TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) siap kerahkan tenaga kerja untuk sukseskan target kemandirian pangan pemerintah.
“Kementerian Transmigrasi adalah mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap membantu dalam penyediaan tenaga kerja,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) dikutip Jumat (20/12/2024).
Kunjungan ini untuk memperkirakan jumlah transmigran yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan 200 ribu hektare sawah.
Iftitah mengungkapkan salah satu inovasi yang sedang dikaji adalah meningkatkan jumlah kepemilikan lahan, dalam bentuk saham, sebagai wujud kepemilikan bersama lahan transmigrasi, pada transmigran Saham-saham ini diterbitkan Badan Layanan Umum (BLU) di tiap kawasan transmigrasi.
“Jika dulu diberikan lahan 2 hektare, ke depan sedang diusulkan untuk ditambah menjadi 5 hektare, namun dalam bentuk saham,” katanya.
Sementara itu, Kementan menyampaikan telah membentuk Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda atau milenial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Setiap Brigade terdiri dari 15 petani untuk mengelola 200 hektar sawah. Dengan demikian dibutuhkan 15 ribu petani untuk 200 ribu hektar sawah yang direncanakan.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menyatakan kawasan transmigrasi Dadahup didorong untuk menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan pertanian modern terintegrasi dan inklusif.
“Progres pembukaan lahan cetak sawah di Kabupaten Kapuas sendiri seluas 3.125,67 hektare”, ujar Andi.
Dalam kunjungan ke kawasan transmigrasi Dadahub, Iftitah beserta rombongan juga meninjau lokasi desa eks transmigran Danda Jaya yang sedang mengembangkan produksi jamur tiram. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga transmigran setempat.
Kerja sama Kementrans dengan Kementan akan diprioritaskan di lima provinsi lokasi program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
