Kementrian Lembaga: ASN

  • Seleksi CASN 2025 Hanya untuk PPPK, Segini Daftar Gajinya

    Seleksi CASN 2025 Hanya untuk PPPK, Segini Daftar Gajinya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah mengumumkan hanya melakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Itu diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, seleksi ASN 2025 diarahkan penuh pada rekrutmen PPPK.

    Setidaknya ada tiga instansi prioritas yang telah menerima alokasi formasi PPPK, yaitu:

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    Kejaksaan Agung

    Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Fokus tahun ini adalah rekrutmen PPPK di instansi-instansi tersebut,” ujar Wisudo dalam keterangan resminya.

    Berapa sebenarnya Gaji PPPK? Regulasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.

    Berikut ini daftar gaji PPPK:

    -Golongan I: Rp1,9 juta – Rp2,9 juta

    
-Golongan II: Rp2,1 juta – Rp3,07 juta


    -Golongan III: Rp2,2 juta – Rp3,2 juta 


    -Golongan IV: Rp2,2 juta – Rp3,3 juta


    -Golongan V: Rp2,5 juta – Rp4,1 juta


    -Golongan VI: Rp2,7 juta – Rp4,3 juta


    -Golongan VII: Rp2,8 juta – Rp4,5 juta


    -Golongan VIII: Rp2,9 juta – Rp4,7 juta


    -Golongan IX: Rp3,2 juta – Rp5,2 juta


    -Golongan X: Rp3,3 juta- Rp5,4 juta

    -Golongan XI: Rp3,4 juta- Rp5,7 juta


    -Golongan XII: Rp3,6 juta – Rp5,9 juta


    -Golongan XIII: Rp3,7 juta – Rp6,2 juta


    -Golongan XIV: Rp3,9 juta – Rp6,4 juta

    
-Golongan XV: Rp4,1 juta – Rp6,7 juta


    -Golongan XVI: Rp4,2 juta – Rp7,03 juta


    -Golongan XVII: Rp4,4 juta – Rp7,3 juta
    (Arya/Fajar)

  • BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar,
    Sarmuji
    , mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur.
    Menurutnya, respons awal Pertamina sebenarnya sudah tampak, namun masih perlu percepatan di lapangan.
    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
    Sarmuji mengatakan, jangan sampai distribusi BBM yang tersendat ini membuat rakyat menanggung bebannya.
    “Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya,” tuturnya.
    Sarmuji mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pasokan BBM ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi.
    Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Sarmuji.

    Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPR tersebut juga menyoroti lonjakan harga BBM di lapangan akibat kelangkaan tersebut.
    “Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp 17.000 sampai Rp 22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian,” ucapnya.
    Sarmuji pun meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” imbuh Sarmuji.
    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah cepat menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
    Mulai Selasa (29/7/2025), para pelajar di Jember diizinkan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah.
    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember pada Senin malam.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 28 Juli 2025.
    “Mulai besok, sampai kondisi normal kembali, para pelajar Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring,” ujar Fawait, Senin malam.
    Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dampak krisis BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Jember.
    Pemerintah daerah berharap, dengan mengurangi mobilitas warga, konsumsi BBM bisa ditekan dan situasi segera stabil.
    Tak hanya pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
    Layanan kesehatan juga kena imbas. Ada mobil ambulans Dinas Kesehatan Jember ikut antre di SPBU yang kosong.
    Warga mencari BBM sampai ke luar Jember, misalnya sampai ke SPBU di Lumajang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepulauan Seribu perkuat UPZ himpun zakat dan sedekah

    Kepulauan Seribu perkuat UPZ himpun zakat dan sedekah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memperkuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di agar mampu mengumpulkan lebih banyak zakat, infak dan sedekah yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu warga yang membutuhkan.

    “Kita harus semangat kita meningkatkan UPZ yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaini saat membuka “Festival Muharram Kepulauan Seribu” di Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi dalam memperkuat UPZ di wilayah kepulauan.

