Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Bagaimana Uni Eropa Sikapi Kekuasaan HTS di Suriah?

    Bagaimana Uni Eropa Sikapi Kekuasaan HTS di Suriah?

    Jakarta –

    Sebagaimana yang lain dunia, Uni Eropa dikejutkan oleh betapa cepatnya pemberontak Suriah menumbangkan rejim Bashar Assad di Damaskus. Keberhasilan kolaborasi pimpinan Hay’at Tahrir al-Sham, HTS, itu tidak menyisakan banyak waktu untuk bersiasat atau menyiapkan respons.

    Brussels menyambut ambruknya kediktaturan Assad, namun bersikap hati-hati dalam menyikapi kekuasaan pemimpin HTS, Abu Muhammad al-Julani, alias Ahmad al-Sharaa. Betapapun, organisasi Islam nasionalis itu dilahirkan dari ISIS dan sempat dibesarkan al-Qaeda, dua kelompok teror di Suriah dan Irak.

    Seorang juru bicara UE mengaku pihaknya tidak menjalin komunikasi dengan penguasa baru Suriah, HTS hingga kini masih menghuni daftar organisasi teroris Perserikatan Bangsa-bangsa dan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.

    UE berdiplomasi dengan bekas kelompok teror?

    Keraguan yang menaungi pemerintahan baru Suriah bersumber pada latar belakang al-Julani.

    Dia bergabung dengan al Qaeda untuk melawan invasi AS di Irak dan sempat dikurung di penjara Bucca. Di sana, dia dikabarkan menghabiskan waktu dengan anggota berbagai kelompok jihad dan bertemu dengan gembong Islamic State, ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

    Dalam wawancara dengan televisi AS PBS, dia mengakui beberapa tahun yang lalu bahwa sekembalinya ke tanah air, dia memperoleh dukungan finansial dari Islamic State untuk membentuk laskar bersenjata bernama Front al-Nusra.

    Namun loyalitasnya punah ketika al-Baghdadi memaksakan agar laskah al-Julani dilebur ke dalam organisasi baru, Islamic State di Irak dan Suriah, ISIS, lapor media Inggris BBC. Al-Julani menolak dan membelot ke al-Qaeda.

    Meski sudah menguasai Suriah, al-Julani belum melepaskan status buron internasional. Pemerintah AS menawarkan hadiah sebesar USD10 juta untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapannya.

    Beberapa analis meyakini, Barat harus mencabut label teroris terhadap al-Julani dan HTS, meski dengan beberapa syarat.

    “Pencabutan status sebagai individu atau organisasi teroris menuntut proses yang rumit dan sulit,” tulis Charles Lister, direktur program Suriah di Middle East Institute, di X.

    “Menurut pemahaman saya, sejumlah kondisi berurutan akan diajukan agar HTS dapat memenuhinya, yang melibatkan reformasi militer, politik dan administrasi, serta langkah-langkah menuju akuntabilitas atas kejahatan yang terdokumentasi sebelumnya.”

    Dugaan kejahatan HAM

    Sudah sejak Februari tahun ini warga sipil di Idlib, yang dikuasai HTS, mengadukan praktik “penyiksaan dan kematian dalam tahanan,” menurut laporan PBB yang dikeluarkan pada bulan September.

    Laporan oleh Amerika Serikat tentang hak asasi manusia di Suriah pada tahun 2022 mencatat, kelompok bersenjata seperti “HTS melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan dan penculikan, penahanan ilegal, kekerasan fisik, kematian warga sipil, dan perekrutan tentara anak-anak.”

    Laporan itu juga menuduh beberapa kelompok pemberontak Suriah lainnya atas tindakan yang sama. Organisasi HAM Human Rights Watch melaporkan, pada tahun 2019 setidaknya enam mantan tahanan disiksa saat berada dalam tahanan HTS.

    Namun al-Julani membantah terlibat, dan baru-baru ini mengatakan kepada CNN bahwa pelanggaran “tidak dilakukan atas perintah atau arahan kami” dan bahwa mereka yang bertanggung jawab telah diseret ke pengadilan.

    Pemerintahan yang inklusif demi pengakuan Barat

    Namun, Uni Eropa menyimpan banyak keraguan. Blok yang beranggotakan 27 negara itu khawatir tentang keselamatan minoritas, hak-hak perempuan, dan representasi yang setara bagi berbagai kelompok oposisi.

    “Kami menyerukan transisi politik yang tenang dan inklusif serta perlindungan bagi semua warga Suriah, termasuk semua kaum minoritas,” tulis Kaja Kallas, diplomat utama Uni Eropa, di X, sesaat setelah HTS mengambil alih Damaskus.

    Sejauh ini, HTS telah menjanjikan keselamatan bagi kaum minoritas agama, mendeklarasikan amnesti bagi semua tentara Suriah, memutuskan untuk bekerja sama dengan perdana menteri Suriah saat ini untuk membentuk pemerintahan transisi, dan mengatakan bahwa perempuan tidak akan diberi kewajiban cara berpakaian.

    Beberapa pihak menyarankan, Uni Eropa harus memanfaatkan peluang ini dan secara aktif terlibat dalam melobi penguasa baru, demi kepentingan warga Suriah dan juga kepentingan Uni Eropa sendiri.

    UE harus ‘memberikan insentif untuk aksi positif’

    Lebih dari satu juta warga Suriah melakukan eksodus ke UE pada puncak perang saudara yang berkecamuk selama hampir 14 tahun. Hingga kini, pengungsi Suriah merupakan komunitas pencari suaka terbesar di Eropa.

    Usai tergulingnya Bashar al-Assad, sejumlah kelompok konservatif mulai menyerukan pemulangan atau deportasi warga Suriah. Beberapa negara anggota UE, termasuk Jerman, menghentikan pemrosesan permohonan suaka yang diajukan kurang dari 48 jam setelah Assad melarikan diri dari Damaskus.

    Julien Barnes-Dacey, direktur program Timur Tengah & Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada DW bahwa UE harus menyalurkan perhatian dan sumber daya politik yang signifikan untuk pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah.

    “UE harus “bekerja dengan cepat dan serius untuk memberikan insentif pada kebijakan positif,” terutama setelah HTS mengisyaratkan kelunakan ideologi”, ujar Barnes-Dacey.

    “Ini adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengamankan kepentingan Eropa, baik itu stabilitas regional dan mencegah konflik dan terorisme baru, dan memungkinkan jutaan warga Suriah untuk akhirnya kembali ke rumah, atau secara permanen melemahkan pengaruh regional yang bermusuhan dari kekuatan eksternal seperti Rusia,” katanya kepada DW dalam tanggapan tertulis.

    Ketika sebagian pakar mempercayai keseriusan HTS menjamin pemerintahan inklusif, yang lain lebih skeptis dan menduga klaim pluralis hanya sebagai kampanye pencitraan.

    “HTS sedang mencoba untuk menunjukkan wajah yang ramah saat ini, untuk mendapatkan dukungan maksimal bagi proyek mereka untuk membangun rezim baru dan untuk meminimalkan gesekan dengan negara-negara Barat dan Arab. Itu tidak selalu menjadi kenyataan,” Aron Lund, seorang peneliti di Century Foundation, mengatakan kepada DW.

    “Ketika terancam, kelompok-kelompok seperti ini hampir selalu akan kembali ke basis asli dan paling solid mereka, yang dalam kasus HTS adalah inti jihadnya yang keras,” tambahnya.

    Uni Eropa menyadari risiko tersebut, dan untuk saat ini tetap berhati-hati dalam menyikapi transisi kekuasaan di Damaskus. Kebijakan UE akan bergantung pada bagaimana HTS bertindak di masa depan.

    “Seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab HTS, kita perlu menilai bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan mereka,” kata juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni.

