Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/11/2025), untuk membahas pemutakhiran dan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Gus Ipul mengatakan, pembaruan data dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, akan kami cek ulang agar data makin akurat,” ujarnya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desil 1 sampai 4 mencapai 35,04 juta keluarga, terdiri atas 16,3 juta KPM penerima bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Seluruh data penerima tersebut telah diverifikasi dan validasi selesai dilakukan, sementara penyaluran bantuan berlangsung secara bertahap.
“Untuk KPM bansos reguler dan penerima BLTS dari desil 1 sampai 4 sudah selesai diverifikasi dan divalidasi. Sebanyak 16,3 juta KPM sudah clear dan mulai disalurkan bertahap,” kata Gus Ipul.
Selain penerima reguler, terdapat 18,7 juta calon penerima baru BLTS. Dari jumlah itu, 16,8 juta KPM telah diverifikasi dan menghasilkan 12,6 juta layak menerima bantuan serta 4,2 juta tidak layak (inclusion error). Sementara 1,9 juta KPM lainnya masih dalam proses verifikasi.
Menanggapi hal itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inclusion error akan digantikan oleh kelompok exclusion error, yakni mereka yang seharusnya berhak tetapi belum terdata.
“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang tidak layak menerima bantuan. Inclusion error ini nantinya akan digantikan dengan data lain yang kami miliki agar bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Proses penggantian data akan diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di rumah tidak layak huni, keluarga berdaya listrik 450-900 watt, serta kepala keluarga yang menganggur atau bekerja serabutan.
“Kita akan verifikasi ulang agar penerima pengganti benar-benar layak menerima bansos,” imbuh Amalia.
Ia menambahkan, koordinasi antara Kemensos dan BPS akan diperkuat hingga tingkat daerah melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan BPS Provinsi serta Kabupaten/Kota.
Rencananya, pekan depan akan digelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakornis) untuk memastikan sinergi pemutakhiran data berjalan lebih efektif.
“Kami sepakat minggu depan akan menyelenggarakan Rakornis antara BPS seluruh Indonesia dengan Kemensos dan Dinas Sosial. Dengan kolaborasi ini, DTSEN bisa terus dimutakhirkan dan Pak Mensos akan mendapatkan data yang lebih solid dan akurat,” ujar Amalia.
Sementara itu, Gus Ipul mengingatkan kepada para penerima bansos agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.
“Bansos jangan digunakan untuk berjudi, membeli rokok, atau membayar utang. Gunakan dengan bijak untuk kebutuhan dasar keluarga dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.