Kementrian Lembaga: ASN

  • DKI sepekan, dari obesitas kalangan ASN hingga pelebaran jalan

    DKI sepekan, dari obesitas kalangan ASN hingga pelebaran jalan

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir mulai dari obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius hingga atasi kemacetan, Pemkot Jakbar lakukan pelebaran jalan.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

    1. Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan obesitas di kalangan ASN menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pemkot Jaktim pasang 400 cermin cembung untuk cegah kecelakaan

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memasang sebanyak 400 cermin cembung di 10 kecamatan selama periode Maret hingga pertengahan Juli 2025 untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Bulog salurkan bantuan beras kepada 218.921 penerima di Jakarta

    Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten menyalurkan bantuan beras dalam Program Bantuan Pangan kepada 218.921 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Jakarta.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Dua orang meninggal dunia akibat kebakaran di Muara Baru Jakut

    Dua orang meninggal dunia akibat kebakaran di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu pagi.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Atasi kemacetan, Pemkot Jakbar lakukan pelebaran jalan

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat melakukan pelebaran jalan untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah setempat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Ilustrasi – Sparatur Sipil Negara (ASN) berolahraga bersama, Jakarta, Sabtu (19/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan obesitas di kalangan ASN menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyampaikan obesitas berkaitan erat dengan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke dan jantung.

    Hal itu disampaikan berkaitan dengan hasil skrining kesehatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta Pada skrining itu salah satunya ditemukan 62,09 persen obesitas. Dia merinci, dari 62,09 persen ASN yang obesitas, sebesar 40,03 persen masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06 persen obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).

    Adapun program skrining kesehatan tersebut dilakukan pada 2024 dan diikuti 9.936 ASN. Pemeriksaan mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani dan kadar gula darah sewaktu. Selain kesehatan fisik, aspek kesehatan mental juga menjadi fokus.

    Berdasarkan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi masalah kesehatan mental, mulai dari gejala emosional ringan hingga gangguan tidur.

    “Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional,” kata Ani.

    Sementara itu, dari sisi kebugaran, hanya 9,6 persen ASN yang masuk kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji “Rockport Walk Test” yang mengukur kebugaran jantung-paru. Mayoritas ASN berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”, yang menandakan perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kesehatan ASN untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

    Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga dan Bahagia) yang mengampanyekan gaya hidup sehat. Program ini mengajak ASN dan masyarakat umum untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.

    Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan risiko PTM seperti jantung, stroke, diabetes dan kanker, sekaligus mendorong deteksi dini terhadap masalah psikologis yang kerap luput dari perhatian.

    “Kegiatan ini dirancang untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular sekaligus mendorong deteksi dini masalah psikologis yang sering kali tidak disadari,” ujar Ani.

    Melalui program Jakarta BERJAGA, Pemprov DKI berharap ASN dapat meningkatkan kebugaran fisik demi mendukung kinerja pelayanan publik. Untuk memotivasi ASN mencapai berat badan ideal, diluncurkan pula gerakan edukatif bertajuk “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu”.

    Pemprov juga menyiapkan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan membuka layanan konseling kesehatan di kantor-kantor layanan publik. Di bidang kesehatan mental, layanan konsultasi daring JakCare diperluas sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

    Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat. Dari sisi regulasi, Pemprov DKI menguatkan upaya pengendalian PTM melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 dan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022.

    Kemudian, sebagai bentuk perluasan layanan promotif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini juga dibuka untuk masyarakat umum.

    Sebanyak 44 Puskesmas dan 23 Puskesmas Pembantu disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • 15 Persen ASN Jakarta Berpotensi Alami Gangguan Mental
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Juli 2025

