Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Menaker: MHI berperan strategis ciptakan hubungan industrial harmonis

    Menaker: MHI berperan strategis ciptakan hubungan industrial harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai mediator hubungan industrial (MHI) memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

    “MHI juga dapat memastikan setiap perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Adapun Menaker menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh 1.072 pejabat fungsional MHI di pusat/provinsi/kabupaten dan kota.

    Sebanyak 99 pejabat menandatangani pakta integritas tersebut secara luring dan 973 orang secara daring.

    Yassierli mengatakan penandatanganan pakta integritas agar menjadi motivasi dan komitmen bagi MHI untuk terus meningkatkan kompetensi diri, agar mampu melakukan edukasi dan memberikan pelayanan mediasi yang berkualitas dan efektif.

    “Pakta Integritas ini bisa menguatkan kembali komitmen dan motivasi bahwa kehadiran kita sebagai mediator memiliki dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli menginginkan marwah Kemnaker, Disnaker provinsi/kabupaten/kota bangkit dan bangga sebagai ASN yang menjadi duta pemerintah dalam melakukan mediasi.

    “Sebagai representasi pemerintah, kehadiran para MHI dalam memediasi suatu kasus, mampu memberikan solusi terbaik, adil, sesuai regulasi yang ada dan berpihak kepada kepentingan nasional,” kata dia.

    Selain itu, MHI juga diharapkan memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam dunia hubungan industrial, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan.

    “MHI juga berkomitmen untuk membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif,” kata Menaker.

    Yassierli menambahkan pakta integritas adalah wujud nyata dari komitmen MHI untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

    “MHI harus terus bersemangat untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memahami regulasi dengan baik, serta mengedepankan prinsip mediasi yang obyektif dan tak memihak,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Oh Ternyata Ini yang Bikin BSU Tak Cair-cair

    Oh Ternyata Ini yang Bikin BSU Tak Cair-cair

    Jakarta –

    Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 1 sejak Selasa (24/6) lalu. Namun, belum semua pekerja menerima dana bantuan sebesar Rp 600.000 ke rekening mereka. Lantas kenapa hal tersebut bisa terjadi?

    Melalui unggahan akun Instagram resmi @kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan membeberkan penyebab BSU tidak kunjung cair. Pertama, tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 tahun 2025.

    “Tidak lolos verifikasi sesuai ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2025,” tulis Kemnaker, Kamis (3/7/2025).

    Mengacu pada beleid tersebut ada beberapa syarat yang berhak menerima BSU, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Lalu, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal hingga bulan April 2025.

    Kemudian, menerima gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 dan bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri. Selain itu, untuk pekerja di wilayah dengan UMP/UMK di atas Rp3.500.000, maka batas gaji mengikuti ketentuan UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

    Penyebab kedua, yakni sudah menerima bantuan lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran yang sama. Ketiga, masalah data rekening.

    “Masalah data rekening, seperti rekening ganda/duplikat, rekening tutup, pasif, tidak valid, atau dibekukan, dan data rekening tidak sesuai NIK atau tidak terdaftar,” tambah Kemnaker.

    Kendati begitu, Kemnaker menjelaskan bagi peserta yang terdaftar, tapi belum cair tidak perlu khawatir. Sebab, BSU tetap bisa cair akan disalurkan PT Pos Indonesia.

    “Kalau memang berhak, namun ada masalah pencairan pada rekening, BSU tetap bisa cair dan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero),” imbuh Kemnaker.

    (rea/kil)

  • Wacana Tarif Ojol Naik, Warga Magelang Mulai Pikir-pikir Order Makanan dan Naik Motor Regional 3 Juli 2025

    Wacana Tarif Ojol Naik, Warga Magelang Mulai Pikir-pikir Order Makanan dan Naik Motor Regional 3 Juli 2025

