Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Seleksi CASN 2025 Hanya untuk PPPK: Selain Gaji Pokok, Cek di Sini Komponen Tunjangannya

    Seleksi CASN 2025 Hanya untuk PPPK: Selain Gaji Pokok, Cek di Sini Komponen Tunjangannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan hanya melakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Tidak untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Itu diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, seleksi ASN 2025 diarahkan penuh pada rekrutmen PPPK.

    Setidaknya ada tiga instansi prioritas yang telah menerima alokasi formasi PPPK, yaitu:

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    Kejaksaan Agung

    Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Fokus tahun ini adalah rekrutmen PPPK di instansi-instansi tersebut,” ujar Wisudo dalam keterangan resminya.

    Berapa sebenarnya Gaji PPPK?

    Regulasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.

    Berikut ini daftar gaji PPPK:

    -Golongan I: Rp1,9 juta – Rp2,9 juta

    -Golongan II: Rp2,1 juta – Rp3,07 juta
    
-Golongan III: Rp2,2 juta – Rp3,2 juta 

    -Golongan IV: Rp2,2 juta – Rp3,3 juta

    -Golongan V: Rp2,5 juta – Rp4,1 juta
    
-Golongan VI: Rp2,7 juta – Rp4,3 juta
    
-Golongan VII: Rp2,8 juta – Rp4,5 juta

    -Golongan VIII: Rp2,9 juta – Rp4,7 juta
    
-Golongan IX: Rp3,2 juta – Rp5,2 juta

    -Golongan X: Rp3,3 juta- Rp5,4 juta

    -Golongan XI: Rp3,4 juta- Rp5,7 juta

    -Golongan XII: Rp3,6 juta – Rp5,9 juta
    
-Golongan XIII: Rp3,7 juta – Rp6,2 juta

    -Golongan XIV: Rp3,9 juta – Rp6,4 juta
    
-Golongan XV: Rp4,1 juta – Rp6,7 juta
    
-Golongan XVI: Rp4,2 juta – Rp7,03 juta
    
-Golongan XVII: Rp4,4 juta – Rp7,3 juta

    Tapi selain gaji pokok. Ternyata PPPK juga berhak untuk mendapatkan tunjangan. Berikut ini komponen tunjangannya:

    Tunjangan keluarga

    Tunjangan pangan

    Tunjangan jabatan struktural

    Tunjangan jabatan fungsional

    Tunjangan lainnya.

    (Arya/Fajar)

  • Istana Tegaskan Tetap Ada Upacara HUT ke-80 RI di IKN

    Istana Tegaskan Tetap Ada Upacara HUT ke-80 RI di IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Istana memastikan tetap ada perayaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus mendatang. Meski perayaan yang dilakukan tidak seramai tahun lalu.

    “Di IKN akan tetap ada upacara sebagaimana juga upacara yang dilakukan oleh instansi-instansi lain. Jadi akan upacara lebih dahulu di pagi hari, sama halnya juga dengan instansi pemerintah lain,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, di Kantor Presiden, Jumat (1/8/2025).

    Pasalnya sudah ada ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berkantor di IKN. Nantinya upacara akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljnono.

    “Kepala Otorita,” saat ditanya siapa yang memimpin upacara di IKN. Namun nantinya pada jam 10 akan fokus upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta.

    Seperti diketahui, pada 17 Agustus mendatang Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka, dan penurunan bendera merah putih pada sore harinya. Selain itu pemerintah juga menyelenggarakan pesta rakyat di kompleks Istana Negara, monas dan sekitarnya.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga disebut akan hadir dalam upacara di Istana Negara, Jakarta.

    Sebelumnya pada perayaan HUT RI ke- 79 tahun lalu, pemerintah menyelenggarakan upacara dan perayaannya di IKN dan di Jakarta. Saat itu Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Presiden RI ke 7.

