Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • HUT RI, Sekjen DPR: ASN parlemen harus gotong royong

    HUT RI, Sekjen DPR: ASN parlemen harus gotong royong

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI berpesan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan DPR untuk harus mengedepankan semangat gotong royong.

    Menurut dia, gotong royong bukan hanya slogan, melainkan nilai luhur Nusantara yang menjunjung tinggi solidaritas, empati, dan kemerdekaan. Semangat itu harus tercermin di lingkungan parlemen melalui kolaborasi antarunit dan menghapus ego antarbidang.

    “Kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika kita mampu bersatu, menegakkan kedaulatan, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama setiap kebijakan,” kata Indra saat upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut kemerdekaan dan kemajuan tidak lahir dari perjuangan individual. Gotong royong, ucapnya, menjadi fondasi utama yang perlu dirawat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan sekat-sekat sektoral.

    Tidak hanya gotong royong, Indra menyampaikan prinsip bhinneka tunggal ika juga harus ditanamkan di tengah kompleksitas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Ia meminta agar seluruh ASN DPR RI konsisten menjaga keberagaman.

    “ASN harus menjadi penjaga keberagaman. Melindungi kohesi sosial, menyatukan bangsa, bukan sebaliknya,” katanya.

    Bagi Indra, 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di balik kemerdekaan, ada pengorbanan panjang dari para pahlawan dan rakyat.

    Karena itu, dia menyebut pesan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja, kolaborasi, dan penguatan solidaritas di setiap lapisan, khususnya di lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

    “Peringatan Kemerdekaan bukan hanya momentum historis, tetapi pengingat akan tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” tuturnya.

    Lebih lanjut Indra mengatakan tema HUT Ke-80 RI “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” memiliki makna yang relevan dengan tugas sehari-hari para ASN yang bekerja di lingkungan DPR.

    Menutup pidatonya, Sekjen DPR mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan etos kerja ASN Berakhlak sebagai kompas moral dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

    Ia meyakini hanya ASN yang berintegritas, profesional, dan berjiwa kebangsaan yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.

    “Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para founding fathers dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan melalui Dharma Bakti di lembaga legislatif tercinta ini,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Sekadar Perayaan, HUT Ke-80 RI Jadi Semangat Pendorong Program Prioritas Presiden Nasional 17 Agustus 2025

    Tidak Sekadar Perayaan, HUT Ke-80 RI Jadi Semangat Pendorong Program Prioritas Presiden Nasional 17 Agustus 2025

    Tidak Sekadar Perayaan, HUT Ke-80 RI Jadi Semangat Pendorong Program Prioritas Presiden
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tidak sekadar momen perayaan atau seremonial, tetapi juga menjadi semangat pendorong pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyukseskan program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
    Semangat ini tercermin dalam tema HUT ke-80 RI, yakni “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dan mengusung kesepahaman sebagai satu bangsa.
    “Saya sangat optimis Indonesia akan semakin maju. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan banyak capaian, dan kami optimis masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, terutama melalui program prioritas Presiden,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melalui siaran persnya, Minggu (17/8/2025).
    Memasuki usia ke-80 RI, Rini berharap Kementerian PANRB dapat terus mendorong reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin berdampak, cepat, efisien, dan akuntabel.
    Inovasi dalam tata kelola pemerintahan, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta perbaikan pelayanan publik menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
    Rini juga berharap aparatur negara yang menjalankan roda pemerintahan menjadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi antarinstansi, dan meneguhkan tekad dalam melayani bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Upaya ini diharapkan menjadi daya dorong untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
    “Ini tidak sekadar perayaan hari kemerdekaan, tetapi juga menunjukkan antusiasme kita dalam mengekspresikan rasa cinta Tanah Air sekaligus kebanggaan sebagai warga negara Indonesia,” ujar Rini.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan, Kementerian PANRB turut mendukung program Asta Cita Presiden yang menjadi kompas pembangunan nasional.
    Salah satu fondasinya adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul untuk birokrasi yang bersih, lincah, dan mampu menjawab tuntutan zaman.
    Dukungan terhadap program prioritas Presiden juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, mulai dari pangan yang menyehatkan, layanan kesehatan, pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, hingga penyediaan rumah yang layak.
    Rini mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar membangun program, tetapi juga sedang membangun peradaban baru bagi bangsa Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Sakit, Wagub Jateng Taj Yasin Gantikan Pimpin Upacara HUT ke-80 RI

    Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Sakit, Wagub Jateng Taj Yasin Gantikan Pimpin Upacara HUT ke-80 RI

    Pada kesempatan ini, Gus Yasin membakar semangat kalangan ASN  dilingkup Pemkab Pati dan mensupport Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Kehadiran Wagub Taj Yasin di Kota Pati, untuk memastikan agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara normal pasca unjuk rasa 200 ribu warga mendesak pelengseran Bupati Pati Sudewo yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025).

