Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025

    Rombel SD Belum Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tetap Siap Operasi Juli 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni pertengahan Juli 2025. Persiapan pelaksanaan, mulai dari sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga calon peserta didik tingkat SMP dan SMA telah rampung. Namun, rombongan belajar (rombel) tingkat SD masih belum terpenuhi karena kendala pada izin orang tua.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menyatakan bahwa proses belajar di sekolah yang seluruhnya gratis itu direncanakan mulai 14 Juli 2025. “Rencana pelaksanaan 14 Juli kita gak ngerti maju mundurnya. Tidak tahu nanti ada perubahan apa tidak, menunggu dari Kemensos,” jelasnya, Kamis (19/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa seluruh rombel tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, masing-masing dua rombel dengan jumlah maksimal 25 siswa per rombel. Sementara rombel SD belum mencapai kuota minimum karena rendahnya kesediaan orang tua untuk mengizinkan anak mereka mengikuti sistem boarding.

    “Memang orang tua sangat tidak ikhlas sepertinya. Jadi kita kesulitan mencari keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya di boarding,” tegas Henik.

    Menurutnya, siswa SD yang diterima tidak harus duduk di kelas satu, tetapi bisa dari kelas III atau IV dan akan digabung dalam satu rombel. Dari 17 anak yang sempat mendaftar, kini hanya tersisa dua siswa yang dipastikan akan tinggal di asrama. “Sampai saat ini tinggal dua yang orang tuanya ikhlas untuk boarding,” ungkapnya.

    Upaya terus dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan Banyuwangi dan para pendamping PKH untuk mengejar kuota minimal 25 siswa. Henik menyebut, kesulitan ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, melainkan juga menjadi kendala nasional. Beberapa daerah bahkan membatalkan pembukaan rombel SD karena minimnya siswa.

    “Jadi kami berupaya terus, kami optimislah di usia jenjang kelas berapa pun, kan campuran kalau SD. Kalau pada akhirnya cuma 2 siswa, kita tunggu keputusan Kemensos,” tambahnya.

    Sementara itu, pembenahan sarana prasarana di Gedung Diklat Licin yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat terus dipacu. Henik memastikan gedung akan siap 100 persen saat waktu pelaksanaan tiba. “Pada prinsipnya Gedung Diklat Licin ready, tinggal moles sedikit,” bebernya.

    Untuk tenaga pengajar, proses rekrutmen telah rampung. Hanya posisi juru masak dan wali asrama yang belum terisi karena keterbatasan ASN di Banyuwangi. “Itu kita serahkan ke Kemensos, Kemensos yang akan mengisi,” pungkas Henik. [alr/beq]

  • Menimbang Aturan Baru Soal ASN Bisa WFA

    Menimbang Aturan Baru Soal ASN Bisa WFA

    Jakarta –

    Berdasarkan aturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugas kedinasan tidak di dalam kantor. Aturan Work From Anywhere (WFA) ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 4 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Aturan ini membahas tentang pola kerja secara fleksibel/Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang lebih dikenal dengan Work From Anywhere (WFA).

    Mengutip detikFinance, aturan ini akan berlaku baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini sendiri ditetapkan pada tanggal 16 April dan resmi diundangkan serta berlaku per 21 April 2025.

    Dijelaskan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja ASN yang semakin dinamis. Nanik juga mengatakan cakupan fleksibilitas kerja yang diatur antara lain kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu atau yang dikenal dengan WFA, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

    “Penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan,” kata Nanik, dikutip dari detikFinance, Kamis (19/6).

    Merangkum detikcom, Fleksibilitas Kerja dapat dilaksanakan pegawai paling banyak 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Hal ini tertuang dalam pasal 13. Namun Ketentuan ini dikecualikan bagi ASN yang karakteristik tugasnya harus melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor atau ASN dengan keadaan khusus.

    Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut jika aturan ini harus diimbangi dengan pengawasan. Menurutnya, aturan soal Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, yang kini bisa bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) dan mendapat jam kerja lebih fleksibel berpotensi memunculkan pemborosan.

    “Pertama, ide bagus. Tapi tanpa karakter dan pengawasan bisa pemborosan. Apa yang baik jika tidak diawasi akan rusak,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).

    “Kedua, mesti dilakukan tim percontohan secara terbatas. Jika gebyah uyah (disamaratakan) bahaya. “Ketiga, lakukan terbatas dan evaluasi evaluasi reguler. Jika sukses, bisa diperluas,” lanjut Mardani.

