Kementrian Lembaga: ASN

  • Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

    Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang ingin daftar CPNS 2025, harus memiliki akun SSCASN.

    SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses di https://sscasn.bkn.go.id.

    Berikut cara daftar dan membuat akun SSCASN 

    1. Buka website sscasn.bkn.go.id

    2. Klik Buat akun

    3. Masukkan data-data

    4. Masukkan kode CAPTCHA

    5. Klik Tombol Lanjutkan

    6. Tunggu konfirmasi

    Setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN, maka Anda dapat langsung melakukan pengisian pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun.

    Jika muncul informasi NIK sudah terdaftar, Anda bisa akses halaman Helpdesk SSCN di https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id kemudian pilih menu “NIK Didaftarkan Orang Lain” dan lengkapi form isian yang tersedia.

    Berdasarkan informasi terbaru, pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli atau Agustus 2025. Namun, jadwal resmi pendaftaran baru akan diumumkan setelah pemerintah menyelesaikan tahapan akhir rekrutmen CPNS 2024.

    Proses seleksi CPNS 2024 saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Juni 2025.

  • Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

    Anggaran Pendidikan 2026

    Sementara itu, secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan RAPBN 2026 sebanyak Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan.

    Penerima manfaat dari alokasi anggaran tersebut antara lain untuk siswa/mahasiswa sebanyak Rp401,5 triliun. Perinciannya untuk program bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp17,2 triliun yang ditujukan kepada 1,2 juta mahasiswa.

    Program Indonesia Pintar (PIP) anggarannya mencapai Rp15,6 triliun pada 2026 yang ditujukan untuk 21,1 juta siswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp25 triliun kepada 4.000 mahasiswa.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp335 triliun untuk 89,9 juta orang dan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sementara itu, untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran mencapai Rp178,7 triliun. Perinciannya adalah program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru.

    Kemudian, program Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru. Program Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS sebesar Rp3,2 triliun bagi 80.325 dosen.

    Serta program Tunjangan Profesi Guru PNS, Tunjangan Profesi Dosen PNS, serta Gaji Pendidik lainnya sebesar Rp82,9 triliun.

    Terakhir, alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus mencapai Rp150,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp24,9 triliun dialokasikan untuk SR.

    Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan Rp64,3 triliun yang disalurkan kepada 53,6 juta siswa. Selanjutnya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) memperoleh Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.

    Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi madrasah dan sekolah yang mencakup 850 madrasah serta 11.686 sekolah. Sementara itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapat alokasi Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga terkait.

    Adapun pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi akan memperoleh anggaran sebesar Rp3 triliun.

  • Pohon Kelapa Gantikan Beton Cegah Abrasi di Pantai Panjang Bengkulu

    Pohon Kelapa Gantikan Beton Cegah Abrasi di Pantai Panjang Bengkulu

    Liputan6.com, Jakarta Pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu sepanjang 7 kilometer yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, merupakan wilayah yang sangat rawan pengikisan oleh air laut atau abrasi. Meskipun sudah dibentengi dengan beton penahan gelombang atau break water, tetap saja laju abrasi sulit dibendung.

    Kondisi ini menggugah pemerintah Kota Bengkulu untuk membuat gerakan menanam 10.000 pohon kelapa secara serentak yang mereka sebut dengan istilah Gempala.

    “Tidak hanya berfungsi melindungi daratan saja, akan banyak manfaat yang bisa diambil masyarakat jika nanti plribuan pohon yang kita tanam ini sudah menghasilkan,” kata Wali Kota Dedy Wahyudi di Bengkulu, Senin (18/8).

    Lokasi penanaman di tepian samudera Indonesia khususnya Pantai Panjang Kota Bengkulu, tempat ombak menyapa pasir tanpa henti, 10.000 pohon kelapa yang ditanam merupakan jejak harapan baru bagi masyarakat Bengkulu.

