Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.271 orang tenaga kerja harian lepas (TKHL) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (25/7), diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Boyolali.

    Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi I Tahun 2024 dan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 Agustus 2025.

    Asisten Administrasi Umum  Sekretaris Daerah, Purwanto mengatakan, ASN penerima SK PPPK Formasi I Tahun 2024 adalah TKHL yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lolos seleksi uji kompetensi serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Terdiri  539 guru, 3 tenaga kesehatan dan 729 tenaga teknis.

    Sementara PNS yang menerima SK naik pangkat periode TMT 1 Agustus 2025, sebanyak 61 orang .Terdiri  20 orang golongan IV, 36 orang golongan III dan 5 orang golongan II.

    Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh ASN yang menerima SK pada hari ini. Menurutnya, ini bukan hanya formalitas administratif, namun pengakuan atas integritas, dedikasi dan profesionalisme ASN selama ini sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

    Pihaknya juga mengajak kepada seluruh ASN baik PNS maupun PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja dengan semangat, kolaboratif dan menjunjung tinggi etika birokrasi yang bersih, transparan dan juga akuntabel.

    “Mari kita tunjukkan bahwa birokrasi kita bukan hanya hadir sebagai struktur tetapi juga sebagai energi penggerak perubahan, ASN harus menjadi motor utama dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto. 

    Bupati berjanji akan menepati janji kampanyenya kepada seluruh PPPK dan PNS di lingkungan Pemkab Boyolali untuk memberikan kenyamanan, namun ia tetap mengawasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Tidak akan ada tekanan, tidak akan ada intimidasi, kita akan mendekatkan domisili Bapak Ibu semuanya biar bisa bekerja lebih nyaman, biar bisa memberikan pelayanan yang maksimal, tapi dengan kenyamanan yang kita berikan kita menuntut kerja keras Bapak Ibu semua dan pelayanan prima kepada seluruh warga Kabupaten Boyolali.” ujar Agus.

    Salah satu PPPK yang menerima SK, Sri Kustini mengaku bersyukur atas pengangkatannya. 

    “Terimakasih Pemerintah Boyolali untuk penghargaan kepada kami yang sudah lama mengabdi, saya pribadi akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di dunia penyiaran radio LPPL Merapi FM sebagai media informasi Pemerintah kepada masyarakat.” ungkapnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan segera dibuka.

    Apa saja formasinya?

    Hingga kini, belum ada formasi CPNS 2025. Pasalnya, informasi mengenai CPNS 2025 hingga kini belum ada informasi resmi.

    Meski begitu, Pemerhati Pendidikan, Suarman berharap formasi guru diadakan. Jika memang seleksi CPNS 2025 dibuka.

    “Berdasarkan hasil perjuangan PGRI pusat, pasti sangat menaruh harapan Penuh untuk dibuka CPNS untuk guru,” kata eks Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Makassar dua periode itu kepada fajar.co.id, Jumat (25/7/2025).

    Saat ini, ia mengungkapkan PGRI memperjuangkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjq (PPPK) untuk menjadi PNS.

    “Walaupun sementara ini PGRI berjuang untuk pengalihan PPPK untuk menjadi PNS,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengumumkan melalui kanal resminya. Kepala Badan Kepala Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, juga mengaku belum tahu apakah CPNS 2025 dibuka atau tidak.

    “Belum tahu,” singkat Zudan melalui pesan WhatsApp kepada Fajar.co.id, Kamis, (24/7/2025).

    Meski begitu, website Situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menginformasikan seleksi ASN segera dibuka. Bahkan menyerukan untuk menyiapkan dokumen.

    Adapun pendaftar seleksi CPNS 2025 dapat mulai mengecek informasi lengkap proses pendaftaran seleksi CPNS melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id.

    Pada situs resmi tersebut, telah terpampang dengan narasi sebagai berikut:

    “Persiapan Seleksi ASN 2025 Telah Dimulai! Segera Persiapkan Dokumen Anda dan Ikuti Informasi Resmi dari BKN dan Instansi Terkait,” demikian keterangan di laman SSCASN. (Arya/Fajar)

  • Jawab Usulan NasDem, Istana: Tak Ada Rencana Wapres Gibran Berkantor di IKN – Page 3

    Jawab Usulan NasDem, Istana: Tak Ada Rencana Wapres Gibran Berkantor di IKN – Page 3

    Partai NasDem yang pertama kali mengusulkan agar IKN menjadi kantor Wakil Presiden saja. Hal ini bertujuan, gedung-gedung yang sudah terbangun, tidak terbengkalai.

