Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, masyarakat kelas menengah jadi kelompok yang paling terdampak dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen pada awal 2025 mendatang.
Faisal menyinggung dorongan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk penguatan APBN. Namun, dia menilai saat ini kondisi konsumsi masyarakat kelas menengah lebih memprihatinkan.
Apalagi, masyarakat kelas menengah tidak mendapatkan bantuan saat pandemi Covid-19. Seusai pandemi Covid-19 mereda, Faisal berpandangan kondisi konsumsi maupun bisnis mereka belum kembali pulih.
“Nah berarti kan tahun depan ketika PPN 12 persen berjalan, maka tarifnya, cukai, pajak, asuransi, dan segala macam, ini yang menjadi sasaran adalah kelas menengah,” tutur Faisal kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Ditambahkan Faisal, kenaikan PPN 12 persen akan menggerus barang dan jasa dan membuat daya beli masyarakat kelas menengah semakin menurun. Kemudian, akan berjalar ke sektor produksi, industri hingga manufaktur.
“Dampak ini bukan hanya sampai ke pertumbuhan ekonomi saja, tetapi sampai pada kesenjangan dan lain-lain, sehingga bisnis sepi. Itu yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Namun, Faisal menyampaikan kenaikan PPN 12 persen tidak begitu berdampak pada masyarakat kelas bawah. Pasalnya, mereka berada di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
“Karena kalau kelas bawah mereka di bawah PTKP ya, tetapi yang dengan kenaikan PPN 12 persen ini kelas menengah kena semua,” pungkasnya.