    Saat itu Istana menjelaskan diselenggarakan di dua tempat karena ingin menunjukan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Pada detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dilakukan di IKN, sedangkan di Istana Merdeka, Jakarta, memberikan sajian hiburan serta menyaksikan secara langsung upacara yang digelar.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    Jakarta –

    Wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bergulir. Pemerintah tengah mematangkan skenario strategis pemindahan ASN dari 15 kementerian ke ibu kota baru tersebut. Prosesnya dipercepat seiring rampungnya infrastruktur tahap awal di IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap II akan segera dimulai dan pemindahan ASN menjadi bagian utama dari agenda prioritas. “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, membenarkan bahwa pembahasan teknis pemindahan sedang berlangsung. Skema awalnya sudah dirancang sejak Februari 2023 dan mencakup total 38 kementerian/lembaga yang akan dipindah secara bertahap hingga 2029.

    “Pemindahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian,” kata Averrouce saat dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Pemerintah telah menyiapkan 47 tower apartemen untuk ASN, masing-masing berisi 60 unit hunian berukuran 98 m². Setiap unit dilengkapi tiga kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) telah dibangun sebagai lokasi awal operasional kementerian yang dipindah.

    Tidak hanya hunian dan kantor, infrastruktur penunjang lain seperti fasilitas pendidikan dari PAUD hingga SMA, rumah sakit, serta layanan sosial dasar juga mulai tersedia di kawasan IKN.

    Namun, masuknya pemerintahan baru dengan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian-naik dari sebelumnya 34 kementerian-membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali daftar prioritas pemindahan.

    “Dengan perubahan struktur kabinet, perlu ada penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga yang diprioritaskan dalam gelombang pertama,” jelas Averrouce.

    Sementara itu, ASN dari sejumlah lembaga sudah lebih dulu berpindah ke IKN. Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati hunian ASN dan aktif bertugas. Selain itu, 109 pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah tinggal dan bekerja di lokasi.

    Sejumlah instansi lainnya seperti Bank Indonesia, BIN, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mulai menempatkan pegawai di IKN, termasuk balai-balai teknis yang berada di bawah Kementerian PUPR.

    Dengan pemindahan ini, pemerintah menargetkan ekosistem layanan publik bisa mulai berjalan penuh di ibu kota baru seiring pembangunan berkelanjutan tahap selanjutnya.

    (shc/rrd)

  • Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN

    Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN

    Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pastikan sistem penggajian Guru Sekolah Rakyat akan disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru Sekolah Rakyat akan digaji setiap bulan dan jika ada keterlambatan maka akan dirapel.

    Para guru Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin.

    Klik di sini untuk menonton video-video lainnya!

  • Strategi BPJS Ketenagakerjaan Menuju 57,55 Juta Peserta Aktif Tahun 2025

    Strategi BPJS Ketenagakerjaan Menuju 57,55 Juta Peserta Aktif Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan akan menyerap 57,55 juta peserta aktif pada tahun 2025.

    Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto mengatakan bahwa tengah menjalankan langkah-langkah strategis agar dapat memenuhi target kepesertaan aktif hingga 57,55 juta.

    “Di tahun 2025 ini kita punya target coverage bisa sekitar 57 juta untuk masyarakat bekerja di Indonesia dilindungi,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Dari data yang dipaparkan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 sampai Juni 2025. Pada 2020, peserta aktif mencapai 29,98 juta, lalu naik menjadi 30,66 juta setahun kemudian.

    Pada 2022, tercatat ada 35,86 juta peserta aktif, 41,55 juta tahun 2023, 45,23 juta peserta aktif 2024, dan 39,35 juta per Juni 2025. BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan akan menambah sekitar 33% atau 19,20 juta peserta.

    Eko menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan strategi untuk mencapai target tersebut. Pertama, terbitnya Inpres 2 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsos.

    Kedua, kolaborasi bersama K/L dan pemerintah daerah terkait kepesertaan non-ASN dan pekerja rentan. Ketiga, menerapkan regulasi kepesertaan debitur KUR kecil, dana bagi hasil, nelayan awak kapal, dan jasa konstruksi.

    Keempat, kolaborasi kemitraan dengan Agen Laku Pandai (Brilink dan Agen 46), POS, SRC, operator driver online, BPR, dan koperasi.

    Kelima, peningkatan kepatuhan terkait kewajiban pembayaran iuran, kepesertaan, program, dan upah kepada pemberi kerja dengan melibatkan APH, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat

    Menurutnya, terdapat 40% dari 101,81 juta potensi pekerja eligible di sektor pekerja formal berpeluang terserap menjadi peserta aktif ketenagakerjaan.