    Wacana Tarif Ojol Naik, Warga Magelang Mulai Pikir-pikir Order Makanan dan Naik Motor
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Rencana Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek daring sebesar 8 hingga 15 persen berpotensi membuat konsumen di Kabupaten
    Magelang
    , Jawa Tengah, mengurangi frekuensi penggunaan layanannya.
    Nurma Dina, seorang aparatur sipil negara, setiap hari menggunakan jasa ojek online (ojol), terutama untuk memesan makanan.
    Untuk kebutuhan berkendara, Nurma biasanya melakukan pemesanan tiga kali dalam seminggu.
    “Naik ojol kalau saat hujan atau kondisi tidak fit, baik motor atau mobil,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).
    Jarak rumah Nurma dengan kantor di wilayah Kecamatan Mungkid sekitar 9 kilometer. Ia acap membayar tarif ojol Rp 27.000 untuk motor, dan Rp 50.000 untuk mobil.
    Dengan adanya rencana kenaikan tarif 8-15 persen, perempuan 28 tahun itu mempertimbangkan untuk mengurangi berkendara dengan ojol.
    “Kalau naik, mungkin jadi pertimbangan pakai kendaraan sendiri.”
    Lain halnya dengan berkendara, Nurma hampir setiap hari membeli makanan melalui ojol.
    Di luar harga makanan, dengan jarak sekitar 3 km dari rumah, Nurma membayar Rp 15.000-18.000 untuk biaya pengiriman.
    Dia mengaku lebih praktis membeli makanan via ojol.
    “Efisiensi waktu dan tenaga,” tuturnya.
    Sehingga, Nurma tidak mempermasalahkan rencana kenaikan tarif ojol yang dapat berimplikasi pada naiknya biaya pengiriman makanan.
    “Saya juga memaklumi kondisi perekonomian saat ini,” imbuhnya.
    Remmy Saputra, pengusaha indekos di Kabupaten Magelang, mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif yang digodok Kementerian Perhubungan.
    Sama seperti Nurma, Remmy setiap hari membeli makanan melalui ojol dengan biaya pengiriman sekitar Rp 15.000 per pemesanan.
    “Belum lagi masih dikenai jasa pelayanan Rp 3.000-4.000 yang nggak tahu itu apa. Saya mending beli langsung sendiri,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa tarif ojol akan dinaikkan secara zonasi dengan kisaran 8 hingga 15 persen.
    Pembagian zona yang dimaksud meliputi:
    Tarif saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564/2022, yaitu:
    Aan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan waktu implementasi akan ditentukan setelah diskusi dengan para aplikator.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • Mendiktisaintek: Tukin Dosen ASN Ditargetkan Cair Paling Lambat Juli

    Mendiktisaintek: Tukin Dosen ASN Ditargetkan Cair Paling Lambat Juli

    Mendiktisaintek: Tukin Dosen ASN Ditargetkan Cair Paling Lambat Juli
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendiktisaintek
    )
    Brian Yuliarto
    mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargerkan cair paling lambat pada bulan Juli ini.
    Hal itu disampaikan Brian dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    “Kami targetkan paling lambat bulan Juli itu sudah bisa dibayarkan untuk tukin dari Januari sampai Juni,” kata Brian, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia pun menyebut, aturan detail terkait tukin sudah dibuat, serta disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait.
    Selain itu, Brian mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan para dosen maupun pimpinan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker).
    “Datanya hari ini seluruhnya sudah masuk,” ujarnya.
    Kemudian, Brian menjelaskan bahwa ada dua jenis tukin yang akan diperoleh sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto.
    Kedua jenis tukin tersebut adalah tukin dasar, serta tukin prestasi yang diberikan berdasarkan kinerja.
    “Jadi teman-teman dosen, (perbandingannya) 60 persen dasar, 40 persen prestasi. Itu data sudah masuk, sekarang sedang diverifikasi oleh kampus masing-masing,” kata Mendiktisaintek.
    Lebih lanjut, Brian mengungkapkan, tukin bulan Juli hingga Desember, bakal ditransfer langsung setiap bulannya.
    Oleh karena itu, dia berharap semoga pemberian tukin tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dosen di Indonesia, sehingga nantinya dapat berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
    Sebelumnya, pemberian tukin tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam Perpres tersebut ada 17 kelas jabatan, dengan besaran paling rendah Rp 2,5 juta untuk tukin kelas jabatan 1.
    Berikut besaran tukin dosen berdasarkan Perpres 19 Tahun 2025:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bonus dari ASN Ditolak Persib, Dedi Mulyadi Turun Tangan Singgung Rakyat Miskin Bandung 2 Juli 2025

    Bonus dari ASN Ditolak Persib, Dedi Mulyadi Turun Tangan Singgung Rakyat Miskin Bandung 2 Juli 2025

    Bonus dari ASN Ditolak Persib, Dedi Mulyadi Turun Tangan Singgung Rakyat Miskin
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    berencana uang bonus
    Persib
    Bandung hasil sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Jabar yang dikembalikan akan digunakan untuk membangun
    rumah rakyat miskin
    .
    Namun, ia akan membicarakan terlebih dahulu dengan ASN yang telah menyumbangkan uangnya.
    Bila mereka setuju, uang itu akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat.
    “Nanti saya mau bicara dengan para ASN, nanti yang Rp 400 jutanya
    diarahin
    ke mana, misalnya untuk pembangunan rumah rakyat miskin,” ujar Dedi Mulyadi di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
    Dedi menghormati keputusan manajemen PT
    Persib Bandung
    Bermartabat (PBB) yang mengembalikan uang bonus hasil patungan tersebut.
    Kendati demikian, dia telah menepati janji memberikan uang bonus sebesar Rp 1 miliar dari saku pribadinya yang berasal dari tabungan dan penjualan empat ekor sapi.
    “Pertama kan Persib sudah dari saya kan Rp 1 miliar, yang kedua kalau dari ASN, kan saya sudah bilang bahwa tidak boleh menggunakan dana pemerintah, APBD, harus pribadi dan tidak boleh dipaksakan,” kata Dedi.
    Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan bahwa manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah.
    Hal ini karena Umuh merasa Pemprov terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan para penggawa Persib.
    “Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang
    kadeudeuh
    dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung.
    Umuh mengaku tidak mau kelak menjadi masalah dari pemberian
    bonus Persib
    juara ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hampir 40% Anggaran KKP Telah Terealisasi hingga Juni 2025

