Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Pemkot Batam sediakan dua skema permodalan untuk dukung usaha mikro

    Pemkot Batam sediakan dua skema permodalan untuk dukung usaha mikro

    Dana bergulir ini ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman maksimal Rp150 juta dan koperasi hingga Rp300 juta

    Batam (ANTARA) – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kini menyediakan dua skema permodalan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi, yakni melalui program Dana Bergulir dan pinjaman modal tanpa bunga sebesar Rp20 juta.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam Zulfahri menyampaikan bahwa hingga 14 Juli 2025, dana bergulir yang telah tersalurkan mencapai Rp2,07 miliar, dengan rincian kepada 19 usaha mikro dan 1 koperasi.

    “Dana bergulir ini ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman maksimal Rp150 juta dan koperasi hingga Rp300 juta. Tenor pinjaman hingga lima tahun dengan bunga tetap sebesar 4 persen per tahun,” kata Zulfahri dihubungi di Batam, Sabtu.

    Menurut dia, jenis usaha yang umumnya memanfaatkan program ini antara lain warung sembako, pangkalan LPG, jasa binatu, hingga industri rumah tangga.

    Zulfahri menyampaikan para peminjam biasanya adalah pelaku usaha mikro yang telah berjalan dan membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

    Selain dana bergulir, Pemkot Batam juga menyediakan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan sebesar Rp20 juta, yang baru diresmikan pada bulan Juni 2025.

    Zulfahri menyebutkan bahwa skema tersebut bekerja sama dengan Bank BTN Cabang Batu Aji dan Batam Center, dengan pemerintah kota membiayai subsidi bunga.

    “Pelaku usaha dengan kebutuhan modal kecil bisa memilih program Rp20 juta karena tidak ada bunga dan agunan. Jika membutuhkan modal yang lebih besar, bisa mengajukan untuk dana bergulir,” ujarnya.

    Kedua program tersebut dirancang untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

    Adapun syarat untuk program pinjaman Rp20 juta ini, di antaranya usaha harus sudah berjalan minimal enam bulan, bukan ASN/TNI/Polri/karyawan, serta wajib memiliki NIB dan catatan transaksi usaha selama tiga bulan terakhir.

    Setelah lolos ‘BI checking’, pelaku usaha diminta melengkapi sejumlah dokumen tambahan dan akan disurvei langsung di lokasi usaha oleh pihak dinas.

    Dengan dua skema permodalan ini, Pemkot Batam mendukung semakin banyak pelaku usaha mikro dan koperasi yang bisa mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 06:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Jawa Tengah, meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/07/2025). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok pekerja rentan. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.

    Didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro,  Wapres bertemu langsung dengan para penerima manfaat.

    Wapres mengapresiasi semangat para pekerja yang terus berjuang di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ia berpesan agar bantuan yang diterima digunakan secara bijak dan produktif.

    “Saya ingin titip pesan saja ke Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, bantuan yang sudah diterima digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin [dimanfaatkan untuk] anak-anaknya masih sekolah,” pesan Wapres.

    Setelahnya, ia beranjak ke loket penyerahan bantuan dan memantau secara langsung tahapan penyaluran, mulai dari proses verifikasi identitas hingga pencairan tunai oleh petugas pos.

    Kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, Wapres mengarahkan agar seluruh pihak turut aktif mengawal pelaksanaan program bantuan agar berjalan optimal.

    “Saya minta tolong juga, ini Pak Wamen, Pak Wamen BUMN, Pak Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda semuanya lengkap, saya mohon untuk ikut memonitor, agar bantuannya tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan nanti penggunaannya juga digunakan untuk kegiatan yang baik atau positif,” tegas Wapres, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu Wamen Ketenagakerjaan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan agar dampaknya langsung dirasakan oleh para penerima. 

    “Program BSU yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 ini telah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun, dan penyalurannya ditargetkan selesai maksimal di akhir Juli 2025, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan para pekerja,” ujar Immanuel.

    Ia pun melaporkan perkembangan penyaluran BSU baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tegaskan, pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saat ini, dari total 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria, BSU telah tersalurkan kepada 13,8 juta pekerja, atau 86,66 persen secara nasional. Untuk Provinsi Jawa Tengah, telah tersalur kepada 2.023.415 pekerja, dan di Kabupaten Boyolali 84.414 pekerja. Angka ini akan bertambah terus hingga program ini selesai,” paparnya.

