Kementrian Lembaga: ASN

  • Minta Dinsos Sukseskan Sekolah Rakyat, Sekda Sumut: Saya Tak Mungkin Kerja Sendiri 
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        17 Juli 2025

    Minta Dinsos Sukseskan Sekolah Rakyat, Sekda Sumut: Saya Tak Mungkin Kerja Sendiri Medan 17 Juli 2025

    Minta Dinsos Sukseskan Sekolah Rakyat, Sekda Sumut: Saya Tak Mungkin Kerja Sendiri
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda)
    Sumatera Utara
    ,
    Togap Simangunsong
    , meminta organisasi perangkat daerah (OPD), terutama
    Dinas Sosial
    , untuk berjibaku menyukseskan program
    Sekolah Rakyat
    (SR).
    Di
    Sumut
    , program ini sudah dijalankan di empat sekolah.
    Menurut Togap, program ini sangat diprioritaskan karena dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “Hari ini saya ingin menekankan satu hal penting, bahwa sekarang Dinas Sosial mendapatkan tugas langsung dari pemerintah pusat untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Tentu program ini harus kita jalankan secara selektif, bijak, dan penuh tanggung jawab,” ujar Togap di upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Dinas Sosial, Kamis (16/7/2025), melalui keterangan tertulisnya.
    Togap menerangkan bahwa program SR ini memiliki keterbatasan kuota untuk siswanya.
    Maka dari itu, dia meminta Dinsos mendata para siswa dengan teliti sehingga bantuan ini jatuh ke tangan orang yang tepat.
    Lebih lanjut, kata dia, program ini juga bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di Sumut.
    Dia pun berharap, Sumut bisa menjadi tonggak utama keberhasilan program ini.
    Namun, dia mengaku tidak mungkin bisa bekerja sendiri.
    “Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, kesempurnaan itu kita lengkapi satu sama lain. Termasuk saya, sebagai Sekda, saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Termasuk mewujudkan visi-misi kita di Sumut, yaitu ‘Kolaborasi Sumut Berkah’ menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan etika dalam bekerja.
    Para ASN juga diimbau untuk menunjukkan etos kerja yang berintegritas, disiplin, dan profesional.
    “Bekerjalah dengan hati, berbaktilah dengan tulus, mengabdilah dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jadikan Pemprov Sumut sebagai birokrasi yang bersih, responsif, dan akuntabel,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tapera untuk PNS dan Swasta, Apa Bedanya?

    Tapera untuk PNS dan Swasta, Apa Bedanya?

    Jakarta

    Seluruh pekerja di Indonesia kini diwajibkan untuk bergabung sebagai peserta Tabungan Perurmahan Rakyat (Tapera). Pekerja yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Secara keseluruhan dalam Pasal 5 PP Tapera ini ditegaskan baik itu pekerja atau pekerja mandiri dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.

    Kemudian dalam Pasal 7 dipertegas kembali pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera meliputi Calon PNS, ASN dan TNI-Polri, serta BUMN dan pekerja swasta, hingga pejabat negara dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.

    Lantas apa yang menjadi pembeda antara peserta PNS dengan Swasta?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, tepatnya dalam pasal 15 dijelaskan setiap peserta wajib membayar simpanan Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Besaran iuran ini berlaku baik untuk peserta PNS maupun Swasta.

    Dalam hal ini, iuran sebesar 3% itu dibagi antara pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Artinya baik PNS maupun swasta harus membayar sebagian iuran dan sisanya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan.

    Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka satu-satunya yang membedakan antara peserta PNS dan Swasta hanya pada pihak pemberi kerja yang menanggung sisa iuran sebesar 0,5% gaji. Di mana sisa iuran PNS dibayarkan pemerintahan sedangkan sisa iuran swasta dibayarkan perusahaan.

    “Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aParatur negara;” tulis Pasal 15 Ayat (4) huruf a.

    Kapan Potongan Tapera Mulai Berlaku?
    Dalam Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

    Berhubung PP Nomor 25 Tahun 2020 mulai diundangkan pada 20 Mei 2020, maka para pemberi kerja paling lambat mendaftarkan anggotanya pada 20 Mei 2027.

    “Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini,” tulis Pasal 68.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 20, diterangkan bahwa pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan peserta setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun untuk peserta mandiri wajib menyetorkan simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

    Jika tanggal 10 merupakan hari libur, maka pembayaran simpanan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut. Aturan ini berlaku untuk pemberi kerja maupun pekerja mandiri.

    (igo/fdl)

  • ASABRI optimalkan layanan dengan kunjungi rumah nasabah di Banjarmasin

    ASABRI optimalkan layanan dengan kunjungi rumah nasabah di Banjarmasin

    Kami datang untuk mendengarkan, membantu dan menjadi sahabat bagi para nasabah

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) mengoptimalkan layanan bagi para nasabah yang sudah lanjut usia maupun sedang sakit melalui inisiatif Layanan Kunjungan Penerima Pensiun (LKPP), salah satunya dilakukan oleh Kantor Cabang ASABRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    Kepala Kantor Cabang ASABRI Banjarmasin Danar Dwi Andanu menuturkan melalui inisiatif tersebut, pihaknya mengunjungi kunjungan satu per satu alamat pensiunan yang belum melakukan autentikasi rutin maupun belum melaporkan Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) secara berkala.

    “Kami datang untuk mendengarkan, membantu dan menjadi sahabat (bagi para nasabah),” ujar Danar Dwi Andanu dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan Program LKPP yang dilaksanakan pihaknya diutamakan untuk kategori peserta pensiunan penerima manfaat khusus dengan memberikan dukungan kepada pensiunan yang tidak dapat melakukan autentikasi digital karena sakit agar dapat melakukan verifikasi identitas secara manual.

    Selain itu, inisiatif tersebut juga diprioritaskan untuk pensiunan yatim piatu sebagai bentuk kepedulian perseroan terhadap keluarga prajurit yang gugur dengan memberikan dukungan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.

    Danar mengatakan layanan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab ASABRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang responsif, humanis dan tepat sasaran bagi pensiunan TNI, Polri dan ASN Kemhan/Polri serta keluarganya.

    Ia menyampaikan Program LKPP juga menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Salah satu peserta yang dikunjungi oleh Kantor Cabang ASABRI Banjarmasin adalah Rusmilawaty, seorang warakawuri dari pensiunan prajurit TNI Alm Pelda (Purn) Guyang.

    Karena sakit, ia tidak dapat melakukan autentikasi digital, sehingga melalui kunjungan LKPP, ASABRI tak hanya memverifikasi hak pensiun, tetapi juga memberi edukasi mengenai penggunaan aplikasi ASABRI Mobile dan ASABRI STAR.

    “Ibu saya senang karena merasa diperhatikan. Terima kasih ASABRI telah datang membantu, karena kami kesulitan,” ujar putri Ibu Rusmilawaty.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM bantu promosikan batik khas Tangerang ke e-commerce

    Kementerian UMKM bantu promosikan batik khas Tangerang ke e-commerce

    Kami ingin perajin di sini bisa naik kelas, tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tapi benar-benar membangun bisnis yang berkelanjutan.

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) siap membantu mempromosikan UKM batik khas daerah Kabupaten Tangerang, Banten, ke pasar global melalui platform digital atau e-commerce.