    Diadaptasi dari naskah DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah – Halaman all

    Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah – Halaman all

    Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Dua anggota Kongres AS mendesak Gedung Putih untuk melonggarkan “beberapa sanksi” terhadap Suriah guna membantu perekonomiannya setelah negara itu diambil alih oleh kelompok bersenjata ekstremis yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Ketika HTS dan kelompok ekstremis lain yang didukung Turki mengkonsolidasikan kekuasaan di Suriah, Washington dan sekutunya mencari cara untuk menghapus kelompok ISIS dan Al-Qaeda dari daftar hitam terorisme mereka.

    Menurut surat yang ditinjau oleh Reuters , Perwakilan Republik Joe Wilson, yang mengepalai Subkomite Urusan Luar Negeri DPR AS untuk Timur Tengah, dan Perwakilan Demokrat Brendan Boyle, yang mengepalai Kaukus Suriah Merdeka, mengatakan bahwa Washington perlu “menangguhkan” sebagian dari berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan di bawah Undang-Undang Caesar untuk “membangun niat baik” dengan para ekstremis yang berkuasa.

    “Pendekatan yang disengaja dan bertahap diperlukan untuk mencabut sanksi dan kontrol ekspor terhadap Suriah,” demikian bunyi surat yang ditulis Wilson dan Boyle, seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat “memberikan insentif bagi pemerintah transisi untuk mematuhi norma-norma internasional.”

    Sumber-sumber di dalam HTS mengatakan kepada Reuters pada hari Selasa bahwa organisasi teroris yang ditetapkan PBB itu “berhubungan” dengan para pejabat di Washington untuk mencabut sebagian sanksi Undang-Undang Caesar. 

    “Semua hambatan yang dihadapi rakyat Suriah dan masa depan mereka harus disingkirkan,” kata media Inggris itu mengutip sumber-sumbernya.

    Pada tahun 2019, Washington memberlakukan Undang-Undang Caesar khusus Suriah, yang memberikan wewenang kepada AS untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun – tanpa memandang kewarganegaraan – yang melakukan bisnis dengan Suriah, berpartisipasi dalam proyek infrastruktur dan energi, memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah, atau memasok barang atau jasa kepada militer Suriah.

    Tiga tahun kemudian, Washington mengesahkan Captagon Act yang menargetkan Damaskus untuk memerangi perdagangan gelap obat terlarang yang dipopulerkan oleh para ekstremis yang didukung asing. 

    Pada tahun 2023, anggota parlemen AS membahas paket sanksi utama ketiga untuk Suriah, yang disebut “Undang-Undang Anti-Normalisasi Rezim Assad,” yang bertujuan untuk menghukum negara mana pun yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Damaskus.

    “Dengan lebih dari separuh infrastruktur vital hancur total atau rusak parah, penerapan sanksi sepihak terhadap sektor-sektor ekonomi utama, termasuk minyak, gas, listrik, perdagangan, konstruksi, dan teknik, telah menghancurkan pendapatan nasional dan melemahkan upaya pemulihan dan rekonstruksi ekonomi,” kata Pelapor Khusus PBB tentang Tindakan Pemaksaan Sepihak dan Hak Asasi Manusia, Alena Douhan, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada November 2022.

    Krisis ekonomi di Suriah diperburuk oleh pendudukan selama bertahun-tahun di ladang minyak dan produksi gandum terbesar negara itu di timur laut oleh tentara AS dan proksi Kurdi.

    Segera setelah bekas faksi ISIS dan Al-Qaeda menguasai Damaskus – didukung oleh ratusan ekstremis asing – pejabat di Washington dan London mulai meninjau cara untuk mencabut sebutan teroris terhadap HTS dan pemimpinnya Abu Mohammad al-Julani, yang baru-baru ini mulai menggunakan nama aslinya, Ahmad al-Sharaa.

    SUMBER: THE CRADLE

  • Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah – Halaman all

    Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah – Halaman all

    Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah drone MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh sekutunya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Suriah utara beberapa hari lalu.

    “Insiden penembakan drone secara tidak sengaja yang diperkirakan bernilai US$30 juta (sekitar Rp 478 M) oleh pasukan sahabat militer Amerika Serikat disebabkan oleh pasukan SDF yang beroperasi di wilayah tersebut yang mengidentifikasi pesawat tak berawak tersebut sebagai ancaman,” kata seorang pejabat pertahanan AS kepada media dilansir DSA, Kamis (12/12/2024).

    Drone MQ-9 Reaper beroperasi dalam misi “Operation Inherent Resolve”, yang merupakan kampanye militer dan keamanan melawan kelompok teroris Negara Islam (IS/DAESH), kata pejabat pertahanan AS tersebut.
     
    Jatuhnya drone MQ-9 AS oleh pasukan sekutunya ini pertama kali dilaporkan oleh CNN.

    Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh membenarkan penembakan jatuh drone MQ-9 Reaper milik SDF.

    “Tidak ada perubahan dalam kerja sama dan kemitraan kami dengan SDF dalam memastikan kekalahan ISIS,” kata Singh.

    Sebuah gambar yang muncul di media sosial pada tanggal 9 Desember menunjukkan apa yang tampak seperti puing-puing MQ-9 di Suriah utara.

    Puing Drone Reaper MQ-9 Amerika Serikat yang Jatuh ditembak Pasukan SDF di Suriah.

    Puing-puing itu kemudian dihancurkan dengan sengaja, mungkin oleh anggota militer Amerika Serikat untuk mencegahnya jatuh ke tangan oposisi Amerika.”

    “Angkatan Udara AS telah memulihkan komponen-komponen pesawat dan menghancurkan bagian-bagian pesawat yang tersisa,” kata pejabat itu.

    “Pusat Angkatan Udara AS secara aktif mengevaluasi tindakan yang menyebabkan insiden tersebut dan akan menyesuaikan taktik, teknik, dan prosedur untuk melindungi pasukan AS, koalisi, dan mitra serta aset terkait.”

    Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Michael “Erik” Kurilla mengunjungi Suriah dan bertemu dengan para pemimpin SDF dan personel militer AS pada 10 Desember.
     
    Amerika Serikat menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah sebagai bagian dari misi dan operasi untuk menghadapi kelompok teroris ISIS dan mencegah kelompok tersebut mendapatkan kembali kekuasaan di wilayah Suriah yang pernah mereka kuasai.

    Puing Reaper MQ-9 yang Jatuh (dsa)

    SDF Terancam Seiring Bergantinya Rezim Suriah

    Dengan adanya perubahan kepemimpinan di Suriah setelah tergulingnya Bashar al-Assad, kelompok Kurdi yang didukung Amerika Serikat mungkin akan terancam, menurut analis, dilansir NBC News.

    Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, telah membantu AS memukul mundur kelompok ISIS selama bertahun-tahun.

    Saat ini, SDF menahan ribuan anggota ISIS.

    Pada hari Selasa (10/12/2024), SDF menerima gencatan senjata dengan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki dan menyerahkan kendali atas kota utara Manbij, benteng Kurdi.

    “Kami telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Manbij dengan mediasi Amerika untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga sipil,” kata komandan umum SDF, Mazloum Abdi, dalam sebuah postingan di X.

    “Para pejuang … akan segera dipindahkan dari daerah itu.”

    “Tujuan kami adalah untuk menghentikan tembakan di seluruh Suriah dan memasuki proses politik untuk masa depan negara ini.”

    Komandan umum SDF, Abdi Mazloum (YouTube Sky News)

    Pengambilalihan Manbij, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang berakar pada gerakan-gerakan ekstremis, mencerminkan situasi yang berubah dengan cepat di seluruh Suriah, termasuk bagi pasukan Kurdi.