    Sementara, salah seorang penerima BSU yang bekerja sebagai pegawai honorer perawat di salah satu Fasilitas Kesehatan, Surani, menuturkan bahwa bantuan yang diterimanya sangat bermanfaat untuk dirinya memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya untuk dana pendidikan.

    “Ini lokasi ketiga yang kami kunjungi, Pak Wamenaker selalu mendampingi. Yang jelas saya tekankan bagaimana program ini bisa tersalurkan dengan baik, tepat sasaran,” imbuh Wapres.

    Sebagai informasi, BSU diberikan kepada pekerja non-ASN dan TNI/Polri yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah jika lebih tinggi, serta tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun Bantuan senilai Rp600.000 yang diterima mencakup dua bulan dan disalurkan melalui bank-bank HIMBARA maupun Kantor Pos bagi penerima tanpa rekening bank terdaftar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak Cuma di Dalam Negeri, LAN Ikut Bangun Ekosistem ASN di Timor Leste – Page 3

    Tak Cuma di Dalam Negeri, LAN Ikut Bangun Ekosistem ASN di Timor Leste – Page 3

    Sementara itu, Sekretaris Utama LAN, Andi Taufik dalam kesempatan itu juga menyampaikan LAN sebagai instansi pemerintah diamanatkan oleh Undang-undang sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh ASN di Indonesia yang saat ini telah mencapai 5,2 juta pegawai, dapat menjadi rujukan bagi INAP dalam membangun pelatihan yang modern yang berbasis digital.

    Selain itu juga LAN dapat memberikan asistensi untuk melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan, penyusunan kurikulum, serta pengembangan kapasitas SDM pengajar.

    Dalam kesempatan itu juga, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN, Dra. Army Winarty, M.Si memaparkan mengenai pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur, proses akreditasi lembaga pelatihan serta evaluasi program pelatihan di setiap lembaga pelatihan.

    “Melalui kerja sama strategis ini, LAN Indonesia dan INAP Timor Leste meneguhkan komitmen untuk bersama-sama mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing di kawasan Asia”, ujarnya

     

  • Nasdem Usulkan IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jika Urung Jadi Ibu Kota Negara

    Nasdem Usulkan IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jika Urung Jadi Ibu Kota Negara

    Nasdem Usulkan IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jika Urung Jadi Ibu Kota Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai
    Nasdem
    mengusulkan agar
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ) ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur apabila belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai
    ibu kota negara
    .
    Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah ketidaksiapan IKN dari sisi administrasi, infrastruktur, hingga kebijakan.
    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem,
    Saan Mustopa
    mengatakan, penetapan IKN sebagai ibu kota negara sebaiknya dilakukan ketika semua aspek pendukung benar-benar siap. Sebelum itu, Jakarta kembali berperan sebagai ibu kota negara.
    “Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai
    Ibu Kota Negara
    dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ujar Saan Mustopa dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025) malam.
    “Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau terlantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” sambungnya.
    Saan menyebut Partai Nasdem menyuarakan sikap tersebut karena hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia juga menilai
    pembangunan IKN
    perlu mempertimbangkan kondisi fiskal dan dinamika politik nasional saat ini.
    “Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan.
    Ia turut mendorong agar pemerintah menyesuaikan kembali anggaran pembangunan IKN, terlebih dalam situasi efisiensi yang saat ini sedang dilakukan.
    “Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di IKN pada pada Rabu (28/05/2025).
    Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu.
    “Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (28/05/2025).
    Ada sejumlah titik yang ditinjau oleh Gibran. Titik pertama adalah Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70 persen.
    Jalan tol ini diperkirakan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.
    Gibran juga meninjau Istana Wakil Presiden yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung (progres 42,67 persen).
    Rumah susun (rusun) ASN 1 dengan progres 97,09 persen juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul Nasional

    6 Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul Nasional

    Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –  Menyambut ide dari
    Partai NasDem
    , Wakil Ketua Umum
    Partai Golkar

    Adies Kadir
    mengatakan partainya akan mengkaji wacana
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
    Menurut Adies, usulan tersebut sah-sah saja disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan, tetapi perlu dikaji secara mendalam.
    “Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Adies saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam.
    Adies mengatakan, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN).
    Dengan demikian, lanjut Adies, perlu ada pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI apabila ada perubahan rencana.
    “Kalau ada perubahan, itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintahan dan DPR. Kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” jelas Adies.
    Adies menekankan, Golkar akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi yang telah masuk ke wilayah IKN.
    “Kita hitung betul. Kalau memang dengan situasi kondisi, misalnya kita hitung lima tahun ke depan target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu terganggu dengan adanya program ini, mungkin bisa kita
    hold
    atau kita tunda,” kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.
    “Kalau memang terlalu berat, kita lihat perjalanannya. Mungkin juga usulan dari teman-teman NasDem itu juga bisa diperhitungkan,” sambungnya.