    Lalu 60% di sektor pekerja informal, 30,85 juta merupakan pekerja rentan berpotensi menjadi peserta aktif. Oleh karena itu, Eko berharap agar para pekerja dapat bergabung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Lindungi Petani Lokal, Pemkab Jembrana Salurkan Pinjaman Rp 2,9 Miliar ke KUD untuk Serap Gabah Regional 31 Juli 2025

    Lindungi Petani Lokal, Pemkab Jembrana Salurkan Pinjaman Rp 2,9 Miliar ke KUD untuk Serap Gabah Regional 31 Juli 2025

    Lindungi Petani Lokal, Pemkab Jembrana Salurkan Pinjaman Rp 2,9 Miliar ke KUD untuk Serap Gabah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Jembrana (
    Pemkab Jembrana
    ) menunjukkan keberpihakan nyata kepada
    petani lokal
    melalui penyaluran pinjaman daerah kepada enam
    Koperasi Unit Desa
    (KUD) di wilayah Jembrana.
    Dana pinjaman tersebut ditujukan untuk membeli gabah langsung dari petani guna melindungi mereka dari permainan harga oleh oknum tengkulak.
    Gabah yang dibeli KUD dari petani diolah menjadi beras dan dijual ke aparatur sipil negara (
    ASN
    ) di lingkungan Pemkab Jembrana.
    Melalui skema ini, terbentuk siklus ekonomi lokal dari petani untuk rakyat dan dari rakyat kembali ke petani. Inisiatif ini diharapkan dapat menggerakkan koperasi, membantu petani, serta mendukung ASN, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
    Inisiatif tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam KUD dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jembrana terkait penyaluran beras kepada ASN.
    Kegiatan penandatanganan digelar di KUD Catur Guna Amertha, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kamis (31/7/2025).
    Keenam KUD yang menandatangani PKS, yakni KUD Surya Mertha, KUD Sapta Werdhi, KUD Catur Guna Amertha, KUD Tamblang, KUD Amertha Buana, dan KUD Catur Karya Usaha.
    KUD tersebut akan menyalurkan beras kepada 31 OPD dengan target sebanyak 4.262 ASN sebagai pembeli.
    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana pinjaman daerah senilai Rp 2,9 miliar untuk membantu KUD membeli gabah dari petani lokal.
    Hingga saat ini, total dana yang telah tersalurkan kepada KUD mencapai Rp 1,9 miliar.
    Kembang berpesan agar KUD membeli gabah dari petani, terutama yang berada di sekitar lokasi koperasi, agar tidak terjadi permainan harga saat panen raya.
    “Belilah gabah petani, terutama yang berada di sekeliling KUD. Harapan kami, tidak ada lagi cerita dari petani bahwa tidak ada yang menyerap hasil pertaniannya, terutama gabahnya,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Kembang meminta agar pengolahan gabah dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya koperasi yang ada. Setelah diproses, beras tersebut akan disalurkan ke ASN di lingkungan Pemkab Jembrana.
    “Setelah gabah petani dibeli, KUD diharapkan mengolah dan memproduksi sendiri dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, hasil dari KUD akan dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS),” jelasnya.
    Kembang juga mendorong KUD untuk terus meningkatkan kualitas produk agar pemasaran beras petani lokal dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada ASN di lingkungan Pemkab Jembrana.
    “Harapan saya tidak hanya PNS, tetapi masyarakat umum lainnya. Kemudian di internal, dipastikan semua menggunakan produk KUD, termasuk staf desa,” ujarnya.
    Koordinator KUD Jembrana, I Gede Nastra, menyampaikan bahwa keenam KUD telah memiliki semangat yang sama dalam menyerap gabah petani dan menyalurkan hasilnya kepada ASN melalui OPD.
    Ia mengapresiasi dukungan dari Pemkab Jembrana melalui penyaluran dana pinjaman yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
    “Kami berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati karena program ini merupakan kerja nyata yang berpihak pada petani. Program ini melindungi petani dari pembelian gabah dengan harga yang asal-asalan saat panen raya,” tegas Nastra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Walkot Jakpus Sebut ASN DKI Nikmati Kebijakan Naik Transportasi Umum Tiap Rabu Megapolitan 31 Juli 2025