    Isharani (53) warga Kelurahan Lempuing yang sehari hari berjualan di kawasan wisata Pantai Panjang mengatakan, gerakan ini merupakan slah satu daya tarik dan pemicu para wisatawan untuk datang ke kawasan ini.

    “Para kreator digital kami harap bisa mempublish konten menarik dengan tagline 10k kelapa Pantai Panjang, pasti keren,” ujar Isharani yang akrab disapa Ujang Bogel tersebut.

    Gerakan menanam 10.000 pohon kelapa yang digagasa Dedy Wahyudi ini ternyata didukung penuh pemerintah Provinsi Bengkulu. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mewakili Gubernur Helmi Hasan langsung hadir dengan membawa ribuan ASN bersama bibit kelapa siap tanam.

    “Ini adalah harapan sekaligus komitmen seluruh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Bengkulu hijau dan tangguh dalam menghadapi perubahan iklim,” ujar Herwan Antoni.

    Pantai Panjang merupakan kawasan strategis sekaligus rentan terhadap abrasi. Karena itu, penanaman pohon kelapa dinilai tepat untuk menjaga kestabilan ekosistem pesisir.

    Usai penanaman, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang diberikan langsung oleh Direktur Operasional MURI, Jusuf Ngadri, dalam kategori penanaman kelapa terbanyak di pantai.

    Herwan berharap gerakan ini dapat berlanjut dan menjadi budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dia juga menekankan pentingnya penataan kawasan Pantai Panjang agar lebih indah, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

    “Dengan gerakan ini, kita berharap kesadaran masyarakat Bengkulu untuk peduli lingkungan semakin meningkat, sehingga kelestarian alam tetap terjaga,” pungkasnya.

  • Batas Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir 20 Agustus, Begini Cara Cek Status Nomor Induk

    Batas Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir 20 Agustus, Begini Cara Cek Status Nomor Induk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tahapan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi berjalan.

    Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/3832/M.S.01.00/2025, periode pengusulan formasi berlangsung sejak 7 hingga 20 Agustus 2025.

    Artinya, waktu pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu kini semakin sempit, tersisa hanya tiga hari.

    Setiap instansi pun diminta bergerak cepat agar tidak melewati tenggat. Pasalnya, pengusulan tidak bisa dilakukan secara pribadi, melainkan harus diajukan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    Kriteria Honorer yang Bisa Diusulkan

    Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, ada dua kategori tenaga non-ASN yang dapat diajukan sebagai PPPK Paruh Waktu, yakni:

    Pegawai non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN serta pernah mengikuti seleksi CPNS 2024, tetapi belum lulus.

    Pegawai non-ASN yang tercatat di database BKN, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, namun belum mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan formasi.

    Cara Mengecek Status Pengusulan NI PPPK Paruh Waktu

    Bagi tenaga honorer yang telah diusulkan, penting untuk segera memeriksa apakah NI PPPK sudah terbit. Berikut langkah-langkah pengecekannya:

    Buka situs MOLA BKN di alamat https://monitoring-siasn.bkn.go.id

    Pilih menu “Cek Layanan” pada halaman utama

    Klik kategori “Penetapan NIP/NI PPPK”

    Masukkan nomor peserta seleksi PPPK sesuai kartu ujian

    Selesaikan verifikasi captcha

    Klik tombol “Monitor Usulan”

    Status usulan akan muncul. Jika sudah terbit, NIP/NI akan ditampilkan
    (Wahyuni/Fajar)

  • Bupati Landak Murka, Pastikan Sanksi ASN yang Main HP dan Merokok Saat Upacara 17 Agustus
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Agustus 2025

    Bupati Landak Murka, Pastikan Sanksi ASN yang Main HP dan Merokok Saat Upacara 17 Agustus Regional 18 Agustus 2025