    Staf Khusus Menteri UMKM Hasby Zamry menyatakan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam upaya pelestarian budaya lokal yang mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

    “Batik bukan hanya kekayaan budaya, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi. Kami dari Kementerian UMKM siap mendukung pemasaran batik Tangerang lewat platform digital, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya,” ujar Hasby, usai menghadiri Festival Batik Khas Tangerang yang digelar di Kampung Budaya Kemuning, Desa Kemuning Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Ia mengatakan, Kementerian UMKM juga akan mendorong para pelaku usaha batik di Kabupaten Tangerang untuk menaikkan kelas sektor usahanya. Hal itu penting dilakukan sebagai mempermudah dalam mempromosikan produk ke luar negeri.

    “Kami ingin perajin di sini bisa naik kelas, tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tapi benar-benar membangun bisnis yang berkelanjutan,” kata dia pula.

    Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan bahwa Kampung Budaya di Desa Kemuning memiliki potensi besar dengan usaha batik nya yang telah dijalankan oleh masyarakat secara mandiri.

    Untuk itu, pihaknya menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dan mendukung penuh pengembangan usaha batik khas Tangerang di wilayah Kecamatan Legok.

    “Saya ingin produksi batik di sini dibesarkan. Saya akan datang kembali bersama Dinas Koperasi untuk membantu fasilitas, sarana, prasarana, hingga alat produksi dan pemasarannya. Ini bagian dari komitmen kita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan, pihaknya akan mendorong penggunaan batik lokal terus dikembangkan dan ditingkatkan, termasuk penggunaan pemakaian batik khas Kabupaten Tangerang oleh para ASN dan para pelajar di daerah ini.

    “Saya akan bicarakan agar minimal satu hari dalam seminggu, ASN di pemda atau anak-anak sekolah bisa memakai batik khas Tangerang produksi Desa Kemuning,” kata dia lagi.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

    Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital bertujuan membangun layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar soal aplikasi.

    “Orang sering bicara kalau transformasi digital yang ditanya aplikasinya mana, padahal kita bukan sekadar berbicara aplikasi,” katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemerintah digital dan informasi geospasial merupakan poros yang menyatukan arah pembangunan agar terjadi percepatan, ketepatan sasaran, serta efisien.

    Sebagai salah satu amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2025, transformasi tata kelola menekankan komponen upaya transformasi digital pemerintah.

    Menurut dia, transformasi digital pemerintah bukan sekedar aplikasi atau layanan online saja, tetapi juga pekerjaan besar yang mencakup integrasi sistem, tata kelola, infrastruktur, hingga budaya organisasi.

    Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan use case atau layanan strategis yang perlu didukung data geospasial dan statistik sebagai fondasi.

    Lebih lanjut, dia turut menekankan transformasi digital pemerintah bukan tujuan akhir, tetapi salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Dua sasaran program utama ini yang berkaitan dengan penguatan regulasi dan tata kelola hingga relevansi kompetisi aparatur sipil negara (ASN), harus dibarengi dengan perbaikan bagaimana informasi geospasial dapat mendukung pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga bantuan sosial (bansos)

    “Pada akhir 2045 itu bukan soal gedung megah ibu-ibu kota, tapi tentang apakah anak di pelosok Papua itu mendapatkan layanan yang adil sebagaimana anak-anak yang ada di Jakarta,” ungkap Rini.

    Menteri PAN-RB menegaskan transformasi digital pemerintah membutuhkan fondasi kuat, yakni peta yang menyatu, data saling terhubung, dan keputusan tepat sasaran.

    Transformasi digital tak lagi hanya soal efisiensi prosedur atau digitalisasi layanan organisasi, tetapi tata kelola digital, terbuka, dan presisi, yang menurut birokrasi akan menciptakan nilai nyata untuk menghadirkan keadilan.

    Pendekatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE/e-Government) dinilai penting untuk menjadi fondasi, tapi perlu melangkah lebih jauh ke model pemerintahan digital yang lebih fokus terhadap dampak, kolaborasi lintas sektor, dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

    “Di sinilah pentingnya peran informasi geospasial karena memberikan dimensi, tempat, lokasi, dan dimana kita akan memberikan kebijakan, supaya kebijakan itu menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, pemerintah itu bukan sekedar mesin administrasi tetapi sebagai penyambung harapan dan penggerak keadilan,” ucap Menteri PANRB.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Fakta Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru ke Siswa di SMAN 4 Kota Serang – Page 3

    3 Fakta Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru ke Siswa di SMAN 4 Kota Serang – Page 3

    Pihak sekolah tidak menampik dengan kekacauan yang ada, terutama pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru SMAN 4 Kota Serang ke muridnya. Namun mereka mengaku semua sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melaporkannya ke polisi ataupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

    “Bukan berarti kalau sudah damai secara kekeluargaan lalu harus berlanjut (ke hukum), tidak juga. Pada dasarnya permasalahan dinamika pada saat kita melakukan pembinaan, kita ingin anak-anak punya karakter yang bagus,” ujar Plt Kepala SMAN 4 Kota Serang, Nurdiana Salam, di ruangannya, pada Selasa 8 Juli 2025.

    Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru SMAN 4 Kota Serang itu terjadi pada 2023 silam, di masa kepemimpinan Ade Suparman, sebagai kepala sekolah.

    Saat itu, dia sengaja tidak melaporkan dugaan pelecehan seksual ke polisi maupun BKD, dengan alasan, ASN tidak bisa serta merta diberhentikan, karena ada pembinaan yang harus di lewati terlebih dahulu.

    “Kami tidak bisa langsung memberhentikan PNS. Harus ada proses, dilihat tingkat pelanggaran dan melalui pembinaan terlebih dahulu oleh BKD. Bener enggak terjadi pelecehan (seksual)? Pernah terjadi bener, itu tahun 2023, iya betul itu pas saya masih menjabat,” ujar Ade Suparman, dilokasi yang sama, Selasa 8 Juli 2025.

    Selaku kepala sekolah SMAN 4 Kota Serang saat itu, Ade Suparman lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru ke muridnya.

    Dirinya juga mengklaim, pihak sekolah tidak membiarkan adanya praktek pelecehan seksual di lembaga sekolah berstatus negeri dibawah naungan Pemprov Banten tersebut.

    “Kami kan sifatnya hanya mempertemukan, udah didamaikan jadi enggak bener kalau sekolah melakukan pembiaran, kalau enggak lapor darimana kita tahu,” ujarnya.

    Komite sekolah SMAN 4 Kota Serang mengaku orang yang membongkar dugaan pelecehan seksual dan berbagai permasalahan di sekolah negeri yang berlokasi di Kecamatan Kasemen dan berdekatan dengan Polsek Kasemen itu, dianggap melakukan pendzoliman.

    Terlebih, kasus dugaan pelecehan seksual telah selesai, sehingga tidak perlu dilaporkan ke instansi lebih tinggi atau diungkit kembali, melalui akun media sosial (medsos).

    “Kalau orang sudah berubah dan bertaubat, lalu kita ungkit-ungkit lagi, itu namanya zalim,” ucap Ketua Komite SMAN 4 Kota Serang, Tubagus M. Hasan Fuad, Selasa 8 Juli 2025.