    Lalu seberapa besar urgensi aturan ini perlu dilakukan? Apa saja yang perlu diperhatikan saat aturan ini diimplementasikan? Menghadirkan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Jawa tengah, detikSore kali ini akan mengulas lebih dalam aksi demo yang dilakukan oleh para pengemudi jasa transportasi. Seperti diberitakan detikJateng, Sejumlah sopir truk di Pati memprotes kebijakan zero Over Dimension Over Load (ODOL). Hari ini mereka mogok kerja dan memarkirkan truk hingga memadati jalan Lingkar Selatan Kabupaten Pati. Jalan itu pun macet.

    Pantauan detikJateng, sopir truk memenuhi jalan Lingkar Pati tepatnya di wilayah Desa Tanjang, Kecamatan Gabus. Mereka memarkir truk di jalan, terutama di ruas dari Pati menuju Kudus atau jalur timur ke barat. Apa saja tuntutan mereka? Bagaimana situasi terbaru di lokasi? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Penantian telah berakhir. Adikara akhirnya merilis album penuh perdananya dengan tajuk Klise, pada 30 Mei 2025 lalu. Album ini menjadi prasasti penting perjalanan musikal Adikara yang telah melahirkan sejumlah hit seperti “Katakan Saja,” dan “Primadona.”

    Karya ini sekaligus menjadi penanda gelombang baru pop Indonesia yang penuh gairah. Klise adalah potret perjalanan cinta Adikara yang juga relevan dirasakan banyak orang. Berisi sepuluh track, album ini merangkum fase cinta mulai dari ketertarikan awal, fantasi akan sebuah hubungan, mengutarakan perasaan, pencarian makna, cemburu, hingga putus hubungan. Penasaran seperti apa arti dibalik albumnya? Tonton keseruannya hanya di Sunsetalk pada penghujung sore nanti!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN

    Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (19/06/2025).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada BKN khususnya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN beserta tim. Dimana telah memfasilitasi Pemkot Kediri dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dukungan BKN sangat berarti bagi kami dalam memperkuat fondasi meritokrasi di Kota Kediri,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota mengungkapkan acara ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemkot Kediri untuk menerapkan manajemen ASN yang berbasis pada sistem merit. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera. Sistem merit menjadi fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

    Melalui kegiatan ini, adalah tahap pertama dari penilaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkot Kediri. Pada tahap awal ini terdapat 150 peserta. Terdiri dari 13 orang pejabat administrator, 67 orang pejabat pengawas, dan 70 orang pejabat pelaksana.

    “Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekedar formalitas namun merupakan bagian dari proses manajemen talenta ASN sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 tahun 2020. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar salam menyusun profil kompetensi ASN. Dimana selanjutnya akan digunakan dalam proses pengelolaan SDM aparatur secara lebih objektif, adil, dan terarah,” ungkapnya.

    Gus Qowim menjelaskan kerjasama ini tidak hanya memperkuat kapasitas ASN, tetapi juga menjadi bukti komitmen Pemkot Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Dengan kegiatan ini bukan hanya tentang hari ini dan esok. Tetapi juga tentang masa depan birokrasi. Bagaimana menyiapkan ASN Kota Kediri untuk lebih profesional, dan siap menghadapi tantangan zaman.

    Harapannya seluruh peserta mengikuti proses ini dengan serius, jujur, dan semangat belajar. Momen ini dapat dijadikan cerminan untuk mengevaluasi diri sekaligus kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

    “Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas ASN Kota Kediri. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama saya yakin kita bisa mewujudkan ASN Kota Kediri yang profesional, adaptif, dan berintegritas,” jelasnya.

    Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin menambahkan penilaian kompetensi ini terselenggara atas kerjasama BKPSDM Kota Kediri dan BKN. Dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 19 hingga 20 Juni 2025. Tujuan pelaksanaan penilaian kompetensi ada adalah, penyusunan talent pool, pengembangan kompetensi ASN, dan pengembangan karir. Dalam penerapan sistem merit ini BKPSDM memiliki aplikasi Elektronik Manajemen Talenta (ELEMENT). Aplikasi ini untuk menyusun talenta ASN di Pemkot Kediri.

