Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • BRI dukung program pemerintah lewat peran sebagai bank penyalur BSU

    BRI dukung program pemerintah lewat peran sebagai bank penyalur BSU

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyampaikan pihaknya mendukung program strategis pemerintah melalui perannya sebagai bank penyalur bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa peran BRI sebagai penyalur BSU ini telah menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

    “Lewat program pemerintah yang berpihak pada rakyat, BRI akan terus berkomitmen memperkuat peran sebagai agen pembangunan yang senantiasa menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat luas,” kata Hendy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sebagai bank dengan jaringan layanan yang luas, BRI menyampaikan pihaknya memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal.

    Penerima manfaat dapat mencairkan dana bantuan melalui ATM BRI, aplikasi BRImo, mesin CRM/EDC, serta lebih dari 1,19 juta AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok negeri.

    Menurut perseroan, kehadiran super apps BRImo, e-channel hingga AgenBRILink yang berada di tengah masyarakat menjadikan proses pencairan dana lebih mudah, cepat, dan inklusif, bahkan di wilayah yang belum terjangkau oleh kantor cabang.

    Sebelumnya, pada 2020 dan 2022, BRI pernah mengemban mandat serupa.

    Saat itu, program BSU digulirkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli serta menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pandemi COVID-19.

    BRI menyalurkan BSU kepada sekitar 1,4 juta pekerja sebagai penerima manfaat pada 2020.

    Selanjutnya, pada 2022, BRI kembali menjalankan penugasan tersebut dengan cakupan yang lebih luas, menyalurkan bantuan kepada 3,2 juta pekerja dengan total nilai mencapai Rp1,92 triliun.

    Seluruh proses penyaluran tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Pada tahun ini, BRI kembali dipercaya sebagai bank penyalur BSU.

    Bantuan ini kembali digulirkan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk memperkuat stimulus ekonomi nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah memberikan BSU senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.

    Fasilitas tersebut juga diberikan kepada 288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer pada Kementerian Agama (Kemenag).

    Adapun, bantuan subsidi upah akan disalurkan sekaligus pada Juni 2025 dengan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2025, penerima BSU harus memenuhi sejumlah kriteria antara lain warga negara Indonesia yang memiliki NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, bukan ASN, TNI, maupun Polri, serta tidak menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat penyaluran dilakukan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Jakarta, ada Bazar UMKM di Jaktim

    HUT Jakarta, ada Bazar UMKM di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur mengadakan Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka memeriahkan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-498 Jakarta.

    “Bazar UMKM bukan hanya untuk menyambut HUT Jakarta, tetapi juga diadakan untuk semakin menggerakkan roda perekonomian bagi pelaku UMKM,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kusmanto menyebutkan, sebanyak 40 pelaku UMKM binaan Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) difasilitasi menjual dan mempromosikan produknya di bazar yang berlangsung di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur.

    Dalam bazar yang digelar selama dua hari, 19-20 Juni tersebut juga dijual produk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Kusmanto mengatakan, bazar yang melibatkan 40 pelaku usaha menjual berbagai produk, mulai dari kuliner, kerajinan (handicraft) hingga pakaian (fesyen).

    Selain itu, bazar serupa juga akan dilaksanakan di 10 kecamatan se-Jakarta Timur dan Mal Cibubur Junction hari ini.

    Hal tersebut sebagai upaya memperkenalkan produk UMKM binaan Jakpreneur agar semakin dikenal luas dan diminati masyarakat sehingga kesejahteraan para pelaku UMKM semakin meningkat.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menggelar donor darah serentak bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-498 Jakarta.

    Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin di Ruang Serbaguna Blok C Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (18/6), menargetkan sebanyak 200 ASN terlibat dalam kegiatan donor darah tersebut. Kegiatan ini sekaligus mendukung stok kantong darah Palang Merah Indonesia (PMI).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASN Pemprov DKI siap-siap berkerja darimana saja

    ASN Pemprov DKI siap-siap berkerja darimana saja

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk menerapkan skema kerja “Work From Anywhere” (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Sebagai seorang yang memiliki pengalaman pribadi dalam menjalankan sistem kerja WFA saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai penerapan WFA khususnya di lingkup Pemprov DKI Jakarta merupakan sebuah kebutuhan bagi Jakarta.