     

  • Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Tangerang – Page 3

    Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Tangerang – Page 3

    Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, secara nasional sudah 83 persen dari total 15 juta penerima, sudah tersalurkan. Mereka adalah para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 3.5 juta atau di bawah UMP.

    “Kemudian mereka juga merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025 dan akrif, memiliki KTP, bukan pegawai negeri atau ASN, TNI,” ujarnya.

    Setiap pekerja mendapatkan bantuan Rp600 ribu. Immanuel juga mengungkapkan, Provinsi Jawa pun menjadi lokasi paling banyak penerima BSU.

    Sementara di Kota Tangerang sendiri ada 74 pekerja yang menerima BSU tersebut, dan ada 600 ribuan lebih pekerja se Provinsi Banten yang juga menerima BSU.

  • Terlalu Bodoh Jika Kita tak Rangkul Jokowi

    Terlalu Bodoh Jika Kita tak Rangkul Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menggelar Pemilihan Raya untuk mencari sosok calon ketua umum partai untuk memimpin lima tahun ke depan. 

    Ada tiga kandidat yang maju menjadi calon Ketua Umum PSI: Ronald Aristone Sinaga; Kaesang Pangarep; dan Agus Mulyono Herlambang.

    Ketiganya kini tengah dipilih oleh kader PSI seluruh Indonesia dan masyarakat yang terdaftar hingga pelaksanaan Kongres PSI pada 19-20 Juli 2025, mendatang.  Periode pemilihan dimulai sejak 12-18 Juli ini.

    Salah satu kandidat calon ketua umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau akrab dipanggil Bro Ron, mengungkapkan alasan utama dirinya maju menantang putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Mulyono Herlambang. 

    Bro Ron mengatakan, dirinya ingin berkontribusi lebih luas lagi bagi masyarakat. Sebab, dia menilai selama merintis karir dan menjadi kader PSI, dirinya selalu hadir di tengah-tengah permasalahan masyarakat. Mulai dari pendidikan hingga permasalahan sosial. Sehingga, dia berharap akan jauh berkontribusi lebih luas jika terpilih sebagai Ketua Umum PSI.

    Hal itu diungkapkan Bro Ron dalam wawancara khusus bersama Tribunnews, di Palmerah, Jakarta, Selasa (15/7). 

    “Dengan hanya sebagai kader partai biasa aja, sudah bisa membantu sebegitu banyak orang. Baik dalam dunia pendidikan, bantuan sosial, dengan tim relawan yang kecil saya aja, sudah begitu banyak kita bantu. Apalagi di dunia pendidikan tadi kan,” kata Ronald.

    “Bayangkan kalau saya menjadi ketua umum. Saya bisa menggunakan network partai. Dari yang paling atas sampai ke bawah, dari ranting-ranting. Kita namanya itu DPRT ya. Ada DPP, DPW, DPD, terus ada DPC, terus DPRT ke paling-paling bawah,” sambung dia.

     

    Berikut petikan wawancara lengkap dengan Ronald Aristone Sinaga terkait pencalonannya sebagai calon ketua umum PSI:

    Tanya (T): Apa latar belakang Anda akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik? Sebelumnya kan Anda sudah memiliki bisnis yang cukup maju.

    Jawab (J): Sebenarnya masuk politik itu gara-gara sebel. Itu di awal 2023. Sebel waktu itu sama BUMN. Jadi saya ada usaha, memang saya ada usaha otomotif, terus saya ada usaha konstruksi yang berurusan sama BUMN. Dan BUMN itu susah ditagih waktu itu kan. Susah kita dapat bayaran.

    Saya pikir waktu itu kenapa sih kok negara kayak gini ya. Kok susah amat, sudah kerjasama, kontrak lengkap, sampai invoicenya sudah lengkap, faktur pajak udah keluar, kok nggak dibayar-bayar? 

    Jadi saya berpikir waktu itu, ini harus ada cara ini, bagaimana supaya kita nanti ke depannya bisnisnya lebih lancar. Orang-orang bilang masuk politik bro, jadi pejabat, gampang dapet proyek, terus gampang dibayar.

    Saya nggak mikirin gampang dapat proyeknya sih, karena kita waktu itu, saya sih pede-pede aja ya. Kita punya tim marketing yang bagus, kita punya kualitas kerja yang bagus, untuk mendapatkan proyek saya tidak masalah. Tapi yang masalah itu dapat pembayaran proyeknya.

    Jadi masuk awalnya karena pengin menjadi aktivis di dalam dunia debt collector. Akhirnya mendaftar di awal 2023 untuk nyalon, nyaleg di 2024. 

    (T): Saat itu langsung memilih masuk PSI? Kenapa memilih PSI?

    (J):  Karena saya tuh bacotnya liar. Anak muda, diskusi ke beberapa teman, kita semua sepakat, Bro Ron ini tidak akan cocok di partai-partai besar. Kenapa? Karena mulutnya liar, mulutnya berisik lah.

    Tapi saya tuh kan berisik dalam hal membantu orang. Ini membantu orang, dan memang saya tuh kalau sekali ngegas, niat membantu tuh saya membantu terus, saya gas terus. Nah, jadi ya kita pilih lah partai anak muda ini.

    Lucunya saya tuh agak jual mahal aja waktu mendaftarnya. Sampai saya minta ketemu pengurus partai waktu itu, eh saya mau masuk, saya mau nyalon, tapi tolong ya ke depannya ya. Ini Bro Ron ini berisik loh.

    Intinya saya, inilah saya. Mereka juga kenal saya. Disclaimer kan, Mereka sudah liat saya lewat medsos kan. sekarang tau nggak? Jawabannya mantap.

    Dan membuat saya sampai hari ini bertahan di PSI. Karena dijawab adalah, selama itu membantu masyarakat, gas terus. Jadi selama saya menjadi aktivis, dan sangat aktif di medsos, dua setengah tiga tahun terakhir, saya tidak pernah diintervensi sama sekali oleh partai. Tidak kena tegur pun, nggak pernah. 

    (T): Oke mungkin karena partai anak muda, jadi kebebasan ter-express itu bener-bener dijunjung tinggi gitu ya?

    (J): Iya, tapi kan memang karena syaratnya adalah yang penting membantu masyarakat. Jadi bukan asal berisik hanya kritik-kritik. Kritik-kritik nggak jelas, tapi memang membantu masyarakat. 

    (T): Nah kemudian, sekarang maju sebagai calon ketua umum. Apa tujuannya?

    (J): Aduh. Kayaknya kalau, gimana ya, supaya tidak kedengarannya sombong atau gimana nih. Kayaknya kalau orang yang sudah kenal saya nih, udah follow saya mungkin minimum lima tahun terakhir ya.

    Lima tahun terakhir ya. Bayangkan, dengan saya hanya sebagai kader partai biasa aja, sudah bisa membantu sebegitu banyak orang. Baik dalam, apa? Baik dalam dunia pendidikan, bantuan sosial, dengan tim relawan yang kecil saya aja, sudah begitu banyak kita bantu. 

    Apalagi di dunia pendidikan tadi kan. Bayangkan kalau saya menjadi ketua umum. Saya bisa menggunakan network partai. Dari yang paling atas sampai ke bawah, dari ranting-ranting. Kita namanya itu DPRT ya. Ada DPP, DPW, DPD, terus ada DPC, terus DPRT ke paling-paling bawah. Yang benar-benar tumbuh bersama masyarakat. 