    “Kami sudah mengajukan agar aplikasi ini dapat disinkronisasi dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) yang dimiliki BKN. Sehingga beberapa waktu lalu Kepala Kanreg II BKN beserta tim melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Lalu kita harus menambahkan kriteria dari aplikasi SIMATA yang belum ada di ELEMENT,” imbuhnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Kanreg II BKN, dan tamu undangan lainnya. Lalu hadir secara daring Deputi Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman, serta Kepala Kanreg II BKN Surabaya Darmuji. [nm/but]

  • eBakul Diluncurkan, ASN Bojonegoro Wajib Belanja Produk Lokal Mulai Agustus 2025

    eBakul Diluncurkan, ASN Bojonegoro Wajib Belanja Produk Lokal Mulai Agustus 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meluncurkan program inovatif bertajuk eBakul (Belanja ASN untuk Kemajuan Usaha Lokal) yang akan mulai diterapkan pada Agustus 2025. Program ini mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk membelanjakan sebagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka untuk produk dan jasa dari pelaku usaha lokal.

    Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Bojonegoro, Enggarini, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya dimaksudkan untuk mendongkrak geliat ekonomi mikro, namun juga menjadi basis data dalam memetakan jenis usaha yang paling diminati masyarakat ASN.

    “Setiap ASN diwajibkan belanja dengan nominal tertentu yang disesuaikan dengan kelas jabatan. Untuk ASN kelas 14, misalnya, limit belanjanya harus lebih dari satu juta rupiah,” ujar Enggarini, Rabu (19/6/2025).

    Jika ASN tidak memenuhi batas minimum belanja sesuai ketentuan, maka sistem secara otomatis akan mengoreksi besaran TPP melalui integrasi dengan sistem e-TPP. Artinya, program ini langsung terhubung dengan sistem penggajian digital Pemkab Bojonegoro, dan menjadi bagian dari kebijakan insentif berbasis kinerja dan partisipasi ekonomi.

    Pada tahap awal, ASN diberi kebebasan untuk berbelanja berbagai jenis produk lokal, mulai dari makanan dan minuman, jasa, kebutuhan harian, hingga produk industri kecil menengah (IKM). Lokasi belanja diprioritaskan pada tempat usaha mikro yang berada di sekitar tempat kerja, tempat tinggal, atau sentra IKM yang tersebar di seluruh kecamatan.

    “Melalui eBakul, kami ingin mendorong kebiasaan belanja di usaha lokal, sehingga pelaku UMKM semakin berkembang dan ASN pun turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Enggarini.

    Untuk saat ini, sistem eBakul masih dalam bentuk online sederhana, namun ke depan akan dikembangkan menjadi marketplace digital yang terstruktur dan interaktif. Harapannya, selain memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, program ini juga akan memunculkan potensi baru berdasarkan tren konsumsi ASN.

    Jumlah ASN dan PPPK non-guru di lingkungan Pemkab Bojonegoro tercatat sebanyak 8.470 orang. Dengan jumlah tersebut, eBakul diharapkan dapat memberi dorongan signifikan bagi pemberdayaan ekonomi mikro dan IKM lokal, sekaligus menciptakan siklus ekonomi yang berputar di dalam daerah. [lus/beq]

  • Bupati Pamekasan Ingatkan 320 ASN P3K Tak Merasa Pintar, Jangan Berhenti Belajar

    Bupati Pamekasan Ingatkan 320 ASN P3K Tak Merasa Pintar, Jangan Berhenti Belajar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, menyampaikan beberapa pesan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemkab Pamekasan Angkatan 2024.

    “Kami ingin menekankan kembali beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, pertama pelajari aturan dan regulasi yang terkait dengan tupoksi, sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata KH Kholilurrahman, usai melantik 320 P3K di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (18/6/2025).

    Sebagai pelayan masyarakat, para ASN khusunya P3K diminta agar banyak belajar dalam melaksanakan tupoksi. “Laksanakan semua pekerjaan dengan penuh kedisiplinan, dan jangan pernah berhenti belajar untuk meningkatkan kualitas sebagai abdi masyarakat, sehingga dapat memahami tugas, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing,” ungkapnya.

    “Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, sehingga semuanya berjalan dengan rencana yang sudah ditetapkan dan menghasilkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pamekasan,” sambung bupati yang akrab disapa Kiai Kholil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga meyakini jika semua hal tersebut dilaksanakan dengan cara profesional dan akuntabel, nantinya akan menentukan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Pamekasan.

    “Apabila semua prinsip kerja bisa saudara laksanakan dengan baik, kami yakin Pemkab Pamekasan bisa mewujudkan pelayanan maksimal, sehingga bisa berimplementasi terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya pihaknya juga mengingatkan para ASN agar selalu dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. “Dengan diangkatnya saudara sebagai ASN P3K, kami berharap agar saudara agar benar-benar menjadi ASN yang mampu bekerja secara profesional dan akuntabel,” Imbaunya.