    Israel mengambil kesempatan untuk menghancurkan kapal-kapal angkatan laut Suriah di barat, serta bangunan-bangunan yang terkait dengan senjata kimia di luar Damaskus.

    Jatuhnya Assad dan bangkitnya HTS juga menjadi kabar baik bagi pemerintahan Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Erdogan adalah pendukung utama HTS.

    Erdogan telah lama memandang SDF sebagai “cabang” dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki dan menganggap keduanya sebagai organisasi teroris.

    Sementara itu, suku Kurdi Suriah sejak 2011 telah mempertahankan otonomi mereka di sudut timur laut Suriah yang berbatasan dengan Turki dan Irak.

    Namun kini angin politik telah berubah menentang SDF.

    “Suku Kurdi di Suriah, setelah bertahun-tahun berada dalam pemerintahan otonom, mungkin berada dalam lingkungan yang paling genting dan tidak stabil sejak mereka membangun struktur tersebut,” kata Renad Mansour, peneliti senior program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Chatham House yang berpusat di London.

    Pasukan Kurdi telah membuat kesepakatan dengan beberapa kelompok berbeda selama dekade terakhir, kata Mansour kepada NBC News.

    “Tetapi perubahan besar di Suriah saat ini akan membuat mereka harus merundingkan ulang hal ini, dan kemungkinan besar negosiasi akan dilakukan melalui kekerasan,” tambahnya.

    Maka diperlukan mediasi AS untuk menengahi gencatan senjata antara SDF dan SNA.

    “Kami telah bekerja sama dengan SDF selama beberapa waktu. Pekerjaan itu terus berlanjut,” kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin kepada wartawan di Jepang pada hari Rabu (11/12/2024).

    “Kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan saya pikir itu akan tetap ada.”

    Namun, pernyataan dari presiden terpilih Amerika Serikat tidak luput dari perhatian para pemimpin SDF.

    “Suriah memang kacau, tetapi Suriah bukan teman kita,” kata Donald Trump dalam sebuah posting di X minggu lalu.

    Ia menambahkan dengan huruf kapital: “Amerika Serikat seharusnya tidak ada hubungannya dengan ini. Ini bukan pertarungan kita. Biarkan saja. Jangan ikut campur!”

    Tanda-tanda awal dari pemerintahan Trump mendatang menunjukkan bahwa akan ada dua aliran pemikiran mengenai Suriah, kata Mansour.

    “Satu kubu mengakui pertarungan bersejarah AS bersama Kurdi melawan ISIS, dan tentu saja kubu lainnya, yang mungkin menjadi tujuan Trump, adalah mencoba keluar dari Suriah,” katanya.

    Diperkirakan ada ribuan anggota ISIS yang ditahan di penjara dan kamp pengungsi internal yang dipantau oleh kelompok Kurdi dan pasukan AS di timur laut Suriah, wilayah yang dulunya merupakan bagian dari wilayah ISIS.

    Jika pemerintahan Trump kali ini lepas tangan mengenai apapun yang terjadi di Suriah, maka pasukan Kurdi akan kehilangan sekutu internasional utamanya.

    Sementara itu, HTS dan sekutunya mendapat dukungan dari Turki dan Erdogan.

    “Sudah ada tanda-tanda bentrokan lebih lanjut. Kobani, di timur laut Manbij, tetap berisiko mengalami perang karena provokasi terus-menerus oleh Turki dan tentara bayarannya,” kata kepala media SDF Farhad Shami kepada NBC News pada hari Rabu.

    4 Kelompok Kunci dalam Konflik Suriah

    Pejuang oposisi Suriah mengatakan mereka telah mengambil alih kota Deir Az Zor di timur laut dari pasukan Kurdi, Rabu (11/12/2024).

    Hal ini menyusul pengumuman gencatan senjata oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki setelah pertempuran selama berhari-hari di sekitar Manbij.

    Mengutip Al Jazeera, ada empat kelompok utama yang bersaing untuk menguasai wilayah Suriah. 

    Mereka adalah:

    1. Pasukan pemerintah Suriah

    Angkatan Darat, pasukan militer utama pemerintah, bertempur bersama Pasukan Pertahanan Nasional, kelompok paramiliter pro-pemerintah.

    Pasukan ini melemah seiring jatuhnya Assad.

    2.  Pasukan Demokratik Suriah (SDF)

    Kelompok ini didominasi suku Kurdi dan didukung Amerika Serikat, menguasai sebagian wilayah Suriah timur.

    3. Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok oposisi sekutu lainnya.

    HTS adalah pasukan tempur terbesar terkuat di Idlib yang dikuasai oposisi.

    Kelompok inilah yang mengambil peran terbanyak dalam menggulingkan pemerintah Assad.

    4. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki atau beraliansi dengan Turki

    Tentara Nasional Suriah (SNA) adalah pasukan pemberontak yang didukung Turki di Suriah utara.

    Berikut peta yang menunjukkan kendali teritorial berbagai kelompok di Suriah per 11 Desember 2024.

    lihat foto
    Peta Suriah dan kelompok-kelompok yang berkuasa. 11 Desember 2024

     

     

    (oln/shlv/DSA/tribunnews/*)

  • Rusia Cabut Status Taliban Afghanistan dari Daftar Teroris, Putin Cari Sekutu Baru di Timur Tengah? – Halaman all

    Rusia Cabut Status Taliban Afghanistan dari Daftar Teroris, Putin Cari Sekutu Baru di Timur Tengah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia segera mengakui pemerintah Taliban di Afghanistan dan menghapusnya dari daftar teroris yang dilarang Rusia.

    Sebelumnya, parlemen Rusia memberikan suara mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan penghapusan Taliban Afghanistan dari daftar teroris dalam pertemuan pada Selasa (10/12/2024).

    “Majelis rendah parlemen, Duma Rusia, menyetujui RUU tersebut dalam pembacaan pertama dari tiga pembacaan yang diperlukan,” kata kantor berita Interfax.

    Taliban menggulingkan kekuasaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Agustus 2021 dan pasukan pimpinan AS yang mendukung pemerintah Afghanistan menarik diri setelah 20 tahun berperang melawan Taliban.

    Ketika tidak ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah di Afghanistan, Rusia secara bertahap membangun hubungan dengan Taliban.

    Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Juli lalu memberikan sinyal bahwa Taliban menjadi sekutunya dalam memerangi terorisme.

    Taliban mengatakan pihaknya berupaya memberantas keberadaan organisasi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Afghanistan.

    Sebelumnya, Taliban ditambahkan ke daftar hitam Rusia pada tahun 2003 karena mendukung separatis di Kaukasus Utara.

    Kabar penghapusan Taliban Afghanistan dari daftar teroris ini muncul setelah Rusia kehilangan sekutunya di Timur Tengah ketika oposisi bersenjata Suriah menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang didukungnya sejak tahun 2015.

    Taliban Sambut Keputusan Rusia

    Kementerian Luar Negeri pemerintah sementara Afghanistan menyambut baik keputusan Duma Negara Rusia yang menghapus Taliban dari daftar kelompok teroris.

    Duma Negara Rusia menyetujui RUU dalam pembacaan pertama dari tiga pembacaan wajib untuk menghapus Taliban dari daftar kelompok terlarang.

    “Kementerian Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan menyambut baik keputusan parlemen Federasi Rusia untuk menyetujui usulan yang bertujuan menghapus ‘Gerakan Taliban’, yang sebelumnya disebut sebagai Emirat Islam Afghanistan, dari daftar organisasi terlarang di Rusia,” kata juru bicara kementerian Taliban, Abdul Qahar Balkhi, dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun X miliknya pada Rabu (11/12/2024) malam.

    “Langkah ini merupakan perkembangan besar dan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Afghanistan dan Federasi Rusia,” tambah pernyataan itu.