    15 Persen ASN Jakarta Berpotensi Alami Gangguan Mental Megapolitan 20 Juli 2025

    15 Persen ASN Jakarta Berpotensi Alami Gangguan Mental
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kesehatan DKI
    Jakarta
    , Ani Ruspitawati mengatakan, sebanyak 15,03 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berpotensi mengalami permasalahan mental, salah satunya gejala emosional ringan.
    Selain itu,
    ASN Jakarta
    juga mengalami gangguan tidur.
    “Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional,” kata Ani dilansir dari
    Antara
    , Minggu (20/7/2025).
    Hal ini diketahui dari hasil program skrining kesehatan pada 2024 yang diikuti oleh 9.936 ASN Jakarta. Para ASN Jakarta itu dilakukan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
    Selain kesehatan mental, aspek kesehatan fisik juga menjadi fokus pemeriksaan yang meliputi pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani, dan kadar gula darah sewaktu.
    Pemeriksaan kesehatan ini, merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi risiko kesehatan sejak dini agar intervensi bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
    Adapun khusus untuk penanganan kesehatan mental, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini menyediakan layanan konsultasi daring JakCare sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
    Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat.
    Lalu, sebagai bentuk perluasan layanan promotif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini juga dibuka untuk masyarakat umum di sebanyak 44 puskesmas dan 23 puskesmas pembantu. Layanan puskesmas ini disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.
    “Seluruh warga Jakarta kami ajak untuk memanfaatkan layanan ini demi menjaga kesehatan diri dan keluarga. Kesehatan ASN dan masyarakat adalah kunci utama mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing,” ujar Ani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Disarankan Berkantor di IKN, Kader PKB: Setuju, Biar Berkantor di Kota Idaman Bapaknya

    Wapres Gibran Disarankan Berkantor di IKN, Kader PKB: Setuju, Biar Berkantor di Kota Idaman Bapaknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disarankan untuk berkantor ke IKN di Kalimantan Timur.

    Saran ini datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem yang meminta langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tak sendiri, Wakil Presiden dan beberapa Kementerian atau lembaga juga disarankan lebih dulu berkantor di IKN.

    Merespons hal ini, salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mengungkap pendapatnya dengan saran ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengaku setuju dengan saran ini.

    Umar memberikan sindiran dan mengaku setuju jika Wapres Gibran benar bakal bertuga di IKN karena merupakan kota idaman dari sang ayah, Joko Widodo.

    “Gue setuju banget biar dia berkantor di ibukota idaman bapaknya,” tulisnya dikutip Minggu (20/7/2025).

    “Kalian setuju gak ges?,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, mengatakan opsi itu disarankan partainya jika memang pemerintah mengambil keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.

    “Jika IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Saan.

    Saan mengatakan, Prabowo juga perlu menerbitkan keputusan tentang pemindahan Kementerian/Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap. 

    Ia mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang pertama berkantor.

    “Dimulai dari wakil presiden dan beberapa Kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan. (Erfyansyah/Fajar) 

  • DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    FAJAR.CO.ID — Pertemuan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberi angin segar bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah diangkat maupun dalam proses pengangkatan.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK.

    “Kami koordinasi dengan MenpanRB dan BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1,17 juta formasi ASN PPPK, pengangkatannya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025,” kata Muhdi.

    Penjelasan tentang tenggat waktu pengangkatan PPPK itu disampaikan Komite I DPD usai pertemuan langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

    Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengakui banyaknya keluhan dari PPPK di daerah, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya.

    “Di antaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar,” ucapnya.

    DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025.

    “Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan).” ujar.

  • Cak Imin soal Usulan Wapres Berkantor di IKN: PKB Ikut Perintah Presiden

    Cak Imin soal Usulan Wapres Berkantor di IKN: PKB Ikut Perintah Presiden

    Jakarta

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi Partai NasDem yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Cak Imin menegaskan, sebagai bagian dari koalisi, PKB akan selalu mendukung penuh kebijakan Presiden, termasuk agenda percepatan pembangunan IKN.

    “Kita sebagai bagian dari koalisi tentu harus mengikuti apapun perintah presiden. Salah satunya kita akan dukung apapun yang menjadi program pemerintah menyambut IKN,” kata Cak Imin di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Menurut Cak Imin, IKN adalah proyek strategis nasional yang harus dikawal bersama-sama. PKB, kata dia, berkomitmen memastikan dukungan politik di parlemen agar pembangunan IKN berjalan lancar sesuai target.

    “IKN ini simbol pemerataan pembangunan, simbol masa depan Indonesia. Jadi semua pihak harus mendukung, termasuk kami di PKB,” ujarnya.

