Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Kisah 2 Pelaku UMKM Merawat Warisan Tenun hingga Tembus Pasar Global – Page 3

    Kisah 2 Pelaku UMKM Merawat Warisan Tenun hingga Tembus Pasar Global – Page 3

    Liputan6.com, Flores Timur – Perjuangan dua pelaku UMKM asal Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT patut diapresiasi. Ninisari Tenun yang menjual kain tenun khas NTT dan Nagi Karunia Jaya dengan produk makanan ringan oleh-oleh tradisional khas Larantuka, kini berhasil menembus pasar nasional dan internasional berkat kegigihannya. 

    Ninisari Tenun, didirikan oleh Santi Ninisari pada 2018. Ninisari Tenun lahir dengan misi melestarikan tenun khas NTT dan memberdayakan penenun lokal dari berbagai daerah di sekitarnya seperti Adonara, Maumere, Ende, Solor, dan lainnya.

    Di tengah kesibukannya sebagai ASN, Santi rutin mempromosikan tenun melalui media sosial. Ia pun menjemput langsung hasil tenun setiap pekan untuk didistribusikan agar tidak membebani para penenun lokal dengan biaya transportasi. 

    “Awalnya dulu hanya jualan di depan rumah, yang beli warga lokal atau tamu yang sedang berkunjung ke Larantuka. Tapi sekarang sudah online juga dan bisa kirim ke luar daerah bahkan sampai ekspor, dibantu sama Lion Parcel pengirimannya. Biasanya kirim paket ke Jakarta, Kalimantan, sampai Jayapura, sementara ekspornya ke Malaysia. Kiriman selalu cepat kalau pake Lion Parcel,” ujar Santi, kepada Liputan6.com, Jumat 1 Agustus 2025. 

    Santi mengaku sangat terbantu dengan layanan Lion Parcel yang cepat, terjangkau, dan didukung pelayanan maksimal dari tim mitra lokal Lion Parcel Larantuka. Ia juga mengapresiasi respon cepat tim Lion Parcel setiap kali ada kebutuhan pengiriman, yang menurut dia, sangat memudahkan dalam menjalankan bisnis.

    “Saya bangga tenun khas NTT bisa menembus pasar nasional bahkan internasional, tentunya ini juga berkat dukungan Lion Parcel dari sisi pengiriman sehingga produk bisa sampai dengan cepat dan aman,” papar Santi. 

    Ia mengatakan, kegigihannya dalam bisnisnya itu merupakan wujud nyata pelestarian budaya khususnya tenun ikat.

  • Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

    Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyalurkan bantuan insentif sebesar Rp1,2 juta per penerima per tahun kepada 341.248 guru non aparatur sipil negara (ASN). Pencairan bantuan akan dilakukan sekaligus mulai Agustus-September 2025.

    Subkordinator Aneka Tunjangan Puslapdik Kemendikdasmen Sri Lestariningsih menyampaikan, bantuan insentif ini ditujukan untuk guru non ASN di semua jenjang, yakni guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 

    Guru non ASN harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat menerima insentif sebesar Rp1,2 juta. Persyaratan itu yakni belum memiliki sertifikat pendidik, memenuhi kualifikasi D4 atau S1, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), memenuhi beban kerja sesuai aturan,  terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai ASN.

    Selain itu, calon penerima bantuan bukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), tidak menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama  dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

    Terkait mekanisme penyaluran bantuan, Lestariningsih menuturkan bahwa Dinas Pendidikan tidak lagi mengusulkan guru sebagai calon penerima bantuan insentif melalui aplikasi SIM-ANTUN. 

    “Pada petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif tahun 2025 ini, Puslapdik bersama-sama dengan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan sinkronisasi dan verifikasi data guru melalui Dapodik,” jelas Lestariningsih, mengutip laman resmi Puslapdik Kemendikdasmen, Minggu (3/8/2025).

    Kemudian, pemerintah dalam petunjuk teknis terbaru mengatur bahwa Puslapdik membukakan Nomor Rekening bagi seluruh Guru Formal calon penerima bantuan insentif.

    Dia mengatakan, guru penerima bantuan insentif diberikan kesempatan hingga 30 Januari 2025 untuk melakukan aktivasi rekening.

    “Kalau lewat dari waktu itu, uangnya akan dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya.

    Proses belajar mengajar di salah satu sekolah

    Sementara itu, tidak ada perubahan persyaratan penerima bantuan bagi pendidik PAUD non-formal. Dia mengatakan, persyaratannya masih sama yakni harus memiliki masa kerja sedikitnya 13 tahun secara terus menerus pada Januari 2025.

    Selain itu, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai ASN.

