Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang guru dan dua orang pihak swasta untuk menjadi saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa pemeriksaan untuk tiga saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (28/7), memanggil dua orang pihak swasta berinisial IA dan AS sebagai saksi.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dampak Krisis BBM di Jember Meluas, ASN Bisa WFA dan Siswa Belajar Online

    Dampak Krisis BBM di Jember Meluas, ASN Bisa WFA dan Siswa Belajar Online

    Liputan6.com, Jember Dampak krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember meluas. Bupati Jember Muhammad Fawait memutuskan agar seluruh pelajar di Jember bisa sekolah dari rumah secara daring, terhitung mulai Selasa (29/7). Selain itu, sebagian ASN Pemkab Jember juga bisa bekerja dari mana saja tanpa harus dari kantor atau menggunakan sistem work from anywhere (WFA). Kelonggaran diberikan bagi ASN yang tidak bersentuhan secara langsung dengan pelayanan publik. 

    Surat edaran tersebut diumumkan Bupati Jember, Muhammad Fawait dalam jumpa pers yang digelar di gedung DPRD Jember pada Senin (28/7) malam. Keputusan itu diambil Fawait setelah berkoordinasi dengan unsur wakil rakyat. 

    Surat edaran ini sebagai respons atas krisis pasokan BBM yang terjadi di Jember sejak Sabtu (26/7), atau dua hari setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melakukan penutupan total jalur Gumitir hingga dua bulan ke depan.

    “Kami memberikan kelonggaran bagi siswa dan ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik untuk bekerja dan belajar dari rumah, mulai Selasa, 29 Juli 2025, hingga kondisi BBM kembali normal,” ujar Fawait dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember, Senin (28/7) malam.

    Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggap darurat Pemkab agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas dengan efisien di tengah keterbatasan pasokan BBM.

    Kebijakan sekolah secara daring atau dari rumah berlaku bagi siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta, yang berada di bawah naungan Pemkab Jember.

    Adapun bagi pelajar SMA yang selama ini berada di bawah Pemprov Jatim serta pelajar madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka Pemkab Jember masih akan melakukan koordinasi.

    Harapannya, agar sekolah di bawah Pemprov Jatim maupun Kemenag juga memberlakukan sistem belajar secara daring atau WFH. Belum diketahui sampai kapan, kebijakan sekolah daring ini akan diberlakukan. 

    “Kami berharap kebijakan ini bisa diterapkan menyeluruh, termasuk untuk sekolah-sekolah di bawah Provinsi dan Kementerian Agama, karena tujuannya sama, yakni meringankan beban masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Fawait ini 

    Terkait upaya mengatasi kelangkaan, Fawait menyebut bahwa pendistribusian BBM mulai malam ini dilakukan secara besar-besaran dari berbagai wilayah. “Selain dari Banyuwangi, BBM juga dikirim dari Malang dan Surabaya untuk mempercepat pemulihan,” jelasnya.

  • Pemkot Jakbar gencar optimalkan penerimaan ZIS dari ASN

    Pemkot Jakbar gencar optimalkan penerimaan ZIS dari ASN

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus menggencarkan untuk optimalisasi penerimaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN, khususnya dari lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2.

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono mengatakan, ZIS bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi instrumen sosial yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

    “Program pemotongan ZIS TKD 2,5 persen ASN ini bentuk konkret dari kepedulian kita bersama untuk menyalurkan sebagian rezeki kita demi kemaslahatan umat,” ucap Yuli dalam sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakbar, Senin.

    Oleh karena itu, dukungan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II merupakan elemen penting dalam menggerakkan potensi zakat sebagai kekuatan sosial yang memberdayakan.

    Melalui optimalisasi pengumpulan ZIS ASN ini, kata dia, masih ada 1.834 ASN dari 6.310 ASN potensi untuk dioptimalkan.

    “Kami berharap akan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan Baznas (Bazis) Kota Jakarta Barat dalam mewujudkan keadilan sosial dan penguatan ekonomi umat di wilayah,” kata dia.

    Sementara itu, Kasudin Pendidikan Jakbar Diding Wahyudi menyebutkan bahwa sosialisasi itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019, tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipl dan CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Serta Insekda DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2019, tentang Optimalisasi Penunaian dan Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov DKI,” ujarnya.

    Selain itu, sosialisasi tersebut untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama No 69 Tahun 2015.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Barat melalui Baznas Bazis setempat menargetkan perolehan zakat, infak dan sedekah (ZIS) tahun 2025 senilai Rp54 miliar, atau lebih tinggi dari capaian pengumpulan ZIS 2024 yang senilai Rp41 miliar.

    “Target pengumpulan ZIS Jakarta Tahun 2025 yang mana telah ditetapkan target senilai Rp54 miliar, dari pencapaian target tahun 2024 senilai Rp41 miliar,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto usai membuka rapat penetapan target pengumpulan ZIS Jakarta Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (20/2).

    Uus Kuswanto menilai bahwa penetapan target pengumpulan ZIS Tahun 2025 tersebut menjadi tantangan bagi Baznas Bazis Jakarta Barat.

