Jakarta dinilai belum memadai untuk dapat merealisasikan kebijakan itu setiap hari Rabu.

    Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan, belum ada regulasi yang melandasi langkah Gubernur DKI Jakarta agar dapat memaksa pegawai swasta menggunakan angkutan umum massal (angum) di hari Rabu. Persoalan ini berbeda dengan ASN/PNS DKI.

    Deddy juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di mana tercatat jumlah pegawai PNS di DKI Jakarta 50.411 dan pegawai swasta di DKI Jakarta 5,11 juta. 3,23 juta di antaranya bekerja di sektor formal.

    “Bila Gubernur DKI menginginkan pegawai swasta juga naik angkutan umum massal di hari Rabu wajib, seperti pegawai PNS di DKI, maka kita pakai data pegawai non formal yakni 3,23 juta, bila ditambah dengan PNS DKI ada sekitar 3,284 juta,” ujar Deddy, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Lebih lanjut, Deddy juga memaparkan data rata-rata ketersediaan dari angkutan umum massal yang direncanakan pada tahun 2025. Rinciannya yakni:

    (1) Bus TransJakarta 1,5 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1,2 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 260 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 145 ribu penumpang; dan
    (5) LRT Jabodebek 150 ribu penumpang.

    “Apabila dijumlahkan ketersediaan semua moda kursi angkutan umum massal adalah 3.255.000 (3,26 juta) per hari,” imbuhnya.

    Sementara itu, rata-rata harian jumlah pengguna angkutan umum saat ini antara lain sebagai berikut:

    (1) Bus TransJakarta 1,1 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 100 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 1.000; dan
    (5) LRT Jabodebek 100 ribu penumpang.

    Apabila dijumlahkan, total pengguna saat ini mencapai 2,3 juta orang penumpang harian. Deddy mengatakan, saat ini masih ada sisa kursi ketersediaan angkutan umum sekitar 954 ribu atau bisa diasumsikan ketersediaan 1 juta angkutan umum.

    Namun apabila kewajiban penggunaan angkutan umum untuk seluruh pegawai ASN dan swasta diterapkan, kapasitasnya terbilang masih sangat kurang. Jumlah pengguna existing ditambah dengan pegawai ASN/Swasta sebanyak 3,284 juta orang, menjadi 5,584 juta penumpang.

    “Sementara ketersediaan angkutan umum saat ini hanya 1 juta, jadi kekurangan ketersediaan angum sebesar 4,584 juta dikurangi 2,3 juta pengguna eksisting, adalah 2,284 juta kursi,” terang Deddy.

    Atas kondisi tersebut, Deddy menyampaikan suatu solusi. Apabila kebijakan wajib menggunakan angkutan umum tetap mau diterapkan, pemerintah bisa menerapkannya dengan membagi ke dalam dua hari.

    Jadi ada pegawai yang diwajibkan menggunakan transportasi umum di hari A dan ada yang di hari B. Solusi ini hanya mengacu pada kuantitas ketersediaan angkutan umum massal itu sendiri.

    (shc/kil)

  • BUMD DKI Jakarta Keroyokan Garap IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    BUMD DKI Jakarta Keroyokan Garap IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Beberapa BUMD dan BULD DKI Jakarta yang dilibatkan dalam menggarap IKN, antara lain, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    MoU ini mencakup penjajakan kerja sama strategis dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota di wilayah IKN.

    Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan pasar, hingga dukungan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya belajar dari pengalaman Jakarta dalam mengelola kompleksitas kota modern.

    “Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU dan Kementerian PKP, seperti jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, Istana Negara dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

     

  • Bertemu Pramono, Basuki Berguru Pengelolaan Infrastruktur-Sampah Kota

    Bertemu Pramono, Basuki Berguru Pengelolaan Infrastruktur-Sampah Kota

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tentang pengelolaan infrastruktur, sampah, hingga air di perkotaan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penting untuk belajar dari pengalaman Jakarta dalam mengelola kompleksitas kota modern. Apalagi, Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU dan Kementerian PKP, seperti jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, hingga Istana Negara.

    “Pastinya (setelah menerima aset) harus kami pelihara, maka dari itu Badan Usaha Otorita / PT Bina Karya (Persero) bekerja sama dengan BUMD Jakarta terkait pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air,” ujar Basuki, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Otorita IKN melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Penandatanganan berlangsung di Balai Agung, bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    MoU ini mencakup penjajakan kerja sama strategis dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota di wilayah IKN. Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan pasar, hingga dukungan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini sebagai bagian dari transfer pengetahuan kelembagaan. Hal ini juga mengingat dalam proses membangun BUMD seperti di Jakarta juga melalui berbagai kegagalan dan kesalahan.