    Meski demikian, Adies mengingatkan bahwa kajian terhadap usulan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
    Sebab, investasi dan modal yang telah digelontorkan di IKN sudah sangat besar, termasuk dari kalangan swasta.
    “Ini memang harus melalui kajian-kajian yang sangat matang karena kita tahu investasi yang juga keluar di sana sudah cukup besar dan pengusaha-pengusaha juga sudah banyak menanamkan modalnya. Jadi memang harus dihitung betul tingkat kerugian dan keuntungannya apabila itu terjadi,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya,
    Partai Nasdem
    mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jika belum bisa ditetapkan sebagai ibu kota negara.
    Pasalnya, IKN sebagai ibu kota negara dinilainya belum memadai dari segi administrasi, infrastruktur, dan kebijakannya.
    Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
    Revisi tersebut juga bisa kembali menetapkan Jakarta menjadi ibu kota negara.
    “Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ujar Wakil KetuaUmum Partai Nasdem, Saan Mustopa dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025) malam.
    “Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” sambungnya.
    Saan mengatakan, Partai Nasdem mengambil sikap soal IKN karena Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota tak kunjung diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Di samping itu, kelanjutan pembangunan IKN dinilainya perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik.
    “Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan.
    Wakil Ketua DPR itu mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap pembangunan IKN.
    Apalagi ia melihat bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran.
    “Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga,” ujar Saan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, ASN alami masalah kejiwaan hingga cek kesehatan gratis

    DKI kemarin, ASN alami masalah kejiwaan hingga cek kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Jumat (18/7) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari 15 persen ASN di DKI alami masalah kejiwaan hingga DKI sudah mulai Cek Kesehatan Gratis di sekolah

    Berikut rangkumannya:

    1. 15 persen ASN di DKI alami masalah kejiwaan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan hasil pemeriksaan kesehatan tahun 2024 bahwa sebanyak 15 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta mengalami masalah kejiwaan.

    “Ada ASN yang punya masalah kejiwaan dan ini angkanya tidak kecil, sekitar15 persen,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya di sini

    2. DKI sudah mulai Cek Kesehatan Gratis di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus pelajar di sekolah berbarengan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada awal pekan ini.

    “(CKG pelajar) sudah dimulai sejak masuk sekolah, MPLS. Kami mulai di Sekolah Rakyat dulu,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya di sini

    3. MRT Jakarta Fase 2A memperluas interkoneksi dan pengembangan kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Proyek MRT Jakarta Fase 2A tidak hanya akan memperluas jangkauan MRT, tetapi juga akan secara signifikan memperluas interkoneksi antarmoda transportasi dan mendorong pengembangan kawasan yang terintegrasi di sekitar stasiun.

    Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina menjelaskan pengembangan kawasan dan pengelolaan ruang publik merupakan perluasan mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta, untuk mewujudkan Transit Oriented Development (TOD) dan menjadikan MRT sebagai integrator sistem transportasi.

    Berita selengkapnya di sini

    4. Pemprov DKI ajak masyarakat lindungi anak dari kekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui momentum peringatan Hari Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mengajak masyarakat dan guru untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan

    “Saya turut mengajak seluruh pihak baik pemerintah, para guru, orang tua, maupun unsur masyarakat lainnya untuk berkomitmen memastikan semua anak Jakarta mendapatkan kasih sayang, terpenuhi hak-haknya, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya di sini

    5. Telat bayar PBJT kena tambahan pajak 1 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) akan dikenakan pajak tambahan sebesar 1 persen.

