Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Kinerja Amburadul dan Sarat Kecurangan, Bupati Kudus Pecat Direktur Perusda Percetakan

    Kinerja Amburadul dan Sarat Kecurangan, Bupati Kudus Pecat Direktur Perusda Percetakan

    Liputan6.com, Kudus – Tindakan korupsi di lahan basah Perusahaan Daerah (Perusda) kerap kali muncul. Modus operandi pun beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, mark-up harga, penggelembungan nilai proyek, hingga kecurangan lain yang merugikan perusahaan berpelat merah ini.

    Ulah ulah oknum pejabat tak bertanggungjawab ini pun kembali mencuat di Kabupaten Kudus. Jeratan hukum tampaknya tidak membuat jera bagi para pelaku tindakan korupsi.

    Padahal beberapa waktu lalu, masyarakat Kudus dibuat tercengang dengan tindakan seorang pejabat ASN perempuan yang terseret pusaran korupsi proyek pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) belasan miliar.

    Oknum mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus, yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati, diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Proses hukumnya kini telah bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang.

    Belum selesai sidang kasus korupsi proyek SIHT, masyarakat Kudus kembali dikejutkan dugaan ketidakberesan yang terjadi di tubuh Perusda Percetakan Kudus.

    Temuan dugaan kecurangan itu terungkap, setelah auditor independen dan Inspektorat Daerah Kudus melakukan evaluasi kinerja Direktur Perusda Percetakan.

    Dari hasil pemeriksaan pihak auditor dan Inspektorat, mereka menemukan administrasi yang amburadul dan dugaan kecurangan hingga menyebabkan kerugian perusahaan.

    Dengan alasan itu, memaksa Bupati Kudus Sam’ani Intakoris langsung mencopot Harun Arrosyid dari jabatan Direktur Perusda Percetakan Kudus.

    “Ada wanprestasi, target (kinerja) tidak terpenuhi,” ujar Bupati Sam’ani kepada Liputan6.com, Sabtu (16/8/2025).

    Sebelum keputusan tersebut diambil, kata Sam’ani, tahapan evaluasi sudah dilakukan beberapa kali kepada yang bersangkutan.

    Ironisnnya lagi, ditemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan Harun. Termasuk adanya temuan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2022-2023.

    “Ada pelanggaran dalam percetakan, kalau ada omzet (order pekerjaan) tidak dimasukkan di perusahaan, tapi dikerjakan sendiri,” tukas Sam’ani.

     

  • PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

    PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

    GELORA.CO  – Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) mengumumkan rencana aksi demo besar-besaran pada 11 September 2025. Ribuan massa akan mengepung Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Cirebon sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencapai 1.000 persen.

    Koordinator GRC, Reno menegaskan kebijakan itu sangat memberatkan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

    “Kami akan turun ke jalan melibatkan sekitar 10.000 orang. Ini bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang tidak prorakyat. Kenaikan PBB hingga 1.000 persen jelas mencekik warga Kota Cirebon,” ujar Reno, Jumat malam (15/8/2025).

    Selain menolak kenaikan PBB, GRC juga mengecam tindakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon yang menyebarkan selebaran digital berlabel hoaks terkait isu tersebut. Reno menilai langkah itu melukai perasaan warga dan mencederai etika pemerintahan.

    “Alih-alih membuka ruang dialog, BPKPD justru menggunakan pendekatan yang memprovokasi dan mengadu domba warga. Tidak ada transparansi terkait dasar penentuan NJOP maupun besaran kenaikan PBB,” kata Reno.

    Menurutnya, bangunan yang sudah habis umur ekonomis tidak seharusnya dinilai sama dengan bangunan baru. Begitu pula wilayah komersial dan non-komersial, tidak bisa disamaratakan hanya karena berada dalam zonasi administrasi yang sama.

    Reno menegaskan pihaknya akan membawa kasus penyebaran flyer hoajs tersebut ke ranah hukum, mulai dari laporan pidana, gugatan perdata hingga menggunakan UU ITE.

    Senada, Adji Priatna dari GRC menyebut penyebaran flyer oleh oknum ASN BPKPD melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dia juga menyinggung potensi pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

    “ASN adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Meluruskan informasi harus dilakukan dengan cara profesional, transparan dan menghormati martabat warga,” ujar Adji.

    GRC mendesak BPKPD menghentikan pola komunikasi yang dianggap memojokkan masyarakat. Mereka menuntut agar pemerintah kota membuka ruang dialog terbuka, transparan dalam menentukan NJOP serta memprioritaskan pelayanan publik yang “memanusiakan rakyat

  • KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menghindari pertanyaan wartawan.

    Hal itu terkait rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR atas penyelenggaraan haji 2024.

    Saat dimintai tanggapan, Cak Imin, sapaan akrabnya, menolak memberi komentar.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” ujar Muhaimin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk pelaksanaan tahun 2024 yang sebelumnya dinilai bermasalah oleh Timwas DPR. Kala itu, Cak Imin merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan KPK terus berjalan. Baru-baru ini, penyidik menggeledah rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Dari lokasi tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik termasuk ponsel Yaqut disita.