    “Karena di Jakarta itu ASN-nya hampir 62 ribu. Sehingga dengan demikian, pasti kalau memang bisa diterapkan di Jakarta, dengan mudah akan kami terapkan. Karena menjadi kebutuhan,” ujar Pramono di Jakarta, Jumat.

    Meski sudah menyatakan kesiapannya, namun Pramono belum menegaskan secara rinci kapan aturan tersebut akan benar-benar diterapkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

    Aturan ini membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif sehingga ASN bisa bebas bekerja darimana saja (Work From Anywhere/WFA) sesuai kebutuhan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    memeriksa pimpinan perusahaan swasta
    PT Zyrexindo Mandiri Buana
    Tbk dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis
    Chromebook
    oleh
    Kemendikbudristek
    tahun anggaran 2019-2022.
    “ANT selaku Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk tahun 2011,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (19/6/2025).
    Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi di lingkungan Kemendikbudristek.
    Mereka adalah INRK selaku Plt. Direktur Sekolah Menengah Pertama yang dahulu merupakan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022.
    Lalu, AW selaku Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Tahun 2022.
    Ada juga, HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
    Selanjutnya, KR selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022.
    Serta, ERO selaku ASN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020.
    Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik juga memeriksa beberapa pihak dari PT Surveyor Indonesia.
    Mereka adalah RR selaku Project Manager dan ACW selaku Asesor pada PT Surveyor Indonesia.
    “Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022,” lanjut Harli.
    Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbud Ristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan per tanggal Selasa (20/5/2025).
    “Jajaran Jampidsus melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya, tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindakan korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023,” kata Harli.
    Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada dan angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan.
    Namun, anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai Rp 9,9 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, pencairan subsidi upah hingga aturan WFA bagi ASN

    Kemarin, pencairan subsidi upah hingga aturan WFA bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (19/6), mulai dari pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga sistem kerja WFA bagi ASN.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    Kemnaker sebut bantuan subsidi upah segera cair

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan untuk pekerja/buruh yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan segera dicairkan.

    Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani ditemui usai acara Futuremakers Youth Employability Programme di Jakarta, Kamis menyatakan saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

    Baca selengkapnya di sini

    BEI ungkap tiga skenario perpanjangan jam perdagangan saham

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang untuk melakukan perpanjangan waktu perdagangan saham, dengan ada tiga skenario waktu perdagangan saham.

    Tiga skenario waktu perdagangan saham itu, di antaranya pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, pukul 09.00 sampai 17.00 WIB, atau pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

    Baca selengkapnya di sini

    Menperin meresmikan pabrik panel surya terbesar di Indonesia

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan pembukaan pabrik solar sel dan modul panel surya terbesar di Indonesia, PT Trina Mas Agra Indonesia, di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
    Menurut Menperin, keberadaan pabrik yang terintegrasi antara produksi solar sel dan panel surya dalam satu lokasi itu merupakan salah satu upaya membentuk ekosistem industri pendukung energi baru terbarukan.

    Baca selengkapnya di sini

    Prabowo persilakan Rusia tambah penerbangan langsung ke Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang bagi penambahan jumlah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

    “Kami membuka peluang, silakan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Kemnaker sebut WFA dan jam kerja fleksibel ASN pacu produktivitas

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan regulasi teranyar yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja di mana saja (work from anywhere/WFA) dengan jam kerja yang fleksibel merupakan upaya untuk memacu produktivitas dalam melayani publik.

    Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga Estiarty Haryani ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan pihaknya menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) secara positif, karena bisa lebih produktif.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Periksa Bupati OKU Teddy Meilwansyah Terkait Korupsi Proyek PUPR – Page 3

    KPK Periksa Bupati OKU Teddy Meilwansyah Terkait Korupsi Proyek PUPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Salah satu pejabat yang turut diperiksa sebagai saksi adalah Bupati OKU, Teddy Meilwansyah.

    Pemeriksaan terhadap Teddy berlangsung pada Rabu, 18 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, penyidik mendalami informasi terkait mekanisme penganggaran di Dinas PUPR OKU yang diduga sarat pelanggaran.

    “Penyidik mendalami proses penganggaran barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU, serta perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam pengadaannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat (20/6/2025).