    Bupati Landak Murka, Pastikan Sanksi ASN yang Main HP dan Merokok Saat Upacara 17 Agustus
    Tim Redaksi
    LANDAK, KOMPAS.com –
    Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) tidak bersikap sempurna ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-80 RI di halaman Kantor Bupati Landak, Kalimantan Barat (Kalbar), Minggu (17/8/2025).
    Bahkan, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak beberapa ASN duduk, mengobrol, bermain telepon genggam, bahkan ada yang merokok.
    Bupati Landak, Karolin Margret Natas  memastikan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap tidak disiplin saat upacara 17 Agustus.
    “Saya pastikan para ASN yang ada dalam video tersebut akan disanksi,” kata Karolin, dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
    Karolin menilai tindakan itu tidak pantas, upacara pengibaran bendera merupakan momen sakral yang tidak boleh dinodai.
    Ia menambahkan, pemerintah daerah sudah menggelar rapat internal untuk membahas mekanisme pemberian sanksi.
    “Kami pastikan sanksi yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan mereka,” ujar Karolin.
    Karolin juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang.
    “Saya mengingatkan seluruh ASN Pemkab Landak untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak pantas dalam upacara. Itu sangat menodai kesakralan perayaan ulang tahun kemerdekaan,” tutup Karolin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus, dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

    Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

    “Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

    Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    “Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

    “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

    Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

    “Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

    Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

    “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

    Puan Pakai Baju Adat Minang

    Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

    Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

    Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

    Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi.

  • Apakah Siswa Sekolah dan Pekerja Libur Hari Ini pada Cuti Bersama 18 Agustus?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Agustus 2025

    Apakah Siswa Sekolah dan Pekerja Libur Hari Ini pada Cuti Bersama 18 Agustus? Megapolitan 18 Agustus 2025

    Apakah Siswa Sekolah dan Pekerja Libur Hari Ini pada Cuti Bersama 18 Agustus?
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Senin, 18 Agustus 2025, ditetapkan sebagai Cuti Bersama Nasional dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Kebijakan ini membuat siswa sekolah hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat libur tambahan sehari setelah perayaan kemerdekaan, sementara sektor swasta bersifat opsional sesuai kebijakan perusahaan.
    Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kamis (7/8/2025).
    SKB ini merupakan revisi atas ketentuan sebelumnya mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
    Hari libur tambahan pada Senin, (18/8/2025) dipastikan juga memengaruhi kalender pendidikan.
    Pemerintah pusat maupun provinsi biasanya menyesuaikan jadwal kegiatan belajar dengan aturan cuti bersama nasional.
    Dengan demikian, siswa sekolah mendapat waktu istirahat lebih panjang setelah mengikuti rangkaian upacara dan perayaan 17 Agustus.
    Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan cuti bersama berlaku wajib bagi ASN di seluruh instansi.
    Meski demikian, pelayanan publik esensial tetap berjalan. Instansi terkait diberi kewenangan mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.
    “Cuti bersama ini menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi keluarga untuk merayakan kemerdekaan. Namun, layanan publik penting harus tetap berjalan optimal,” kata Rini.
    Adapun bagi pekerja sektor swasta, sifat cuti bersama ini fakultatif atau pilihan. Sehingga penetapan libur diserahkan pada perusahaan, atau pekerja dapat mengajukan cuti mandiri dengan pemotongan cuti tahunan.
    Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016 yang menyebut perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan operasional.
    Pemerintah berharap libur tambahan ini tidak hanya memberi kesempatan masyarakat untuk beristirahat, tetapi juga menjadi sarana mempererat nilai persatuan.
    “Momen ini menjadi kesempatan mempererat ikatan sosial dan nilai persatuan bangsa, selaras dengan semangat kemerdekaan,” ujar Rini.
    Dengan adanya cuti bersama 18 Agustus 2025, masyarakat, baik siswa maupun pegawai, diharapkan dapat menikmati waktu bersama keluarga sekaligus merayakan kemerdekaan secara lebih khidmat dan meriah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tidak Ada Ganjil Genap di Jakarta Hari Ini di Cuti Bersama 18 Agustus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Agustus 2025

    Tidak Ada Ganjil Genap di Jakarta Hari Ini di Cuti Bersama 18 Agustus Megapolitan 18 Agustus 2025

