Kemenag Minta Kepsek MAN 2 Kota Bekasi Penuhi Tuntutan Pelajar Megapolitan 18 Februari 2025

Kemenag Minta Kepsek MAN 2 Kota Bekasi Penuhi Tuntutan Pelajar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi meminta Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi Nina Indriana memenuhi tuntutan pelajar dalam aksi unjuk rasa pada Senin (17/2/2025).
Tuntutan itu terkait perbaikan fasilitas dan dana operasional kegiatan ekstrakulikuler sekolah.
“Kementerian Agama Kota Bekasi berharap, sangat besar harapan ini bisa diwujudkan karena ini untuk kebaikan mereka semua,” ujar Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bekasi, Mohammad Agung Istiqlal saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
Terkait tuntutan pergantian posisi kepala sekolah, Agung mengaku Kemenag akan lebih dulu mengevaluasi kinerja Nina.
Menurut dia, aksi unjuk rasa pelajar yang menyasar sosok Nina turut menjadi catatan Kemenag.
“Sikap Kementerian Agama, ini akan menjadi catatan. Jadi catatan di tataran pimpinan bisa dilakukan evaluasi,” tegas Agung.
Pasca-demo, Agung juga memastikan, pihaknya akan terus memantau dan mengawal aspirasi pelajar.
“Jadi kita bisa sama-sama memantau,” ungkap dia.
Di sisi lain, Agung mengapresiasi keberanian pelajar untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Karena memang di dunia digital sekarang adik-adik kita atau anak-anak kita sangat luar biasa. Mereka menyuarakan hak-haknya sebagai warga negaranya, menyampaikan aspirasi langsung ke kepala madrasah,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 850 pelajar MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi damai di tengah apel upacara di halaman sekolah mereka Senin kemarin.
Seorang pelajar berinisial J mengungkapkan, ratusan pelajar terpaksa berunjuk rasa karena kecewa dengan kepemimpinan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana.
Salah satu kebijakan yang membuat pelajar kecewa karena Nina diduga tak pernah memberi upah bulanan kepada pembina ekstrakulikuler.
Hal ini membuat pelajar terpaksa menyisikan uang jajannya untuk urunan membayar gaji pembina ekstrakulikuler.
“Jadi, anak-anak yang ekskul itu putar otak entah itu nombok pakai uang sendiri atau apa supaya bisa bayar gaji pelatihnya gitu,” ujar J saat dikonfirmasi, Senin.
J menyatakan, besaran uang SPP Rp 250.000 setiap bulannya tidak sebanding dengan kebijakan Nina yang enggan memberikan upah kepada pembina ekstrakurikuler.
“Kegiatan ekstrakurikuler tidak dibiayai, bahkan gaji pembina per bulan tidak dikeluarkan sama sekali,” ungkap dia.
J juga menyebutkan, pelajar kecewa dengan kepemimpinan Nina karena kegiatan wisuda yang akan dijalani pelajar Kelas XII ternyata dikomersialkan.
Pasalnya, setiap calon wisudawan diwajibkan mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Itu enggak masuk akal karena Rp 1 juta itu sudah mahal banget. Tapi, pihak sekolah masih minta,” ungkap dia.
Selain permasalahan upah pembina ekstrakulikuler dan biaya wisuda, mereka juga kecewa dengan kepemimpinan Nina terkait fasilitas sekolah yang dianggap kurang layak.
J mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada 2023, Nina pernah berjanji akan membangun fasilitas seperti kamar mandi, fingerprint, dan kamera CCTV.
Meskipun beberapa fasilitas tersebut telah terealisasi, pelajar merasa tidak mendapatkan manfaat yang sesuai.
“Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah,” jelas J.
Atas berbagai masalah ini, para pelajar menuntut agar Nina mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah.
J menyatakan, desakan ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, yang turun langsung untuk mendengar aspirasi para pelajar.
“Kami minta Ibu Nina turun (jabatan) atau ganti kepala sekolah,” kata J.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.