    Bayangkan, kegiatan yang saya sebutkan namanya Tim Bro Ron, yang sekitar tujuh bulan terakhir, kita bawa ke skala nasional. Begitu banyak yang bisa kita bantu, begitu banyak juga relawan-relawan yang pengin, mungkin ingin jadi aktivis, tapi ada rasa takutnya, yang kita bisa kawal, kita kawal dalam sisi politik, dalam bentuk sebuah partai, yang juga orang-orang yang bermimpi menjadi aktivis, kita semua itu di dalam satu kolam, yang belum pernah dilakukan oleh partai-partai lain.

    Jadi kita itu hadir di tengah masyarakat, membantu kebutuhan mereka, yang selama ini terlantar, atau terabaikan oleh pemerintah-pemerintah di bawah. Kita tahu sampai sekarang masih banyak orang yang belum terdaftar BPJS, karena tidak mengerti caranya. Apalagi yang saya sangat aktif tujuh bulan terakhir, mengenai penggelapan bantuan sosial, beasiswa untuk pendidikan, beasiswa sekolah.

    Banyak sekali penggelapan-penggelapan yang dilakukan oleh kepala sekolah, atau operator, atau bahkan ada beberapa guru menggelapkan. Kita bisa bantu selamatkan, kita membawa ke skala nasional.

    (T): Nah motivasinya? Karena sempat ada berita yang menyebutkan bahwa karena ada tantangan juga nih dari ketum PSI sekarang (Kaesang Pangarep)?

    (J): Memang itu tantangan, tetapi saya anggap itu menjadi pintu masuk. Jadi tantangan itu menjadi pintu masuk sebenarnya. Motivasinya saya dari dulu, bagaimana saya bisa membantu orang sebanyak mungkin.

    Karena begini, saya bisa sampai di tahap sekarang ini, karena saya punya usaha, beberapa usaha, dan itu dijalankan oleh istri saya. Dan saya sampai sekarang itu ibaratnya kurang pekerjaan aja. Karena kurang pekerjaan, bisnis sudah berjalan, makanya saya sudah dedikasikan diri saya untuk membantu masyarakat.

    Kenapa saya bisa fokus dan konsisten? Karena saya sudah menikmati rasa terima kasihnya masyarakat waktu saya memberikan solusi, memberikan hasil saat mereka meminta tolong. Dan itu sangat menagihkan.

    Ketagihan mendengar rasa terima kasih mereka kepada saya. Bayangkan, saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya kader partai, kader biasa aja. Baru diangkat sebagai pengurus di Jawa Barat itu baru dua bulan terakhir. Karena partai melihat saya punya karakter, saya punya kegiatan selama ini, ini cocok menjadi karir partai. Jadi kan pengurus Jawa Barat. Eh, belum mulai mengurus Jawa Barat, sudah diminta mungkin mengurus nasional sebentar lagi. 

    (T): Nah tapi, ini kan lawan Anda Kaesang ya, petahana. Bagaimana cara Anda bersaing melawan Kaesang memenangkan kursi ketua umum?

    (J): Kalau dipikirkan Kaesangnya secara pribadi, saya nggak terlalu mikirkan. Karena kalau kita memikirkan Kaesang, atau kita fokus, oh ini Kaesang, susah nih. Anaknya mantan presiden. Udah Petahana, anak mantan presiden. Kalau mikirnya dari sisi itu, ya siapa yang berani maju. Nggak akan ada yang berani maju.

    Apalagi dibilang partai anak muda. Anak muda mana yang berani lawan anak mantan presiden? Ya kan? Anak muda mana? Mungkin sesama anak mantan presiden, iya kali. Tapi anak mantan presiden satu lagi, udah di partai sebelah ya kan? Ada di partai merah, ada di partai biru ya kan? Anak presiden satu mana lagi yang sisa ini? Jadi, saya nggak mikirin itu.

    Yang saya fokuskan dan saya tanamkan di otak saya dan di hati saya adalah, ini kesempatan saya membantu lebih banyak orang lain. Karena saya sudah merasakan apa yang saya bisa lakukan selama ini dalam skala yang kecil. Nah bayangkan bawa ke skala yang besar. Jadi saya nggak terlalu mikirin lah Kaesang, atau gimana. Bukan berarti dianggap enteng ya. Setiap lawan ya pasti ada pendukungnya.

    Mas Kaesang pasti ada pendukungnya. Bro Agus juga pasti ada pendukungnya. Ya tinggal masyarakat aja yang memilih. Maaf, tinggal kader aja ya. Sama aja masyarakat ya. Yang memilih ini. Kira-kira, lebih, lebih apa? Orang yang mana yang bisa membawa partai ini lebih besar, dan bisa lebih terkenal di masyarakat. Bukan sekedar yang mbak bilang tadi di awal, terkenal di kota saja. Ya kan? Tetapi terkenal di desa-desa juga.

    (T): Kabarnya dari hasil pemilu sementara calon Ketua Umum PSI ini, Anda jadi yang pertama, yang teratas nih. Gimana tanggapannya?

    (J): Ya masih sementara, belum final. Kita tunggu final lah ya kan? Sampai hari ini pun belum ada lebih dari 50 persen yang vote. Jadi masih bisa dua kali lipat lagi nih suara kan. Total yang berhak memilih itu sekitar 187 juta. Sementara per hari ini baru 60 juta yang masuk. Karena begitu banyaknya yang ingin vote, sistem agak crash dikit, agak slow ini. Jadi sabar-sabar aja. Kita sabar sampai Jumat nanti, sekitar 4 hari lagi. Kita tunggu finalnya aja lah. Kalau mimpin di awal itu udah biasa, semua pemilu presiden dulu. Awal mimpin tiba-tiba crash ya kan berikutnya.

    (T): Tapi sebenarnya Anda berapa persen sih yakin bisa menang?

    (J): Kalau pakai hati, kalau masyarakat pakai hati ya, kayaknya menang saya. Menang gede ya. Kayaknya. Kalau pakai hati ya. Kalau nggak pakai hati ya. Beda lagi lah. 

    (T): Apa usaha Anda membuat masyarakat memilih Anda menjadi Ketum PSI?

    (J): Memang partai mengizinkan kita kampanye. Kampanye ke DPW atau DPD ya. Ke Partai yang di daerah. Jadi saya mau melakukan beberapa kunjungan minggu lalu. Ya, Tur Pemilihan Raya.

    Kita juga diberikan kebebasan berkampanye selain berkunjung ke daerah. Ya, berarti saya mengandalkan sosial media. Saya tidak bayar media sama sekali. Saya tidak menggunakan media massa secara khusus.

    Tapi ya, untungnya banyak yang meliput. Alhamdulillah. Tapi memang fokusnya saya di medsos saya. Karena kekuatan saya selama ini di medsos saya. Medsos saya menunjukkan saya punya aktivitas yang lalu-lalu. Bilang, ini lho Bro Ron. Bro Ron bisa begini lho. Bro Ron bisa begini lho. Bro Ron bisa begini lho. Dan saya yakin apa yang saya sudah pernah lakukan itu belum pernah dilakukan oleh calon-calon lain. Jadi ya, tergantung masyarakatnya ya. Kalau memilih pakai hati kayaknya akan ke saya deh.