    Aceng juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan sosial seperti ini.

    “Kami hadir bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan kesejahteraan warga, terutama anak-anak yatim dan guru-guru pengajian, bisa lebih terjamin,” kata dia.

    Wakil Ketua Bidang I Baznas-Bazis Provinsi DKI Jakarta, KH Nur Alam Bachtir berharap seluruh masjid di Kepulauan Seribu memiliki UPZ resmi.

    “Kami berharap semua masjid di Kepulauan Seribu punya UPZ. Dengan adanya SK resmi, pengelolaan zakat bisa lebih optimal dan bahkan bisa mendapat tambahan dana program,” kata dia.

    Ia mencontohkan di Pulau Pari, ada dana bantuan rehab masjid senilai Rp25 juta. Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan kolaborasi masyarakat dalam menggali potensi lokal.

    “Kerja itu bukan hanya fisik, tapi juga akal. Kita harus berpikir bagaimana potensi-potensi di Kepulauan Seribu bisa digerakkan untuk kesejahteraan bersama,” kata dia.

    Koordinator Baznas-Bazis Kabupaten Kepulauan Seribu, Lukman Nurhakim menjelaskan, pihaknya hari ini menyerahkan SK Unit Pengumpul Zakat kepada 9 dari 12 masjid di wilayah ini.

    “Ini penting agar masjid bisa menghimpun dan menyalurkan ZIS secara resmi dan tepat sasaran,” kata dia.

    Ia menjelaskan, dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga dari para pejabat, ASN dan jajaran UKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Seribu.

    Menurut dia, zakat yang ditunaikan para pemimpin dan pejabat kita menjadi salah satu sumber kebaikan yang kembali untuk masyarakat.

    Selain itu, pihaknya menyalurkan bantuan kepada 71 anak yatim dan 10 guru ngaji yang berasal dari wilayah Pulau Tidung dan sekitarnya. Masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp500.000.

    “Semoga semua amal ini mendapat keberkahan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan, Padahal Pengangguran Sudah Capai 7,28 Juta Jiwa

    Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan, Padahal Pengangguran Sudah Capai 7,28 Juta Jiwa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan ditiadakan. Nasib pengangguran yang menanti rekrutmen pun jadi pertanyaan.

    Padahal, jalur seleksi CPNS umum menjadi salah satu ruang bagi para pengangguran atau pun keluaran baru universitas untuk beradu nasib dalam mendapatkan pekerjaan.

    Sementara menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan mencapai 7,28 juta jiwa pada Februari 2025.

    Jumlah itu menunjukkan kenaikan pengangguran sekitar 83.000. Jika dibandingkan periode yang sama tahun
    2024.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengatakan, seleksi ASN 2025 diarahkan penuh pada rekrutmen PPPK.

    Setidaknya ada tiga instansi prioritas yang telah menerima alokasi formasi PPPK, yaitu:

    * Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    * Kejaksaan Agung

    * Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Fokus tahun ini adalah rekrutmen PPPK di instansi-instansi tersebut,” ujar Wisudo dalam keterangan resminya.

    Di siai lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers awal Mei 2025 mengungkap adanya kenaikan pengangguran. Jika dibanding periode sama di tahun sebelumnya.

    “Jika dibandingkan dengan Februari 2024, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 0,08 juta orang atau sekitar 1,11%,” kata Amalia.

    Ia menjelaskan, jumlah penduduk usia kerja per Februari 2025 mencapai 216,79 juta orang, meningkat 2,79 juta orang dibandingkan tahun lalu.

    Dari jumlah tersebut, 153,05 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, sementara 63,74 juta sisanya berada di luar angkatan kerja.

  • Cerita Rano Karno di balik komitmen Pemprov DKI merawat lansia

    Cerita Rano Karno di balik komitmen Pemprov DKI merawat lansia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno Rabu pagi ini seperti biasanya tampil rapi mengenakan pakaian dinas berkelir cokelat.