    “Ini menjadi tantangan Baznas Bazis untuk bisa mencapai target yang luar biasa peningkatannya. Namun berdasarkan pengalaman tahun 2024, memang betul terjadi peningkatan. Target tahun 2023 mencapai Rp33 miliar, tahun 2024 terjadi peningkatan capaian senilai Rp41 miliar dari target Rp49 miliar. Jadi ada kenaikan capaian sekitar Rp8 miliar,” ucap Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ‘Wasit’ Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, Ini Jawaban Pemerintah

    ‘Wasit’ Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, Ini Jawaban Pemerintah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria ungkap perkembangan terakhir Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) yang belum kunjung dibentuk pemerintah sejak UU PDP disahkan dua tahun lalu.

    Lembaga PDP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi masyarakat terlindungi dan hak-hak subjek data pribadi terpenuhi. Lembaga PDP ibarat ‘wasit’ yang akan berfungsi sebagai mengawasi hingga menegakkan hukum administratif.

    “Lembaga PDP lagi diharmonisasi ya, lagi dibahas terus karena pasalnya banyak, lebih dari 200 ya. Jadi, harus dilihat satu per satu pasal-pasal itu dan kita harapkan bisa segera selesai. Kami sih menargetkan paling tidak ya Agustus sudah bisa selesai,” ujar Nezar ditemui awak media usai konferensi pers Peluncuran AI Policy Dialogue Country Report di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Desakan pembentukan Lembaga PDP juga turut menyeruak ke permukaan seiring dengan transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat sebagai salah satu poin kesepakatan dagang kedua negara tersebut.

    Asosiasi Praktisi Data Indonesia (APPDI) mengungkapkan pertukaran data ini biasanya dilakukan untuk berbagai macam tujuan, baik untuk kepentingan kepentingan publik seperti transfer data/informasi untuk kepentingan penegakan hukum maupun komersial contohnya untuk kepentingan inovasi bisnis. APPDI juga mendesak pemerintah segera membentuk lembaga PDP.

    Nezar berharap Lembaga PDP ini sudah dapat dibentuk sebelum finalisasi transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat yang sampai saat ini masih terus berproses.

    “Iya, kalau bisa seperti ini. Jadi, kita bisa speed up prosesnya sehingga kejelasannya yang diminta itu kita bisa berikan,” kata Nezar.

    Berbicara mengenai lembaga yang nanti akan menjadi ‘wasit pelindungan data pribadi’ di Tanah Air, posisinya dipastikan akan di bawah arahan presiden langsung. Sedangkan, untuk keanggotaan dari yang menjalankan badan tersebut berasal dari pegawai negeri.

    “Kalau kita baca undang-undangnya itu mengamanatkan lembaga atau badannya nanti langsung di bawah presiden. Terkait yang akan mengawasi badan atau lembaganya itu pastinya ASN, Aparatur Sipil Negara. Namanya badan negara, pegawainya pegawai pemerintah,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar pada 12 Mei 2025 silam.

    (agt/fay)

  • Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin, melantik 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII dalam upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik Saudara-Saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII tahun 2025. Saya percaya Saudara-Saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kampus IPDN, Jawa Barat, Senin.

    Usai pembacaan pelantikan, Tito menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong praja secara simbolis kepada tiga perwakilan pamong praja.

    Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 Tahun 2025.

    Dalam amanatnya, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Oleh karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

    Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Tito mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun.

    Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN (aparatur sipil negara) memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Presiden awalnya dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda tersebut. Namun, karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

    “Kita mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim yang akan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Mendagri menyebut kedua kepala negara direncanakan akan membahas konflik yang tengah terjadi di Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang jarang terjadi dan tergolong tidak biasa. Karena itu, pada momentum pelantikan ini, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Kapasitas, Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri – Page 3

    Perkuat Kapasitas, Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri – Page 3

    Liputan6.com, Sumedang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan motivasi dan mendorong alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ia ingin para alumni IPDN memperkuat kapasitas melalui pendidikan tinggi, mengingat mereka memiliki perjalanan karier yang panjang setelah lulus.

    Mendagri menyoroti IPDN telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan guna mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk belajar ke luar negeri.

    “Di luar negeri akan dapat tiga (kelebihan), yaitu knowledge, ilmu pengetahuan, kemudian jaringan internasional, dan terjun langsung masuk ke dalam peradaban, kultur yang peradaban yang lebih maju. Peradaban negara-negara yang disiplin, antikorupsi, tepat waktu, dan lain-lain,” kata Mendagri saat memberikan amanat pada acara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXII Tahun 2025 di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025).

    Mendagri berharap, sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menyebutkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat studi magister (S2) ke luar negeri. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 27 alumni juga akan segera diberangkatkan.

    “Target tahun 2026, kita akan memberangkatkan minimal 100 lulusan IPDN untuk sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP,” imbuhnya.

    Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura dan Cina yang telah lama menerapkan strategi serupa. Singapura mengirimkan siswa terbaiknya ke luar negeri sejak lulus SMA, sedangkan Cina bahkan sejak tingkat SMP. Ribuan pelajar dikirim setiap tahun, dan saat mereka kembali, kontribusi mereka terbukti mendorong kemajuan pesat di berbagai bidang.

    “Membawa kultur yang baik sehingga akan dapat membuat revolusi mental, revolusi budaya, mempengaruhi ASN lain yang empat juta orang, dan empat juta orang bisa mempengaruhi 285 juta penduduk Indonesia. Itulah harapan kita, di situlah pesan kita kepada adik-adik semua,” tambahnya.

  • Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional. Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Mendagri menyebut, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun. Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN, Aparatur Sipil Negara, memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tandasnya.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Hadir pula para gubernur, wakil gubernur, dan pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja Profesional dan Pegang Teguh Nilai Keilmuan – Page 3

    Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja Profesional dan Pegang Teguh Nilai Keilmuan – Page 3

    Hal ini mengingat peran penting ASN sebagai salah satu kekuatan bagi negara-negara untuk bertahan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, IPDN sebagai salah satu lembaga pendidikan ASN memiliki peran yang sangat penting.

    “Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan untuk menciptakan para ASN yang profesional,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, alumni IPDN tidak hanya dididik secara akademik, tetapi juga mental, ideologi, karakter, dan fisik agar mampu bekerja di semua medan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk yang melimpah. Kondisi ini memberikan tantangan terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan Indonesia.

    “Kita ada pulau, ada gunung, ada kota, ada desa, ada hutan, dan semua (alumni IPDN) harus siap untuk ditempatkan di semua medan tersebut,” jelasnya.

     

    (*)

  • Mendagri imbau alumni IPDN berpegang teguh pada keilmuan

    Mendagri imbau alumni IPDN berpegang teguh pada keilmuan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada keilmuan, serta harus punya kemampuan berpikir ilmiah yang berbasis pada data dan teori-teori yang telah teruji.

    Tito berpesan agar alumni IPDN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja berdasarkan keilmuan, termasuk dalam menyusun kebijakan.

    “Oleh karena itulah, selama empat tahun dididik di IPDN ini adik-adik yang dilantik ini harus siap dengan kemampuan sebagai seorang praktisi di lapangan, tapi juga memiliki kemampuan intelektual sebagai ilmuwan dengan kemampuan metodologi yang diajarkan,” kata Tito saat melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Ia menjelaskan, alumni IPDN tidak hanya dididik untuk menjadi praktisi di bidang pemerintahan, tetapi juga seorang saintis. Oleh karena itu, alumni IPDN diberikan gelar akademik Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Mendagri menuturkan, IPDN merupakan kawah candradimuka bagi para praja yang dididik untuk menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional sekaligus motor penggerak birokrasi.

    Ia berharap alumni IPDN mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

    Hal ini mengingat peran penting ASN sebagai salah satu kekuatan bagi negara-negara untuk bertahan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, IPDN sebagai salah satu lembaga pendidikan ASN memiliki peran yang sangat penting.

    “Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan untuk menciptakan para ASN yang profesional,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, alumni IPDN tidak hanya dididik secara akademik, tetapi juga mental, ideologi, karakter, dan fisik agar mampu bekerja di semua medan.

    Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk yang melimpah. Kondisi ini memberikan tantangan terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan Indonesia.

    “Kita ada pulau, ada gunung, ada kota, ada desa, ada hutan, dan semua harus siap untuk ditempatkan di semua medan tersebut,” tutur Mendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Suasana lokasi upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN menjadi ASN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto batal memimpin upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda/Purna Praja IPDN Angkatan XXXII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Presiden Prabowo semula dijadwalkan memimpin langsung upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN itu menjadi aparatur sipil negara, dan memberikan arahan langsung kepada mereka pada Senin pagi.

    “Baru saja kami menerima informasi pembatalan. Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan saat dihubungi dari Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Tidak hanya itu, Bima Arya menjelaskan Presiden Prabowo ada agenda yang mendesak juga di Istana Kepresidenan, Jakarta, terkait dengan koordinasi pemerintahan.

    Di Kampus IPDN Jatinangor, pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII menjadi aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah tiba di Sumedang, Minggu (27/7), dijadwalkan menggantikan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

    Upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja IPDN diisi diantaranya dengan rangkaian pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para praja IPDN. Kemudian, ada juga penyematan lencana Pamong Praja dan pengalungan Kartika Asta Branta kepada para lulusan terbaik.

    Kemudian, inspektur upacara pun memberikan amanatnya kepada para purna praja IPDN yang dilantik sebagai ASN. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan foto bersama, dan selebrasi kemudian pertemuan dengan keluarga.

    Di Jakarta, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan tiba pada Senin sore. PM Anwar melawat ke Indonesia pada 28–29 Juli untuk menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Jakarta.

    Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam siaran resminya menjelaskan dalam acara Konsultasi Tahunan Ke-13 itu, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman kerja sama (MoU) dua negara bidang perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

    Dalam lawatannya ke Jakarta hari ini, PM Anwar didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Sumber : Antara