    “Perlu saya tegas kenapa saya perlu datang ke sini (Kota Pati). Pertama untuk memberikan semangat kepada para ASN, Forkompinda, Wakil Bupati dan seterusnya untuk tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan harus tetap berjalan,” pinta orang nomor dua di Provinsi Jawa Tengah itu.

    Dia mengingatkan, roda pemerintahan di Kabupaten Pati tidak boleh berhenti. Sebab pelayanan ASN sangat ditunggu masyarakat di wilayah Bumi Mina Tani.

    Pelaksanaan puncak HUT Kemerdekaan tahun ini di Kota Pati diperingati sederhana. Padahal tahun tahun sebelumnya, dilakukan meriah. Upacara pun digelar di Alun Alun Simpang Lima Kota Pati. Taj Yasin mengaku merasakan langsung bahwa kondisi di Kota Pati saat ini sudah berangsur membaik,

    “Saat ini kita melihat 17 (Agustus) ini tatap ke depan, songsong ke depan masyarakat harus sejahtera,” pinta Gus Yasin.

  • Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen peringatan HUT Ke-80 RI menekankan soal cita-cita Indonesia Emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” ujar Puan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Puan menyebut esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?’ Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” ujar Puan.

    Puan menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” katanya.

    Ia pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Ia mengatakan tema itu dapat terwujud apabila negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” tuturnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan menilai kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk, nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” ujar Puan.

    Ia melanjutkan “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara.”

    Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Upacara kenegaraan itu dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT ke-80 RI, Puan Maharani Tekankan Makna Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat – Page 3

    HUT ke-80 RI, Puan Maharani Tekankan Makna Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Pada momentum tersebut, Puan menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti keterjangkauan harga pangan, biaya pendidikan yang tidak memberatkan orang tua, hingga akses kesehatan di desa dan perbatasan.

    “Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu juga menyinggung kesejahteraan petani, nelayan, buruh, guru, hingga pekerja sektor informal seperti ojek online dan pedagang kaki lima. Puan menilai setiap profesi harus mendapat perlindungan negara agar tidak merasa terpinggirkan di negeri sendiri.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

     

  • Yaqut Cholil Akan Kembali Diperiksa Kasus Korupsi Kuota Haji

    Yaqut Cholil Akan Kembali Diperiksa Kasus Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) setelah mengamankan ponsel hingga dokumen saat menggeledah rumah Yaqut.

    Setyo mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail barang bukti apa yang diamankan tim penyidik saat menggeledah rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    “Nanti akan dilakukan konfirmasi atau kegiatan lanjutan terhadap para pihak yang lokasinya dilakukan penggeledahan,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Namun demikian, Setyo mengaku tidak mengetahui jadwal pemeriksaan terhadap Yaqut.

    “Kalau waktunya, ya saya kembalikan kepada para penyidik. Pimpinan tentunya tidak akan mengatur masalah hal yang sifatnya teknis banget, seperti waktu penyidikan, hari, jam, apa, semua itu menjadi ranah penyidik,” pungkas Setyo.

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Dari rumah Yaqut, tim penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE), salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas.

    Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

    Selama penyelidikan perkara ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak, yakni Yaqut Cholil, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi.

    Selanjutnya, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz, Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan pendakwah Khalid Basalamah.

  • Alasan Bobby Pakai Baju Adat Pakpak Bharat Saat Upacara HUT ke-80 RI

    Alasan Bobby Pakai Baju Adat Pakpak Bharat Saat Upacara HUT ke-80 RI

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, Wakil Gubernur (Wagub) Surya dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong kompak mengenakan baju adat saat upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Astaka, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (17/8).

    Bobby Nasution tampak memakai baju adat Pakpak, Wagub Surya memakai baju adat Toba, sedangkan Sekdaprov Togap Simangunsong memakai baju adat Karo. Beragam baju adat ini menggambarkan Provinsi Sumut memiliki ragam suku dan budaya.

    Menjadi inspektur upacara, Bobby Nasution berdiri gagah dengan bulang-bulang (penutup kepala) berwarna merah. Ditambah setelan jas dan celana panjang yang dibalut dengan kain khas Pakpak di pinggang berwarna biru.