    Dia tiba sekitar pukul 09.10 WIB di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, untuk memberikan sambutan dalam acara yang dihadiri sekitar 60 lansia.

    Dia mengawali sambutannya dalam acara Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta bertema “Bahagia di Hari Tua” itu dengan berkata bahwa dirinya tak suka datang ke acara itu.

    “Sebetulnya, jujur saya enggak suka datang ke sini”, kata Rano yang kemudian disambut tawa para lansia dan sebagian berkata, “Acara nenek-nenek ya?”. Rano melanjutkan, “Pasti mata saya ngembeng (berair atau berkaca-kaca)”.

    Rano rupanya teringat masa lalunya yang sempat diusir dari rumah. Ini lantaran rumahnya dijadikan markas para lansia berlatih renang. Ada di kolam di rumah Rano yang cukup menampung segerombolan lansia, tak pasti berapa jumlahnya.

    Padahal yang dilakukan bukan berenang seperti atlet atau sekadar melatih gerakan tertentu. Namun sekilas tampak hanya “kecipak kecipuk” di pinggir kolam. Ternyata, mereka melatih otot.

    Selain didatangi lansia untuk berenang, rumah Rano juga menjadi tempat karaoke. Setiap pagi, entah itu para asisten rumah tangga (ART) atau joki sudah antre mengambil nomor urut untuk bernyanyi.

    Belakangan dia sadar, itu merupakan cara para lansia tetap bahagia. Rano menekankan pentingnya penerapan gaya hidup aktif terutama bagi mereka yang sudah berusia senja.

    Ini pun berlaku baginya, yang sebentar lagi berusia 65 tahun. Rano sembari bercanda mengatakan tak perlu kado, tapi cukup doa saja. Para lansia yang rata-rata kaum perempuan pun tertawa mendengarnya.

    Gaya hidup aktif dia lakukan, setidaknya melalui kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap hari Rabu.

    Gara-gara kebijakan ini, Rano menyelipkan jalan kaki menuju Halte MRT Lebak Bulus, sebelum menaiki kereta. Rano merasa perjalanan setiap Rabu bermanfaat untuknya.

    Gaya hidup aktif pun menjadi salah satu kiat yang dia berikan pada para lansia agar tetap bahagia di masa tua. Lakukan aktivitas fisik apa saja sesuai kemampuan. Ini lebih baik ketimbang perilaku hidup sedenter (minim aktivitas fisik) yang lebih banyak merugikan ketimbang manfaatnya.

    Rano berkisah, sewaktu ibundanya masih hidup, juga diajak tetap bergerak. Padahal saat itu, kondisi lututnya bermasalah. Rano masih ingat sang ibu mengeluh sakit, namun tetap diminta bergerak.

    “Kalau bilang sakit, ya duduk. Tapi saya bilang, jalan mak. Jangan kita duduk, demi waktu kita rugi,” kata Rano menirukan ucapannya kala itu pada ibundanya.

    Berbicara gaya hidup aktif, berenang juga bisa menjadi pilihan, kata Rano. Dia bahkan mengizinkan para lansia berenang di rumahnya. Namun, dengan syarat tak boleh mengusirnya dari rumah. Lagi-lagi lansia tertawa mendengar ocehan sang wagub.

    Dia lalu bercerita mengenai adiknya, Suti Karno yang kini aktif dalam kegiatan sosial penyandang disabilitas.

    Kondisi sang adik kini tak seperti dulu. Suti menjalani amputasi kaki kanan karena penyakit diabetes yang dideritanya selama 18 tahun.

    Rano mengatakan, semula Suti malu dan memilih diam di rumah. Namun, setelah diyakinkan pentingnya terus bergerak alih-alih diam menunggu ajal, barulah Suti mengiyakan ajakan sang kakak.