    Selain Bupati Teddy, KPK juga memanggil dan memeriksa sejumlah saksi lain dari jajaran pemerintahan daerah maupun pihak swasta. Mereka diperiksa pada hari yang sama terkait alur pengadaan proyek dan indikasi penyimpangan dalam prosesnya.

    Saksi-saksi dari unsur pemerintahan antara lain Leo Nandi Irawan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum Dinas PUPR OKU, Setiawan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah OKU. Sementara dari ASN adalah Aziz Musyawir Wisesa, Muhammad Sofran Mirza, Febri Fahzuli, dan M. Noviansyah.

    Dari pihak swasta, saksi yang turut diperiksa antara lain Maulana, Hasbullah alias Ibul, Narandia Dinda Putri, dan Misroleni.

  • Harus Disiplin, Jangan sampai Tambah Leha-leha

    Harus Disiplin, Jangan sampai Tambah Leha-leha

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyikapi kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, yang kini bisa bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) dan mendapati jam kerja lebih fleksibel. Doli mewanti-wanti jangan sampai kebijakan ini justru membuat ASN bersantai-santai.

    “Harus diikuti dengan perubahan kultur kerja yang baru, jangan sampai juga dengan adanya keluasan ini membuat mereka itu tambah santai gitu ya,” kata Doli kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Doli mengatakan ada anggapan selama ini waktu kerja ASN seolah-olah tidak ketat. Maka, ia mengatakan kebijakan work from anywhere tak lantas membuat mereka berleha-leha.

    “Memang betul bahwa selama ini kan kita sering menemukan juga ya bahwa ASN itu seolah-olah kerjanya tidak susah, waktunya juga tidak ketat, bebas kira-kira gitu. Nah, jangan sampai dengan ada kebijakan ini malah tambah mereka tambah suka-suka gitu,” ujar Doli.

    Legislator Golkar ini menyebut kebijakan WFA harus diikuti dengan kultur kerja ASN yang lebih disiplin. Ia tak ingin para aparatur sipil negara justru melempar tanggung jawab lantaran ada peraturan tersebut.

    “Pertama harus diikuti dengan adanya, membetulkan kultur kerja ASN yang betul-betul disiplin. Disiplin, produktif, sehingga memang ini bukan dimaknai mereka berleha-leha dan mengurangi tanggung jawab, karena kan kadang-kadang kita ini kan kalau diberi keleluasaan bawaannya jadi malas dan kemudian sering melempar tanggung jawab gitu,” kata Doli.

    “Nah, yang kedua harus juga dibuat ada mekanisme target-target pencapaian, jadi misalnya dalam satu minggu dikasih key performance indicator lah, KPI-nya itu harus jelas. Misalnya, dibuat per apa target kerjanya, per minggu atau per bulan, apakah bisa mencapai target kerja atau tidak karena memang diikuti dengan itu saya kira ada masalah,” ungkapnya.

    Doli mengatakan Komisi II akan meminta penjelasan kepada Menteri PANRB terkait landasan kebijakan itu. Ia berharap ada percontohan terlebih dahulu dan evaluasi setiap waktunya.

    “Apakah dinilai kinerjanya kurang baik? Nah kalau memang kurang produktif, kinerjanya kurang baik dan kemudian misalnya pelayanannya semakin rendah apakah dengan kebijakan ini akan bisa mengubah? Nah itu harus kita dapat penjelasan dari Menteri PANRB,” sambungnya.

    Diketahui, ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) hingga mendapat jam kerja lebih fleksibel. Hal ini seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 4 tahun 2025.

    PermenPANRB No. 4/2025 membahas tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada instansi pemerintah. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 16 April dan resmi diundangkan serta berlaku per 21 April 2025.