    Senada dengan itu, Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah sementara Afghanistan, mengatakan keputusan itu adalah langkah penting dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Afghanistan dan Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom ISIS

    Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom ISIS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Urusan Pengungsi Taliban Afghanistan, Khalil Rahman Haqqani, tewas akibat ledakan bom bunuh diri di ibu kota Kabul pada Rabu (11/12) waktu setempat.

    Juru bicara Taliban mengatakan Khalil Haqqani telah dibunuh oleh kelompok milisi ISIS. Namun kelompok tersebut belum mengeklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

    “Kami kehilangan seorang mujahid yang sangat pemberani. Kami tidak akan pernah melupakannya dan pengorbanannya,” kata keponakannya Anas Haqqani kepada Reuters.

    Anas mengatakan ledakan terjadi saat Khalil Haqqani meninggalkan sebuah masjid usai salat Ashar.

    Dia menjabat menteri dalam pemerintahan sementara Taliban, setelah pasukan asing menarik diri dari Afghanistan pada 2021.

    Dia adalah pemimpin senior jaringan Haqqani, sebuah faksi militan yang dituding bersalah atas serangan besar selama perang 20 tahun di Afghanistan.

    Menteri Luar Negeri negara tetangga Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia terkejut oleh serangan itu.

    “Pakistan dengan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” ujar Dar.

    AS mengklasifikasikan Khalil Haqqani, yang menurut anggota Taliban berusia 50-an, sebagai “teroris global” pada tahun 2011 dan menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

    Pada tahun 2022, sebuah ledakan terjadi di dekat Kementerian Dalam Negeri, yang dipimpin oleh pemimpin jaringan Haqqani Sirajuddin Haqqani, menewaskan empat orang.

    Pada tahun 2023, ISIS mengklaim serangan di luar Kementerian Luar Negeri yang dijalankan Taliban yang menewaskan sedikitnya lima orang.

    (dan/dan)

    [Gambas:Video CNN]

  • Larangan Penggunaan Cadar dan Ranah Privat Warga Negara

    Larangan Penggunaan Cadar dan Ranah Privat Warga Negara

    JAKARTA, (VOI.id) – Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelarangan penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kantor instansi pemerintah dengan alasan untuk keamanan. Cadar ini biasanya dipakai oleh perempuan beragama Islam.

    Menurutnya, kebijakan ini sama dengan larangan memakai helm di lingkungan kantor pemerintah untuk tujuan agar mengenali tamu yang datang. Dengan begitu, tindakan yang tidak diinginkan bisa dihindari.

    “Betulkan, dari segi keamanan, kalau ada orang bertamu ke saya enggak menunjukkan muka, enggak mau saya. Keluar Anda,” kata Fachrul kepada wartawan usai rapat koordinasi menteri di Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober.

    Kalau disebut larangan ini bertentangan dengan aturan agama, Fachrul memastikan hal itu tidak terjadi. Sebab, kata dia, tak ada anjuran di dalam Alquran dan hadis terkait penggunaan cadar. Apalagi, cadar bukanlah ukuran ketakwaan seseorang. 

    Selain cadar, Fachrul juga melarang ASN menggunakan celana di atas mata kaki atau yang biasa disebut celana cingkrang. Alasannya, celana seperti ini tak sesuai aturan berseragam di lingkungan instansi pemerintah. 

    “Masalah celana cingkrang, itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa. Misalnya ditegur, ‘celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu’.”

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mempersilakan Kemenag memberlakukan aturan ini. Sebab, setiap kementerian punya aturan internal masing-masing. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam ketika akan diterapkan.

    “Kami menunggu saja karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesiaan yang ada,” ujar Tjahjo.

    Ilustrasi (Pixabay)

    Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan ini tak bertentangan dengan aturan agama Islam serta hak asasi manusia.

    Dia menerangkan, kebijakan itu harus dilihat dari sisi upaya pembinaan ASN dan usaha membangun relasi sosial yang lebih baik. Serta, agar ASN patuh terhadap kode etik pegawai yang berlaku.

    “Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar tapi juga mereka yang berpakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan kebudayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Dari segi agama, Abdul menerangkan, sebagian besar ulama berpendapat jika cadar tak wajib digunakan. “Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan,” kata dia sambil menambahkan agar pemahaman orang bercadar adalah teroris dan radikal dihapuskan.

    Mendapat penolakan

    Sejumlah elemen menolak aturan ini. Di antaranya adalah partai yang berbasis agama, yaitu PKB dan PKS. Menurut mereka, tak ada hubungan gaya berpakaian seseorang dengan tindak lakunya, termasuk aktivitas gerakan radikal yang mengarah ke terorisme.

    “Daripada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas sambil menambahkan, radikalisme dan terorisme bukan soal apa yang dipakai, tapi masalah ideologi. Karenanya dia minta Menag melakukan kajian korelasi cadar dengan tindakan terorisme.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, selama ini banyak perempuan bercadar yang memiliki pemikiran lebih moderat dan jauh dari perilaku radikalisme. Ditambahkannya, cadar atau nikab merupakan bagian dari budaya Arab yang sudah membaur dengan budaya di Indonesia.

    “Kalau memang secara ideologi itu berkaitan, nah baru keluarkan peraturan itu. Nah kalau enggak berhubungan bagaimana? Karena banyak orang yang pakai cadar itu moderat juga cara berpikirnya, bukan radikal,” ujar Gus Yaqut, sapaannya.

    Argumennya ini bukan untuk menentang wacana Menag, tapi dia ingin Fahcrul mempelajari lebih dalam mengenai ideologi radikal dan terorisme sebelum mengeluarkan larangan penggunaan nikab di lingkungan instansi pemerintahan.

    Selanjutnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga kurang setuju dengan wacana Fachrul yang sudah masuk ke ranah privasi seseorang ini, karena melarang seseorang menggunakan pakaian. Sebab, kata dia, negara tak punya urusan mengatur gaya berpakaian sesorang.

    “Itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani yang juga menyarankan agar Kemenag membangun dialog dan literasi untuk melawan paham radikal ketimbang mencampuri urusan privat warga negaranya yang belum tentu terbukti memiliki paham radikal.

    “Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas front-nya gitu.”

    Gedung DPR (Foto: Istimewa)

    Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan rencana kebijakan Menteri Agama itu perlu dikaji kembali dengan alasan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Karena kan tidak ada korelasi cara dia berpakaian dengan cara dia bekerja,” kata Gufron saat dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Saya kira tak perlu dibuat pelarangan secara eksplisit. Karena itu melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Gufron meminta stigma pengguna cadar dan celana cingkrang sebagai teroris dan pendukung khilafah dihapuskan. Dia takut, stigma ini akan membahayakan masa depan seperti stigma komunisme di Indonesia puluhan tahun lalu.

    “Terlepas dari perbedaan pandangan sikap, keyakinan seseorang itu sesuatu yang harus dihormati negara dan pemerintah. Jadi kebijakan itu menurut saya tidak diperlukan karena tak ada korelasi cara berpakaian dan kinerja,” tutupnya.

  • Komandan CENTCOM AS Kunjungi Pangkalan Pendudukan di Suriah, Bertemu Pemimpin Irak – Halaman all

    Komandan CENTCOM AS Kunjungi Pangkalan Pendudukan di Suriah, Bertemu Pemimpin Irak – Halaman all

    Kepala CENTCOM AS Kunjungi Pangkalan Pendudukan di Suriah, Bertemu Pemimpin Irak

    TRIBUNNEWS.COM- Jenderal Kurilla melakukan perjalanan ke Suriah, kemudian singgah di Baghdad dan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ al-Sudani, antara lain.