    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan penuh untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN termasuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan sampah dengan Jakarta bisa sebagai role model,” ujar Pramono.

    “Yang paling utama saat ini adalah transfer pengetahuan dan sebagainya, karena bagaimanapun untuk membangun BUMD seperti di Jakarta sampai dengan hari ini tidak semuanya adalah success story, tentunya ada kegagalan dan kesalahan, hingga dengan demikian pengalaman inilah yang akan disampaikan oleh BUMD Jakarta kepada IKN agar kegagalan dan kesalahan ini tidak akan terulang lagi,” sambungnya.

    (kil/kil)

  • Inovasi tak harus baru tapi harus bisa dirasakan

    Inovasi tak harus baru tapi harus bisa dirasakan

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo. ANTARA/HO-Kemendagri

    Kemendagri: Inovasi tak harus baru tapi harus bisa dirasakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan kepada pemerintah daerah (Pemda) bahwa inovasi tidak harus baru, tapi harus berdampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

    Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Senin.

    Ia mengatakan sering kali daerah berpikir bahwa inovasi harus orisinal dan belum pernah dilakukan. Padahal, inovasi bisa saja berupa replikasi atau adopsi yang disesuaikan dengan konteks lokal, selama itu memberikan perbaikan dan manfaat.

    “Jangan mengasumsikan inovasi itu harus benar-benar baru, padahal baru di sini harus diartikan dari perspektif penerima bukan pencetus,” kata Yusharto.

    Dia mengatakan keraguan sebagian aparatur sipil negara (ASN) dalam berinovasi sering kali disebabkan oleh kekhawatiran akan kesalahan administratif.

    Untuk itu, Yusharto menegaskan bahwa diskresi telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

    “(Undang-Undang menjamin) Bapak dan Ibu yang akan melakukan inovasi yang telah dicatatkan dalam keputusan kepala daerah apabila belum mencapai tujuan dari inovasi itu tidak dipandang sebagai pelanggaran. Ini merupakan privilege yang diberikan untuk Bapak dan Ibu tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan inovasi,” ujarnya.

    Salah satu contoh konkret yang disorot dalam sambutannya adalah inovasi dari Kota Mojokerto, yang dikenal dengan program “Gempa Genting” (Segenggam Sampah Gawe Stunting).

    Inisiatif ini menghubungkan pengelolaan sampah dengan upaya penanggulangan stunting melalui pembentukan siklus berbasis masyarakat yakni dari penukaran sampah yang dikelola menghasilkan magot untuk pakan ikan lele.

    Hasilnya, ikan lele tersebut akan diberikan kepada keluarga yang terdampak stunting.

    “Kalau ide ini belum pernah diterapkan di Kabupaten Magelang maka mereplikasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal sudah termasuk sebagai inovasi,” katanya.

    Yusharto juga mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan Pemkab Magelang, seperti program “Gotong Sak Ceting” di Kecamatan Sawangan yang merupakan kolaborasi inovasi antar-unit pelayanan teknis dan masyarakat dalam pencegahan stunting melalui pengumpulan data akurat, penganggaran APBDes yang tepat sasaran, hingga penggalangan donasi sukarela oleh ASN.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menegaskan bahwa berpikir inovatif tidak harus rumit atau mahal, namun harus dilandasi oleh semangat menyelesaikan masalah.

    “Inovasi lahir dari kebutuhan, bukan dari keinginan tampil beda. Jadi mari kita mulai dengan melihat masalah sebagai pintu masuk untuk perbaikan,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Kriminal kemarin, ASN dikeroyok hingga pelecehan anak di minimarket

    Kriminal kemarin, ASN dikeroyok hingga pelecehan anak di minimarket

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Senin (16/6) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain ASN jadi korban pengeroyokan di Mal Kelapa Gading hingga pegawai minimarket dibekuk usai lecehkan anak dengan modus top up game.

    Berikut rangkumannya:

    Seorang ASN jadi korban pengeroyokan di Mal Kelapa Gading

    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pria di Mall Kelapa Gading (MKG) Jakarta Utara pada Minggu (15/6).

    “Yang menjadi korban pengeroyokan merupakan ASN berinisial AHP,” kata Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Utara Iptu Seno Pradana di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi bongkar praktik pabrik narkoba jenis Happy Water di Cengkareng

    Kepolisian membongkar praktik clandestine lab atau pabrik narkoba jenis Happy Water di sebuah apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

    Pengungkapan itu dikonfirmasi oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Vernal Armando.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pegawai minimarket dibekuk usai lecehkan anak dengan modus top up game

    Seorang pegawai minimarket ditangkap usai diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang.