    Hampir 40% Anggaran KKP Telah Terealisasi hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp1,81 triliun. Jumlah tersebut setara 39,28% dari total pagu non blokir sebesar Rp4,60 triliun.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    “Realisasi anggaran KKP berdasarkan pagu non-blokir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1,81 triliun atau sebesar 39,28%,” kata Trenggono, Rabu (2/7/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Trenggono, pagu efektif Rp3,59 triliun baru terealisasi sebesar 49,54%. Secara terperinci, untuk belanja pegawai telah terealisasi sebesar 59,38% dari total Rp1,91 triliun, belanja barang 38,85% dari total anggaran Rp1,63 triliun, dan belanja modal 14,90% dari total Rp40,25 miliar.

    Kemudian, dari total Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp1,01 triliun, anggaran yang baru terealisasi baru sekitar 2,72%. Secara terperinci, anggaran untuk infrastructure improvement for shrimp aquaculture project (IISAP) baru terealisasi sebesar 40,11% dari total anggaran Rp58,96 miliar.

    Dalam catatan Bisnis, KKP sebelumnya melakukan pemangkasan tahun anggaran 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.1/2025 dan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

    Trenggono kala itu menyebut, kementeriannya melakukan efisiensi belanja sebesar Rp2,12 triliun untuk tahun anggaran 2025, dari pagu awal Rp6,22 triliun. 

    “Dengan demikian pagu anggaran KKP 2025 pasca rekonstruksi sebesar Rp4,10 triliun,” ungkap Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis malam (13/2/2025). 

    Kendati mengalami pemangkasan anggaran, Trenggono menegaskan bahwa KKP tetap menjalankan program dan kegiatan prioritas yang dapat bermanfaat terhadap sektor kelautan dan perikanan.

    Dalam hal ini, dia mengatakan kementeriannya tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka menjaga anggaran utk gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP. 

    Selain itu, KKP tetap menjaga operasional 148 kantor pusat dan kantor daerah KKP di seluruh Indonesia, serta menjaga anggaran untuk melaksanakan program prioritas asta cita dan ekonomi secara maksimal.

  • Bobby Buat kebijakan Pro Rakyat dan Pertama Kali di indonesia

    Bobby Buat kebijakan Pro Rakyat dan Pertama Kali di indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil terobosan baru dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR). Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia.

    Keputusan tersebut diumumkan menjelang penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Sumut, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mendukung perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah untuk rakyat kurang mampu,” tegas Bobby di hadapan Menteri PUPR Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Ia menegaskan, langkah ini diambil agar masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan.

    Menteri PUPR Maruarar Sirait menyambut baik kebijakan Bobby Nasution. “Ini langkah pro-rakyat. Jika semua sepakat, kami siap naikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit,” ujar Ara, sapaan akrabnya.

    Menurutnya, program ini tidak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong perekonomian daerah. “Dampaknya luar biasa. Industri bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM di sekitar perumahan tumbuh, dan ekonomi masyarakat terdongkrak,” jelasnya.

    Setelah diskusi, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri perwakilan Bank Sumut, BPS, serta sejumlah kepala daerah se-Sumut.

    Selama ini, biaya tambahan seperti provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, dan pajak sering menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi. Kebijakan Bobby Nasution diharapkan bisa menjadi solusi. 

  • Sinau Pancasila, Program Andalan DPRD Yogyakarta yang Dikenalkan ke Banyak Daerah

    Sinau Pancasila, Program Andalan DPRD Yogyakarta yang Dikenalkan ke Banyak Daerah

    Liputan6.com, Yogyakarta – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengenalkan dan menggelorakan program ‘Sinau Pancasila’ yang telah digagas sejak lima tahun terakhir saat kunjungan ke banyak daerah. Sinau Pancasila adalah implementasi Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

    Digagas pertama kalinya pada 2020 lewat kunjungan ke museum Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, Surabaya. Program Sinau Pancasila terus digulirkan lewat berbagai kunjungan ke kota-kota yang memiliki simpul penting perjuangan Presiden Soekarno. 