    (dwr/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengundang kembali pejabat setingkat menteri untuk mengisi
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    Retreat gelombang kedua ini akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2025, di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN),
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    “Kami mengundang juga para Menko dan para menteri seperti yang kami undang ketika (retreat gelombang pertama) di Magelang,” kata Wamendagri Bima Arya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (20/6/2025).
    Dalam rapat persiapan di Jatinangor, beberapa narasumber yang disebut akan hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga disebut akan hadir.
    Bima Arya juga menyebut, para menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto, juga akan hadir.
    Dalam pemaparannya, disebutkan terdapat 31 daftar narasumber pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menjadi narasumber yakni:
    – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
    – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    – Menko Politik dan Keamanan
    – Menko Perekonomian
    – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menko Pemberdayaan Masyarakat
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    – Menteri Kesehatan
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi
    – Menteri Perindustrian
    – Menteri Koperasi
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    – Jaksa Agung
    – Kapolri
    – Menteri Agama
    – Menteri Kebudayaan
    – Kepala Kantor Komunikasi Presiden
    – Kepala Staf Kepresidenan
    – Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi
    – Wakil Menteri Keuangan
    – Menteri Pertanian
    – Menteri Perhubungan
    – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Hajar Korban dengan Kayu, Perampok Rumah ASN di Jambi Ditangkap Warga Regional 19 Juni 2025

    Sempat Hajar Korban dengan Kayu, Perampok Rumah ASN di Jambi Ditangkap Warga Regional 19 Juni 2025

    Sempat Hajar Korban dengan Kayu, Perampok Rumah ASN di Jambi Ditangkap Warga
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Kepolisian Sektor Kotabaru meringkus perampok yang beraksi di rumah seorang ASN berinisial LS (36), warga RT 18, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota
    Jambi
    , pada Rabu (18/6/2025) sekitar pukul 02.30 WIB.
    Kapolsek Kotabaru AKP Jimi Fernando menjelaskan, pelaku bernama Rahmat Syarif (26). Dia nekat menyatroni kamar tidur korban dengan modus memutus sambungan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
    Menurut Jimi, pelaku memang sengaja memutus aliran listrik rumah korban, sehingga memancing korban keluar rumah.
    Saat korban keluar rumah, pelaku kemudian secara diam-diam masuk, dan mengambil barang berharga korban.
    “Saat kejadian, korban sedang tidur. Kemudian pelaku mematikan saklar rumah korban,” kata Jimi, saat konferensi pers di Mapolsek Kotabaru, Kamis (19/6/2025).
    Jimi mengatakan, saat itu korban sempat merasa curiga dan berupaya menelepon tetangganya, namun tidak ada yang merespons.
    Pelaku yang mengetahui hal itu kemudian menerobos kamar dan langsung merampas ponsel korban.
    Saat itu, korban sempat berteriak minta tolong, namun dipukul pelaku dengan balok kayu.
    Teriakan korban memicu warga berdatangan ke lokasi.
    Pada saat yang sama, korban dipukuli hingga mengalami luka memar di kepala dan punggung.
    “Saat ini korban masih dirwat di RS Bhayangkara,” ujarnya.
    Pelaku kemudian ditangkap oleh warga yang kemudian melapor ke Polsek Kota Baru.
    “Menerima laporan pada alamat tersebut tim ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku,” sambung Jimi.
    Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancamannya 9 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN WFA, Pramono: Mudah Saja Diterapkan di Jakarta Megapolitan 19 Juni 2025

    ASN WFA, Pramono: Mudah Saja Diterapkan di Jakarta Megapolitan 19 Juni 2025

    ASN WFA, Pramono: Mudah Saja Diterapkan di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta
    ,
    Pramono Anung
    menilai kebijakan
    aparatur sipil negara
    (ASN) bisa bekerja dari mana saja atau
    work from anywhere
    (WFA) mudah diterapkan di Jakarta.
    Pramono menyebut saat ini jumlah total ASN Jakarta sebanyak 62.000 orang.
    “Pasti kalau memang bisa diterapkan di Jakarta dengan mudah akan kami terapkan karena menjadi kebutuhan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/6/2025).
    Menurut Pramono, saat menjabat Menteri Sekretaris Kabinet pernah menerapkan kebijakan
    ASN WFA
    .
    “Kalau saya kan sewaktu menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, saya termasuk menjalankan,” ucap dia.
    Diketahui, aparatur sipil negara (ASN) kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) seusai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menerbitkan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025.
    Peraturan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah.
    “Fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati dalam keterangan pers, Rabu (18/6/2025).
    Nanik beralasan, fleksibilitas kerja diterapkan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas kedinasannya.
    Oleh karena itu, Kemenpan-RB kini mengatur ASN dapat bebas bekerja dari mana saja, termasuk di rumah, sesuai kebutuhan dan karakteristik tugasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.