    Penampilannya semakin gagah akan hiasan borgot, kalung berwarna emas yang melingkar di dada.

    “Ini dari Pakpak Bharat. Saya pakai ini kebetulan kemarin dari sana (Pakpak),” kata Bobby.

    Bobby berpesan pada pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI kepada generasi muda agar menjauhi narkoba, menjauhi perbuatan-perbuatan negatif.

    “Mari kita bangun generasi emas 2045,” ajaknya.

    Pada upacara tersebut, Bobby juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 6 ASN.

    Penghargaan ini sebagai tanda kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

    Tanda kehormatan ini diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, atau 30 tahun secara terus menerus.

    Pada upacara tersebut, terdapat 71 pasukan pengibar bendera merah putih (Paskibraka). Regina Rifqah Batubara, siswi SMAN 2 Plus, asal Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal (Madina) sebagai pembawa baki.

    Menjadi Paskibraka pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadikannya pengalaman yang tidak terlupakan. Apalagi, dia langsung dihadapkan dengan orang nomor satu di Sumut.

    “Saya sangat senang dan bahagia. Saya bangga bisa menjadi pembawa baki, bendera merah putih yang dikibarkan pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI,” sebutnya.

    Turut hadir pada upacara itu Forkopimda Sumut, Pimpinan BUMN dan BUMD, Konjen negara sahabat, tokoh agama, masyarakat, pimpinan perangkat daerah Pemprov Sumut, dan lainnya.

    Upacara juga dihadiri oleh Ketua Tim PKK Sumut Kahiyang Ayu dan Staf Ahli 1 PKK Sumut Titiek Sugiharti. Pada kesempatan itu Kahiyang dan Titiek juga kompak mengenakan baju adat Toba.

  • Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran Nasional 16 Agustus 2025

    Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran Nasional 16 Agustus 2025

    Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
    Hal ini merespons pemerintah yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
    “Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adde, dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
    Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.
    Menurut dia, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hanya mengelola 22 persen.
    Padahal, lanjut dia, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200.000, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 3,9 juta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 4,4 juta.
    Dia menambahkan, penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga.
    Totalnya ada sekitar 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.
    Ia menilai perlunya penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan.
    “Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” ujar dia.
    Di sisi lain, ia menegaskan soal kesejahteraan guru, baik PNS maupun non-PNS.
    “Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambah Adde.
    Menurut Adde, Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap RAPBN 2026, khususnya dalam bidang pendidikan.
    Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga berkomitmen mengawal agar program-program prorakyat terlaksana dengan baik.
    “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” pungkas dia.
    Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2026, atau sebesar Rp757,8 triliun.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Prabowo, dalam pidatonya.
    Anggaran pendidikan tahun 2026 tersebut naik sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.
    Kepala Negara menjabarkan, anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menselaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
    Selain itu, anggaran tersebut juga disiapkan untuk program beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, dan kampus.
    Prabowo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan beasiswa, di antaranya program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, serta beasiswa untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun.
    “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa. Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

    Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

    Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun. Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

    “Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025). 

    Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” katanya. 

    Anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI). 

    “Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan mencetak talenta-talenta hebat. Dukungan anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk semua aspek peningkatan pendidikan nasional,” ucapnya. 

    Pemerintah akan mendistribusikan 288.000 televisi internet/smart TV untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa sekolah di pelosok desa-desa. Hal ini agar anak-anak di pelosok desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. 

    Pemerintah juga merenovasi terhadap sedikitnya 13.800 sekolah reguler dan 1.400 madrasah pada tahun ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam memutus rantai kemiskinan absolut melalui Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pendirian 300 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh siswa diasramakan dan dibekali pendidikan berkualitas untuk memberi mereka peluang masa depan yang lebih baik.

    “Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300 dan seterusnya. Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tuturnya.

    Selain sekolah rakyat, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Prabowo juga akan memperkuat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke setiap guru yang menjadi sasaran di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    Di sisi lain, Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan stunting dalam waktu singkat melalui program MBG. Menurutnya, melalui program MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun untuk sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui SPPG yang dibangun di Tanah Air,” terangnya. 

    Menurutnya, program MBG akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masa anak-anak kita kualitas SDM masa depan Indonesia. Selain itu, program MBG juga untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

    “Program ini menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya. 

    Adapun program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Hingga kini, MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.

    “Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi,” kata Prabowo. 

    MUTU PENDIDIKAN TERANCAM

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG sebesar 371,8% dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. 