    Yaqut sendiri telah diperiksa serta dicegah bepergian ke luar negeri.

    Selain rumah Yaqut, salah satu ASN Kementerian Agama juga digeledah KPK. Satu kendaraan ikut disita.

    Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah, yang diduga tidak didistribusikan sesuai aturan dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

    Meski kembali didesak lantaran pernah memimpin Timwas, Cak Imin tetap menolak berkomentar.

    Ia hanya menegaskan jawaban yang sama sambil tertawa kecil.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” katanya.

  • Pemerintah belum buka peluang rekrutmen dan kenaikan gaji PNS di 2026

    Pemerintah belum buka peluang rekrutmen dan kenaikan gaji PNS di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah belum membuka peluang perekrutan baru serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) pada 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapasitas fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mayoritas diarahkan untuk program-program prioritas nasional, sehingga pemerintah belum melakukan kajian terkait kebijakan untuk PNS.

    “Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal formasi PNS.

    Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan.

    “Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” tuturnya.

    Postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

    Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

    Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

    Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen sebesar Rp2.357,7 triliun.

    Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen sebesar Rp33,43 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rekrutmen aparatur sipil negara salah satu hal yang objektivitasnya sangat dijaga ketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjalan ketat dan objektif sehingga menghasilkan kader yang kompeten.

    SKD sekolah kedinasan tak berbeda dengan seleksi ASN lainnya, yakni menggunakan computer assisted test (CAT). Modernisasi rekrutmen yang sudah berjalan 10 tahun lebih ini memastikan nilai yang lebih objektif, sebab hasilnya dapat dilihat secara real-time.

    Hal itu diungkapkan Rini saat meninjau SKD sekolah kedinasan yang dilaksanakan di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

    “Proses seleksi ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan percepatan reformasi birokasi. Kita ingin membentuk ASN yang adaptif, profesional, dan berdampak nyata,” ungkap Rini.

    Menurutnya, implementasi Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mengakar di segala sektor yang dikerjakan pemerintah.

    Seleksi lanjutan akan dilaksanakan pada 15-16 September 2025, dan pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian/lembaga penyelenggara dilakukan pada 7- 18 September 2025.

    Tahun 2025, pemerintah membuka seleksi untuk tujuh sekolah kedinasan dengan total 3.252 kebutuhan CPNS.

    Rini menegaskan Kementerian PANRB berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh instansi untuk mencetak ASN yang berintegritas dan siap mengabdi.

  • Top 3: Prabowo Tak Singgung Gaji PNS 2026 saat Pidato Nota Keuangan Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Prabowo Tak Singgung Gaji PNS 2026 saat Pidato Nota Keuangan Bikin Penasaran – Page 3

    Isu kenaikan gaji PNS 2026 atau (Pegawai Negeri Sipil) menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara. Banyak pihak menantikan pengumuman resmi terkait kebijakan ini, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan di Gedung MPR/DPR hari ini Jumat 15 Agustus 2025.

    Pidato tersebut, yang secara tradisional menjadi momen penting bagi kepala negara untuk mengumumkan kebijakan strategis, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai nasib gaji PNS. Rencana peningkatan kesejahteraan ASN ini telah termuat dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Meskipun demikian, pada pidato yang disampaikan pada hari ini 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo tidak mengumumkan perihal kenaikan gaji ASN, termasuk kenaikan gaji PNS, untuk tahun anggaran 2026.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show Regional 15 Agustus 2025

    Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show Regional 15 Agustus 2025

    Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
    Luthfi menegaskan bahwa sebagai gubernur, ia tidak dapat menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan sendirian.
    “Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya moto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” kata Luthfi usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian, Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang, pada Jumat (15/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
    Ia menjelaskan bahwa berbagai indikator kemiskinan, seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, dan kesehatan, harus ditangani secara kolektif oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pengusaha.
    “Artinya, program-program yang tepat sasaran harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berdaya guna. Setiap triwulan kami evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkat ke P2, dan jika memungkinkan menjadi P3 atau potensi miskin,” tambahnya.
    Luthfi juga mengungkapkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif.
    Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen.

    Ia juga menyebutkan bahwa graduasi masyarakat miskin ekstrem sudah dilakukan, salah satunya di Kabupaten Brebes, di mana masyarakat yang diwisuda dinyatakan telah “naik kelas” dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
    “Nanti akan kita teruskan kepada bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi,” ujarnya.
    Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan kemiskinan.
    “Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur Jateng, penanganan kemiskinan akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Namun, ini harus kita laksanakan,” kata Sumanto.
    Ia menambahkan bahwa salah satu fokus dalam pidato Presiden adalah mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi nol persen sebagai tantangan yang harus diperjuangkan bersama.
    “Karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
    Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif agar warga yang masuk kategori miskin dapat terentaskan.
    “Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha untuk bekerja sama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap kembali bicara terkait dugaan kasus korupsi kuota haji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yudi Purnomo membagikan momen saat mendapatkan kesempatan wawancara langsung di salah satu acara Metro TV.