    “Saat ini pelaku sudah diamankan mohon waktu,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi ringkus maling spesialis pembobol warung sembako di Bintaro

    Pihak Kepolisian menangkap pelaku spesialis bobol warung sembako berinisial S (27) di kawasan Jalan Bhakti, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Pelaku ditangkap pada Jumat malam (13/6) pukul 23.50 WIB di kawasan Jalan Bhakti, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Viral diduga “debt collector” rampas kendaraan di Stasiun Whoosh Halim

    Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan diduga sekelompok penagih utang (debt collector) melakukan aksi perampasan kendaraan di area Stasiun Whoosh Halim, Makasar, Jakarta Timur.

    “Informasi yang didapat dari keterangan saksi terjadinya selisih paham karena korban keberatan untuk memberikan kendaraan yang mau ditarik, yang diduga dilakukan debt collector,” kata Kapolsek Makasar Kompol Sumardi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 17 ASN di Palangka Raya Terindikasi Narkoba, Ini Kata Pemkot Regional 17 Juni 2025

    17 ASN di Palangka Raya Terindikasi Narkoba, Ini Kata Pemkot Regional 17 Juni 2025

    17 ASN di Palangka Raya Terindikasi Narkoba, Ini Kata Pemkot
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Palangka Raya
    , Kalimantan Tengah, mengonfirmasi bahwa 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota terindikasi positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam sebulan terakhir.
    Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan BNNK untuk menentukan tindak lanjut terhadap para ASN tersebut.
    “Terhadap 17 orang itu sedang kami komunikasikan dengan BNN, kalau ada yang kecanduannya parah bisa dilakukan rehabilitasi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya,” ujar Zaini saat ditemui di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (16/6/2025).
    Zaini menegaskan bahwa ASN adalah abdi negara yang harus menjadi contoh dalam perilaku dan pelayanan publik.
    Oleh karena itu, sanksi akan diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
    “Inspektorat akan melakukan pemeriksaan khusus (riksus). Kalau pelanggarannya ringan bisa pembinaan, kalau berat bisa sampai pemecatan. Ini jadi peringatan serius bagi ASN lainnya,” tegasnya.
    Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tumbak, menjelaskan bahwa hasil tes urine tersebut belum secara langsung membuktikan bahwa para ASN merupakan pengguna aktif narkoba.
    BNNK masih menyelidiki lebih lanjut, termasuk kemungkinan penggunaan obat tertentu yang memengaruhi hasil tes.
    “Masih didalami, apakah memang mengonsumsi narkoba atau karena obat-obatan untuk pengobatan. Kami tunggu dulu hasil dari BNN,” ujar Arbert.
    Ia menambahkan bahwa langkah administrasi dan sanksi akan diambil setelah BNN menyelesaikan proses pembinaan dan verifikasi hasil.
    “Kalau dari BNN sudah menyatakan clear, kami akan ambil tindakan berdasarkan regulasi kepegawaian, tentu lewat Inspektorat,” imbuhnya.
    Achmad Zaini menegaskan komitmen Pemkot Palangka Raya untuk memastikan ASN bebas dari narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Menurutnya, penggunaan narkoba di kalangan ASN dapat menurunkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
    “Kami tidak ingin ASN menjadi bagian dari persoalan ini. ASN harus jadi contoh dan melayani masyarakat dengan integritas,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecelakaan di Tikungan Pal 8, Sebanyak 5 Orang Jadi Korban

    Kecelakaan di Tikungan Pal 8, Sebanyak 5 Orang Jadi Korban

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bondowoso-Besuki, tepatnya di Tikungan Pal 8, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, pada Senin (16/6/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Insiden ini melibatkan dua kendaraan, yakni Mitsubishi L-300 Pick-Up bernomor polisi P-9346-EB dan diduga mobil dinas Pemkab Bondowoso, Isuzu Panther berpelat merah dengan nomor polisi P-1256-AP.

    Kasatlantas Polres Bondowoso, AKP Achmat Rochan, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan kronologi lengkapnya.

    Ia menyatakan bahwa kecelakaan bermula saat Mitsubishi L-300 yang dikemudikan Sahut Wijaya (33), warga Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Situbondo, melaju dari arah selatan ke utara.

    Saat melintasi tikungan, diduga setir kendaraan mengalami gangguan teknis (mengunci), sehingga pengemudi kehilangan kendali dan masuk ke lajur berlawanan.