    “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

    Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

    “Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan.

  • 4 ASN di Jambi Dicopot dari Jabatan lewat Surat Pengunduran Diri Palsu: Disebut Rawat Orangtua, Padahal Mereka Sudah Meninggal Dunia Regional

    4 ASN di Jambi Dicopot dari Jabatan lewat Surat Pengunduran Diri Palsu: Disebut Rawat Orangtua, Padahal Mereka Sudah Meninggal Dunia Regional

    ASN di Jambi Dicopot dari Jabatan lewat Surat Pengunduran Diri Palsu: Disebut Rawat Orangtua, Padahal Mereka Sudah Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Sebanyak 13 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi
    Jambi
    dicopot secara sepihak dari jabatannya melalui dokumen surat pengunduran diri yang diduga palsu.
    Hal ini terungkap dari pernyataan Syafrial, Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, melalui kuasa hukumnya, Afriansyah.
    Afriansyah menjelaskan bahwa kliennya, Syafrial, dinonjobkan dari jabatannya tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
    “Jadi ada 13 orang korban, delapan di antaranya kami dampingi, salah satunya klien saya yang hari ini melapor ke
    Polda Jambi
    . Mereka ini diberhentikan tanpa sebab dan tidak ada kesalahan,” ujar Afriansyah saat diwawancarai di Polda Jambi, Kamis (24/7/2025).
    Menurut Afriansyah, beberapa kliennya awalnya tidak mempermasalahkan pemberhentian sepihak tersebut.
    Namun, mereka terkejut saat menerima salinan dokumen surat pengunduran diri yang tidak pernah mereka buat.
    “Tanda tangan serta isi dari surat tersebut dipalsukan,” tambahnya.
    Kejanggalan semakin terlihat pada surat pengunduran diri Syafrial, yang menyebutkan bahwa ia mengundurkan diri untuk fokus merawat kedua orangtuanya.
    Padahal, kedua orangtua Syafrial telah meninggal dunia. Ayahnya meninggal pada 1990 dan ibunya tahun 2020.
    “Klien saya tidak pernah membuat surat, tidak pernah tanda tangan, tetapi suratnya keluar,” tegas Afriansyah.
    Afriansyah melaporkan kasus pemalsuan dokumen ini ke Polda Jambi pada Kamis (24/7/2025).
    Peristiwa ini terjadi sekitar tiga pekan lalu, ketika para kliennya terkejut menerima informasi pemberhentian mendadak dari jabatan masing-masing.
    “Awalnya mereka tidak mempermasalahkan, tetapi setelah beberapa hari menemukan salinan surat pengunduran diri yang tidak pernah mereka tulis atau tanda tangani,” jelasnya.
    Surat tersebut berisi berbagai alasan pengunduran diri, lengkap dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan kliennya.
    “Tapi kita tidak tahu apakah itu tanda tangan basah atau discan, sehingga itu yang kami laporkan,” ungkap Afriansyah.
    Ke-13 ASN yang menjadi korban merupakan pejabat dari eselon III dan IV di Pemprov Jambi, termasuk beberapa kepala bidang dan kepala seksi.
    Saat ini, laporan masih dalam proses, dan pihaknya belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pemalsuan surat pengunduran diri tersebut.
    “Kami hanya membuat laporan pengaduan mengenai peristiwa pemalsuannya saja,” tutup Afriansyah.
    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Sulaiman, menyatakan bahwa pemberhentian atau promosi jabatan dilakukan setelah evaluasi oleh tim badan pertimbangan dan kepangkatan (Baperjakat).
    Terkait dugaan pemalsuan surat pengunduran diri, Sulaiman mengaku belum mengetahui secara pasti.
    “Saya masih di kampung ini. Kalau pemberhentian atau promosi jabatan itu ada tim yang melakukan evaluasi. Ketuanya Pak Sekda,” jelasnya.
    Sekretaris Daerah Pemprov Jambi, Sudirman, belum memberikan respons saat dikonfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Foto: AH Sugiharto/Radio Elshinta

    Kepala BKN: Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 20:53 WIB

    Elshinta.com –  Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah. sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah.