    “Apabila wajib pajak terlambat bayar, maka dikenakan pajak 1 persen per bulan dari pajak terutangnya,” ujar Kepala Bidang Pendapatan Pajak II Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Jimmi Rianto Pardede dalam “Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik)” di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lantik 103 Pejabat, Bobby: Tugas Kita Sama, sebagai Pelayan Masyarakat Medan 18 Juli 2025

    Lantik 103 Pejabat, Bobby: Tugas Kita Sama, sebagai Pelayan Masyarakat Medan 18 Juli 2025

    Lantik 103 Pejabat, Bobby: Tugas Kita Sama, sebagai Pelayan Masyarakat
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Sumatera Utara
    (Sumut),
    Bobby Nasution
    , melantik 103
    Pejabat Administrator
    dan Pejabat Fungsional pada Jumat (18/7/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Bobby menekankan pentingnya peran pejabat sebagai pelayan masyarakat.
    “Kita semua di sini memiliki tugas yang sama yakni sebagai pelayan masyarakat, tanpa pandang bulu tanpa melihat suku ras dan agama,” ujar Bobby saat memberikan arahan di Kantor Gubernur Sumut.
    Bobby menjelaskan, rotasi jabatan adalah hal yang biasa dalam roda pemerintahan.
    Dia meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk lebih fokus bekerja daripada membandingkan jabatan yang diemban dengan pegawai lainnya.
    “Dalam menjalankan roda organisasi, sudah biasa ada perputaran menduduki jabatan lainnya. Jangan kita merasa jabatan ini kita yang lebih layak dari yang lain,” katanya.
    Lebih lanjut, Bobby berharap para jajarannya dapat mengemban amanah yang diberikan dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
    “Saya meminta kita semua dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam bekerja. Bapak dan ibu dapat mengerjakan sesuai tugas yang diamanahkan, yakni sebagai pelayan pada masyarakat dan organisasi,” harap Bobby.
    Kepada jajarannya yang hadir, termasuk Inspektorat, Bobby Nasution juga meminta untuk bertindak tegas jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alarm Kesehatan ASN Jakarta: Ribuan Alami Masalah Kejiwaan dan Obesitas Megapolitan 18 Juli 2025

    Alarm Kesehatan ASN Jakarta: Ribuan Alami Masalah Kejiwaan dan Obesitas Megapolitan 18 Juli 2025

    Alarm Kesehatan ASN Jakarta: Ribuan Alami Masalah Kejiwaan dan Obesitas
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hasil pemeriksaan
    kesehatan
    aparatur sipil negara (
    ASN
    ) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
    Jakarta
    mengungkap fakta memprihatinkan.
    Sebanyak 15 persen ASN diketahui mengalami gangguan kejiwaan, dan lebih dari 60 persen mengalami
    obesitas
    .
    Temuan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas
    Kesehatan
    (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam acara peluncuran kampanye kesehatan “Jakarta BERJAGA 2.0” di Balai Kota, Jumat (18/7/2025).
    “Ada yang punya
    masalah kejiwaan
    . Dan ini angkanya tidak kecil, yaitu 15 persen,” kata Ani.
    Masalah kesehatan ini terungkap melalui program skrining kesehatan menyeluruh yang dilakukan Pemprov DKI selama tahun 2024.
    Pemeriksaan menyasar ribuan ASN yang terdiri dari lebih dari 65.000 pegawai, mencakup PNS, CPNS, dan PPPK.
    Selain isu kesehatan mental, Ani menyebut kondisi kesehatan fisik ASN juga menjadi sorotan.
    Sebanyak 62 persen ASN terdeteksi obesitas, sementara 15,4 persen lainnya mengalami kelebihan berat badan (overweight).
    “Hipertensi ditemukan pada 27,6 persen pegawai, dan diabetes mellitus pada 5,7 persen,” jelas Ani.
    Menurutnya, tingginya prevalensi masalah kesehatan ini menjadi alarm serius, mengingat ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi juga panutan masyarakat.
    Untuk merespons kondisi tersebut, Pemprov DKI meluncurkan kampanye Jakarta BERJAGA 2.0, singkatan dari Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia.
    Kampanye ini ditujukan untuk membangun kesadaran hidup sehat di kalangan birokrasi.
    “Kesehatan beraktivitas adalah bagian dari menciptakan kesehatan jiwa,” ujar Ani.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam acara yang sama menegaskan komitmennya untuk mendorong gaya hidup sehat di lingkungan Pemprov.
    Rano menginstruksikan seluruh ASN agar rutin berolahraga setiap Jumat pagi.
    “Saya wajibkan setiap Jumat pagi kita berolahraga bersama di sini. Agar kita bisa semangat kerja, dan tentu produktivitas meningkat,” kata Rano.
    Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menjadi gerakan kolektif dan berkelanjutan.
    “Kita mulai dari sini. Ini bukan hanya soal program, tapi kesadaran. Tidak ada gunanya kita sejahtera kalau kita tidak sehat,” tegasnya.
    Peluncuran kampanye BERJAGA 2.0 mencerminkan pendekatan preventif Pemprov DKI terhadap kesehatan ASN.
    Dalam konteks pelayanan publik, kesehatan jiwa dan fisik pegawai menjadi pondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang produktif, responsif, dan profesional.
    Imbauan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menjadikan kesehatan pegawai sebagai prioritas pun kembali ditegaskan.
    “ASN harus jadi contoh, baik dalam kinerja maupun gaya hidup,” pungkas Ani.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR akan bahas usulan Wapres berkantor di IKN 