    “Dari arah berlawanan, timur ke barat, melaju kendaraan Isuzu Panther. Karena jarak yang sudah sangat dekat, tabrakan tidak dapat dihindari,” ujar AKP Achmat Rochan pada BeritaJatim.com, malam harinya.

    Isuzu Panther tersebut diketahui dikemudikan oleh dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yakni Nur Saifullah (47) asal Kademangan dan Mastuki (56) warga Tenggarang.

    Keduanya mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut. Nur Saifullah mengeluhkan sakit kepala, sementara Mastuki mengalami patah tulang pada tangan kirinya.

    Sementara itu, tiga orang dalam kendaraan pick-up Mitsubishi juga mengalami luka-luka, yakni pengemudi Sahut Wijaya (luka lecet di tangan kanan), serta dua penumpangnya lainnya.

    Di antaranya M. Irfan (19) mengalami luka lecet di tangan kiri dan Saifur (19) mengalami luka lecet di kaki kanan. Seluruh korban dilarikan ke RS Bhayangkara Bondowoso untuk mendapat perawatan medis.

    “Kerugian material akibat benturan kendaraan diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 juta. Kami sudah melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan untuk keperluan penyelidikan,” jelas Kasatlantas.

    Pihak kepolisian mengimbau para pengemudi untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan, terlebih saat melintas di jalur-jalur rawan seperti tikungan tajam Pal 8.

    “Kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi hal vital guna menghindari kecelakaan serupa,” tegas Rochan. (awi/ian)

  • Wakil Wali Kota Bogor Beri "Hadiah" Push Up ke ASN karena Kinerja Belum Maksimal Megapolitan 16 Juni 2025

    Wakil Wali Kota Bogor Beri "Hadiah" Push Up ke ASN karena Kinerja Belum Maksimal Megapolitan 16 Juni 2025

    Wakil Wali Kota Bogor Beri “Hadiah” Push Up ke ASN karena Kinerja Belum Maksimal
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Wali Kota Bogor
    Jenal Mutaqin
    menyoroti kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.
    Merasa kecewa dengan kondisi tersebut, Jenal memberikan “hadiah” berupa
    push-up
    kepada seluruh ASN yang hadir sebagai peserta dalam apel pagi yang berlangsung di Kantor Balai Kota Bogor, Senin (16/6/2025).
    Bahkan, Jenal turut melakukan
    push-up
    bersama ASN sebanyak 10 kali.
    “Hal ini sebagai penyemangat, teguran, dan refleksi untuk terus berinovasi, ikhtiar, bahwa semua tidak bisa dilakukan dengan imbauan tapi dengan contoh,” ungkap Jenal.
    Jenal menjelaskan, hal paling mendasar yang terlihat adalah masih adanya sejumlah titik di Kota Bogor yang tampak kumuh dan semrawut.
    Ia pun mengingatkan para ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan apresiasi dari orang lain.
    “Maka camkan yang saya sampaikan, orientasi apa pun yang ada dilakukan, dicapai, dan tanyakan pada diri sendiri, sudahkah hari ini kita melakukan tugas kita,” sebutnya.
    Jenal menuturkan, saat ini orientasi dan ekspektasi masyarakat terhadap tugas dan fungsi pemerintah sudah jauh lebih tinggi.
    Meski begitu, Jenal menyadari bahwa semua tugas tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga harus melibatkan masyarakat secara luas.
    “Sehingga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk turut serta menjaga kotanya ASN harus memberikan contoh,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kritik Wacana Karyawan Swasta Wajib Naik Transportasi Umum, Pengamat: Kenapa Harus Rabu? Megapolitan 16 Juni 2025

    Kritik Wacana Karyawan Swasta Wajib Naik Transportasi Umum, Pengamat: Kenapa Harus Rabu? Megapolitan 16 Juni 2025

