Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Suasana lokasi upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN menjadi ASN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto batal memimpin upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda/Purna Praja IPDN Angkatan XXXII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Presiden Prabowo semula dijadwalkan memimpin langsung upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN itu menjadi aparatur sipil negara, dan memberikan arahan langsung kepada mereka pada Senin pagi.

    “Baru saja kami menerima informasi pembatalan. Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan saat dihubungi dari Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Tidak hanya itu, Bima Arya menjelaskan Presiden Prabowo ada agenda yang mendesak juga di Istana Kepresidenan, Jakarta, terkait dengan koordinasi pemerintahan.

    Di Kampus IPDN Jatinangor, pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII menjadi aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah tiba di Sumedang, Minggu (27/7), dijadwalkan menggantikan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

    Upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja IPDN diisi diantaranya dengan rangkaian pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para praja IPDN. Kemudian, ada juga penyematan lencana Pamong Praja dan pengalungan Kartika Asta Branta kepada para lulusan terbaik.

    Kemudian, inspektur upacara pun memberikan amanatnya kepada para purna praja IPDN yang dilantik sebagai ASN. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan foto bersama, dan selebrasi kemudian pertemuan dengan keluarga.

    Di Jakarta, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan tiba pada Senin sore. PM Anwar melawat ke Indonesia pada 28–29 Juli untuk menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Jakarta.

    Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam siaran resminya menjelaskan dalam acara Konsultasi Tahunan Ke-13 itu, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman kerja sama (MoU) dua negara bidang perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

    Dalam lawatannya ke Jakarta hari ini, PM Anwar didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Sumber : Antara

  • Pemerhati Apresiasi Satgas TPPO Kepri

    Pemerhati Apresiasi Satgas TPPO Kepri

    Batam, Beritasatu.com– Pemerhati kepolisian dan mantan anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menyambut baik pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menegaskan pentingnya kerja nyata dan koordinasi lintas sektor agar keberadaan gugus tugas ini tidak sekadar seremonial.

    “Saya menyambut baik dibentuknya Gugus Tugas TPPO oleh gubernur Kepri untuk memberantas perdagangan orang dengan melibatkan stakeholder, termasuk Polda Kepri,” kata Poengky seperti dilansir Antara, Senin (28/7/2025).

    Ia menekankan perlunya evaluasi berkala, serta pencegahan berbasis pemetaan wilayah rawan penyelundupan dan pemantauan terhadap para pelaku kejahatan. “Mapping para pelaku sangat penting, agar bisa segera dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum,” ujarnya.

    Selain itu, Poengky menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan, agar tidak terjerumus menjadi korban TPPO. Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum tegas, terutama terhadap pelaku utama atau bandar yang menjadi otak kejahatan.

    Aktivis HAM itu juga menyoroti keterkaitan TPPO dengan kejahatan lain, seperti narkoba, judi daring, pinjaman online ilegal, dan prostitusi. Untuk itu, ia mendorong patroli siber oleh kepolisian serta pengawasan internal agar tidak ada anggota TNI, Polri, atau ASN yang menjadi backing pelaku TPPO.

    “Gugus tugas ini harus membuka hotline dan bekerja sama dengan masyarakat. Tidak boleh ada sikap saling menunggu,” tambahnya.

    Poengky juga meminta pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebagai langkah jangka panjang mencegah TPPO.

    Sebelumnya, Gugus Tugas TPPO Provinsi Kepri resmi dilantik pada Senin (21/7/2025), dengan Gubernur Ansar Ahmad sebagai ketua dan Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai ketua harian.

    Polda Kepri sendiri mencatatkan kinerja tinggi dalam pengungkapan kasus TPPO. Selama Januari hingga Mei 2025, tercatat 26 kasus dengan 35 tersangka. Pada November 2024, Kepri menjadi salah satu dari tiga daerah tertinggi dalam pengungkapan kasus TPPO menurut data Dittipidum Bareskrim Polri.

    Satgas TPPO Polda Kepri sebelumnya juga berhasil mengungkap 13 kasus, menetapkan 13 tersangka, dan menyelamatkan 27 korban.

  • CASN 2025 Hampir Pasti Batal, Pemerintah Fokus Buka Jalur PPPK

    CASN 2025 Hampir Pasti Batal, Pemerintah Fokus Buka Jalur PPPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harapan dibukanya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025 hampir dipastikan pupus. Pemerintah memastikan tidak akan membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) reguler tahun ini. Sebagai gantinya, rekrutmen ASN akan difokuskan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian Negara (BKN), Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa seleksi CASN 2025 hanya akan dilakukan secara terbatas. “Seleksi CASN 2025 akan dilaksanakan secara terbatas dan hanya untuk tiga instansi pemerintah pusat. Tidak ada formasi CPNS reguler yang dibuka,” ujarnya dikutip dari Kompas.