    “Para ASN P3K yang sudah dilantik merupakan ASN yang telah melakukan proses seleksi yang ketat dan transparan, oleh karena itu, tugas utama saudara-saudara sebagai ASN adalah menjadi abdi negara dan abdi masyarakat,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Bupati Pamekasan Ingatkan ASN Kerja Profesional dan Akuntabel

    Bupati Pamekasan Ingatkan ASN Kerja Profesional dan Akuntabel

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi yang dipimpinnya, agar dapat bekerja secara profesional dan akuntabel.

    Hal tersebut disampaikan usai melantik 320 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemkab Pamekasan Angkatan 2024, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (18/6/2025).

    “Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Pamekasan, selamat kepada saudara-saudara yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemkab Pamekasan,” kata KH Kholilurrahman.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengingatkan para ASN agar selalu dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. “Dengan diangkatnya saudara sebagai ASN P3K, kami berharap agar saudara agar benar-benar menjadi ASN yang mampu bekerja secara profesional dan akuntabel,” ungkapnya.

    “Para ASN P3K yang sudah dilantik merupakan ASN yang telah melakukan proses seleksi yang ketat dan transparan, oleh karena itu, tugas utama saudara-saudara sebagai ASN adalah menjadi abdi negara dan abdi masyarakat,” imbuhnya.

    Untuk itu keberadaan ASN di lingkungan pemkab Pamekasan, dituntut mencurahkan seluruh perhatian dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menunjukkan kerja dan pengabdian saudara secara profesional dan akuntabel

    “Niatkan semuanya dengan tulus untuk mengabdikan hidup kepada masyarakat, bangsa dan negara. Mulai saat ini harus belajar kepemimpinan yang baik karena saudara-saudara sekalian akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan jika mereka merupakan abdi negara dan masyarakat. “Sebagai pelayan masyarakat, saudara harus banyak belajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu Makassar 18 Juni 2025

    Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu Makassar 18 Juni 2025

    Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com
    – Dalam sidang kasus
    uang palsu
    yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terungkap bahwa pertemuan antara Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,
    Andi Ibrahim
    , dengan
    Annar Salahuddin
    Sampetoding, yang diduga sebagai bos sindikat uang palsu, membahas Pilkada Sulawesi Selatan.
    Hal ini diungkapkan saat sidang yang mendengarkan keterangan saksi pada Rabu, 18 Juni 2025.
    Sidang yang dimulai pukul 12.30 WITA ini mendudukkan Syahruna dan Jhon Bliter Panjaitan sebagai terdakwa.
    Andi Ibrahim, saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU), menjelaskan bahwa pertemuan pertamanya dengan Annar Salahuddin Sampetoding terjadi beberapa tahun lalu dalam sebuah organisasi bernama Cendikiawan Keraton Nusantara.
    “Saya pertama kali bertemu dengan Annar Salahuddin Sampetoding beberapa tahun lalu pada pertemuan organisasi Cendikiawan Keraton Nusantara,” kata Andi Ibrahim saat menjawab pertanyaan JPU.
    Andi Ibrahim mengungkapkan bahwa setelah pertemuan tersebut, komunikasi antara dirinya dan Annar Salahuddin terjalin melalui sambungan telepon.
    Annar kemudian mengundang Andi ke rumahnya, namun pertemuan itu tidak membahas uang palsu, melainkan agenda Pilkada Sulawesi Selatan, di mana Annar berniat mencalonkan diri.
    “Saya diundang ke rumahnya untuk membahas Pilkada Gubernur, di mana Annar Sampetoding saat itu meminta bantuan kepada saya karena hendak mencalonkan diri,” jelas Andi Ibrahim.
    Andi Ibrahim menolak permintaan tersebut karena statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
    Majelis hakim pun mempertanyakan kapasitas Andi Ibrahim sehingga Annar meminta bantuan politik darinya.
    “Kapasitas Anda sehingga Annar Salahuddin Sampetoding meminta bantuan dukungan politik apa? Apakah Anda punya massa atau suara yang banyak?” tanya Majelis Hakim.
    Andi Ibrahim mengeklaim bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh di organisasi tersebut dan memiliki massa sekitar 30 persen dari jumlah suara wajib pilih di Sulawesi Selatan.