    US CENTCOM pada hari Selasa mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa Panglima Jenderal Michael “Erik” Kurilla mengunjungi Suriah dan Irak untuk menilai operasi yang dituduhkan terhadap ISIS dan meningkatkan kerja sama keamanan regional.

    Kunjungan ke Suriah

    Menurut pernyataan itu, Kurilla mengunjungi beberapa pangkalan AS di Suriah pada tanggal 10 Desember, bertemu dengan prajurit Amerika dan pemimpin Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

    “[Jenderal Kurilla] menerima penilaian langsung atas langkah-langkah perlindungan pasukan, situasi yang berkembang pesat, dan upaya yang sedang berlangsung untuk mencegah ISIS memanfaatkan situasi saat ini,” kata CENTCOM. Postingan tersebut menegaskan kembali “komitmen komando untuk mengalahkan ISIS secara permanen.”

    Diskusi di Irak

    Setelah kunjungannya ke Suriah, Jenderal Kurilla melakukan perjalanan ke Baghdad, di mana ia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Kepala Staf Jenderal Abdul Amir Rashid Yarallah, dan Wakil Komandan Operasi Gabungan Irak Jenderal Qais al-Muhammadawi.

    Diskusi tersebut dilaporkan difokuskan pada “penguatan kerja sama bilateral dan keamanan regional, situasi yang berubah dengan cepat di Suriah, serta operasi mengalahkan ISIS di Irak,” menurut pernyataan itu.

    Selain itu, Jenderal Kurilla bertemu dengan Mayor Jenderal Kevin Leahy, Komandan Pasukan Tugas Gabungan Operasi Inherent Resolve (CJTF-OIR), untuk mengevaluasi misi mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah.

    “Kami tetap berdedikasi untuk mengalahkan ISIS dan berkomitmen terhadap keamanan mitra kami yang bertetangga dengan Suriah—termasuk Irak, Yordania, Lebanon, dan Israel,” kata Jenderal Kurilla.

    Ancaman yang mengintai
    Sebelumnya hari ini, anggota Dewan Pertimbangan Kemanfaatan Iran dan mantan Komandan IRGC, Mohsen Rezaei , memperingatkan bahwa “teroris sedang bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Irak.”

    Ia menyatakan bahwa 11.000 militan ISIS telah dilatih di kamp militer AS di Suriah utara, menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin menargetkan kota-kota Irak seperti Mosul atau Tikrit dalam beberapa bulan mendatang.

    Dalam komentar terkait, Rezaei melaporkan bahwa “Israel” telah menyerang 250 lokasi militer  dan target infrastruktur di Suriah dalam 24 jam terakhir, sembari menuduh AS dan militan menghancurkan semua lokasi militer di negara tersebut.

    Ia lebih lanjut mengemukakan bahwa perkembangan terkini di Lebanon, Suriah, dan mungkin Irak mencerminkan meningkatnya ketakutan musuh terhadap kemerdekaan wilayah tersebut dan upaya mereka untuk melemahkan penduduknya.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Eks-Presiden Israel: Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris – Halaman all

    Eks-Presiden Israel: Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris – Halaman all

    Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan presiden Israel, Reuven Rivlin mengungkapkan kalau hubungan antara Israel dan mendiang Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II terhitung sulit dan tidak akur.

    Rivlin mengenang, sikap mendiang Ratu Inggris itu ke Israel terkait dengan pandangan pribadinya terhadap Israel sebagai sebuah bangsa dan negara.

    “Hubungan antara kami dan Ratu Elizabeth sedikit sulit karena dia percaya bahwa setiap orang dari kami adalah teroris atau putra seorang teroris,” kata Rivlin pada acara gala di London, dilansir RNTV, Rabu (11/12/2024).

    Pandangan ini membuat Ratu Elizabeth II ‘tidak ramah’ ke para pejabat atau tokoh berentitas Israel.

    “Dia menolak untuk menerima pejabat Israel ke Istana [Buckingham], selain dari acara-acara internasional,” tambahnya.

    Sebaliknya, menurut Rivelin, Raja Charles III sebagai perbandingan, selalu “sangat ramah” terhadap tokoh dan pejabat Israel.

    Selama masa jabatannya, Ratu Elizabeth II melakukan perjalanan ke lebih dari 110 negara di enam benua, tetapi tidak pernah sekalipun mengunjungi Israel.

    Asap mengepul di atas kota Al-Qunatira di Suriah seperti yang terlihat dari sisi perbatasan Israel pada 9 Desember 2024 di Golan Heights. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk sementara mengambil alih kendali zona penyangga yang memisahkan Golan Heights yang diduduki Israel dari wilayah Suriah. Zona demiliterisasi tersebut ditetapkan dalam perjanjian tahun 1974 antara Israel dan Suriah, yang menurut Netanyahu telah runtuh sejak pasukan oposisi Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad selama akhir pekan. (Foto oleh Amir Levy/Getty Images) (Amir Levy / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

    Serang Suriah Berhari-hari

    Pandangan negatif mendiang Ratu Inggris itu terhadap Israel diyakini karena kejadian meledaknya sebuah bom di Hotel King David di Yerusalem, menewaskan 91 orang pada Senin, 22 Juli 1946.  

    Almarhum raja, yang meninggal pada usia 96 tahun, berusia 20 tahun saat aksi terorisme itu terjadi.

    Ledakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok teroris Yahudi Irgun tersebut merenggut nyawa 11 pejabat senior Inggris dan banyak warga sipil lainnya. 

    Hotel yang dibangun pada tahun 1929 tersebut pada awal tahun 1940-an telah menjadi kantor pusat tidak resmi bagi warga Inggris yang ditugaskan untuk bertugas di Mandat Palestina.

    Tempat itu merupakan tempat yang terkenal di mana para pejabat Inggris dan keluarga mereka berkumpul. 

    Praduga lain soal bencinya sang Ratu ke Israel adalah karena ulah zionisme negara pendudukan tersebut dalam manuver pendudukannya terhadap wilayah-wilayah di sekitar.

    Terbaru, dalam eskalasi terkini di kawasan Timur Tengah, Israel melancarkan serangan ke Suriah di tengah runyamnya situasi politik dan keamanan di negara itu.

    Para pengamat mengatakan sejauh ini Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sudah melancarkan sekitar 300 serangan udara ke Suriah.

    IDF dilaporkan sudah menduduki Provinsi Quneitra di Suriah. Sebelumnya, Israel sudah mencaplok Dataran Tinggi Golan milik Suriah tahun 1981.

    Israel bersikeras mengatakan aksi-aksinya belakangan ini di Suriah sebagai bentuk tindakan perlindungan dan dipicu oleh kekhawatiran dalam hal keamanan.

    Akan tetapi, narasi Israel itu dibantah mentah-mentah oleh Furkan Halit Yolcu, pakar keamanan pada Universitas Sakarya di Turki.

    Yolcu bahkan menyebut tindakan Israel sebagai serangan yang bertujuan untuk merampas wilayah Suriah.

    Bisa dikatakan Israel saat ini bagaikan memancing di air keruh atau memanfatkan kekacauan yang terjadi di negeri jiran.

    Pasukan IDF Israel terlihat memasuki Suriah, dalam foto selebaran yang dikeluarkan oleh militer pada 9 Desember 2024. (IDF/Timesof Israel)

    “Sejarah mengatakan ini bukan aksi melindungi, tetapi itu semua tentang cara pandang ofensif yang tengah berlangsung, memanfaatkan kesempatan, dan secara perlahan mengklaim wilayah,” ujar Yolcu dikutip dari Sputnik.

    “Kapan pun ada kesempatan, kapan pun ada peluang, Israel sepertinya akan memanfaatkan momen itu dan berupaya mendapatkan lebih banyak wilayah selagi bisa,” katanya menjelaskan.