    Kepastian ini sekaligus menandakan potensi vakumnya rekrutmen PNS reguler selama setahun penuh. Padahal, sinyal awal pembukaan CPNS sempat muncul dari laman resmi SSCASN milik BKN, yang memuat imbauan bagi calon pelamar untuk mulai menyiapkan dokumen.

    Namun hingga akhir Juli 2025, belum ada satu pun instansi pemerintah yang mengumumkan pembukaan formasi CPNS. Pemerintah tampak lebih memprioritaskan penyelesaian seleksi CASN tahun 2024 yang masih berjalan hingga kini.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah merampungkan seleksi CASN 2024. “Itu kan ribuan, bahkan jutaan pelamar. Jadi memang butuh waktu. Sampai saat ini kami masih fokus menyelesaikan seleksi CASN 2024,” kata Rini.

    Ia mengungkapkan bahwa kompleksitas tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga penempatan, memerlukan perhatian penuh agar proses tetap berjalan akuntabel dan transparan.

  • Menikmati Senja dari Pinggir Sungai Lodagung di Blitar

    Menikmati Senja dari Pinggir Sungai Lodagung di Blitar

    Blitar, Beritasatu.com – Jika mencari tempat baru untuk nongkrong di Blitar, maka Talang Serut bisa jadi pilihan sempurna. Terletak di pinggiran Sungai Lodagung, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Talang Serut menawarkan suasana tenang yang cocok untuk menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan matahari terbenam.

    Tempat ini bukan kafe dengan desain mewah atau interior modern. Tempat ini menyuguhkan pengalaman nongkrong yang sederhana, dengan warung-warung kecil yang menawarkan berbagai makanan dan minuman terjangkau. Meski tanpa kemewahan, suasana yang tercipta di sini sangat memikat.

    Pengunjung dapat memesan makanan dan minuman di warung yang tersedia, kemudian memilih tempat duduk di tepi sungai yang sudah disiapkan dengan tikar dan meja kecil.

    Keamanan pengunjung tetap terjaga dengan adanya pembatas bambu yang dipasang di sekitar area pinggir sungai.

    Suasana di sini sangatlah menenangkan, terutama saat senja tiba. Dengan gemericik air Sungai Lodagung yang mengalir pelan dan langit yang berubah warna perlahan, tempat ini cocok untuk siapa saja baik muda-mudi, pasangan, maupun keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama.

    Biasanya, tempat ini mulai ramai sejak pukul 16.00 WIB, dengan puncak keramaian terjadi pada akhir pekan, terutama hari Minggu. Meski begitu, suasananya tetap nyaman dan tidak pernah terasa sesak.

    Rutenya cukup mudah diakses. Dari arah Bendungan Serut, hanya perlu berjalan lurus ke arah selatan, kemudian belok kanan. Ikuti jalan ke arah barat, lalu belok kiri menuju lokasi.

    Bagi sebagian orang, tempat ngopi menjadi tempat favorit untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Salah satunya adalah Vitta, seorang ASN yang mengungkapkan selalu menjadikan tempat tersebut untuk mampir seusai bekerja.

    “Karena searah dengan jalan pulang, saya sering mampir ke sini setelah kerja. Sambil menikmati senja, suasananya enak, dan harga makanannya juga murah meriah,” ujarnya.

    Tempat ini memang menyuguhkan pengalaman nongkrong yang berbeda dari tempat lain di Blitar. Tidak hanya soal keindahan alam yang menenangkan, harga makanan dan minuman di sini pun sangat bersahabat dengan kantong. 

    Bahkan, bisa  menjadi pilihan tepat untuk yang ingin menikmati waktu berkualitas tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam.

  • Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    GELORA.CO -Pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus disegerakan untuk memastikan proyek tidak mangkrak dan malah membebani negara.

    “Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Minggu, 27 Juli 2025.

    Sebagai langkah konkret, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diusulkan segera berkantor di IKN. Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

    “Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas,” jelasnya.

    Pengaktifan IKN dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan manfaat ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih merata.

    “Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara,” tegas Saan.

    Legislator Partai Nasdem itu menambahkan, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN maka ia optimistis program Presiden Prabowo dapat tercapai secara bertahap.

    “Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya. 

  • Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Jakarta, Beritasatu.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Masa Persidangan IV tahun sidang 2024-2025 fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengawasan pertanahan, evaluasi daerah otonomi baru (DOB), evaluasi pemilihan umum (Pemilu), dan pembahasan sepuluh rancangan undang-undang (RUU) usulan pembentukan daerah baru.

    Sepanjang masa persidangan yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025, Komisi II menggelar sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam RDP bersama dengan KPU dan Bawaslu, pada awal pekan Juli lalu, Komisi II menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membagi Pemilu menjadi dua klaster,  yakni Pemilu Nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD RI), dan klaster Pemilu Lokal (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot, dan Pileg DPRD provinsi, kota, kabupaten).