    Cak Imin juga menegaskan tidak ada dinamika yang mengganggu soliditas koalisi pemerintah, meski ada perbedaan pandangan teknis di antara partai politik pendukung.

    Sebelumnya, Partai NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.

    Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

    “Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas,” ujar Saan.

    (bel/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • ASABRI komitmen bangun ekosistem keterbukaan informasi

    ASABRI komitmen bangun ekosistem keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) berkomitmen membangun ekosistem keterbukaan informasi yang menyeluruh, setara, dan berdampak bagi peserta, keluarga, dan masyarakat.

    “Keterbukaan informasi publik merupakan amanat undang-undang yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. lebih dari itu, keterbukaan informasi adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat,” kata Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. Manullang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dengan komitmen keterbukaan informasi publik, ASABRI mengusung keterbukaan informasi sebagai kekuatan strategis yang menyatukan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang berdampak.

    Sebagai bagian dari misinya, ASABRI memastikan setiap informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan peserta serta keluarga mereka.

    Dalam upaya memperluas akses informasi, ASABRI terus memperkuat kanal-kanal digital, seperti ASABRI Mobile, ASABRI STAR, serta memperluas jangkauan ASABRI Link hingga lebih dari 1.900 titik di seluruh Indonesia.

    Upaya itu diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses pelayanan dan informasi hingga ke lapisan masyarakat paling jauh dari pusat kota.

    ASABRI menyalurkan pembayaran manfaat pensiun lebih dari Rp19 triliun kepada hampir 500 ribu penerima pensiun di seluruh Indonesia selama 2024.

    Dirut ASABRI menyatakan penyaluran manfaat tersebut tidak hanya sekadar untuk menunaikan kewajiban perseroan, tapi juga wujud kehadiran negara bagi para pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

    Untuk meningkatkan layanan, perseroan memperluas jaringan pembayaran dan layanan melalui kerja sama dengan 13 mitra kerja pembayaran, yaitu 12 bank dan PT Pos Indonesia.

    Tidak hanya itu, program ASABRI Link kini telah hadir di lebih dari 1.900 titik layanan di seluruh Indonesia agar layanan yang diberikan semakin dekat, mudah dijangkau, dan cepat diakses oleh para peserta.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano galakkan ASN DKI Jakarta terapkan olahraga tiap Jumat

    Rano galakkan ASN DKI Jakarta terapkan olahraga tiap Jumat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno menggalakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan olahraga setiap Jumat.

    “Sebetulnya Instruksi Gubernur (Ingub) sudah ada tiap Jumat itu olahraga. Cuma sekarang saya mau galakkan lagi,” kata Rano di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano menginginkan ASN memiliki gaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga rutin yang dilakukan pada Jumat pagi.

    Kegiatan ini merujuk pada Ingub yang sudah berlaku sebelumnya yakni pelaksanaan Ingub Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

    Dia menilai, kebijakan ini turut mendorong ASN untuk lebih aktif bergerak.

    “Saya jujur, jadi lebih banyak jalan. Bayangin, saya dari rumah di Lebak Bulus naik dari situ, pasti jalan kaki dulu. Itu banyak sekali manfaatnya,” tuturnya.

    Diharapkan dengan kombinasi olahraga rutin setiap Jumat dan kewajiban menggunakan transportasi umum setiap Rabu, ASN Pemprov DKI bisa menjalani pola hidup sehat secara konsisten, baik secara fisik maupun mental.

    “Kalau sudah ada Ingub-nya, Jumat saya wajibkan. Minimal buat saya, jadi seminggu dua kali pasti olahraga,” tandasnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim Literasi Keuangan OJK Sambangi Pelosok, Edukasi Masyarakat 3T

    Tim Literasi Keuangan OJK Sambangi Pelosok, Edukasi Masyarakat 3T

    Ambon

    Di balik keindahan Kepulauan Maluku terdapat sejumlah kawasan yang masih masuk sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti di Bula dan Pulau Geser di Seram Bagian Timur.

    Kedua daerah tersebut bisa dikatakan sebagai kawasan 3T. Sebab kawasan tersebut memiliki keterbatasan di sejumlah aspek seperti infrastruktur, akses yang sulit, hingga kurangnya layanan dasar.