    Dalam acara tersebut, ia menjadi satu pembicara dengan tema “membidik tersangka korupsi kuota haji,”

    Yudi Purnomo terlihat semringah dalam foto tangkapan layar yang dibagikannya itu.

    Ia menyinggung eksepsinya yang tersenyum di kala belum ada satu pun tersangka dalam kasus korupsi ini.

    “Tersenyum agak gimana gitu. karena belum ada tersangka,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Padahal, ia menyebut dugaan kasus korupsi kuota haji ini merugikan negara dengan angka yang fantastis

    Tak tanggung-tanggung, ia menyebut kerugian yang didapatkan mencapai angka 1 triliun

    “Kasus korupsi dugaan merugikan negara 1 triliun terkait kasus korupsi kuota tambahan haji,” terangnya.

    Diketahui, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman pribadi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

    KPK juga menggeledah rumah salah satu ASN Kementerian Agama RI di Depok. Di sana KPK menyita satu unit kendaraan dalam penggeledahan di rumah ASN tersebut.

    Kasus kuota haji telah naik ke tahap penyidikan tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka.

    Sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah Yaqut Cholil Qoumas.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8). Berikut isi pidato lengkap yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu rahayu.

    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
    Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,

    Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
    Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan, Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama, akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri, di hadapan saudara-saudara, untuk menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya. Bersama Saudara Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia.

    Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata.

    Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global.

    Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “My country first” menjadi semakin dominan. Menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif.

    Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen.

    Ekspor kita tumbuh kuat 10,67 persen. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

    Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4 persen, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Suara batuk) Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi.

    Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100.

    Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya.

    Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang.

    Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita.

    Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

    Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen.

    Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat.

    Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    R-APBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

    Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas.

    Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat.

    Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai.

    Dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

    Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi.

    Dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat. Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM.

    Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global.

    Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Pemerintah menyiapkan biaya siswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

    Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

    Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah.

    Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

    Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tragis! Remaja Dibakar Hidup-hidup Usai Curi Ubi, Oknum Brimob dan ASN Jadi Tersangka

    Tragis! Remaja Dibakar Hidup-hidup Usai Curi Ubi, Oknum Brimob dan ASN Jadi Tersangka

    GELORA.CO –  Aksi main hakim sendiri yang mengerikan terjadi di Desa Bandar Klippa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Seorang remaja bernama Peri Andhika (18) menderita luka bakar serius setelah di duga di siram bahan bakar dan di bakar hidup-hidup oleh seorang oknum aparatur sipil negara (ASN). Peristiwa ini berlangsung pada Rabu (6/8/2025) sekitar pukul 05.00 WIB, tak lama setelah korban dan rekannya, Zepri Susanto (45), tertangkap mencuri dua karung ubi dari ladang kelompok Ikatan Keluarga Dolog Sipiongot (IKDS).

    Peri menceritakan bahwa dirinya dan Zepri dibawa ke sebuah gubuk persatuan kelompok tersebut. Di sana, mereka di pukuli oleh sekitar 13 orang. “Saya di todong pistol sama Pak Alimuda (AMR), pengurus IKDS yang punya lahan itu,” ujarnya.

    Tak lama kemudian, HR yang merupakan ASN, serta EH yang merupakan anggota Brimob berseragam dinas, datang dan kembali memukuli keduanya. Menurut Peri, HR membawa botol berisi bahan bakar dan menyiramkan cairan itu ke tubuhnya sambil mengancam akan membakar.

    “Saya diseret ke gubuk dekat warung, wajah saya ditendang, lalu langsung dibakar. Saya lepas pakaian, tapi dia (HR) malah menginjak baju saya untuk memadamkan api,” tutur Peri.

    Dengan tubuh penuh luka bakar di wajah, dada, dan tangan, Peri berlari pulang mencari bantuan. Dua hari kemudian, pada Jumat (8/8/2025), ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Tembung. “Yang membakar itu HR, PNS,” tegasnya.

    Pihak kepolisian memberi klarifikasi terkait keterlibatan EH. Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Rantau Isnur Eka, menyatakan bahwa EH tidak ikut dalam aksi pembakaran karena saat itu tengah mengikuti apel di markas. Namun, ia mengakui EH sempat memukul Zepri lantaran kesal—korban di sebut pernah mencuri ban mobilnya.

    Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, menambahkan bahwa tindakan EH murni dil atar belakangi emosi. “EH kesal melihat Zepri kembali mencuri, sehingga langsung menempelengnya,” jelasnya.

    Hingga kini, polisi telah menetapkan dua tersangka: HR, ASN yang di duga menjadi pelaku pembakaran, dan AMR, pengelola ladang yang menodongkan senjata api ke arah korban. Keduanya di tahan di Polsek Medan Tembung, sementara penyidik masih menelusuri asal-usul senjata api yang di gunakan AMR.