    “Tiba-tiba Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi Mahkamah yang membentuk norma. Padahal, membentuk norma dalam undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Artinya ‘mengambil alih’ tugas konstitusional kami, Presiden, dan DPR dalam membentuk norma,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, seperti dikutip laman DPR, Senin (7/7/2025).

    Selain isu Pemilu, Komisi II juga melanjutkan pembahasan mengenai daerah otonomi baru (DOB). Panitia Kerja (Panja) DOB melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Beberapa nama daerah calon DOB dari wilayah timur Indonesia kembali dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komite I DPD RI.

    Di sektor agraria, Komisi II melalui Panja Pertanahan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 11 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan mengapresiasi perbaikan kinerja pelayanan pertanahan yang diklaim turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini.

    Sementara itu, dalam bidang legislasi, Komisi II juga menyetujui sepuluh RUU terkait usulan pembentukan kabupaten dan kota baru dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tersebut dilakukan menjelang akhir masa sidang.

    Masa Persidangan IV ditutup pada 24 Juli 2025 dan Komisi II dijadwalkan akan kembali melanjutkan fungsi legislasi dan pengawasan pada awal Masa Persidangan V yang dimulai pada 14 Agustus 2025 mendatang setelah masa reses DPR RI.

  • DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol

    DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol

    Ilustrasi: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bekerja pada hari pertama kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/4/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

    DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Kemarin, pungli di MH Thamrin hingga ayah rudapaksa anak di Bekasi

    Kemarin, pungli di MH Thamrin hingga ayah rudapaksa anak di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Sabtu (26/7) kemarin, mulai dari pungutan liar (pungli) di MH Thamrin hingga ayah rudapaksa anak.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Polisi tangkap pria yang lakukan pungli di Jalan MH Thamrin

    Aparat kepolisian menangkap seorang pria berinisial MAM yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Pria berinisial MAM telah ditangkap oleh aparat gabungan dari Resmob Polres Metro Jakarta Pusat dan Unit Reskrim Polsek Metro Menteng,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    2. Polisi ungkap kasus pedagang nanas yang diancam oknum ormas di Bekasi

    Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pengancaman yang dilakukan oleh dua orang berinisial TY (32) dan DBR (23) yang mengaku oknum ormas terhadap pedagang nanas berinisial Y (37) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (17/7) sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Mustikasari RT 004/RW 001 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

    Selengkapnya di sini

    3. Polisi ungkap rudapaksa yang dilakukan ayah kepada anaknya di Bekasi

    Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus rudapaksa yang dilakukan ayah berinisial R terhadap anak kandungnya berinisial UL (14) yang terjadi di Kota Bekasi.

    Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei di Jalan Atu Atan RT 001/RW 007 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

    Selengkapnya di sini

    4. Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantap, RSUP Milik Kemenkes Ini Segera Beroperasi di IKN

    Mantap, RSUP Milik Kemenkes Ini Segera Beroperasi di IKN

    JAKARTA – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi dalam waktu dekat. Rumah sakit ini akan menjadi RS vertikal pertama milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

    Sebagai tahap awal operasional, puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kemenkes mengikuti Induction Program atau pembekalan internalisasi di Kantor Kemenko 1, Nusantara, pada Kamis, 24 Juli.

    Program ini menjadi ajang pengenalan nilai-nilai dasar, arah pembangunan serta tata kelola pemerintahan IKN kepada para ASN yang akan bertugas.

    “Kami akan menjadi pionir dan contoh bagi teman-teman dari kementerian dan lembaga lainnya yang secara bertahap datang berdasarkan prioritas. Saat ini, kami punya saudara baru dari Kementerian Kesehatan yang dapat menjadi contoh dan edukasi cara hidup sehat bagi warga IKN,” ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto seperti dikutip dari laman resmi IKN, Sabtu, 26 Juli.

    RSUP IKN akan menghadirkan layanan unggulan di bidang jantung dan syaraf. Ketua Pelayanan Medik RSUP IKN Tirta Asprimi Angraen menyampaikan, rumah sakit ini merupakan bagian dari 38 RS pusat milik Kemenkes yang ada di Indonesia dan akan menjadi rumah sakit pusat vertikal pertama di Kalimantan.

    “Kami diterima dengan baik dan begitu hangat, terima kasih atas sambutannya. RSUP ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah IKN,” tutur Tirta.

    Adapun pembangunan RSUP IKN menjadi bagian dari strategi Otorita IKN dalam menghadirkan layanan publik inklusif dan setara. Rumah sakit ini tidak hanya ditujukan untuk warga di kawasan KIPP, tetapi juga masyarakat di Sepaku dan wilayah sekitar IKN.

  • Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.