PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sempat menerima reaksi naik pitam dari publik, lantaran responsnya soal teror ‘kepala babi’ terhadap jurnalis Tempo. Ia kali ini meluruskan perkataannya tempo hari.
Sebelumnya, Hasan Nasbi mewakili Istana Negara, menanggapi teror kepala babi itu dengan respons setengah guyon. Dia menyuruh korban bersangkutan untuk memasak objek teror, dari pelaku yang belum ketahuan identitasnya.
Menuai kemarahan masyarakat, Hasan Nasbi akhirnya klarifikasi. Ia menegaskan bahwa maksudnya, agar insiden pengiriman paket berisi kepala babi kepada media Tempo tidak lantas dibesar-besarkan.
Jika ditanggapi sedemikian masif, maka menurutnya itu hanya akan menyebarkan ketakutan lebih luas dan berlarut. Hasan Nasbi menekankan bahwa inilah hal yang menjadi target peneror.
“Saya menyempurnakan respons itu ya, sekalian aja kan? Kalau orang kirim (paket) itu sebagai teror, ternyata bahan makanan dia dimasak aja lah. Peneror kan pasti stres kalau bahan kiriman dia dimasak kan gitu,” kata Hasan dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025.
Hasan melanjutkan, pernyataannya itu sejalan dengan sikap yang ditampilkan wartawan Tempo yang dikirimi paket, Fransisca, di media sosial, yang terlihat tidak gentar akan teror yang dialamatkan kepadanya.
Menurut Hasan, tujuan peneror mengirimkan paket itu adalah untuk menebar ketakutan, sehingga kemudian akan dibesar-besarkan oleh banyak pihak.
“Jangan sampai kita justru ikut membesar-besarkan ketakutan, karena itu target si peneror. Kita harus mengecilkan dia. Menurut saya cara yang paling tepat untuk mengecilkan peneror itu ya dimasak aja lah kirimannya dia kan gitu,” ucap Hasan.
Kebebasan Pers Sudah Berjalan di Indonesia
Mengenai kebebasan pers, Hasan juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada media atau jurnalis yang dilaporkan akibat sikap kritis terhadap pemerintah.
Hasan berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bukti nyata bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan pers. Presiden Prabowo Subianto pun tidak memberikan komentar khusus tentang insiden Tempo dan kebebasan pers, karena dianggap tidak ada masalah yang perlu dibahas.
“Enggak ada yang dilarang masuk Istana gara-gara kritis. Enggak ada. Enggak ada yang dilarang liputan misalnya di kantor-kantor pemerintahan gara-gara kritis. Enggak ada. Jadi kalau bagi pemerintah itu sudah bukti nyata (mendukung kebebasan pers),” ucapnya.
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News