    “Saya bilang, ’emang lu mau diam aja menunggu mati? Bergerak. Jalan. Aktif. Lu masih bisa bawa manfaat. Karena ada orang yang lebih parah dari lu’. Baru sadar dia,”, kata Rano.

    Selain bergerak, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola makan sehat. Rano mengatakan saat ini tak lagi memiliki kantong empedu, sehingga harus lebih berhati-hati memilih makanan.

    Selain itu, dia juga sudah pernah menjalani pemasangan ring jantung. Karenanya, Rano betul-betul menjauhkan diri dari rokok. Padahal dulunya dia perokok berat. Saat ini, sudah 20 tahun pria yang dikenal publik salah satunya melalui tokoh Si Doel dalam “Si Doel Anak Sekolahan” berhenti merokok.

    Acara Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta bertema “Bahagia di Hari Tua” di TIM, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.)

    Rano lalu melanjutkan tipsnya tetap bahagia di usia tua, yakni melakukan hobi. Apapun itu, misalnya menyulam atau melukis seperti Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Berbicara tentang SBY, Rano mengatakan Selasa pagi ini, SBY bersama pelukis asal Jerman, Christopher Lehmpfuhl menyambangi Balai Kota Jakarta.

    SBY tak ikut melukis, tetapi menemani sang pelukis menggambar Monumen Nasional (Monas), Jakarta dari lantai 23 gedung balai kota.

    Christopher Lehmpfuhl dikenal memiliki keahlian melukis dengan teknik finger painting, yakni teknik melukis menggunakan jari tangan sebagai alat utama untuk mengaplikasikan cat ke permukaan media, biasanya kertas atau kanvas. SBY rupanya pernah belajar dengan Christopher melukis alam dengan teknik finger painting.

    Menurut Rano, kegiatan melukis bisa membantu untuk mengasah otak.

    Beralih pada cerita Rano, mengenai kiat bahagia, tetap terhubung dengan teman-teman, kerabat, dan keluarga menjadi upaya yang disarankan Rano.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat Bertambah 37 Titik pada Bulan Agustus, 50 Titik September
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Sekolah Rakyat Bertambah 37 Titik pada Bulan Agustus, 50 Titik September Nasional 29 Juli 2025

    Sekolah Rakyat Bertambah 37 Titik pada Bulan Agustus, 50 Titik September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    mengatakan, pemerintah akan menambah 37 titik
    sekolah rakyat
    pada bulan Agustus 2025 dan 50 titik pada September 2025.
    “Jika tidak ada halangan lagi, Insya Allah di akhir Juli atau awal Agustus akan ada tambahan lagi 37 titik yang bisa menampung lebih dari 9.700 siswa dengan lebih dari 1.500 guru dan lebih dari 2.000 tenaga kependidikan,” kata Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
    “Kemudian kita mencoba lagi untuk menambah 50 titik lagi, dan pembelajarannya dimulai bulan September,” imbuh dia.
    Gus Ipul, sapaan akrabnya, proses seleksi guru
    Sekolah Rakyat
    jug terus berlangsung seiring dengan penambahan titik tersebut.
    Seleksi ini dilakukan oleh Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian
    Pendidikan Dasar
    dan Menengah.
    Setelah melalui proses panjang, terdapat sekitar 1.500 guru yang bisa ditempatkan di berbagai titik sekolah rakyat, meski ada 140 guru yang mengundurkan diri.
    “Tapi di belakangnya sudah banyak yang siap untuk menggantikannya, karena ada lebih dari 50.000 guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan,” ucap Gus Ipul.
    “Sehingga Insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati, karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili,” imbuh dia.
    Adapun saat ini, sudah ada 1.400 guru yang bertugas di 63 titik pertama, dan untuk 37 titik selanjutnya.
    Jika 50 titik tambahan sudah beroperasi pada September 2025, maka total gurunya mencapai 800 guru.
    Status guru tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    “Untuk kepala sekolahnya itu ASN. Tapi untuk gurunya PPPK hasil seleksi Satgas Rekrutmen Guru,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alhamdulillah! PPPK Paruh Waktu Dipastikan Jadi Jatah Honorer yang Tak Lulus PPPK Tahap I dan II