    Mengingat keterbatasan tersebut, OJK menjadikan daerah 3 T sebagai wilayah sasaran untuk program literasi dan inklusi keuangan yang diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat di daerah itu.

    Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri mengakui masih banyak warga yang minim mengetahui informasi terkait literasi keuangan. Menurutnya, mereka cenderung memanfaatkan sistem-sistem keuangan tradisional yang memiliki risiko tinggi, salah satunya rentenir.

    “Nah, soal literasi keuangan di masyarakat. Saya rasa masyarakat kami di Kabupaten Seram Bagian Timur masih butuh, peningkatan pemahaman soal keuangan,” kata Fachri kepada detikcom di Kantor Bupati Seram Bagian Timur, Maluku, Selasa (15/7/2025).

    Pantauan detikcom di lokasi, tim literasi keuangan OJK memulai perjalanan dari Ambon untuk menuju Bula sekitar pukul 04.00 WIT. Dari Kota Ambon, rombongan harus menempuh perjalanan menuju pelabuhan sekitar 1 jam perjalanan darat.

    Tiba di Pelabuhan Hunimua, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dengan Kapal Ferry KMP. Bada Leon untuk sampai Pelabuhan Waipirit sekitar 2 jam perjalanan laut. Perjalanan yang cukup menantang baru terasa setelah melewati Pelabuhan Waipirit.

    Pasalnya, rombongan harus menempuh perjalanan darat dengan kendaraan roda empat sekitar 15-18 jam perjalanan untuk sampai di Bula, Seram Bagian Timur. Sepanjang perjalanan tim harus melewati hutan yang kalau malam hari kondisinya sangat gelap karena tidak ada lampu jalan. Adapun rute yang dilalui rombongan yakni Pelabuhan Hunimua, Neniari, Kawa, Lisabata Barat, Horale, Sawai, Benggoi, dan Bula.

    Untuk sampai di Bula bukan perkara mudah. Rombongan harus melewati banyak tikungan yang cukup tajam dan kiri kanan jurang hingga hutan yang masih cukup terjaga di sepanjang perjalanan. Memasuki kawasan Taman Nasional Manusela, perjalanan menuju Bula kembali terasa lebih menantang.

    Foto: Dea Duta Aulia

    Ketika melintasi kawasan tersebut, rombongan banyak menemukan jalan-jalan yang mengalami longsor, bahkan beberapa kali membuat kendaraan sedikit terperosok. Selain itu, ketika melewati Taman Nasional Manusela, tim literasi keuangan OJK tidak jarang harus menurunkan kecepatan karena sejumlah titik jalanan mengalami longsor.

    Setibanya di Bula, keesokan harinya, tim literasi keuangan OJK pun mengadakan sejumlah kegiatan yakni melakukan edukasi keuangan, salah satunya kepada ASN. Dalam pemaparannya, tim literasi keuangan OJK mendorong ASN di Bula untuk bijak dan teliti dalam mengambil kredit.

    OJK pun mendorong agar para ASN mengetahui hak dan kewajiban mereka sebelum mengambil kredit. Hal ini bertujuan guna meminimalisir risiko gagal bayar. Serta mendorong ASN dan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga jasa keuangan resmi seperti perbankan.

    Tak hanya itu, tim literasi keuangan OJK pun turut mendorong ASN dan warga untuk tidak memanfaatkan pinjaman online ilegal (pinjol). Sebab pinjol hanya akan merugikan penggunanya.

    Fachri mengakui saat ini, masih banyak warganya yang cenderung lebih memiliki memanfaatkan lembaga keuangan yang legalitasnya masih dipertanyakan. Bahkan tidak sedikit dari warga yang justru rela untuk mendapatkan bunga pinjaman yang cukup besar untuk permodalan. Padahal untuk memulai modal usaha bisa memanfaatkan perbankan dengan bunga yang cenderung tidak membebankan.

    “Masih banyak masyarakat kami taruhlah di urusan mendapat permodalan atau menyelesaikan soal-soal kebutuhan keuangan mereka, itu yang justru memilih pilihan yang sebenarnya menyusahkan mereka sendiri, seperti meminjam pada lembaga-lembaga yang belum jelas statusnya. Itu cukup banyak yang ada di Kabupaten kami. Lembaga yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi,” ungkap Fachi.