    Walkot Jakpus Sebut ASN DKI Nikmati Kebijakan Naik Transportasi Umum Tiap Rabu Megapolitan 31 Juli 2025

    Walkot Jakpus Sebut ASN DKI Nikmati Kebijakan Naik Transportasi Umum Tiap Rabu
    Tim Redaksi
     JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin
    mengatakan, kebijakan
    ASN Jakarta
    wajib naik transportasi umum setiap Rabu disambut positif oleh para ASN.
    “Jadi, pegawai-pegawai di Pemprov DKI Jakarta itu hari Rabu wajib menggunakan kendaraan transportasi publik. Dan itu dinikmati betul (oleh mereka),” kata Arifin dalam Forum Group Discussion bertema Transportasi Publik Tanpa Kekerasan Seksual, Kamis (31/7/2025).
    Adapun aturan tersebut, kata Arifin, berlaku bagi seluruh pegawai, dari jajaran pejabat hingga staf terbawah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
    Arifin menyebut, Pemprov DKI telah menyediakan berbagai moda transportasi publik yang terintegrasi, di antaranya TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL.
    Bahkan, kini tersedia layanan TransJabodetabek untuk menjangkau sejumlah wilayah penyangga Jakarta, yakni Depok, Tangerang, dan Bekasi.
    “Harapannya adalah bagaimana kemudian masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik yang ada,” ujar dia.
    Menurut Arifin, Kebijakan ini juga mendukung langkah Pemprov DKI dalam mengurangi angka kemacetan lalu lintas di Jakarta.
    Arifin turut menyinggung pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam forum PBB di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
    Saat itu, Pramono menyebut Jakarta telah keluar dari daftar 10 besar kota termacet dunia.
    “Alhamdulillah, ketika Bapak Gubernur kemarin sempat diundang ke PBB, berbicara sebagai salah satu gubernur di New York, beliau menyampaikan bahwasannya kondisi Jakarta dan sisi kemacetan sudah keluar dari 10 besar kota di dunia,” kata Arifin
    “Ini tandanya apa? Ini menunjukkan bahwa transportasi publiknya sudah semakin baik,” tambah dia.
    Seperti diketahui, Pemprov DKI mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 yang diteken Gubernur Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam Ingub itu, ASN diminta menggunakan moda seperti TransJakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, angkot, hingga kapal atau kendaraan antar jemput kantor. ASN juga diwajibkan mengunggah swafoto saat berangkat dan pulang kerja sebagai bukti dokumentasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASABRI Hadir Menguatkan Harapan di Ujung Timur Indonesia

    ASABRI Hadir Menguatkan Harapan di Ujung Timur Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – PT ASABRI (Persero) terus menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi kesejahteraan peserta dan keluarganya, bahkan hingga ke pelosok negeri. Tidak hanya hadir dalam layanan administratif, ASABRI hadir secara langsung di momen-momen paling krusial dan penuh duka, termasuk saat peserta gugur dalam tugas.

    Penyerahan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) secara langsung merupakan bentuk wujud nyata dari komitmen ASABRI untuk setia mendampingi peserta dan keluarganya, dalam suka maupun duka.

    Kehadiran ASABRI di wilayah ujung timur Indonesia, menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan dan memastikan bahwa setiap Peserta, terutama yang bertugas di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tetap mendapatkan haknya secara penuh, cepat, dan tepat.

    Ini adalah bentuk penghormatan ASABRI terhadap pengabdian luar biasa para prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan/Polri yang bertugas demi bangsa dan negara.

    Sekretaris Perusahaan ASABRI, Okki Jatnika, menegaskan kembali bahwa seluruh Peserta, di manapun bertugas, selalu dalam jangkauan ASABRI. 

    “ASABRI akan selalu menjadi sahabat perjuangan Anda sepanjang masa. Kami hadir bukan hanya saat peserta aktif bertugas, tetapi juga saat mereka gugur demi bangsa. Kehadiran kami adalah bentuk nyata dari cinta, bakti, dan komitmen yang tidak akan luntur oleh jarak maupun waktu,” jelas Okki.

    Empat Prajurit Gugur Saat Bertugas, ASABRI Sampaikan Duka dan Jamin Hak Keluarga

    Dalam momen penyerahan SRKK kali ini, ASABRI juga memberikan dukungan emosional kepada keluarga peserta yang ditinggalkan. Kehadiran langsung tim ASABRI melalui Kantor Cabang ASABRI Jayapura menjadi penguat semangat dan harapan, bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia, dan negara hadir melalui ASABRI untuk memberikan perlindungan hingga akhir hayat.