    Tidak Ada Ganjil Genap di Jakarta Hari Ini di Cuti Bersama 18 Agustus
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sistem ganjil genap (gage) di Jakarta ditiadakan hari ini, Senin (18/8/2025).
    Kebijakan ini mengikuti penetapan cuti bersama nasional dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2025.
    “Betul. Sehubungan dengan diputuskannya 18 Agustus 2025 sebagai Hari Cuti Bersama berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2025, pelaksanaan sistem ganjil genap di berbagai ruas jalan di Jakarta ditiadakan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (11/8/2025).
    Syafrin menjelaskan, keputusan ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 3, yang menegaskan aturan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional yang ditetapkan lewat Keputusan Presiden.
    Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada SKB Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025, dan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025, yang merevisi ketentuan libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
    Meski aturan gage ditiadakan, masyarakat tetap diminta mengutamakan keselamatan.
    “Warga diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan mengutamakan keselamatan di jalan,” ujar Syafrin.
    Senin (18/8/2025) resmi menjadi cuti bersama nasional sesuai SKB Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini.
    Namun, cuti bersama ini bersifat wajib hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Untuk sektor swasta, sifatnya fakultatif atau pilihan sesuai kebijakan perusahaan masing-masing.
    Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016.
    Selain kebijakan ganjil genap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memastikan masyarakat tetap dapat menikmati tarif spesial Rp 80 untuk transportasi publik pada 17–18 Agustus 2025.
    Semula tarif khusus ini hanya berlaku sehari, yaitu pada 17 Agustus 2025. Namun, Pemprov DKI memperpanjang hingga 18 Agustus agar lebih banyak warga bisa merasakan manfaatnya.
    “Kami memutuskan untuk memperpanjang menjadi dua hari. Kami ingin warga Jakarta dan sekitarnya dapat menikmati momen kemerdekaan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Syafrin, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (12/8/2025).
    Menurut Syafrin, angka Rp 80 bukan hanya simbol 80 tahun kemerdekaan RI, tetapi juga ajakan menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
    Tarif spesial ini berlaku untuk:
    Pembayaran dapat menggunakan berbagai kartu uang elektronik, seperti E-Money Mandiri, Flazz BCA, TapCash BNI, Brizzi BRI, Kartu JakLingko, KMT, JakCard, maupun aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.
    Sementara layanan yang sejak awal gratis, seperti Mikrotrans dan Transjakarta Cares, tetap beroperasi tanpa perubahan tarif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Serahkan Tanda Kehormatan bagi ASN – Page 3

    Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Serahkan Tanda Kehormatan bagi ASN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung khidmat di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin jalannya upacara sebagai inspektur dengan balutan pakaian adat khas Provinsi Lampung. Para pejabat Eselon I turut meramaikan suasana dengan mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

    Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut diharapkan menjadi pengikat semangat perjuangan dan persatuan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang lebih maju.

    Dalam upacara tersebut, turut diserahkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 381 pegawai berdasarkan Keputusan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta menunjukkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus dalam masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

    Selain itu, diberikan pula tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada pegawai yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian luar biasa kepada negara dan bangsa. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas darmabakti di bidang pemerintahan yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas.

     

  • 8
                    
                        Suara-suara Pekerja yang Tetap Masuk di Cuti Bersama 18 Agustus 2025
                        Megapolitan