    Untuk itu, dia pun memuji langkah tim literasi keuangan OJK telah turun ke daerah 3T untuk melakukan edukasi. Fachri berharap kegiatan semacam ini bisa meningkatkan literasi keuangan dan mensejahterakan masyarakat. Serta menghindarkan masyarakat dari beban-beban finansial di masa mendatang.

    “Karena mereka atau OJK bisa melakukan fungsinya untuk memberi semacam, pemahaman terhadap dua belah pihak, baik yang melaksanakan jasa keuangan ataupun terhadap masyarakat,” tuturnya.

    OJK Pastikan Bakal Genjot Literasi Keuangan di 3T

    Sementara itu, Kepala OJK Maluku Andi Muhammad Yusuf mengatakan kegiatan edukasi tersebut sejalan dengan semangat OJK untuk meningkatkan literasi keuangan di berbagai daerah, termasuk 3T.

    “Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan ini tentu didasari oleh program kerja Otoritas Jasa Keuangan khususnya di Maluku ini, untuk bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi ini di seluruh kalangan masyarakat termasuk tentu saja di wilayah 3T. Sehingga kita sudah memang memprogramkan berbagai kegiatan literasi di desa, di pelosok-pelosok yang menjadi wilayah 3T ini,” ujar Andi.

    “Dan memang ini sudah sejalan dengan seperti apa kondisi karakteristik Maluku ya. Karena Maluku ini memang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah 3T. Karena ada 6 dari 9 kabupaten itu masih tergolong wilayah tertinggal,” sambungnya.

    Foto: Dea Duta Aulia

    Andi pun mengakui untuk melakukan edukasi keuangan berbagai daerah 3T di wilayah Maluku bukan perkara mudah. Pasalnya ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi oleh tim literasi keuangan OJK, salah satunya kondisi geografis.

    Menurutnya, kondisi geografis yang cukup menantang dan cuaca tidak menentu menjadi tantangan tersendiri.

    Dia mencontohkan untuk melakukan edukasi dari Pulau Geser, Seram Bagian Timur, tim literasi keuangan OJK harus menempuh jalur darat dan laut kurang lebih sekitar 18-20 jam. Bahkan di sepanjang perjalanan kerap ditemukan titik longsor yang cukup membahayakan pengguna jalan.

    Andi mengatakan infrastruktur telekomunikasi juga memberikan tantangan tersendiri. Pasalnya, masih ditemukan kendala sinyal telekomunikasi di sejumlah daerah 3T. Hal ini tentu membuat komunikasi antar daerah menjadi lebih sulit.

    “Isu keberlanjutan menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kondisi geografis dan termasuk infrastruktur yang memang memiliki tantangan tersendiri di Provinsi Maluku,” jelasnya.

    Siapkan Strategi agar Literasi Keuangan Berjalan Efektif

    Andi menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi agar proses literasi keuangan bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menentukan segmentasi peserta yang bakal diedukasi.

    Dia mengatakan setidaknya ada sejumlah segmen prioritas untuk dilakukan edukasi. Adapun segmen tersebut mencakup UMKM, perempuan, guru, pelajar, disabilitas, hingga ASN. Tak hanya itu, pihaknya juga turut menggandeng sejumlah tokoh masyarakat hingga agama agar proses edukasi literasi keuangan bisa berjalan secara berkelanjutan.

    “Memang kalau di wilayah Maluku ini segmentasi pelaku usaha mikro kecil khususnya di sektor-sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, pertanian, itu cukup dominan. Termasuk juga kelompok rentan yang lain seperti perempuan, disabilitas, guru, pelajar, termasuk ASN. Nah, secara komunitas dan juga wilayah, khususnya 3T ini menjadi salah satu sasaran kita,” jelasnya.

    Andi menjelaskan OJK juga turut menggandeng industri jasa keuangan untuk melakukan edukasi secara bersama-sama. Secara angka, dia mengatakan OJK bersama industri jasa keuangan telah melakukan edukasi sebanyak 325 kegiatan di bulan Januari sampai Juni 2025.