    “Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025). 

    Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

    “MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima. 

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi program MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

    Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan ini justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI. 

    “Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis. 

    Dampak dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Indonesia. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air. 

    “Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, dan minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya. 

    Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    “Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara. 

    Namun demikian, pihaknya mengapresiasi capaian pendidikan nasional selama 299 hari berada di bawah pemerintahan Prabowo. 

    “Pertama, kalau berbicara tentang kelengkapan infrastruktur pendidikan, renovasi 13.800 sekolah-sekolah di Indonesia saya pikir itu angka yang sangat fantastis. Dan itu merupakan quick win yang perlu diapresiasi,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi atas akan dibukanya 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini fakultas kedokteran itu cenderung memberikan kesan hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

    “Jadi, ketika pemerintah kemudian memberikan beasiswa yang banyak, kemudian penambahan prodi-prodi kedokteran, tentu ini akan memperluas kesempatan anak-anak di daerah untuk menjadi dokter-dokter profesional dan dokter spesialis,” ucapnya. 

    Dia meminta agar pemerintah untuk memperkuat sejumlah hal di bidang pendidikan. Salah satunya tentang realokasi anggaran pendidikan agar lebih berimbang bagi pendidikan di tingkat dasar. Pasalnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah menjadi yang paling kecil dengan 4,6% dari total anggaran pendidikan.

    Selain itu, dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer. Pasalnya, selama ini pemberian tunjangan untuk guru hanya ditujukan kepada guru yang telah tersertifikasi. Hingga kini terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Di sisi lain, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

    “Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non ASN, termasuk  honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum. Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tutur Satriwan.

    Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai capaian pendidikan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menuju ke arah yang lebih baik.

    “Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” ujarnya dilansir Antara. 

    Menurutnya, berbagai langkah positif bidang pendidikan yang berhasil dicapai di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait soal implementasi, keberlanjutan, pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang saat ini dinilai belum maksimal.

    “Kita bisa membangun ribuan sekolah baru tetapi tanpa peningkatan kompetensi guru dan pengawasan mutu, hasilnya bisa tidak sebanding dengan investasinya,” katanya.

    Ina menilai kualitas pendidikan 4.0 diukur dari kemampuan lulusan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Pemerintah RI diharapkan dapat meningkatkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik dan sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.

  • Keberanian KPK Jerat Bobby Nasution Kembali Ditagih

    Keberanian KPK Jerat Bobby Nasution Kembali Ditagih

    GELORA.CO –  Keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum juga menjerat otak pelaku korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali dipertanyakan. Sudah terang benderang mengarah kepada sosok tertentu namun terus-turusan bermain sandiwara.

    “Dugaan sandiwara KPK terus berlanjut. Jelas mengarah pada lingkaran dekat Gubernur Bobby Nasution tapi tidak disentuh,” ujar Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan melalui pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. 

    Baru-baru ini KPK memeriksa puluhan saksi di antaranya Letnan Dalimunthe, mantan Sekda dan Pj Wali Kota Padangsidimpuan serta Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, mantan Bupati Mandailing Natal yang dikenal memiliki kedekatan politik dengan Bobby Nasution.

    Tim penyidik KPK juga telah memeriksa AKBP Yasir Ahmadi, perwira menengah Polri yang disebut sebagai teman dekat Bobby, serta sejumlah aparat penegak hukum dari Kejaksaan.

    Pengungkapan kasus bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 26 Juni 2025. Tiga dari lima orang yang ditangkap dan ditetapkan tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang di kalangan Pemkot Medan dan Pemprov dipanggil ‘ketua kelas’, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, serta PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto.

    Namun, kata Sutrisno, KPK malah fokus memeriksa ASN pemerintah kabupaten/kota yang merupakan pelaksana instruksi, serta pihak swasta. Sementara orang yang diduga sebagai sutradara, aktor intelektual dan aktor utama pemberi arahan, petunjuk dan perintah terkait proyek pembangunan jalan senilai Rp 231,8 miliar di Sumut tidak disentuh.

    “OTT di Kolaka Timur dan PT Inhutani V menyasar pimpinan tertinggi lembaga, tapi OTT di Sumut berhenti di kepala dinas. Kepala dinas dijadikan tumbal. KPK membangun narasi seolah permintaan fee proyek adalah inisiatif dia, atau pihak swasta. Padahal ada pihak berkuasa yang diduga memberi perintah langsung tapi tidak pernah dipanggil,” demikian kata Sutrisno Pangaribuan.