    Alhamdulillah! PPPK Paruh Waktu Dipastikan Jadi Jatah Honorer yang Tak Lulus PPPK Tahap I dan II

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar baik bagi para honorer yang tidak lulus pada seleksi PPPK 2024 tahap 1 maupun tahap 2. Mereka yang tidak lulus karena tidak memiliki formasi itu dipastikan akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

    Kepastian tersebut ditegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dia menyebut, PPPK paruh waktu hanya untuk semua honorer yang tidak lulus CASN 2024.

    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN), yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

    PPPK Paruh Waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai. Namun, harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAB-RB, Aba Subagja menyampaikan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya untuk penataan honorer melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.

    “Jadi, pengangkatan PPPK paruh waktu hanya untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024,” kata Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu, secara daring, Selasa (29/7).

  • Soal Sekda Minta N-Max, Ini Kata PNS Pemkab Semarang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Juli 2025

    Soal Sekda Minta N-Max, Ini Kata PNS Pemkab Semarang Regional 29 Juli 2025

    Soal Sekda Minta N-Max, Ini Kata PNS Pemkab Semarang
    Tim Redaksi
    UNGARAN, KOMPAS.com –
    Beredarnya kabar terkait pengumpulan iuran untuk hadiah pensiun Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto, mendapat tanggapan dari ASN di Pemkab Semarang.
    Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo mengatakan langsung melakukan pengecekan setelah ada kabar tersebut.
    “Saya kontak sekretaris, kabag dan kabid, langsung klarifikasi. Jawaban mereka tidak mengetahui adanya surat permintaan iuran tersebut,” ungkapnya saat dihubungi, Selasa (29/7/2025).
    “Mereka tidak tahu, kalau dari saya juga tidak ada perintah terkait hal tersebut, atau pun perintah dari Sekda untuk permintaan sumbangan, tidak ada,” kata Rudibdo.
    Rudibdo mengungkapkan, masa pensiun atau perpisahan Sekda bukanlah hal yang istimewa, karena semua pegawai akan mendapat giliran pensiun setelah masa pengabdian selesai.
    “Seperti juga saat pisah sambut Kapolres, Dandim, Kajari, atau pejabat lain, acara seremoni akan dilakukan di Pendopo Rumah Dinas, jadi isinya ya acara biasa,” paparnya.
    Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Rudi Susanto mengungkapkan tidak ada perintah dari Sekda Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto untuk membeli sepeda motor Yamaha N-Max.
    “Jadi kalau ada kabar permintaan tersebut maka itu kategorinya hoaks,” ungkapnya.
    “Saya juga mencari informasi terkait surat tersebut. Mulai dari kebenarannya hingga bagaimana di media sosial, tapi yang pasti tidak ada permintaan seperti yang tertulis,” kata Rudi.
    Sebelumnya, di media sosial beredar potongan surat yang tertulis :
    Di caption tertulis : Penak yo dadi Sekda kabupaten Bulan Agustus/September besok Sekda kan pensiun beliau minta OPD dan kecamatan iuran untuk beli motor NMAX dan hadiah karikatur Uang dikumpulkan k kasubag keuangan setda.
    “Demi Allah saya tidak pernah minta-minta yang seperti itu. Saya juga tidak tahu dari mana ada potongan surat itu, saya tidak punya waktu main ponsel untuk yang seperti itu, soal itu malah diberitahu oleh ajudan,” kata Djarot, Selasa (29/7/2025).
    Djarot juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait hal tersebut. “Ini masuk kategori fitnah, silakan dicek ke dinas, kabag-kabag ada atau tidak permintaan itu. Saya akan lapor polisi, karena ini merusak nama baik saya,” ungkapnya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Tren Menurun, Ada Banyak ASN dan PPPK Sukabumi yang Ajukan Cerai