    “Seperti koperasi merah-putih maka yang bergerak dinas koperasi, MBG dan sekolah gratis maka yang bergerak dinas pendidikan demikian juga dengan dinas lainnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrulloh saat hadiri acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta di pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (24/7).

    Didepan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa dan Bupati / Walikota se – Jawa Timur, mantan PJ Bupati Gorontalo 2016 ini memaparkan metode pengisi jabatan.

    “Ada beberapa metode jalur cepat, jalur biasa dan jalur lambat,” imbuhnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto.

    Saat ini BKN tengah kembangkan menajemen talenta dimana akan memudahkan langkah melalui kaderisasi yang telah disiapkan.

    “Sehingga jika walikota / bupati  atau pejabat yang habis masa jabatan dapat segera di siapkan Pj tanpa harus melalui panitia seleksi dan seterusnya,sehingga dapat bertindak cepat, efisiensi dan lebih mudah diterapkan dan agar manajemen telantar bisa cepat maka BKN berharap ada semangat apalagi dengan adanya data ASN yaitu ASN Digital dimana satu server satu sistem,” jelas kepala BKN.

    Sementara itu Gubernur Jawa Timur mengapresiasi acara yang di gelar BKN kantor regional II Jawa Timur.

    “Manajemen telenta termasuk yang digagas oleh Pemprov Jatim, dan baru Pemkab.Ngawi yang telah secara sempurna memiliki manajemen telenta dan ini akan di susul Pemkot/Kab lain di Jawa Timur dan Jawa Timur siap untuk itu,” singkat Khofifah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terbongkar Surat Pengunduran Diri Palsu 13 Pejabat di Jambi, Korban 10 Hari Lagi Pensiun Regional 25 Juli 2025

    Terbongkar Surat Pengunduran Diri Palsu 13 Pejabat di Jambi, Korban 10 Hari Lagi Pensiun Regional 25 Juli 2025

    Terbongkar Surat Pengunduran Diri Palsu 13 Pejabat di Jambi, Korban 10 Hari Lagi Pensiun
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Belasan pejabat yang diberhentikan dari jabatannya beberapa bulan lalu mengungkap dugaan
    pemalsuan surat
    pengunduran diri saat perombakan ratusan pejabat di Pemerintah Provinsi
    Jambi
    .
    Gubernur Jambi melakukan perombakan jabatan pejabat eselon III dan IV pada Jumat (13/6/2025) berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 496/KEP.GUB/
    BKD
    -3.3/2025, yang dikeluarkan 12 Juni 2025.
    Sebanyak 8 dari 13 pejabat yang mengeklaim menjadi korban pemalsuan dokumen tersebut berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Arsip, serta Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi.
    Kini, status belasan pejabat tersebut adalah pegawai biasa tanpa jabatan karena telah digantikan orang lain.
    “Saya kaget saat dikonfirmasi petugas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bahwa saya sudah mengundurkan diri dari jabatan dengan alasan mengurus orangtua. Padahal, orangtua saya sudah meninggal semua,” ungkap Syafrial MY melalui sambungan telepon, Kamis (24/7/2025).
    Mantan Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini menegaskan bahwa ia tidak pernah membuat surat pengunduran diri dari jabatan eselon III.
    Surat pengunduran diri yang diterima BKN diduga dipalsukan, karena Syafrial tidak pernah menyatakan mengundurkan diri.
    “Alasan dan tanda tangan yang ada dalam surat tersebut dipalsukan,” tegasnya.
    Ia menjelaskan, orangtua kandung maupun mertuanya telah meninggal, sehingga alasan untuk mengurus orangtua tidak mungkin benar.
    Lapor Polisi dan Dapat Intimidasi
    Syafrial menambahkan, ia dan rekan-rekannya yang merasa dirugikan akan melapor ke polisi agar tidak ada lagi ASN yang menjadi korban birokrasi yang tidak sehat.
    “Kami yang merasa dirugikan akan
    lapor ke polisi
    ,” kata Syafrial.
    Dari 13 orang yang menjadi korban, lima di antaranya diduga telah mendapatkan intimidasi, sehingga hanya 8 orang yang berani melanjutkan proses hukum.
    “Sore ini saya didampingi pengacara akan melapor ke Polda Jambi terkait pemalsuan dokumen. Besok rekan-rekan lain juga akan melapor,” tambah Syafrial.
    Selain belasan pejabat yang mengalami pemalsuan surat pengunduran diri, seorang pejabat eselon IV bernama WA juga mengalami nasib tragis.
    WA, yang telah memimpin lembaga di bidang kebudayaan dan akan memasuki masa pensiun dalam waktu 10 hari, diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.
    “Saya tidak dihargai, jasa-jasa saya dianggap tidak ada,” keluh WA.
    WA menegaskan bahwa tekanan sosial bagi pejabat yang dilengserkan biasanya berasal dari mereka yang tidak memiliki prestasi atau melakukan kesalahan.
    Namun, ia menuntut transparansi terkait pemberhentiannya.
    “Kalau ada salah, maka tunjukkan kesalahan saya,” tutup WA.
    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Sulaiman, menyatakan bahwa pemberhentian atau promosi jabatan dilakukan setelah evaluasi oleh tim badan pertimbangan dan kepangkatan (Baperjakat).
    Terkait dugaan pemalsuan surat pengunduran diri, Sulaiman mengaku belum mengetahui secara pasti.
    “Saya masih di kampung ini. Kalau pemberhentian atau promosi jabatan itu ada tim yang melakukan evaluasi. Ketuanya Pak Sekda,” jelasnya.
    Sekretaris Daerah Pemprov Jambi, Sudirman, belum memberikan respons saat dikonfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 22:16 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar menginvestasikan puluah miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).  