    “Dari jumlah 352 kegiatan dari Januari sampai Juni itu telah menjangkau 85 ribu penduduk masyarakat di Provinsi Maluku,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • 62% ASN DKI Obesitas, Pemprov DKI Dorong Pegawainya Jadi Panutan Gaya Hidup Sehat

    62% ASN DKI Obesitas, Pemprov DKI Dorong Pegawainya Jadi Panutan Gaya Hidup Sehat

    Jakarta: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. 

    Ajakan ini jadi bagian dari gerakan Jakarta BERJAGA 2.0, yang kembali diluncurkan untuk 2025 mendatang.

    “Semua ASN adalah role model (panutan) untuk menyatakan kepada masyarakat dan mengajak untuk memiliki gaya hidup yang aktif,” tegas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, dilansir Antara, Sabtu, 19 Juli 2025.
    Kenapa ASN harus bergerak lebih aktif?
    Ajakan ini bukan tanpa alasan. Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI pada 2024 menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan 62 persen ASN mengalami obesitas. Lalu sebanyak 5,4 persen kelebihan berat badan. 
     

    Selain itu, sebanyak 27,6 persen hipertensi. Kemudian 5,7 persen diabetes melitus, 24 persen kurang bugar, dan 15 persen mengalami masalah kejiwaan

    Adapun program Jakarta BERJAGA 2.0 merupakan inisiatif yang mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan sehat secara konsisten. Salah satu misinya dengan berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.

    Tak cuma sehat, program ini juga seru karena menyediakan hadiah menarik untuk peserta dan kelompok terbaik yang paling konsisten!
    Hari Jumat, saatnya ASN Jakarta olahraga
    Untuk memperkuat kebiasaan sehat ini, Dinas Kesehatan DKI juga mencanangkan hari Jumat sebagai hari olahraga bersama. Ajakan ini ditujukan kepada seluruh ASN dan masyarakat agar menjadikan olahraga sebagai gaya hidup rutin, bukan sekadar aktivitas sesekali.

    “Kami ingin terus mengkampanyekan juga bahwa hari Jumat adalah hari berolahraga untuk kita semua sebagai awal kita memiliki gaya hidup yang sehat,” ucap Ani.

    Program ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya ASN, tapi juga pegawai swasta, komunitas, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, bahkan kamu yang tinggal di Jakarta!

    Jakarta: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. 
     
    Ajakan ini jadi bagian dari gerakan Jakarta BERJAGA 2.0, yang kembali diluncurkan untuk 2025 mendatang.
     
    “Semua ASN adalah role model (panutan) untuk menyatakan kepada masyarakat dan mengajak untuk memiliki gaya hidup yang aktif,” tegas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, dilansir Antara, Sabtu, 19 Juli 2025.
    Kenapa ASN harus bergerak lebih aktif?
    Ajakan ini bukan tanpa alasan. Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI pada 2024 menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan 62 persen ASN mengalami obesitas. Lalu sebanyak 5,4 persen kelebihan berat badan. 
     

    Selain itu, sebanyak 27,6 persen hipertensi. Kemudian 5,7 persen diabetes melitus, 24 persen kurang bugar, dan 15 persen mengalami masalah kejiwaan

    Adapun program Jakarta BERJAGA 2.0 merupakan inisiatif yang mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan sehat secara konsisten. Salah satu misinya dengan berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.
     
    Tak cuma sehat, program ini juga seru karena menyediakan hadiah menarik untuk peserta dan kelompok terbaik yang paling konsisten!

    Hari Jumat, saatnya ASN Jakarta olahraga
    Untuk memperkuat kebiasaan sehat ini, Dinas Kesehatan DKI juga mencanangkan hari Jumat sebagai hari olahraga bersama. Ajakan ini ditujukan kepada seluruh ASN dan masyarakat agar menjadikan olahraga sebagai gaya hidup rutin, bukan sekadar aktivitas sesekali.
     
    “Kami ingin terus mengkampanyekan juga bahwa hari Jumat adalah hari berolahraga untuk kita semua sebagai awal kita memiliki gaya hidup yang sehat,” ucap Ani.
     
    Program ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya ASN, tapi juga pegawai swasta, komunitas, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, bahkan kamu yang tinggal di Jakarta!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)