    (T): Anda habis uang berapa untuk kampanye-kampanye gini?

    (J): Nggak terlalu banyak. Kunjungan ke daerah kan hanya beli tiket, pesawat, hotel. Terus bayar spanduk, pembuatan bendera, bayar makan. Nggak seberapa lah. 

    (T): Berarti sudah selesai tur pemilihan raya ini? Atau masih ada?

    (J): Bisa sih sampai hari Jumat sebenarnya. Masih bisa 4 hari lagi. Memang ada teman-teman di Sumatera Utara pengin saya ke sana. Tapi saya pikir nanti saya capeknya. Minta ampun. Terus saya harus ke Sumatera Utara lagi. Terus itu mungkin daerah yang sisa ya yang saya bisa kunjungi. Tapi hari Jumat sudah harus di Solo. Untuk aktivitas full nanti Sabtu dan Minggu.

    Kayaknya kecapean. Saya bilang, ya teman-teman, Pak Ketua ya tolonglah ya. Titip pesan saya ke masyarakat-masyarakat Sumatera. Terus khususnya kader-kader di Sumatera Utara. Bahwa titip salam dari saya. Kalau berkenan bisa vote untuk kita. Dukungan kita. Sampai ketemu nanti pas kita jadi Ketum saja.

    (T): Kalau misalnya nanti terpilih jadi Ketua Umum PSI, apa yang bakal Anda lakukan? Kita tahu PSI ini sudah 2 kali ikut pemilu, tapi belum juga bisa lolos ke Senayan. 

    (J): Sebenarnya PSI ini hebat kok. Nggak terlalu mikirnya Senayan-nya. Kita sudah punya pelayan-pelayan masyarakat. Semenjak 2019 kita ada beberapa anggota legislatif di daerah. Baik tingkat 1, tingkat 2. Dan itu di 2024 angkanya 2 kali lipat. Saya tidak ingat persisnya berapa. Naik 2 kali lipat.

    2019 pertama kali ikut pemilihan, ada yang jadi. 2024 ada yang jadi. Saya rasa tinggal 1 langkah lagi kok. Naik ke DPR RI. Kan ada 3 level kan? Tingkat 1 Provinsi. Kota Kabupaten, tingkat 2. Yaudah lah. Finalnya ya pemilu ketiga naik ke DPR RI. 3 langkah. 

    Jangan buru-buru. Nggak usah buru-buru. Toh juga kayak saya bilang di awal tadi, saya ingin membuat partai ini adalah partai tempat menjadi aktivis dan belajar menjadi pejabat. Kenapa? Kalau belajar dari bawah, nanti pas jadi tidak akan lupa.

    Kan kita sering dengar, kalau udah jadi pada lupa ya kan? PSI nggak. PSI nggak. Ya itulah power yang saya ingin gunakan ke depannya. 

    Contoh, ada laporan masyarakat di kecamatan ini mengenai PPJS-nya atau gimana nanti. Saya kan kalau sebagai ketua umum tinggal tolong orang ketua. Ada nggak kita punya caleg di daerah itu? Ada. Pak Dewan, tolong dong koordinasi sama Pak Ketua di daerah itu. Kok bisa ada 1 desa, 30 orang nggak punya PPJS? Kirim tim ke sana, daftarkan semua. Kan bisa kayak gitu.

    (T): Tapi sudah ada program yang pengin banget dilakuin di PSI? Ada program tertentu gitu?

    (J): Advokasi. Pokoknya advokasi. Advokasi dan saya mau fokus pertamanya di situ. Tidak mungkin kan program yang sudah ada sekarang itu semuanya dihapus. Jadi kalau tadi pertama apa yang saya lakukan. Akan pasti minggu pertama itu nge-review apa yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir. Khususnya fokus ke 2 tahun terakhir di periodenya Mas Kaesang. Apa saja yang sudah dilakukan. Apa yang bisa kita keep. Apa yang bisa kita hentikan. Atau kita perbaiki.

    Atau kita ganti dengan program yang baru. Tapi saya pengin menjadi program unggulan saya adalah menjadi pelayan masyarakat. Pengganti. Ibaratnya pengganti atau membantu pemerintah daerah yang belum sanggup masuk ke desa-desa. Karena saya tahu titik kelemahannya di tingkat kecamatan dan saya tahu titik kelemahannya. 

    (T): Kalau Anda terpilih jadi Ketua Umum PSI, Kaesang dan Pak Jokowi mau ditempatkan di mana di jajaran pengurus?

    (J): Di PSI kan ada 3 level pengurus. DPP-nya kan pengurus aktif. Terus ada Dewan Pembina. Terus ada Dewan Pakar. Mungkin itu salah satu tempat yang kita pertimbangkan.

    Yang pasti seorang tanda kutip Pak Jokowi, tokoh nasional, mantan presiden, tidak mungkin kita sia-siakan. Begitu banyak pengalaman yang beliau miliki. Sebagai kepala daerah dan juga sebagai kepala negara.

    Begitu banyak problema nasional yang beliau ketahui. Dan juga beliau sudah beresin. Atau masih banyak yang sisa yang belum beres. Terlalu bodoh dan terlalu egois dari saya jika sebagai ketua umum tidak merangkul beliau. Tanpa terlalu memikirkan gejolak politik saat ini.

    Apa yang jelek. Kan lagi sekarang fokusnya jeleknya nih. Jeleknya, jeleknya, jeleknya, jeleknya. Kita ngapain sih fokus jeleknya? Kalau kita fokus jeleknya. Terus kapan kita mau majunya? Kapan kita fokus di mencari masalah? Maaf, mencari solusi atas masalah yang ada. Jadi selama ini tanpa saya melihat orang-orang. Atau gejolak politik yang menjelekkan beliau sekarang. Saya melihat beliau itu punya pengalaman. Kita tahu ada dua partai besar yang memiliki presiden.

    Sebagai salah satu junjungan atau pembimbing. Bahkan satu ketua umum. Ada Ibu Mega di PDIP. Dan juga ada Pak SBY di Demokrat. Sangat disayangkan kalau saya tidak manfaatin pengalaman Pak Jokowi. Mungkin beliau cocok menjadi pembimbing kita ke depannya. Kita sebagai ketua umum menjalankan teknisnya di lapangan. Tetapi saya bisa pastikan segala saran-saran. Segala masukan, segala bimbingan, segala nasehat. Keputusan finalnya pasti ada di tangan ketua umum. 

    (T): Berarti Pak Jokowi di Dewan Pakar tadi ya? Pembina itu? Mungkin Dewan Pakar, mungkin Dewan Pembina. Kalau Mas Kaesang?

    (J): Mas Kaesang mungkin di salah satunya juga. Karena dari pengalamannya PSI kan, yang mantan ketua umum. Yang sudah melayani partai sampai hari ini. Semua tetap masih dimanfaatkan partai. Tidak menghilang. Kayak Sis Grace yang pertama. Beliau di Dewan Pembina sekarang. Dan juga ada Bro Giring. Beliau juga di Dewan Pembina. Dan masih berempat, masih bisa berikan masukan-masukan. Kita tetap bisa manfaatin yang senior-senior. Karena mereka masih muda. Masih bisa memberikan masukan yang positif.