    “Sesuai catatan, saat ini ada Rp 97 Miliar lebih Dana Rajawali yang mengendap dalam bentuk deposito,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak saat rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7). 

    Fraksi Partai Gerindra berpandangan, dalam kondisi sulit saat ini, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di  Bank Nagari. Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

    Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu. 

    Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah. 

    “Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” ujar Khairuddin. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD. 

    Rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cara Mudah Cek Bansos Pakai KTP: Panduan Lengkap Status Penerima dan Syaratnya – Page 3

    Cara Mudah Cek Bansos Pakai KTP: Panduan Lengkap Status Penerima dan Syaratnya – Page 3

    Pemerintah telah menetapkan kriteria ketat untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemahaman mengenai syarat ini penting sebelum melakukan cek bansos KTP.

    Salah satu syarat fundamental adalah status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan e-KTP dan Kartu Keluarga yang valid. Selain itu, calon penerima wajib terdaftar dalam DTKS, yang merupakan basis data utama pemerintah untuk program kesejahteraan sosial. Status ini bisa dicek melalui platform resmi Kemensos.

    Kategori keluarga miskin atau rentan miskin juga menjadi penentu utama. Ini termasuk keluarga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, bekerja di sektor informal, atau tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka juga tidak boleh memiliki aset bernilai tinggi seperti kendaraan mewah atau rumah permanen dengan fasilitas modern.

    Penting juga untuk dicatat bahwa penerima bansos tidak boleh berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, atau BUMD. Selain itu, mereka tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang sejenis, seperti Kartu Prakerja atau BLT UMKM. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan pemerataan.

    Secara umum, berikut adalah kriteria utama bagi calon penerima bansos:

    Warga Negara Indonesia (WNI): Dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP dan Kartu Keluarga yang valid.

    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Ini adalah basis data utama untuk menentukan penerima bansos.

    Termasuk dalam Kategori Keluarga Miskin atau Rentan Miskin: Memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki aset bernilai tinggi.

    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri: Serta bukan pegawai BUMN atau BUMD.

    Tidak Sedang Menerima Bantuan Sosial Lain yang Sejenis: Agar penyaluran bantuan lebih merata dan tepat sasaran.

    Selain syarat umum, beberapa program seperti PKH memiliki kriteria khusus, meliputi:

    Ibu hamil dan ibu nifas.
    Anak usia dini (0-6 tahun).
    Pelajar SD, SMP, SMA atau sederajat.
    Lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.
    Keluarga yang terdampak krisis ekonomi atau bencana.
    Tergolong rumah tangga rentan, seperti keluarga dengan anak balita atau kepala keluarga tunggal.