    Khusus untuk pendidik PAUD non-formal, besaran insentif yang diberikan pemerintah yakni Rp2,4 juta per penerima per tahun dan dibayar sekaligus. 

    “Nominasi penerima bantuan insentif bagi Pendidik PAUD Non-Formal ada di SIM ANTUN, dan harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

    Berikut syarat lengkap penerima bantuan insentif untuk Guru Formal Non-ASN dan pendidik PAUD Non-Formal:
    Syarat penerima untuk Guru Formal Non-ASN:

    1.Belum memiliki sertifikat pendidik

    2.Memenuhi kualifikasi D4 atau S1

    3.Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

    4.Memenuhi beban kerja sesuai aturan

    5.Terdata dalam Dapodik

    6.Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

    7.Bukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial

    8. Bukan penerima bantuan dari BPJS ketenagakerjaan

    9.Tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama  dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri

     

    Syarat penerima untuk pendidik PAUD Non-Formal:

    1.Memiliki masa kerja sedikitnya 13 tahun secara terus menerus pada Januari 2025

    2.Memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat 

    3.Bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya

    4.Terdata dalam Dapodik

    5.Tidak berstatus sebagai ASN

  • Jadwal Pencairan Tunjangan Guru 2025, Bisa Cek di Sini

    Jadwal Pencairan Tunjangan Guru 2025, Bisa Cek di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan insentif untuk guru non-ASN tahun 2025 akan segera dicairkan pada Agustus hingga September.

    Tahun ini, jumlah penerima naik drastis menjadi 341.248 orang, jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya yang hanya 67.000 penerima.

    Guru Non-ASN, baik guru formal maupun non formal yang belum memiliki sertifikat pendidik, kembali akan menerima bantuan insentif pada tahun 2025 ini. Namun, ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dalam nominal bantuan, persyaratan penerima, maupun  mekanisme pengusulan.

    Bagi guru formal, yakni guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK, kriteria yang sama dengan aturan sebelumnya adalah belum memiliki sertifikat pendidik, memenuhi kualifikasi D4 atau S1, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), memenuhi beban kerja sesuai aturan,  terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Perubahan dalam pemberian bantuan insentif tahun 2025 ini adalah tidak adanya persyaratan harus memiliki masa kerja paling sedikit 17 tahun. Namun, ada dua persyaratan terbaru, yakni  tidak sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, tidak menerima bantuan dari BPJS ketenagakerjaan, dan tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama  dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

    Dalam hal mekanisme penyaluran, pada petunjuk terbaru tahun 2025,  dinas pendidikan tidak lagi mengusulkan guru sebagai calon penerima bantuan insentif melalui aplikasi SIM-ANTUN.  

    Jadwal Pencairan Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025

    Pencairan bantuan insentif guru non-ASN tahun 2025 direncanakan pada bulan Agustus hingga September 2025. Dana akan disalurkan sekaligus, tidak lagi per semester seperti tahun sebelumnya.

    Selain itu, guru penerima akan diberikan kesempatan untuk aktivasi rekening untuk menerima dana tersebut hingga 30 Januari 2026. Jika tidak diaktivasi sampai batas waktu tersebut, dana akan dikembalikan ke kas negara.

    Penyaluran dana dilakukan melalui rekening yang dibuat khusus untuk guru formal calon penerima bantuan. Ini merupakan perubahan penting agar proses penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.

    Pada petunjuk teknis terbaru, Puslapdik membukakan Nomor Rekening bagi seluruh Guru Formal calon penerima bantuan insentif. Pencairan akan dilakukan sekitar Bulan Agustus September tahun 2025.

    Guru penerima bantuan insentif diberi kesempatan melakukan aktivasi rekening sampai tanggal 30 Januari 2026, kalau lewat dari  waktu itu, uangnya akan dikembalikan ke kas negara.

    Nominal atau besaran bantuan insentif, bila tahun sebelumnya sebesar Rp3.600.000 pertahun dan dibayarkan per semester, maka tahun 2025 ini, bantuan insentifnya sebesar Rp 2.100.000 pertahun dan dibayarkan sekaligus.

    Untuk info tunjangan guru selengkapnya bisa cek di https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.

    Syarat Penerima Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025

    Berikut ini adalah beberapa syarat utama bagi guru non-ASN untuk menerima bantuan insentif tahun 2025:

    Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Belum memiliki sertifikat pendidik.
    Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1.
    Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi beban kerja sesuai aturan.
    Tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
    Tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) atau Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (SPILN).