    Lalu, Yolcu memperkirakan Israel tak akan “lolos” dalam aksinya belakangan ini. Dia memprediksi tindakan Israel akan dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera setelah pemerintahan baru di Suriah terbentuk.

    “Perkara itu mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar daripada saat ini karena [Suriah] belum punya punya pemerintahan,” ujar Yolcu.

    “Akan tetapi, ketika pemerintahan sudah terbentuk dan secara resmi diakui oleh masyarakat seperti halnya PBB, pasti sengketa wilayah akan dimulai.”

    Israel mengaku hancurkan 80 persen kemampuan militer Suriah

    Selepas melancarkan serangan selama beberapa hari, IDF mengklaim sudah menghancurkan 70 hingga 80 persen kemampuan militer Suriah milik rezim Presiden Bashar Al-Assad yang kini tumbang.

    “Dalam 48 jam terakhir, IDF menyerang sebagian besar gudang senjata strategis di Suriah,” kata IDF hari Selasa, (10/12/2024), dikutip dari All Israel News.

    Israel berdalih serangan itu dilakukan agar mencegah senjata jatuh ke tangan “unsur teroris”.

    Adapun bagian terbesar serangan itu disebut “Operasi Anak Panah Bashan” dan sudah rampung hari Selasa.

    Menurut Army Radio, operasi militer besar itu melenyapkan hampir semua peralatan militer Suriah yang disebut mengancam Israel.

    Operasi itu mendapat lampu hijau dari Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi hari Sabu lalu atau teat sebelum rezim Assad resmi digulingkan.

    Dilaporkan total ada 350 pesawat yang diikutsertakan Israel dalam serangan ke Suriah. Jumlah itu bahkan lebih dari setengah jumlah pesawat Angkatan Udara Israel.

    IDF menyebut pesawat-pesawat itu terbang ratusan jam di atas langit Suriah.

    Israel mengklaim target yang dihancurkan termasuk senjata strategis seperti rudal Scud, rudal penjelajah, rudal darat ke laut, rudal darat ke udara, dan rudal udara ke udara, pesawat nirawak, jet tempur.

    Di samping itu, perlengkapan reguler tentara seperti helikopter serang, radar, tank, hanggar pesawat, dan infastruktur intelijen turut hancur.

    Israel juga mengerahkan angkatan lautnya untuk menyerang Pelabuhan Al-Beida dan Latakia. Serangan itu diklaim menghancurkan belasan kapal rudal milik Angkatan Laut Suriah.

    Di samping itu, pasukan IDF di darat terus dikerahkan di bekas zona demiliterisasi sepanjang perbatasan. Dalihnya ialah untuk mengamankan area itu.

    Tindakan tersebut mendapat kritik pedas dari negara-negara Arab. Sebagai contoh, Al-Araby Al-Jadeed menyebut aksi Israel itu sebagai pendudukan atas tanah Suriah.

    Adapun Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen pada hari Selasa menyebut tindakan Israel telah memperburuk ketidakstabilan di Suriah.

    (FILES) Ratu Elizabeth II (kanan) dari Inggris berdiri bersama Pangeran Charles, Pangeran Wales dari Inggris untuk menyaksikan flypast khusus dari balkon Istana Buckingham setelah Parade Ulang Tahun Ratu, Trooping the Colour, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun platinum Ratu Elizabeth II, di London pada 2 Juni 2022. (DANIEL LEAL / AFP)

    Disebut Meninggal Karena Kanker

    Terkait kematian Ratu Elizabeth II, mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sempat menjadi bahan perbincangan publik Britania karena pernyataan kontroversialnya.

    Hal ini terjadi setelah Boris Johnson mengklaim, Ratu Elizabeth II sebenarnya meninggal karena mengalami kanker tulang di tahun-tahun terakhirnya,.

    Sosok yang pernah menjabat sebagai Wali Kota London ini menyampaikan klaim kontroversialnya tersebut dalam buku memoarnya yang baru dirilis.

    Di buku bertajuk “Unleashed,” yang akan diterbitkan Oktober ini, Boris mengatakan baru tahu penyakit yang diderita Ratu Elizabeth II tersebut saat hendak mengundurkan diri pada September 2022, atau dua hari sebelum kematiannya.

    Dikutip dari Politico, Boris diberitahu bahwa setidaknya sudah satu tahun lebih sang ratu Inggris didiagnosa mengalami sejenis kanker tulang pada saat itu.

    Ini adalah pertama kalinya seorang politikus senior Inggris membahas detil terkait penyebab kematian ratu.

    Selama ini, pihak Kerajaan Inggris dalam pernyataan resminya selalu menyebut bahwa Ratu Elizabeth II meninggal karena hal yang natural.

    Bahkan, Kerajaan Inggris juga mendaftarkan “usia tua” sebagai keterangan penyebab kematian Ratu Elizabeth II di sertifikat kematiannya.

    Pengungkapan informasi dari Boris Johnson ini juga dinilai sebagai hal yang sangat tidak biasa oleh publik Inggris. 

    Hal ini terjadi mengingat informasi terkait kesehatan ratu merupakan hal rahasia yang dijaga ketat selama masa pemerintahannya.

    Selain itu, informasi yang dibagikan dalam pertemuan antara perdana menteri dan ratu biasanya selalu dirahasiakan.

    Dalam memoarnya tersebut, Boris juga menceritakan pertemuan terakhir kalinya dengan Ratu Elizabeth II.

    Johnson mendeskripsikan bahwa sang ratu pada saat itu terlihat tampak tidak sehat.

    “Dia terlihat pucat dan lebih membungkuk, serta memiliki memar gelap di tangan dan pergelangan tangannya, mungkin dari infus atau suntikan.” ungkap Boris.

    Namun demikian, boris menambahkan bahwa suasana hati sang ratu saat itu tetap terlihat cerah meskipun kondisi fisiknya begitu memburuk.

    “Sepertinya ia tidak terpengaruh oleh penyakitnya, dan dari waktu ke waktu dalam percakapan kami saat itu, dia masih menunjukkan senyumnya yang cerah yang mampu mengangkat suasana hati,” lanjut Boris.

    Boris Johnson juga mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II kala itu sudah mengetahui sepanjang musim panas bahwa dia tak memiliki ekspektasi hidup yang panjang lagi.

    “Namun demikian, ia tetap bertekad untuk bertahan dan menjalankan tugas terakhirnya,” pungkas Boris.

  • Rusia Tarik Pasukan Besar-besaran dari Suriah: Pesawat dan Kapal Balik Kanan, AS Aji Mumpung – Halaman all

    Rusia Tarik Pasukan Besar-besaran dari Suriah: Pesawat dan Kapal Balik Kanan, AS Aji Mumpung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia sedang melakukan operasi penarikan pasukan yang signifikan dari Suriah.

    Mereka memobilisasi sejumlah besar transportasi militer dan aset angkatan laut untuk mengevakuasi personel, peralatan, dan senjata.

    Serangkaian penerbangan yang melibatkan pesawat An-124 Ruslan dan Il-76MD telah dijadwalkan dari Pangkalan Udara Khmeimim.

    Penerbangan ini akan mengangkut pasukan dan material ke lapangan udara di Ulyanovsk, Chkalovsky, dan Privolzhsky di wilayah Rusia.

    Pada saat yang sama, persiapan angkatan laut sedang dilakukan untuk mendukung penarikan pasukan, dikutip dari Defense Express.

    Kapal kargo Sparta II dan kapal pendarat besar Alexander Shabalin sedang dipersiapkan untuk ditempatkan dari Baltiysk ke pelabuhan Tartus di Suriah.

    Selain itu, kapal pendarat Alexander Otrakovsky dan Ivan Gren dari Armada Utara sedang dalam perjalanan menuju Mediterania, bergabung dengan fregat Admiral Gorshkov dan Admiral Golovko.