    Seremoni penyerahan SRKK dilakukan langsung kepada ahli waris sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian atas jasa-jasa almarhum yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Proses ini dilakukan dengan penuh empati, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan solidaritas.

    Selama bulan Juli 2025, ASABRI melalui Kantor Cabang Jayapura telah menyerahkan manfaat kepada empat peserta yang gugur dalam tugas dengan total nilai manfaat lebih dari Rp1,9 Miliar. Peserta ASABRI yang gugur yaitu:

    · Aiptu Hidayat Suratno Harto – Polres Lanny Jaya

    · Brigadir Ronaldo Mateus Enok – Polres Puncak Jaya

    · Brigadir Tri Yudha Argadianto – Polres Puncak Jaya

    · Serka Seger Mulyana – Kodim 1705/Yahukimo

     

    ASABRI Pastikan Hak dan Santunan Ahli Waris Dipenuhi Sesuai Ketentuan

    Kepergian para penjaga bangsa ini meninggalkan rasa duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh Insan ASABRI yang turut merasakan kehilangan. Oleh karena itu, ASABRI hadir sebagai penguat dan peneguh bahwa pengabdian para peserta akan selalu dikenang dan dihargai dengan sepenuh hati.

    Meski penuh tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, ASABRI terus memberikan pelayanan terbaik melalui sinergi seluruh elemen yang mendukung kesejahteraan peserta. Dengan semangat “Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa”, ASABRI akan terus memperkuat kehadirannya sebagai pelindung dan sahabat setia bagi setiap peserta dan keluarganya. Karena bagi ASABRI, setiap pengabdian layak dikenang, dihargai, dan dijaga dengan sepenuh hati.

     

  • Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita

    Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah bakal melanjutkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dalam penjelasannya, Basuki menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).

    “Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Adapun saat ini, tambah Basuki, sebanyak 1.170 ASN Otorita Ibu Kota Nusantara telah resmi pindah ke IKN. Di mana, ribuan ASN pionir itu bertempat tinggal di hunian ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PU.

    Selain itu, Basuki menyebut bahwa terdapat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. 

    Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.

    Dengan demikian, Basuki menegaskan pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah.

    Sebelumnya, KemenPAN-RB memastikan bakal memberikan tunjangan atau insentif khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah perdana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Menteri PAN RB, Rini Widyanti menjelaskan bahwa wacana pemberian insentif itu diperlukan guna mendorong minat para ASN lain untuk turut pindah ke IKN. 

    “Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN,” kata Rini dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025). 

    Namun demikian, Rini belum dapat merinci kapan tepatnya pemindahan ASN gelombang perdana tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan harmonisasi ulang lantaran terdapat perubahan Kementerian dan Lembaga (K/L) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

    Rini menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB tengah melakukan pendataan ulang dan menyeleksi kembali jajaran ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Menurutnya, proses ini selambat-lambatnya bakal rampung 2026. 

  • Kepala OIKN sebut perpindahan ASN ke IKN terus berlanjut

    Kepala OIKN sebut perpindahan ASN ke IKN terus berlanjut

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan proses perpindahan aparatur sipil negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah pusat.

    “Proses pemindahan ASN ke IKN akan terus lanjut sesuai rencana pemerintah pusat,” ujar Basuki kepada awak media di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis, ketika ditanya mengenai kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.

    Ia menjelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Kota Nusantara.

    “Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN,” kata Basuki.

    Selain itu, terdata 109 orang pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

    Kehadiran ASN tersebut diperkuat dengan perpindahan pegawai dari berbagai lembaga negara dan kementerian, seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Sejumlah pegawai balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga sudah pindah ke IKN,” jelas Basuki.

    Perpindahan ASN secara bertahap ke IKN itu seiring seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran.

    Basuki menambahkan pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.

    “Dan infrastruktur transportasi udara, yakni Bandara Nusantara diubah status menjadi bandara umum melalui persetujuan DPR Ri,” tambahnya.

    Menurut ia, Bandara Nusantara akan mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Paser.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.