    Komisi II DPR akan bahas usulan Wapres berkantor di IKN 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi II DPR akan bahas usulan Wapres berkantor di IKN 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda akan membahas usulan agar pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, termasuk menempatkan Wakil Presiden (Wapres) berkantor di sana.

    Dia mengatakan bahwa saat ini keppres tersebut belum diterbitkan. Menurut dia, pemindahan ibu kota bisa dimulai secara bertahap dan tidak perlu seluruh kementerian langsung bermigrasi ke IKN.

    “Sebagai Ketua Komisi II DPR tentu tugas saya salah satunya adalah membicarakan ini dengan rekan-rekan antar fraksi di Komisi II DPR RI,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Wakil Presiden bisa secara bertahap bersama sejumlah kementerian yang dianggap penting untuk melakukan operasional di IKN.

    Dengan kondisi saat ini, dia menilai bahwa IKN sudah siap menampung sekitar 10-15 ribu aparatur sipil negara (ASN), tetapi dengan fasilitas perumahannya yang disiapkan oleh Otorita IKN.

    “Kalau dengan melihat kesiapan infrastruktur ini, hari ini atau besok pun pemerintah sebetulnya sudah bisa menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara dengan didahului oleh Wapres,” kata dia.

    Saat ini, dia mengatakan bahwa DPR RI sedang dalam pembahasan siklus anggaran untuk Tahun 2026. Menurut dia, Otorita IKN merupakan mitra dari Komisi II DPR RI yang juga membahas anggaran.

    “Dan tentu ini akan menjadi sikap bagi kami di DPR nanti untuk membangun positioning,” kata dia.

    Sebelumnya, Partai NasDem berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN. Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

    “Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat.

    Sumber : Antara

  • Pagu Anggaran IKN Mubazir Kalau Wapres Gibran Ogah Pindah

    Pagu Anggaran IKN Mubazir Kalau Wapres Gibran Ogah Pindah

    GELORA.CO -Penempatan kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ibukota Nusantara (IKN) akan dibahas Partai Nasdem secara serius bersama partai lain.

    Ketua DPP Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda berujar, pihaknya akan berdiskusi mengenai pemindahan kantor Wapres bersama Kementerian/Lembaga dan aparatur sipil negara (ASN) agar proyek IKN tidak sia-sia.

    “Posisi saya sebagai Ketua Komisi II DPR, saya ditugaskan partai untuk memimpin komisi yang diberi tugas mengurusi otoritas IKN dari sisi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Rifqinizamy di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

    “Tentu kami melakukan pembicaraan-pembicaraan yang intensif,” sambungnya.

    Komisi II sedang membahas siklus anggaran RAPBN 2026 yang di dalamnya ada usulan tambahan anggaran dari Otorita IKN lebih dari Rp16 triliun. Sementara pagu anggaran 2026 untuk IKN saat ini hanya ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.

    Jika usulan anggaran tersebut disetujui, maka total anggaran untuk IKN mencapai Rp21 triliun. Angka ini cukup fantastis apalagi jika tidak dibarengi dengan pemanfaatan IKN secara maksimal.

    “Kalau tidak ada sikap politik (dari pemerintah), mutasi ASN tidak dilakukan, dan belum diputuskan kementerian mana yang harus berpindah, kita merasa uang Rp21 triliun itu lebih bermanfaat untuk program strategis lain,” tutupnya.