Keluhan Pengurus Koperasi Merah Putih di Purworejo, Banyak Nombok karena Operasional Belum Cair Regional 26 Juli 2025

Keluhan Pengurus Koperasi Merah Putih di Purworejo, Banyak Nombok karena Operasional Belum Cair
Tim Redaksi
PURWOREJO, KOMPAS.com
– Pengurus
Koperasi Desa Merah Putih
(Kopdes Merah Putih) di Kabupaten
Purworejo
mengeluhkan belum adanya anggaran operasional dari pemerintah.
Akibatnya, banyak pengurus terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menjalankan roda organisasi yang belum sepenuhnya bergerak.
Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh para pengurus meliputi ongkos fotokopi, pencetakan dokumen, pembelian meterai, pembukaan rekening koperasi di Bank Jateng, hingga keperluan penyusunan administrasi lainnya.
“Banyak ketua atau pengurus lain yang nombok untuk uang fotokopi, print, meterai, buka rekening di Bank Jateng, bikin buku koperasi, dan lainnya,” kata Ketua Kopdes Merah Putih Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol, Marnie, pada Jumat (25/7/2025).
Marnie menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diklaim ke koperasi jika sudah ada modal, asalkan disertai kuitansi.
Namun, hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis mengenai operasional koperasi ke depan. “Sebenarnya bisa diklaimkan ke koperasi jika sudah ada modal asal ada kuitansi,” ujarnya.
Beban yang ditanggung pengurus bukan hanya bersifat administratif.
Biaya transportasi untuk mengurus legalitas koperasi dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus ditanggung sendiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB). “Yang jelas, uang bensin KSB untuk wara-wiri pasti uang kami sendiri,” tambah Marnie.

Kondisi serupa juga dialami oleh banyak pengurus koperasi lain di berbagai desa di Purworejo.
Marnie menegaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk operasional dasar koperasi.
Satu-satunya dukungan konkret dari pemerintah saat ini adalah bantuan biaya notaris melalui kerja sama dengan Bank Jateng untuk memenuhi legalitas badan hukum koperasi.
Lebih lanjut, Marnie menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya arahan teknis atau pelatihan dari pemerintah.
Ia menilai program yang seharusnya dapat menggerakkan ekonomi desa ini terkesan dijalankan terburu-buru dan minim pendampingan.
“Dari ratusan (454) kopdes/koplur, sebagian besar belum jalan. Kendala mendasar adalah permodalan, bagaimana akan jalan kalau modal belum ada?” kata Marnie.
Ia berharap agar ke depan, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat tidak hanya mengejar target pembentukan koperasi, tetapi juga memberikan dukungan nyata agar koperasi dapat berdampak pada kesejahteraan warga desa.
“Harapan kami, agar pemerintah benar-benar serius dengan program koperasi Merah Putih ini. Minimal ada pendampingan yang serius,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.