    Syarat Khusus Guru PAUD Nonformal

    Bagi guru PAUD nonformal, syarat penerima bantuan insentif tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni:

    Masa kerja minimal 13 tahun dibuktikan dengan SK pengangkatan.
    Ijazah minimal SMA/SMK atau sederajat.
    Bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun, dibayarkan sekaligus.
    Data nomor penerima ada di SIM ANTUN dan harus diajukan oleh dinas pendidikan setempat
    Perubahan Penting Bantuan Insentif Guru Non-ASN Tahun 2025
    Penghapusan Syarat Masa Kerja Minimal 17 Tahun
    Salah satu perubahan besar tahun ini adalah penghapusan syarat masa kerja minimal 17 tahun. Hal ini memperluas akses bantuan insentif kepada lebih banyak guru non-ASN di seluruh Indonesia.
    Kuota dan Besaran Insentif
    Kuota penerima bantuan meningkat hingga 341.248 guru, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 67.000 penerima. Besaran insentif pun berubah dari Rp3,6 juta per tahun yang dibayar per semester menjadi Rp2,1 juta per tahun yang dibayarkan sekaligus.

  • Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan juga menolak kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang ASN di Jawa Barat menggelar rapat di hotel. Menurutnya, aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi Kota Bandung yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah.

    Farhan menjelaskan, rapat ASN tetap akan digelar di hotel, terutama hotel bintang dua, bintang tiga, dan hotel melati. Tujuannya bukan sekadar kenyamanan, tapi untuk membantu industri perhotelan yang terpukul sejak pandemi.

    Bahkan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan skema insentif tambahan bagi hotel-hotel tersebut. Salah satu syaratnya adalah manajemen tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama menerima insentif.

    Farhan juga tak sependapat dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Menurut Farhan, pelarangan total bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah pengaturan yang bijak agar ponsel tidak mengganggu proses belajar-mengajar.

    “Bukan dilarang bawa ponsel, tapi diatur penggunaannya. Tujuannya agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat belajar,” ujar Farhan saat meninjau kegiatan belajar di SMPN 14 Bandung, Senin (14/7/2025).

    Farhan menjelaskan, teknis pengaturannya akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Salah satu opsinya, ponsel dikumpulkan selama jam pelajaran dan baru digunakan jika memang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran.

     

  • ASABRI komitmen perluas jangkauan layanan demi kesejahteraan peserta

    ASABRI komitmen perluas jangkauan layanan demi kesejahteraan peserta

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan peserta asuransi.

    Per 1 Agustus 2025, ASABRI telah menjalin kemitraan dengan 350 rumah sakit dan 13 mitra pembayaran. Kemudian, layanan ASABRI Link tercatat tersebar di 1.900 titik lokasi di Indonesia.

    “Infrastruktur dan kolaborasi sinergis ini menjadi representasi dari tekad ASABRI untuk mendekatkan layanan hingga ke hati peserta dan keluarga,” kata Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. M. dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Minggu.

    ASABRI telah menjalankan mandat sebagai pengelola program asuransi sosial untuk TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan selama 54 tahun sejak didirikan pada 1 Agustus 1971.

    Pada tahun ke-54 kini, ASABRI berkomitmen untuk meningkatkan layanan, seperti menyediakan akses yang mudah bagi peserta melalui inovasi digital seperti aplikasi ASABRI Mobile dan ASABRI STAR.

    Perusahaan juga berupaya memberikan layanan berkualitas yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi dengan prinsip 5T (Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi) serta menghadirkan manfaat tambahan dan juga program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Perseroan juga terus menjaga reputasi kelembagaan, misalnya dengan menjaga keterbukaan informasi publik, menjadi peringkat 2 nasional institusi untuk pengendalian gratifikasi, tingkat kesehatan perusahaan “idA+/Stable” – Sehat, skor 96,01 untuk kepuasan pelanggan, dan meraih penghargaan TJSL serta pembangunan budaya organisasi.

    Jeffy mengatakan pihaknya meyakini kepercayaan dibangun dari konsistensi. Maka dari itu, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 ini, perusahaan berusaha untuk membuktikan kehadirannya.

    “Kami ingin terus menjadi lembaga yang bisa diandalkan, dipercaya, dan dicintai oleh para peserta dan keluarganya,” tutur Jeffy.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Jayapura: Efisiensi anggaran agar pemerintah kreatif membangun

    Pemkab Jayapura: Efisiensi anggaran agar pemerintah kreatif membangun

    Sentani (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pemkab (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyatakan bahwa efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat dijadikan sebagai strategi menumbuhkan kreativitas birokrasi untuk membangun daerah.

    Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Sabtu, mengatakan kebijakan efisiensi bukan sekedar pemotongan belanja, tetapi merupakan upaya untuk mendorong aparatur sipil negara agar bekerja lebih cerdas, inovatif, dan fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat.