    8 Suara-suara Pekerja yang Tetap Masuk di Cuti Bersama 18 Agustus 2025 Megapolitan

    Suara-suara Pekerja yang Tetap Masuk di Cuti Bersama 18 Agustus 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penetapan cuti bersama pada Senin, 18 Agustus 2025, atau sehari setelah peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, tidak sepenuhnya menjadi kabar gembira.
    Bagi sebagian pekerja swasta, keputusan pemerintah itu justru menghadirkan dilema.
    Bukannya libur panjang tiga hari, mulai dari 16-18 Agustus 2025, tetapi banyak dari mereka tetap masuk kerja pada 18 Agustus 2025 karena tidak ingin cuti tahunannya berkurang.
    Sejumlah pekerja yang ditemui
    Kompas.com
    mengungkapkan pengalaman beragam terkait cuti bersama ini.
    Sebagian besar menilai libur tambahan tersebut lebih menguntungkan pegawai negeri atau karyawan perusahaan besar, sementara pekerja swasta masih harus berhadapan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaan.
    Tama (37), seorang karyawan swasta di Jakarta, sudah terbiasa bekerja di hari libur nasional, termasuk 17 Agustus. Menurutnya, cuti bersama hanya dirasakan kalangan tertentu.
    “Jangankan berharap tanggal 18 Agustus libur, tanggal 17 Agustus saja disuruh masuk,” kata Tama, Jumat (8/8/2025).
    Senada dengan Tama, Raini (27) menyebut cuti bersama tak pernah berlaku di perusahaannya. Ia menyebut aturan kantor swasta seringkali berjalan seperti “negara kecil” dengan ketentuan sendiri.
    “Maklumlah. Kerja jadi babu korporat yang tanggal merah juga enggak ada artinya,” ucapnya.
    Bagi sebagian pekerja, cuti bersama justru berarti kehilangan jatah cuti tahunan. Amelia (27) misalnya, harus tetap masuk karena jadwal piket, sementara rekannya mendapat libur.
    Sementara itu, Ikhwana (28) lebih memilih menahan cuti untuk kesempatan lain.
    “Enggaklah, nanti aja ambilnya pas liburan sama teman-teman,” ujar Ikhwana.
    Hal serupa disampaikan Lia (28), pegawai administrasi. Ia menilai pekerja swasta harus pandai mengatur strategi cuti karena setiap hari libur bersama akan mengurangi jatah cuti tahunan.
    “Kalau mau libur ya harus ajukan cuti pribadi, potong jatah tahunan. Jadi mending masuk kerja saja,” katanya.
    Rizky (31), karyawan marketing, justru menganggap masuk kerja di hari cuti bersama bisa lebih produktif.
    “Suasana kantor sepi dan pekerjaan lebih cepat selesai,” ungkapnya.
    Bagi pekerja harian, cuti bersama bahkan bisa berarti penurunan penghasilan. Rahmat (27) menilai kebijakan tersebut memberatkan karena tidak semua pekerja mendapat upah tetap.
    “Enggak perlu lah cuti bersama karena sulit bagi kami yang hanya mendapatkan penghasilan harian. Sebaiknya jangan terlalu banyak libur, kantong kempis ini,” ucapnya.
    Pandangan serupa datang dari Wiwi (32) yang menilai cuti bersama setelah perayaan kemerdekaan tidak mendesak.
    “Kalau ada yang ketimpangan, hanya menguntungkan satu pihak, batalin aja liburnya,” katanya.
    Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 2/MEN/XII/2016, cuti bersama bersifat fakultatif bagi sektor swasta.
    Artinya, perusahaan dapat memilih untuk mengikuti atau tidak, sesuai kebijakan internal dan perjanjian kerja bersama.
    Bagi aparatur sipil negara (ASN), cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Namun, pekerja swasta biasanya harus rela mengurangi hak cuti pribadi jika ingin libur pada tanggal tersebut.
    Penetapan cuti bersama 18 Agustus 2025 ini dituangkan dalam SKB Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
    Bagi sebagian pekerja, libur tambahan hanyalah ilusi yang pada praktiknya mengurangi hak cuti atau bahkan pendapatan.
    Di sisi lain, pemerintah berharap cuti bersama memberi ruang masyarakat merayakan kemerdekaan lebih lama.
    Namun tanpa pengaturan yang lebih adil, kebijakan ini dinilai masih jauh dari inklusif bagi seluruh pekerja Indonesia.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni, Lidia Pratama Febrian, Ruby Rachmadina | Editor: Tim Redaksi)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.