    Meski Tren Menurun, Ada Banyak ASN dan PPPK Sukabumi yang Ajukan Cerai

    Liputan6.com, Sukabumi Di tengah tren peningkatan angka pengajuan perceraian ASN dan PPPK usai terima SK, Pemerintah Kabupaten Sukabumi justru mencatat, hingga pertengahan tahun 2025 adanya penurunan signifikan dalam pengajuan izin cerai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

    Data terbaru dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif ini, yang dinilai sebagai sinyal baik di tengah dinamika pekerjaan dan tekanan sosial. 

    Sejak Januari hingga Juli 2025, BKPSDM Kabupaten Sukabumi menerima 15 pengajuan izin cerai, yang terdiri dari 11 PNS dan 4 PPPK. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, dimana tercatat 38 pegawai, dengan rincian 26 PNS dan 12 PPPK, mengajukan izin serupa. 

    Penurunan ASN ajukan cerai ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

    Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengungkapkan bahwa tren penurunan ini merupakan sinyal positif. Ia juga menegaskan bahwa hingga pertengahan 2025, belum ada pengajuan perceraian dari PNS maupun PPPK yang baru diangkat pada tahun ini. 

    “Untuk PNS yang baru diangkat pada Mei 2025 dan PPPK yang diangkat Juli 2025, alhamdulillah saya sampaikan saat ini belum ada satupun yang mengajukan izin cerai,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Dari belasan pengajuan yang tercatat tahun ini, sebagian besar berasal dari PPPK yang telah bekerja selama dua hingga tiga tahun terakhir. 

    Motif di balik pengajuan perceraian bervariasi, meliputi konflik rumah tangga berkepanjangan, kasus poligami tanpa izin, hingga persoalan ekonomi dan penelantaran keluarga. Ia menambahkan, mayoritas penggugat adalah perempuan, khususnya dari kalangan PNS.

     

     

  • Cerita Warga Lampung Ingin Anak Jadi ASN Malah Digugat Usai Setor Rp285 Juta

    Cerita Warga Lampung Ingin Anak Jadi ASN Malah Digugat Usai Setor Rp285 Juta

    Setelah mengetahui sang anak gagal seleksi, Suriansyah sempat menagih uangnya kembali. Pihak Agus bahkan sempat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama istrinya di kantor polisi dan membuat surat pernyataan pengembalian dana. Namun, janji tersebut tinggal janji.

    “Sudah saya datangi ke rumahnya beberapa kali. Tapi yang muncul justru aparat dan pengacaranya. Karena saya anggap tidak ada itikad baik, saya laporkan ke polisi,” bebernya.

    Kasus tersebut telah dilaporkan dan teregister di Polsek Tanjungkarang Barat dengan nomor laporan: LP/B/119/IV/2025/SPKT/POLSEK TKB/Polresta Balam/Polda Lampung.

    Ironisnya, alih-alih menyelesaikan secara kekeluargaan, Agus Nugroho justru menggugat balik Suriansyah secara perdata di PN Tanjungkarang. 

    Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 174/Pdt.G/2025/PN Tjk, dengan Agus sebagai penggugat dan Suriansyah sebagai tergugat.

    Sidang perdana yang dijadwalkan digelar hari ini (29/7) harus ditunda karena kelengkapan dokumen persidangan belum terpenuhi. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 5 Agustus 2025 mendatang.

    Sementara itu, pihak kuasa hukum Agus Nugroho belum memberikan tanggapan atas kasus ini meski sudah dimintai keterangan usai persidangan.

    Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, M. Angga Mahatama, membenarkan bahwa laporan pidana terhadap Agus telah masuk tahap penyidikan.

    “Kami sudah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atas nama terlapor Agus Nugroho. Dalam SPDP itu statusnya masih terlapor, belum ada penetapan tersangka,” kata Angga.