    Yang mungkin mereka pelajari selama ini. Dan akhirnya bisa lebih baik. Kan kadang-kadang orang yang sudah tidak menjabat. Bisa punya pemikiran yang lebih luas lagi. Karena sudah tidak menjabat. Kita pasti butuh masukan-masukan dari mereka. Pengalaman seperti itu, Mas Kaesang tidak bisa lakukan hal yang sama. Memberikan tempat beliau. Supaya tetap bisa memberikan masukan kepada partai.

    (T): Kalau misalkan jadi ketua umum, lalu anda ditawari posisi menteri atau wakil menteri kalau misalkan nanti ada reshuffle, Anda mau nerima atau tidak?

    (J): Siapa sih yang tidak mau jadi menteri? Anak kecil saja ditawarin. Mau jadi menteri ya. Mungkin saja saya terima. Tapi di tempat-tempat tertentu yang saya pahamin. Jadi bukan sekedar. ‘Oke, Bro Ron jadi menteri. Bro Ron dari PSI.’ 

    Jadi mungkin hanya ada beberapa tempat yang mungkin saya cocok. Tidak asal ditunjuk menjadi menteri. Oh siap, siap, siap. Saya tidak mau seperti politisi-politisi lainnya yang kita lihat di TV. Asal ngomong siap, siap. Kan saya bukan orang mentan PNS atau ASN yang asal ngomong siap, siap, siap. Harus memang yang cocok di hati.

    Dan kuncinya yang mungkin di posisi yang bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat saat saya membuat keputusan hari itu. Jadi kan hanya-hanya sisa beberapa posisi. Kebanyakan kalau kementerian kan banyak untuk perencanaan panjang.

    (T): Bicara lagi soal kalau Anda jadi Ketua Umum. Nanti 2029 bakal ada pemilihan lagi untuk presiden. Semua partai akan bisa mengusung calon presiden. PSI akan mengusung siapa? Calon internal atau mendukung kembali Prabowo?

    (J): Kenapa sekarang PSI memutuskan mengadakan pemilu raya? Selain memberikan contoh yang pertama di Indonesia di mana kadernya itu yang memilih Ketua Umumnya, ini juga memberikan contoh nanti ke depan. Kemungkinan besar keputusan-keputusan strategis akan dilakukan hal yang sama, yaitu e-voting. Diserahkan kepada kader. Saya nggak tau apakah ini nanti masuk di AD-ART-nya. Karena memang akan ada perubahan AD-ART juga nanti di kongres berikut ya.

    Perihal penyokongan presiden. Karena memang itu masuk di salah satu opsi di mana akan membutuhkan kegiatan seperti ini. Pemilu raya, dukungan e-voting untuk memilih siapa yang mau didukung menjadi presiden.

    Dilempar kepada kader-kader. Saya tidak tahu kalau itu fix akan dilakukan. Tetapi yang saya bisa bayangkan, yang saya bisa khayalkan adalah kalau nanti contoh ini pecah nih di antara pengurus, siapa yang kita mau sokong. Mungkin lebih baik, lebih baiknya dilempar kepada seluruh kader di Indonesia. Kita melakukan e-voting, yuk siapa yang kita mau dukung. Calon presiden A, calon presiden B, calon presiden C, kita dukung.

    (T): Sekarang bicara latar belakang Anda. Dulu Anda besar dan sekolah di Amerika Serikat. Kenapa akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia, memulai bisnis dan masuk ke dunia politik?

    (T): Saya pulang ke Indonesia awal 2011. Sebelumnya keluarga kami migrasi ke Amerika Serikat tahun 1988, semenjak kelas saya, kelas 6 SD. Saya kembali karena saat itu saya merasa di karier saya itu banyak ilmu yang kalau, waktu itu saya menghayal nih, ‘wah dengan ilmu ini kalau saya bawa pulang ke Indonesia, saya bisa jadi pengusaha nih.’

    Posisi saya terakhir itu sebagai General Manager di showroom Honda di Los Angeles. Saya pikir saya dapat begitu banyak training dari pabrikan Honda di sana. Training mengenai marketing, mengenai menjual mobil.

    Saya pikir, ‘ah dengan ilmu marketing ini mungkin saya bisa punya usaha’. Jadi memutuskan pulang. Memang bukan di bidang jual mobil waktu itu, tapi intinya ilmunya saya bisa pakai, saya bisa gunakan. Waktu itu ilmu ya cara menggunakan sosial media, cara menggunakan iklan, segala ya.

    Intinya ya pulang lah, jadi gara-gara itu aja. Jadi saya tuh enggak takut membuat keputusan yang mengubah hidup saya total gitu kan. Sudah nyaman di sana, posisi bagus, gaji bagus, saya tuh bener-bener tinggalkan posisi itu untuk pulang ke Indonesia mulai dari nol.

    Kenapa masuk politik ya karena mau nyaleg tadi di 2024. Menjadi aktivis yang bisa selalu level up, scale up, scale up. Pengin naik, pengin naik, pengin naik. Karena ya suka aja, suka bantu orang. 

    (T): Berarti Anda pindah ke Amerika Serikat umur berapa?

    (J): Tahun 1988, saat umur 13 tahun lah. masih SD, kelas 6 SD.

    (T): Dulu kenapa pindah ke Amerika Serikat?

    (J): Orang tua aja, orang tua pengin migrasi, maklum orang Batak suka merantau. Pindah ke Amerika, dibawa semua anak-anaknya, bener-bener mulai. Waktu ke sana mulai dari nol kita tinggal di apartemen kecil yang hanya 2 kamar. Orang tua di kamar sendiri, anak-anak 4 tempat yang di kamar sendiri, apartemen yang kecil.

    Aduh scale up, scale up, sampai bisa beli rumah mungkin 5 tahun kemudian baru bisa beli rumah. Bener-bener dari nol. Sampai sekarang orang tua masih di sana, sudah pensiun di sana.

    (T): Orang tua Anda kerja apa saat itu?

    (J): Perawat. Dan saya juga dulu kerja sebagai perawat, tamatan perawat di Amerika. 

    (T): Jadi sekolah keperawatan di Amerika. Berarti sebelum jadi pebisnis dan juga politikus, ada cita-cita ke dunia kesehatan? Atau karena ikutan orang tua aja?

    (J): Bukan gitu, cita-cita waktu itu kan karena gini, di waktu itu di California, di awal tahun 90-an itu kekurangan perawat. Emang kurang perawat. Jadi orang tua waktu itu bilang, saya tamat SMA tahun 94, bilang, ‘kamu mau gimana? Mau sekolah atau mau kerja?’ Karena kalau di Amerika itu biasanya tamat SMA silahkan, mau sekolah atau mau kuliah? Ya belum mau kerja, bilang yaudah kamu kalau mau sekolah, kita sekolahin, antara sekolah perawat atau nggak usah sekolah sama sekali, kerja aja. Orang lagi nggak pengen kerja ya.

    Belum usah sekolah-sekolah perawat. Nah karena kekurangan perawat, dibikinlah sebuah program keperawatan yang tadinya seharusnya sekian lama, dibikin jajaran yang nggak pendek, dipotong 50 persen waktunya. Kenapa? Ya supaya cepat tamat, supaya cepat lahir perawat-perawat baru.