    Kritik Wacana Karyawan Swasta Wajib Naik Transportasi Umum, Pengamat: Kenapa Harus Rabu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengkritik wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
    Djoko menegaskan, penerapan wacana tersebut tidak harus dilakukan setiap Rabu, melainkan bisa dijadwalkan pada hari lain yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) wajib naik transportasi umum setiap Rabu.
    “Hari Kamis atau Selasa, Senin, Jumat gitu, jangan hari Rabu, kenapa harus Rabu?” ujar Djoko saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (16/6/2025).
    Menurut Djoko, kapasitas angkutan umum di Jakarta tidak akan cukup jika program penggunaan transportasi umum diterapkan serentak untuk ASN dan karyawan swasta pada hari Rabu.
    Hal ini juga yang disoroti Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang yang memilih menggunakan skenario lain atas wacana tersebut.
    Deddy menilai, mewajibkan ASN dan pegawai swasta menggunakan transportasi umum pada hari yang sama tidaklah tepat karena kapasitas angkutan umum akan membeludak.
    Sebagai solusi, Deddy mengusulkan pembagian hari penggunaan transportasi umum berdasarkan kategori ganjil-genap sesuai tanggal lahir pegawai.
    “Artinya pegawai yang tanggal lahir genap bisa gunakan angkutan umum di tanggal kalender genap, sebaliknya yang tanggal lahir ganjil juga gunakan angkutan umum di tanggal ganjil,” ujar Deddy saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Lebih lanjut, dia menjelaskan, kewajiban menggunakan transportasi umum dapat dibagi dua hari dengan skenario Selasa-Rabu atau Rabu-Kamis.
    “Melalui skenario mengunakan angkutan umum ini pun risiko akan mengurangi kualitas layanan karena tentunya keterisian angkutan umum akan sangat padat,” tutur Deddy.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah pegawai ASN di DKI Jakarta mencapai 50.411 orang, sedangkan pegawai swasta berjumlah 5,11 juta, dengan catatan yang bekerja di sektor formal sebanyak 3,23 juta.
    “Bila Pramono menginginkan pegawai swasta juga naik angkutan umum massal di hari Rabu wajib seperti pegawai ASN di DKI maka kita pakai data pegawai formal yakni 3,23 juta, bila ditambah dengan ASN DKI ada sekitar 3,284 juta,” ungkap Deddy.
    Deddy juga memaparkan estimasi kapasitas harian angkutan umum massal yang direncanakan pada tahun 2025, yaitu:
    Jika dijumlahkan, total kapasitas angkutan umum massal yang direncanakan pada 2025 adalah sekitar 3,255 juta penumpang per hari.
    Sementara itu, jumlah pengguna angkutan umum harian saat ini adalah:
    Total pengguna transportasi umum saat ini mencapai 2,301 juta penumpang per hari.
    “Kalau ditotal 2.301.000 penumpang harian. Saat ini masih ada sisa kursi ketersediaan angkutan umum 3.255.000 dikurangi 2.301.000, jadi masih ada 954.000 atau bisa kita asumsikan ketersediaan 1 juta angkutan umum,” tutur Deddy.
    “Dari data di atas sangatlah jelas masih kurang banyak kapasitas angkutan umum bila di hari Rabu naik angkutan umum untuk semua pegawai ASN dan swasta. Kalkulasinya pengguna eksisting 2,3 juta ditambah pegawai ASN/Swasta sebanyak 3,284 juta, maka total rencana pengguna 5,584 juta,” tambahnya.
    Sementara, saat ini ketersediaan angkutan umum hanya satu juta. Jadi, kekurangan ketersediaan angkutan umum massal sebesar 4,584 juta dan 2,3 juta (existing) sebesar 2,284 juta kursi.
    “Jadi kekuranganya 2,284 juta kursi,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Otorita IKN Segera Terima Aset Jalan, Hunian, dan Istana Kepresidenan

    Otorita IKN Segera Terima Aset Jalan, Hunian, dan Istana Kepresidenan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono  menyampaikan, pihaknya akan segera menerima penyerahan aset infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Aset yang akan diserahkan antara lain jalan-jalan di kawasan IKN, Tol Balikpapan–IKN, gedung perkantoran, hunian aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 47 tower (yang kemungkinan akan bertambah), masjid, istana kepresidenan, kantor presiden, serta kantor wakil presiden.

    “Kalau nanti resmi diserahkan, Otorita IKN harus menyiapkan sistem pengelolaan yang baik,” ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Sebagai persiapan, Otorita IKN menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempelajari sistem pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan air bersih.

    Kerja sama ini melibatkan BUMD DKI seperti Pasar Jaya, Jakpro, Transjakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta PT Bina Karya (Persero), BUMN yang ditugaskan dalam pengembangan IKN. “Tujuannya untuk jadi ajang berbagi pengalaman, sebagai training ground bagi Bina Karya agar mampu mengelola infrastruktur di IKN dengan baik,” lanjut Basuki.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung komitmen mendukung penuh pembangunan IKN, khususnya dalam hal pengelolaan kota dan infrastruktur.

    “Yang utama adalah transfer pengetahuan. Karena membangun BUMD seperti Jakarta tidak semuanya berjalan mulus. Ada juga kegagalan yang bisa menjadi pelajaran. Yang baik kita teruskan, yang buruk jangan diulangi,” jelas Pramono.

    Ia juga menambahkan, sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Jakarta akan menjadi salah satu praktik baik yang dapat diadaptasi oleh IKN.