    “Efisiensi ini bukan berarti kita tidak bekerja, justru dalam situasi keterbatasan kita dituntut lebih kreatif dan tanggap menyusun program yang benar-benar menyentuh rakyat,” katanya.

    Menurut Yunus, efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta pengadaan barang yang tidak mendukung langsung pelayanan publik atau peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Prioritas utama anggaran tahun ini tetap difokuskan pada program strategis seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar di distrik dan kampung terpencil,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, ia mengimbau seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi membangun kolaborasi dengan mitra swasta, lembaga donor, hingga pemerintah pusat untuk mendatangkan investasi maupun program afirmatif ke Kabupaten Jayapura.

    “Kita harus ubah pola pikir, jangan selalu mengeluh soal kurangnya dana, terpadu bangun jaringan kerja dan tunjukkan kinerja kita agar pihak luar mau membantu, banyak cara membangun tanpa harus selalu memakai uang besar,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, ia mencontohkan pelaksanaan sejumlah program di bidang pertanian dan pariwisata yang berhasil dijalankan dengan dukungan kemitraan dan gotong royong masyarakat, tanpa mengandalkan anggaran besar dari kas daerah.

    “Efisiensi anggaran diharapkan menjadi momentum reformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jayapura menuju birokrasi yang lincah, adaptif dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melihat Kiprah 54 Tahun ASABRI Berikan Manfaat ke TNI dan Polri – Page 3

    Melihat Kiprah 54 Tahun ASABRI Berikan Manfaat ke TNI dan Polri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memasuki usia 54 tahun, ASABRI menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan layanan asuransi sosial yang adaptif, profesional, dan berdampak bagi para prajurit, anggota Polri, dan ASN Kemhan/Polri beserta keluarganya.

    Tepat pada 1 Agustus 2025, PT ASABRI (Persero) genap berusia 54 tahun. Usia yang menandai lebih dari setengah abad pengabdian dalam melayani Prajurit TNI, Anggota Polri, ASN Kemhan/Polri, serta keluarga mereka melalui program asuransi sosial.

    Dengan mengusung tema “Melayani Bangsa, Mewujudkan Kesejahteraan”, peringatan tahun ini menjadi momen refleksi sekaligus penguatan visi: menjadi pengelola asuransi sosial yang tepercaya, profesional, dan peduli terhadap kesejahteraan peserta.

    “ASABRI tidak hanya berdiri sebagai institusi finansial, tetapi sebagai sahabat perjuangan. Kami hadir bukan sekadar melayani, tetapi juga mendampingi dan menjaga,” ujar Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi P. M, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

    Lebih Dekat dengan Peserta Lewat Layanan dan Inovasi

    Sejak berdiri pada 1 Agustus 1971, ASABRI menjadi bagian penting dalam ekosistem pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan amanat PP Nomor 102 Tahun 2015 jo. PP Nomor 54 Tahun 2020, ASABRI menjalankan mandat strategis sebagai pengelola program asuransi sosial yang menyentuh langsung kehidupan para penjaga bangsa.

    Kini, ASABRI hadir dengan layanan yang lebih mudah diakses, seperti melalui aplikasi ASABRI Mobile dan ASABRI STAR, serta menerapkan prinsip 5T: Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi.

    Dukungan infrastruktur juga diperluas:

    33 Kantor Cabang di seluruh Indonesia
    13 mitra pembayaran
    350+ rumah sakit rekanan
    1.900 titik layanan ASABRI Link

    Semua ini ditujukan agar layanan bisa menjangkau peserta di mana pun mereka berada — dari kota besar hingga pelosok tanah air.

     

     

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    Semarang (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Semarang, Jumat, mengatakan proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, sebab mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum.

    “Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka, ini disebut dengan afirmasi dari negara dan tahun ini terakhir,” katanya.

    Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Guru di Jawa Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jateng.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan usulan formasi guru ke pusat.

    Ia menekankan pentingnya peran pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera mengusulkan formasi PPPK, terutama guru.

    Menurut dia, usulan formasi tersebut penting agar BKN bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) dan memproses surat keputusan (SK) pengangkatan.

    “Saya minta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, segera mengusulkan untuk PPPK paruh waktu, ya. ASN yang PPPK paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan NIK PPPK. Setelah itu, gubernur, bupati, wali kota membuat SK PPPK paruh waktu,” katanya.

    Lambatnya penempatan banyak PPPK guru, kata dia, disebabkan daerah yang tak kunjung mengajukan formasi, sebab BKN tidak bisa mengangkat ASN tanpa adanya formasi dari daerah.