    “Kami di organisasi Cendikiawan Keraton Nusantara dan massa kami banyak, ada 30 persen dari jumlah suara di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
    Pertemuan tersebut menjadi yang terakhir antara Andi Ibrahim dan Annar Salahuddin Sampetoding.
    Setelah itu, Andi berkoordinasi dengan Syahruna, yang memberikan uang palsu sebesar Rp 40 juta kepada Andi Ibrahim.
    Sidang ini digelar secara maraton dengan 15 terdakwa yang dihadirkan dalam agenda sidang yang berbeda.
    Di antara terdakwa tersebut adalah Ambo Ala, Jhon Bliater Panjaitan, Muhammad Syahruna, Andi Ibrahim, Sattariah, Sukmawati, Andi Haeruddin, Mubin Nasir, Kamarang Daeng Ngati, Irfandy, Sri Wahyudi, Muhammad Manggabarani, dan Satriadi, yang merupakan ASN di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat.
    Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim Dyan Martha Budhinugraeny sebagai hakim ketua, dengan Sihabudin dan Yeni sebagai hakim anggota.
    Jaksa penuntut umum terdiri dari Basri Bacho dan Aria Perkasa Utama.
    Kasus uang palsu ini terungkap pada bulan Desember 2024 dan mengejutkan warga, karena uang palsu diproduksi di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan mesin canggih, menghasilkan uang palsu hingga triliunan rupiah yang sulit terdeteksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASABRI dukung implementasi SDGs dan Asta Cita

    ASABRI dukung implementasi SDGs dan Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan realisasi Asta Cita melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sehingga mendapatkan TOP CSR Awards 2025 kategori #3 Stars.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa ASABRI tidak hanya menjalankan perannya sebagai entitas bisnis, tetapi juga mewujudkan kepedulian sosial terhadap pesertanya sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Direktur SDM dan Hukum ASABRI Sri Ainin Muktirizka di Jakarta, Rabu.

    Adapun sejumlah kegiatan unggulan program TJSL ASABRI antara lain kegiatan di bidang pendidikan ASABRI Literasi untuk Indonesia (ASLI untuk Indonesia) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kemampuan literasi anak dan keluarga peserta ASABRI.

    Selanjutnya, ada kegiatan berupa Duta Edukasi dari Putera Putri Peserta ASABRI (DEDIKASI untuk Indonesia) untuk mencetak generasi emas penuh integritas yang siap mengabdi kepada negeri dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan digitalisasi anak dan keluarga peserta ASABRI.

    Selain di bidang pendidikan, ada juga kegiatan di bidang ekonomi, yakni USAHA untuk Indonesia UMK Tumbuh Bersama ASABRI yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan peserta serta masyarakat.

    Sri menuturkan terdapat dua poin SDGs yang didukung oleh program TJSL ASABRI, yakni SDGs Nomor 3 “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” serta SDGs Nomor 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”.

    Sedangkan poin Asta Cita yang dimaksud adalah Asta Cita Nomor 4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

    TJSL perseroan juga mendukung terwujudnya Asta Cita Nomor 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

    Selan itu, Sri menyatakan inisiatif sosial yang dijalankan ASABRI juga mendukung arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai gotong royong dan pemberdayaan.

    Melalui program TJSL, ia mengatakan perseroan tidak hanya menjadi pelaksana mandat strategis negara untuk perlindungan sosial bagi prajurit dan aparat negara, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, ASABRI secara konsisten mengedepankan implementasi TJSL yang berdampak langsung bagi para peserta dan masyarakat luas.

    Ia menyampaikan bahwa implementasi program TJSL juga memiliki peran penting sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan ASABRI dalam menghadirkan program TJSL yang relevan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga besar prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan dan Polri,” ujar Sri.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

    “KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua,” ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

    Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

    “Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

    Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

    “Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha,” katanya Heru.

    BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu salurkan langsung tunjangan guru, terealisasi Rp16 T per Juni

    Kemenkeu salurkan langsung tunjangan guru, terealisasi Rp16 T per Juni

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan kini menyalurkan langsung tunjangan guru aparatur sipil negara daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana realisasinya telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru per Juni 2025.

    Perubahan skema itu dimulai sejak Maret 2025. Sebelumnya, tunjangan guru ASND disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menyebabkan adanya jeda waktu penerimaan dana di rekening guru.

    “Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Realisasi tersebut merupakan penyaluran tahap I. Pada tahap ini, terdapat 84 ribu guru yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan guru.

    Sementara penyaluran tahap II ditargetkan akan dimulai pada bulan ini. Nilai dan jumlah guru yang menerima tunjangan langsung akan dihitung berdasarkan realisasi tahap I.

    Pemerintah pun berkomitmen untuk memenuhi penambahan jumlah penerima manfaat penyaluran langsung sesuai dengan validasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat,” ujar Suahasil.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.