    Jadi tidak ada summer vacation, nggak ada libur panas itu nggak ada, libur musim dingin nggak ada. Jadi waktu anak-anak libur ya udah kita, kita aja yang sekolah. Kita hanya libur di Natal tahun baru, udah itu aja. Di libur-libur lain nggak ada, sekolah terus. Dibikin padat supaya cepat lulus, karena negara bagian Kalifornia waktu itu kekurangan perawat. 

    (T): Jadi cita-cita Anda dari kecil itu apa sebenarnya?

    (J): Jadi polisi kayaknya

  • Apakah BLT BBM Bisa Dicabut? Ini Ketentuan Terbaru Kemensos

    Apakah BLT BBM Bisa Dicabut? Ini Ketentuan Terbaru Kemensos

    Jakarta – Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM adalah salah satu bantuan sosial (bansos) menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Sebab kehadiran bansos ini dapat meringankan beban serta melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat inflasi.

    Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari pembengkakan dana subsidi yang tidak tepat sasaran.

    Apakah BLT BBM Bisa Dicabut?

    Sayangnya, pemberian BLT BBM ini bisa saja dicabut. Sebab prosedur pemberian bansos ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Untuk mendapatkan bantuan ini, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan.

    Secara khusus, penerima bansos ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos yang sekarang juga sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sementara data ini terus diperbarui oleh pemerintah, sehingga berpotensi terjadi perubahan para penerima bantuan. Dari yang dulu sempat menerima kemudian BLT BBM-nya dicabut, atau dulu tidak menerima kemudian kini bisa mendapatkan BLT BBM.

    Dalam hal ini, sebelumnya Kemensos bahkan tercatat sudah mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan. Mereka-mereka yang namanya terhapus dari daftar penerima bansos inilah yang ke depan tidak dapat lagi menerima bantuan dari pemerintah.

    Secara umum berikut syarat mendapatkan bansos dari Kemensos 2025.
    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
    – Terkategori sebagai masyarakat miskin
    – Tidak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    – Terdaftar dalam DTKS Kemensos

    Skema penyaluran BLT BBM 2025

    Berdasarkan laporan Antara, penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem teknologi yang lebih canggih. Pemerintah akan memanfaatkan Government Financial Technology (GFT) untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur barcode untuk memantau penggunaan dana.

    Dalam skema baru ini, setiap penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening bank yang aktif. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses transfer dana serta mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, dana BLT hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti sembako, sesuai dengan tujuan program.

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit secara berkala untuk memastikan penyaluran yang transparan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

    Jadwal pencairan BLT BBM 2025

    Hingga saat ini, jadwal pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan secara resmi. Namun, pemerintah telah memberikan gambaran umum mengenai alur penyaluran bantuan.

    Rencananya pencairan BLT BBM 2025 akan dilaksanakan secara bertahap, dengan tujuan memastikan bantuan disalurkan tepat waktu dan sesuai sasaran. Jadwal pencairan umumnya akan diumumkan oleh pemerintah setelah proses verifikasi data penerima selesai.

    Proses validasi data penerima masih berlangsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan informasi. Masyarakat diminta untuk terus mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah melalui situs web Kementerian Sosial dan kanal Youtube Info Bansos karena informasi terkini mengenai tanggal pencairan akan terus diperbarui.

    Sedangkan untuk pencairan dana BLT akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dana bantuan bisa diambil di kantor pos terdekat.

    Tonton juga video “Masalah BPJS-Penerima Bansos Terlibat Judol Dibahas Cak Imin-Prabowo” di sini:

    (igo/fdl)

  • Pemerintah Didorong Naikkan Iuran Jaminan Pensiun Secara Bertahap Demi Keberlanjutan

    Pemerintah Didorong Naikkan Iuran Jaminan Pensiun Secara Bertahap Demi Keberlanjutan

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah untuk menaikkan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap guna menjamin keberlanjutan dana pensiun dalam jangka panjang.

    “Jaminan pensiun tidak boleh hanya jadi program administratif. Program ini harus benar-benar menjamin kehidupan di usia tua,” ujar Edy dikutip dari ANTARA.

    Ia menjelaskan bahwa jika iuran tidak disesuaikan dengan kebutuhan manfaat dan perkembangan demografi penduduk lansia, potensi terjadinya defisit tetap terbuka.

    Merujuk pada data Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 dari BPS, rasio ketergantungan lansia mencapai 17,76 persen. Artinya, dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 17–18 orang lansia yang mungkin memerlukan dukungan sosial maupun ekonomi.

    Jumlah penduduk lansia pun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai 33,67 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

    Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa program JP perlu diselaraskan dengan standar internasional. Salah satunya mengacu pada Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952, yang merekomendasikan agar manfaat pensiun paling tidak sebesar 40 persen dari gaji terakhir, bagi pekerja dengan masa iur 30 tahun.

    “Untuk bisa mencapai angka tersebut, pemerintah perlu segera menaikkan koefisien perhitungan manfaat dari yang saat ini berlaku menjadi 1,33 persen. Tanpa itu, manfaat yang diterima akan terus berada di bawah standar kelayakan,” kata dia. 
     

    Di samping nilai manfaat, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan kepesertaan. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, baru sekitar 15 juta yang tercatat sebagai peserta aktif program JP. Ini menunjukkan sebagian besar pekerja, khususnya di sektor informal dan mikro, belum terproteksi dalam skema pensiun nasional.

    “Ini adalah masalah serius. Artinya, sebagian besar pekerja akan memasuki masa tua tanpa perlindungan ekonomi,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

    Edy juga mengingatkan pentingnya perlindungan yang layak bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total.

    Ia mengusulkan agar manfaat minimum bagi kondisi tersebut setidaknya setara dengan 1,5 kali garis kemiskinan, sebagai bentuk perlindungan dasar yang manusiawi.

    “Jika kita ingin mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan inklusif, maka manfaat JP harus naik dan pesertanya harus diperluas. Tidak bisa lagi hanya menjangkau kelompok formal,” kata dia.

    Pandangan senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany. Ia menilai bahwa jaminan pensiun untuk seluruh warga negara, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, belum sepenuhnya menjadi prioritas nasional.

    Padahal, menurutnya, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dengan jelas menyebutkan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Selama ini, kata dia, manfaat pensiun berupa pendapatan bulanan hingga akhir hayat umumnya hanya dinikmati oleh ASN.

    Ia menggarisbawahi bahwa seluruh penduduk Indonesia berpotensi mengalami masa tua atau sakit yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, dan tanpa perlindungan ekonomi, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 
     

    “Itu adalah kebutuhan paling mendasar bagi semua orang baik muda maupun tua. Para lansia orang tua, pekerja mandiri, entah itu petani, nelayan, pedagang, ketika tua belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Tidak mungkin mengandalkan anak-anak, karena tidak selalu mendapatkan penghasilan yang cukup,” katanya.

    Sayangnya, jumlah peserta Jaminan Pensiun saat ini baru mencapai sekitar 38 juta orang, masih sangat kecil dibandingkan total pekerja informal yang mencapai 130 juta.

    Hasbullah mendorong adanya perbaikan mendasar dalam skema iuran dan pengelolaan dana pensiun. Menurutnya, seluruh pekerja yang memiliki penghasilan seharusnya dapat terdaftar sebagai peserta JP, dengan iuran yang dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.

    Ia juga mengkritisi program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan kapan saja, karena justru melemahkan esensi perlindungan jangka panjang.