    Para PPPK terbagi dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu R1 hingga R5. R1 merupakan pelamar prioritas, R2 dari eks-tenaga honorer kategori II, R3 dari non-ASN yang terdata di BKN, R4 dari non-ASN yang tidak terdata di BKN, dan R5 sebagai klasifikasi teknis tambahan.

    “Yang kedua tentu persoalan anggaran. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 diselesaikan lebih dulu, setelah itu R4 dan R5,” katanya.

    Anggota DPD RI berasal dari Jateng Muhdi menyambut baik langkah cepat kepala BKN yang bersedia secara langsung beraudiensi dengan para guru, khususnya di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan guru, khususnya kategori R1D yang jumlahnya mencapai 1.410 orang sudah lulus sejak 2021 sehingga layak segera diangkat. Bahkan, pengangkatan secara paruh waktu bisa menjadi solusi transisi.

    “Menurut saya, solusi sebenarnya angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

    Ia menjelaskan apabila menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer sehingga mendorong komitmen pemda agar serius segera mengajukan formasi.

    “R1 itu masih ada yang R1D. Itu yang saya kira perlu kita dorong. Mereka lulus 2021. Jadi sekarang sudah nunggu itu terlalu lama. Bahkan, ada yang sudah motong kambing (syukuran),” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sultra: Retret Pemkot Kendari tingkatkan disiplin dan etos kerja

    Wagub Sultra: Retret Pemkot Kendari tingkatkan disiplin dan etos kerja

    Kendari (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua mengatakan kegiatan retret untuk pejabat dan camat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bisa meningkatkan kedisiplinan hingga etos kerja sebagai aparatur Sipil Negara (ASN).

    Wagub Sultra Hugua di sela kegiatan retret tersebut di Kendari, Jumat, menyampaikan retret sejatinya dibuat agar para ASN dan pejabat bisa merenungkan diri terkait tujuan serta tugas mereka dengan tujuan agar para pejabat semakin memperbaiki pola kerja dengan bekerja bersama-sama (team work).

    “Retret ini untuk merefleksi, kita memulai yang baru, cara kerja dan pikiran lama kita buang. Nah itu semua diawali dengan kerja sama,” kata Hugua.

    Menurutnya, retret ini menjadi pemantik agar pejabat dan ASN-nya bekerja sesuai dengan yang dirumuskan pimpinan dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

    Hal tersebut, menurut dia, karena para pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD)-nya bekerja di pemerintahan yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Sehingga kinerja aparatnya menjadi tolak ukur kemajuan daerah. Barometer Sulawesi Tenggara ada di Kota Kendari, makanya aparatnya harus keren verbal dan non verbalnya,” ujarnya.

    Ia menyampaikan melalui retret Pemerintah Kota Kendari agar menjadi pemantik agar daerah lain dan provinsi bisa mengikuti program tersebut.

    “Makanya BPKSDM provinsi saya suruh ke sini liat agar belajar dan kita bisa laksanakan di tingkat provinsi,” ujar Hugua.

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menyampaikan pihaknya mengapresiasi retret Pemkot Kendari menjadi yang pertama untuk kabupaten kota se-Indonesia.

    Sugeng mengungkapkan jika Kota Kendari yang pertama menggelar retret maka akan menjadi tahap awal agar daerah lain bisa mengikuti langkah tersebut

    “Kalau tingkat provinsi kan sudah ada Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kota Kendari yang pertama untuk kabupaten dan kota,” ucapnya.

    Dia berharap melalui retret ini peserta bisa membangun hubungan erat (emotional bonding) dalam bekerja, utamanya dalam mencapai program kerja yang dirumuskan dalam visi misi Kota Kendari 2029

    Menurut Hugeng, dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai visi dan program kerja, tidak hanya melalui pendekatan manajerial, tetapi pemimpinnya harus bisa berkomunikasi baik dengan bawahan.

    “Sehingga dari situlah ada komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi yang ada dalam RPJMD Kota Kendari 2025-2029,” ungkap Sugeng.

    Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan retret Pemerintah Kota Kendari dilaksanakan selama tiga hari 1-3 Agustus 2025 bertempat di Kebun Raya Kendari.

    Siska menyebut peserta retret ini diikuti 63 orang pimpinan dan pejabat struktural lingkup Pemkot Kendari, terdiri tiga staf ahli, tiga asisten setda, 30 pimpinan OPD, 14 kepala bagian (Kabag), dan camat 11 orang.

    “Melalui retret ini yang saya harapkan semua bisa meningkatkan kinerja dan mampu berinovasi sehingga memajukan Kota Kendari,” ujarnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.