  • Pram tetap naik transportasi umum meski memakai setelan jas

    Pram tetap naik transportasi umum meski memakai setelan jas

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sedang menunggu kedatangan Transjakarta di Halte Karet, Rabu (23/7/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pram tetap naik transportasi umum meski memakai setelan jas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 14:13 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tetap menggunakan transportasi umum di Hari Rabu meskipun mengenakan jas untuk menghadiri sebuah acara di Jakarta Selatan.

    “Sebagai gubernur, ini adalah pertama kali saya naik transportasi umum menggunakan jas lengkap. Jadi semua orang melihat, ini gubernur ngapain pencitraan pagi-pagi di transportasi umum?” kata Pramono di Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu.

    Pramono berharap dengan konsistennya menggunakan transportasi umum setiap Rabu, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga turut patuh terhadap Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025.

    Meski menggunakan jas lengkap, Pramono mengaku tetap menikmati perjalanannya dari Jakarta Selatan menuju Balai Kota Jakarta.

    Pramono juga tampak berbaur dengan masyarakat. Sesekali dia melayani masyarakat yang ingin bersalaman dan berswafoto dengannya.

    Tak hanya itu, Pramono pun menyapa dengan senyuman kepada setiap warga di jalan. Bahkan dia menyalami pasukan orange yang sedang menyapu trotoar.

    “Enak banget. Pokoknya hari yang betul saya tunggu itu Hari Rabu. Karena naik kendaraan umum, bisa mendengarkan keluhan, kritik, saran dari masyarakat,” ujar Pramono.

    Pramono mengatakan, dalam perjalanan masyarakat banyak yang merasa nyaman dengan fasilitas transportasi umum di Jakarta terutama Transjakarta.

    “Mereka kalau tentang Transjakarta rata-rata oke. Karena bersih, tepat waktu. Sekarang kalau di dam kota juga 10 menit nggak sampai nunggunya,” kata Pramono.

    Sepulang dari New York, Pramono mengklaim bahwa transportasi umum di Jakarta juga sudah lebih baik. Bahkan tingkat kemacetan Jakarta lebih baik dibandingkan New York.

    “Enak di Jakarta lah. Di New York macet. Dan mereka sendiri yang mengakui itu,” kata Pramono.

    Pada Sabtu mendatang, Pramono mengatakan dirinya juga akan kembali meluncurkan rute Transjabodetabek yang baru.

    Dia berjanji akan terus memperbaiki fasilitas transportasi umum di Jakarta agar semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum.

    Sumber : Antara

  • Pramono soroti judi online di kalangan ASN DKI

    Pramono soroti judi online di kalangan ASN DKI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono soroti judi online di kalangan ASN DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti judi online (judol) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Mengenai judol itu mendapatkan atensi kita, terutama buat ASN kita. Karena judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita,” kata Pramono saat dijumpai di ruang Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Pramono menilai sebagian pelaku judol merupakan korban yang juga perlu mendapat perlindungan.

    Untuk itu, Pramono meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan jika ada ASN yang kedapatan melakukan judol.

    “Karena saya ingin ASN kita itu wajahnya jangan nggak gembira lah gitu. Sudah ASN-nya DKI, tukin (tunjangan kinerja)-nya paling gede, main judol keterlaluan banget,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menandatangani kerja sama antara LPSK dan PPATK. Pramono mengatakan, hal ini merupakan bukti bahwa Jakarta sangat peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.

    “Karena bagaimanapun DKI Jakarta mampu untuk melakukan itu. Karena nggak semua provinsi mampu. Penandatanganan kerja sama ini saya yakin akan memberikan dampak, terutama bagi Balai Kota,” ujarnya.

    Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.

    Dia menilai kerja sama dengan Pemprov Jakarta merupakan momentum yang penting dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan perlindungan pemenuhan hak saksi korban, saksi pelaku, ataupun ahli sesuai keterangan undang-undang.

    Selain itu, Achmadi menilai penandatanganan kerja sama ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para saksi dan korban.

    “Jangankan keadilan, publik ada yang untuk berbicara saja belum tentu mau. Karena takut. Sebab itulah sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas inisiasi Bapak Gubernur untuk melakukan MoU ini,” ujarnya.

    Sumber : Antara