    “Harusnya diakumulasi saja. Iuran JHT sebesar 5,7 persen antara pekerja dan pemberi kerja, ditambah iuran jaminan pensiun 3 persen. Total 8,7 persen itu seharusnya sudah cukup baik untuk masa pensiun,” kata Hasbullah.

    Menurutnya, banyak pekerja masih memiliki pola pikir jangka pendek. Saat terkena PHK, sebagian besar langsung mencairkan dana JHT untuk konsumsi atau usaha tanpa persiapan matang.

    “Padahal mereka tidak memiliki kompetensi untuk berbisnis. Uangnya habis, dan ketika tua atau sakit, tidak ada tabungan pensiun yang tersisa,” katanya.

    Hasbullah juga menyoroti tertinggalnya Indonesia dalam pengumpulan dana pensiun publik oleh BPJS Ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

    “Vietnam, yang baru merdeka 30 tahun setelah Indonesia dan jumlah penduduknya hanya setengahnya, dana pensiunnya bisa lebih besar dari kita,” ujarnya.

    Sementara itu, Malaysia dan Singapura bahkan sudah masuk dalam 50 besar dunia dalam hal pengelolaan dana pensiun, meski jumlah penduduknya lebih kecil. Belanda, lanjutnya, bahkan memiliki dana pensiun setara dua kali PDB-nya.

    “Sementara kita baru 8 persen dari PDB,” kata dia.

    Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun pekerja dari berbagai sektor, untuk memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan sosial di usia senja.

    “Semua kita akan menjadi lansia, atau bisa saja menderita cacat karena sakit. Maka kita punya hak untuk memenuhi kebutuhan dasar: makan, pakaian, tempat tinggal. Negara harus hadir dan pekerja juga harus punya kesadaran itu,” katanya.

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah untuk menaikkan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap guna menjamin keberlanjutan dana pensiun dalam jangka panjang.
     
    “Jaminan pensiun tidak boleh hanya jadi program administratif. Program ini harus benar-benar menjamin kehidupan di usia tua,” ujar Edy dikutip dari ANTARA.
     
    Ia menjelaskan bahwa jika iuran tidak disesuaikan dengan kebutuhan manfaat dan perkembangan demografi penduduk lansia, potensi terjadinya defisit tetap terbuka.

    Merujuk pada data Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 dari BPS, rasio ketergantungan lansia mencapai 17,76 persen. Artinya, dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 17–18 orang lansia yang mungkin memerlukan dukungan sosial maupun ekonomi.
     
    Jumlah penduduk lansia pun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai 33,67 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.
     
    Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa program JP perlu diselaraskan dengan standar internasional. Salah satunya mengacu pada Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952, yang merekomendasikan agar manfaat pensiun paling tidak sebesar 40 persen dari gaji terakhir, bagi pekerja dengan masa iur 30 tahun.
     
    “Untuk bisa mencapai angka tersebut, pemerintah perlu segera menaikkan koefisien perhitungan manfaat dari yang saat ini berlaku menjadi 1,33 persen. Tanpa itu, manfaat yang diterima akan terus berada di bawah standar kelayakan,” kata dia. 
     

     
    Di samping nilai manfaat, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan kepesertaan. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, baru sekitar 15 juta yang tercatat sebagai peserta aktif program JP. Ini menunjukkan sebagian besar pekerja, khususnya di sektor informal dan mikro, belum terproteksi dalam skema pensiun nasional.
     
    “Ini adalah masalah serius. Artinya, sebagian besar pekerja akan memasuki masa tua tanpa perlindungan ekonomi,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.
     
    Edy juga mengingatkan pentingnya perlindungan yang layak bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total.
     
    Ia mengusulkan agar manfaat minimum bagi kondisi tersebut setidaknya setara dengan 1,5 kali garis kemiskinan, sebagai bentuk perlindungan dasar yang manusiawi.
     
    “Jika kita ingin mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan inklusif, maka manfaat JP harus naik dan pesertanya harus diperluas. Tidak bisa lagi hanya menjangkau kelompok formal,” kata dia.
     
    Pandangan senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany. Ia menilai bahwa jaminan pensiun untuk seluruh warga negara, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, belum sepenuhnya menjadi prioritas nasional.
     
    Padahal, menurutnya, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dengan jelas menyebutkan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Selama ini, kata dia, manfaat pensiun berupa pendapatan bulanan hingga akhir hayat umumnya hanya dinikmati oleh ASN.
     
    Ia menggarisbawahi bahwa seluruh penduduk Indonesia berpotensi mengalami masa tua atau sakit yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, dan tanpa perlindungan ekonomi, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 
     

     
    “Itu adalah kebutuhan paling mendasar bagi semua orang baik muda maupun tua. Para lansia orang tua, pekerja mandiri, entah itu petani, nelayan, pedagang, ketika tua belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Tidak mungkin mengandalkan anak-anak, karena tidak selalu mendapatkan penghasilan yang cukup,” katanya.
     
    Sayangnya, jumlah peserta Jaminan Pensiun saat ini baru mencapai sekitar 38 juta orang, masih sangat kecil dibandingkan total pekerja informal yang mencapai 130 juta.
     
    Hasbullah mendorong adanya perbaikan mendasar dalam skema iuran dan pengelolaan dana pensiun. Menurutnya, seluruh pekerja yang memiliki penghasilan seharusnya dapat terdaftar sebagai peserta JP, dengan iuran yang dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.
     
    Ia juga mengkritisi program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan kapan saja, karena justru melemahkan esensi perlindungan jangka panjang.
     
    “Harusnya diakumulasi saja. Iuran JHT sebesar 5,7 persen antara pekerja dan pemberi kerja, ditambah iuran jaminan pensiun 3 persen. Total 8,7 persen itu seharusnya sudah cukup baik untuk masa pensiun,” kata Hasbullah.
     
    Menurutnya, banyak pekerja masih memiliki pola pikir jangka pendek. Saat terkena PHK, sebagian besar langsung mencairkan dana JHT untuk konsumsi atau usaha tanpa persiapan matang.
     
    “Padahal mereka tidak memiliki kompetensi untuk berbisnis. Uangnya habis, dan ketika tua atau sakit, tidak ada tabungan pensiun yang tersisa,” katanya.
     
    Hasbullah juga menyoroti tertinggalnya Indonesia dalam pengumpulan dana pensiun publik oleh BPJS Ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.
     
    “Vietnam, yang baru merdeka 30 tahun setelah Indonesia dan jumlah penduduknya hanya setengahnya, dana pensiunnya bisa lebih besar dari kita,” ujarnya.
     
    Sementara itu, Malaysia dan Singapura bahkan sudah masuk dalam 50 besar dunia dalam hal pengelolaan dana pensiun, meski jumlah penduduknya lebih kecil. Belanda, lanjutnya, bahkan memiliki dana pensiun setara dua kali PDB-nya.
     
    “Sementara kita baru 8 persen dari PDB,” kata dia.
     
    Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun pekerja dari berbagai sektor, untuk memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan sosial di usia senja.
     
    “Semua kita akan menjadi lansia, atau bisa saja menderita cacat karena sakit. Maka kita punya hak untuk memenuhi kebutuhan dasar: makan, pakaian, tempat tinggal. Negara harus hadir dan pekerja juga harus punya kesadaran itu,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)