    Di Tartus, operasi pembongkaran darurat sedang berlangsung sementara pasukan Rusia mempercepat pemindahan aset militer.

    Beberapa ratus personel pasukan khusus telah tiba di kota pelabuhan untuk mengawasi dan mengamankan penarikan pasukan.

    Para pengamat berpendapat bahwa kemunduran Rusia difasilitasi melalui perjanjian dengan pasukan antipemerintah Suriah.

    Khususnya, Moskow telah mengubah retorikanya, tidak lagi melabeli kelompok oposisi sebagai “teroris” dan mengambil sikap yang lebih netral untuk memastikan perjalanan yang aman.

    AS Ambil Kesempatan

    Militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan udara di Suriah setelah rezim Bashar al-Assad runtuh pada akhir pekan lalu. 

    AS bukan satu-satunya negara yang mengambil kesempatan dalam masa ketidakstabilan pemerintahan di Suriah.

    Pasukan Amerika, Israel, dan Turki semuanya terlibat dalam pengeboman sejumlah target di seluruh Suriah selama beberapa hari terakhir.

    Namun, ketiganya dinilai memiliki maksud dan kepentingan yang berbeda, dikutip dari Business Insider.

    Bagi Amerika Serikat, serangan ini bertujuan untuk terus memburu ISIS, seperti yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi kali ini dengan intensitas yang lebih tinggi untuk menyingkirkan kelompok tersebut.

    Presiden AS Joe Biden telah menyatakan misi ini akan terus berlanjut, meskipun ada ketidakpastian tentang masa depan kepemimpinan Suriah.

    AS telah berulang kali menyatakan mereka berkomitmen untuk mengalahkan ISIS selamanya.

    “Kami tidak ingin memberi ISIS kesempatan untuk memanfaatkan situasi yang sedang terjadi,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Aksi Militer Meluas di Suriah

    1. Amerika Memerangi ISIS

    Gambar yang dipublikasikan pada tanggal 6 Desember ini menunjukkan pesawat tempur B-52H Stratofortress milik Angkatan Udara AS selama patroli udara tempur untuk mendukung misi anti-ISIS di Timur Tengah. (Komando Pusat AS)

    Saat pasukan pemberontak mencapai Damaskus pada Minggu (8/12/2024) dan Presiden Suriah Bashar al-Assad meninggalkan negara itu, pesawat pengebom B-52 Angkatan Udara AS, jet tempur F-15, dan pesawat serang A-10 mengebom target-target ISIS di Suriah tengah.

    Serangan tersebut menghantam para pemimpin, operator, dan kamp-kamp ISIS, kata Komando Pusat AS (US CENTCOM), yang mengawasi operasi-operasi di Timur Tengah.

    Berbicara kepada wartawan, seorang pejabat senior pemerintah menyebut operasi ini “penting.”

    Pejabat tersebut mengatakan pesawat tempur AS menjatuhkan sekitar 140 amunisi untuk menyerang 75 target.

    Militer AS menyatakan tujuan serangan ini adalah untuk mencegah ISIS bangkit kembali di Suriah tengah.

    Jonathan Lord, mantan analis politik-militer di Pentagon, mengatakan kepada Business Insider, militer AS khawatir ISIS dapat melarikan diri dari kekacauan ini, sehingga mereka menyerang sebanyak mungkin target.

    2. Israel Berupaya Melemahkan “Musuh”

    Pengeboman sejak Minggu tidak hanya dilakukan oleh AS.

    Israel juga telah melakukan lebih dari 300 serangan udara di negara tetangga Suriah, menurut Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris, sebuah organisasi pemantau perang.

    Israel menargetkan sisa-sisa militer Assad, termasuk pesawat, depot amunisi, fasilitas penyimpanan senjata, kapal perang, sistem radar, dan aset lainnya, kata SOHR.

    Pejabat Israel mengatakan serangan ini bertujuan untuk mencegah persenjataan jatuh ke tangan “musuh potensial.”

    “Israel tidak mau mengambil risiko dengan keamanan mereka dan tidak menunggu untuk mengetahui apakah pemerintahan baru Suriah bersahabat atau bermusuhan,” kata Lord.

    Lord, yang saat ini menjabat sebagai direktur program Keamanan Timur Tengah di lembaga pemikir Center for a New American Security, mengatakan serangan udara ini merupakan bagian dari upaya Israel untuk mengurangi risiko militer di masa mendatang.

    Militer Israel juga mengirim pasukan darat melintasi perbatasan Suriah melalui zona penyangga yang diawasi PBB, sebuah area yang memisahkan Suriah dan Israel.

    PBB mengecam tindakan tersebut.

    Pasukan IDF Israel terlihat memasuki Suriah, dalam foto selebaran yang dikeluarkan oleh militer pada 9 Desember 2024. (IDF/Timesof Israel)

    3. Turki Melawan Kurdi

    Sementara itu, Turki memiliki kepentingan sendiri di Suriah.

    Pesawat nirawak Turki menyerang lokasi militer di wilayah yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh Kurdi, kata SOHR pada Selasa (10/12/2024).

    Turki, yang memandang SDF sebagai kelompok teror, telah menargetkan pasukan Kurdi selama bertahun-tahun.

    AS sering bekerja sama dengan SDF dalam operasi melawan ISIS.

    “Turki memiliki ancaman kontraterorisme yang sah dan mereka berhak untuk menanganinya,” kata Kirby, juru bicara Gedung Putih, menanggapi pertanyaan wartawan tentang tindakan terhadap kelompok Kurdi.

    Jatuhnya Rezim al-Assad

    Aksi militer ini terjadi setelah runtuhnya Tentara Suriah di tengah serangan pemberontak yang menggulingkan Bashar al-Assad dari kekuasaan.

    Diktator yang telah lama berkuasa itu sangat bergantung pada dukungan militer dari Rusia, Iran, dan Hizbullah Lebanon untuk menekan oposisi.

    Pejabat AS mengatakan runtuhnya rezim Assad disebabkan oleh melemahnya sekutu-sekutu Suriah, yang teralihkan oleh konflik di Ukraina atau konfrontasi dengan Israel.

    Rusia, yang memiliki kendali signifikan atas wilayah udara Suriah, kini menghadapi masa depan pengaruh militernya yang tidak pasti.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Tiara Shelavie)

  • Pukulan Bagi Prestise Vladimir Putin, Arti Kejatuhan Rezim Assad di Suriah Bagi Rusia – Halaman all

    Pukulan Bagi Prestise Vladimir Putin, Arti Kejatuhan Rezim Assad di Suriah Bagi Rusia – Halaman all

    Pukulan Bagi Prestise Vladimir Putin, Arti Kejatuhan Rezim Assad bagi Rusia

     

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah mengawasi 13 tahun kehancuran yang menjadi ciri perang saudara Suriah, mantan presiden negara tersebut, Bashar al-Assad, telah meninggalkan Damaskus ke Moskow, Rusia.

    Moskow menjadi tempat pilihan pelarian Assad karena kemungkinan dia dan keluarganya bisa melajutkan kehidupan mewah, seperti sebelum penggulingan di negeri Beruang Merah tersebut.

    “Setelah berunding dengan sejumlah pihak yang bertikai di Republik Arab Suriah, Bashar al-Assad memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Suriah dan meninggalkan negara itu, serta memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan secara damai,” ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Minggu.

    Komunikasi tersebut berlanjut, dengan mengklarifikasi bahwa, meskipun Rusia tidak mengambil bagian dalam negosiasi tersebut, Rusia tetap “berhubungan dengan semua faksi oposisi Suriah”.