    Tahun ini, gagasan Sinau Pancasila ditularkan ke Bali dengan mendalami berbagai fragmen yang tergambar dalam diorama monumen perjuangan ‘Bajra Sandhi’ lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar pada 23-25 Juni 2025. “Kunjungan kali ini merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya ke Buleleng. Disana kita mendalami keterkaitan sejarah Bung Karno dari rumah ibu Ida Ayu Rai Srimben, ibunda Bung Karno dan melihat SD tempat mengajar Sukemi ayah Soekarno, ke istana Tampak Siring pada tahun lalu,” kata Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta, Eko Suwanto, Jumat (27/6/2025).

    Sebagai inisiator, Eko menyebut Sinau Pancasila terus digelorakan untuk mendorong nilai-nilai diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan, yang dimulai dari belajar sejarah. Di internal Pemda DIY, program terus diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di kalangan aparatur sipil negara.

    Bagi Eko, program ini adalah upaya merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila. Khususnya di bulan Juli, bulan Bung Karno dengan mengajak masyarakat mengembangkan kesadaran untuk mempelajari Pancasila dimulai dari sejarah. Ia mengajak semua orang untuk belajar, sinau bareng, dan ngangsu kawruh (menimba ilmu) tentang Pancasila yang dulu menyatukan sebagai bangsa dan negara bernama Indonesia.

    “Kenapa tahun ini kita pilih Bali, karena provinsi ini adalah contoh tepat bagaimana seharusnya Pemda DIY mengambil kebijakan. Tak hanya menjaga sejarah untuk keberlangsungan masa depan bangsa, namun juga berhasil memberi makna kemerdekaan,” paparnya.

    Salah satunya adalah lahirnya regulasi pelarangan penggunaan plastik, menurutnya menjadi langkah penting untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan demi masa depan anak bangsa.

    Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Imam Taufik mengungkapkan, melalui Sinau Pancasila. Pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk memahami bahwa sejarah dan kebudayaan merupakan satu hal yang menarik dan sangat menginspirasi. Terutama bagaimana perjuangan para pendahulu yang luar biasa dan telah menjadi spirit bagi warga Indonesia.

    “Ketika saya kira hal-hal yang kayak gini memang terus dilakukan dengan spektrum yang lebih luas ya. Mungkin kesempatan yang lain bisa ke tempat atau lokasi yang memang di situ memiliki nilai sejarah yang yang tinggi,” ucap Imam.

    Imam menegaskan, Pemda DIY harus lebih serius dalam mengelola situs-situs atau peninggalan sejarah perjuangan sehingga dapat semakin menarik masyarakat terutama dapat menginspirasi generasi muda, agar tidak kehilangan ruh perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia.

  • Jadi penggerak zakat terbaik, BAZNAS RI beri penghargaan kepada Bupati Ciamis

    Jadi penggerak zakat terbaik, BAZNAS RI beri penghargaan kepada Bupati Ciamis

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Jadi penggerak zakat terbaik, BAZNAS RI beri penghargaan kepada Bupati Ciamis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memberikan penghargaan kepada Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, MM., sebagai Kepala Daerah Penggerak Zakat Terbaik.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., kepada Bupati Herdiat dalam acara Penguatan Kompetensi Amil UPZ se-Kabupaten Ciamis dan Penganugerahan Kabupaten Zakat Tahun 2025 yang digelar di Gedung Islamic Ciamis, Jawa Barat, Selasa (1/7/2025).

    Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan,  penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat dan gotong royong masyarakat Ciamis dalam mendukung pengelolaan zakat.

    “Tadi kita saksikan bersama, Ketua BAZNAS RI memberikan satu penghargaan kepada Bupati Ciamis, tapi sebenarnya penghargaan itu layak diberikan kepada masyarakat. Saya hanya mewakili,” ujar Herdiat.

    Herdiat menjelaskan, membuat regulasi adalah hal yang mudah, namun yang luar biasa adalah semangat gotong royong masyarakat Ciamis dalam mendukung gerakan zakat. 

    “Penghargaan ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Tatar Galuh. Kami bersyukur atas pencapaian ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan zakat di Kabupaten Ciamis,” kata Herdiat.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan Bupati Ciamis terhadap gerakan zakat nasional.

    “Kami sangat mengapresiasi penerbitan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 yang disempurnakan menjadi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya termasuk aturan untuk ASN. Hal ini  menjadi bentuk nyata dukungan terhadap gerakan zakat,” jelasnya.

    Kiai Noor menambahkan, kebijakan tersebut telah memfasilitasi banyak pihak, termasuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk ikut serta menunaikan zakat secara teratur. “Bupati dan seluruh jajaran telah memudahkan masyarakat mengeluarkan dana ilahiyah. Ini adalah bentuk pelayanan yang patut diapresiasi.”

    Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Pimpinan BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, BAZNAS Kabupaten Ciamis, serta pengurus UPZ dari seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Ciamis.

    Sumber : Elshinta.Com