    “Penggunaan kata “oposisi” secara resmi oleh Rusia untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang kini menguasai Damaskus menandai adanya perubahan. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dengan tegas menyebut kelompok-kelompok tersebut sebagai “teroris” dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera,” tulis jurnalis Al Jazeera, Simon Speakman Cordall, Rabu (11/12/2024) .

    Rusia terbukti menjadi sekutu penting rezim al-Assad setelah memasuki konflik pada tahun 2015.

    Dari memberikan perlindungan diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga mengerahkan kekuatan udaranya yang luas untuk membela rezim tersebut, para analis secara luas memuji Rusia yang telah mempertahankan kekuasaan al-Assad.

    Melalui dukungan itu, Presiden Vladimir Putin mampu memperluas pangkalan angkatan laut Rusia di Tartous, yang pertama kali didirikan selama pakta Suriah dengan Uni Soviet pada tahun 1971, serta pangkalan udara di dekatnya di Hmeimim yang telah dioperasikannya sejak tahun 2015.

    Kedua pangkalan tersebut, yang terletak di provinsi Latakia di pantai Mediterania Suriah, telah terbukti vital bagi ambisi internasional Rusia.

    Kedua pangkalan militer tersebut berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk operasi dalam mendukung rezim Suriah serta tempat persiapan bagi Moskow untuk memproyeksikan pengaruhnya di seluruh wilayah Mediterania dan Afrika.

    “Kedua pangkalan itu penting bagi Rusia,” kata Mark Galeotti, kepala Mayak Intelligence, sebuah perusahaan riset dan konsultasi yang berpusat di Inggris yang berfokus pada Rusia, dan penulis beberapa buku tentang Putin dan Rusia.

    Meskipun Moskow berkomitmen terhadap operasi militernya di Ukraina, kekhawatirannya di Libya, Sudan, dan di seluruh Afrika Tengah sebagian besar bergantung pada pangkalannya di Latakia.

    “Turki tidak mengizinkan kapal perang untuk transit melalui Bosphorus,” lanjut Galeotti.

     “Itu berarti bahwa, tanpa pangkalan Rusia di Tartous, satu-satunya cara untuk memproyeksikan kekuatan angkatan laut ke Mediterania adalah melalui Baltik, yang tentu saja bukan cara yang ideal,” katanya.

    “Begitu pula, tanpa pangkalan udara di Hmeimim, penyediaan dukungan udara untuk operasi di Afrika juga akan bergantung pada niat baik Turki, yang mana kemungkinan besar tidak akan diterima dengan baik oleh Kremlin,” ungkapnya.

    Setidaknya untuk saat ini, integritas kedua pangkalan dan personelnya tampaknya telah terjamin, kata seorang sumber di Kremlin kepada kantor berita Rusia Interfax.

    Sumber Kremlin tidak memberikan indikasi berapa lama jaminan keamanan itu akan berlangsung.

    Beberapa blogger perang Rusia, banyak di antaranya dianggap dekat dengan militer, memperingatkan bahwa situasi di sekitar pangkalan tetap tegang.

    Dalam foto tanggal 20 November 2017 ini, Presiden Rusia Vladimir Putin, kiri, memeluk Presiden Suriah Bashar Assad di kediaman Bocharov Ruchei di resor Laut Hitam Sochi, Rusia.

    Suaka Assad Jadi Pesan Buat Para Sekutu Putin

    Pelarian Al-Assad ke Moskow membuat pemimpin Suriah itu bergabung dengan tokoh penting lainnya yang telah melarikan diri ke ibu kota Rusia.

    Almarhum pemimpin Yugoslavia Slobodan Milosovic pernah hidup di bawah naungan Rusia.

    Berbagai pejabat Georgia yang dicari atas tuduhan kriminal di Tbilisi atas tindakan yang dilakukan sebelum Revolusi Mawar tahun 2003 juga melarikan diri ke Rusia, begitu pula dengan whistleblower Amerika Serikat, Edward Snowden.

    Namun, Alexey Muravyev dari Universitas Curtin Australia memperingatkan bahwa meskipun al-Assad mungkin telah kehilangan nilai praktis bagi Kremlin, simbolisme masih memiliki nilai.

    “Saya pikir ini lebih tentang simbolisme, tentang bagaimana Putin secara efektif bereaksi terhadap mereka yang secara pribadi loyal kepadanya,” katanya kepada Al Jazeera.

    “Dan jelas, Assad menunjukkan loyalitas pribadi kepada Putin selama bertahun-tahun, termasuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

    “Jadi ini adalah sinyal bagi klien dan teman Rusia lainnya di kawasan ini, di kawasan Teluk, di Timur Tengah yang lebih luas, serta di Afrika, di Asia,” katanya, “bahwa selama Anda tetap setia, kami tidak akan meninggalkan Anda. Kami tidak akan melakukan apa yang dilakukan orang Amerika di beberapa tempat. Kami akan menjaga Anda setelah kejadian.”

    Penggulingan Al-Assad tidak bertabur pertumpahan darah seperti yang terjadi di Suriah sejak upaya revolusi tahun 2011 yang memicu perang saudara.

    “Kami tahu bahwa Rusia tengah berunding dengan Iran dan Turki di Doha minggu lalu,” kata Galeotti, tentang pertemuan di sela-sela Forum Doha di Qatar antara dua sekutu utama rezim tersebut dan para penentangnya di Ankara.

    “Mungkin jalan keluar yang disetujui untuk Assad akan menghindari perlawanan terakhir yang brutal di Damaskus yang akan terjadi jika Assad tidak bisa melarikan diri,” katanya.

    “Bagi HTS juga, meski Iran akan selalu menjadi lawan, mungkin masuk akal untuk membuka dialog baru dengan Moskow,” katanya, merujuk pada Hayat Tahrir al-Sham, kekuatan oposisi yang kuat di Suriah yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh PBB, Rusia, Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

    Foto Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Suriah Bashar al-Assad (Tangkap layar X)

    Minus Satu Diktator dan Sekutu Putin

    Para kritikus Putin dan al-Assad dengan cepat merayakan jatuhnya pemimpin Suriah itu dan apa yang mereka lihat sebagai kemungkinan berakhirnya ambisi Rusia di Timur Tengah.

    “Minus satu diktator dan sekutu Putin,” tulis politisi oposisi terkemuka Rusia Ilya Yashin di X.

    Mantan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan: “Putin telah menjelek-jelekkan Assad untuk memperpanjang perangnya di Ukraina. Sumber dayanya terbatas, dan dia tidak sekuat yang dia pura-purakan.”

    Namun menurut beberapa pengamat, selama Rusia mampu mempertahankan pangkalannya di Latakia, tujuan kebijakan keseluruhannya, dan kedudukan regionalnya, ambisinya kemungkinan tidak akan terpengaruh.

    “Timur Tengah cukup penting bagi Rusia,” kata Paul Salem dari Institut Timur Tengah.

    Ia mengutip beberapa hubungan regional utama Rusia, seperti perdagangan energi dengan negara-negara Teluk, penjualan peralatan nuklir sipil, dan menurunnya penjualan senjata Moskow karena perang yang mahal di Ukraina, dan mengatakan semua itu tidak mungkin terpengaruh oleh hilangnya sekutu yang memecah belah.

    “Jadi kerugian [Suriah] tidak banyak berubah,” katanya.

    Bahkan pengerahan pasukan Rusia tahun 2015 untuk mendukung al-Assad dimaksudkan bukan sebagai bagian dari ambisi Timur Tengah yang lebih luas, melainkan sebagai penyeimbang ambisi regional AS dan upaya berulang kali untuk mengubah rezim, seperti di Irak dan Libya, kata Salem.

    Ia meramalkan bahwa hubungan regional utama Rusia, yakni dengan Iran, akan tetap utuh.

    “Kehilangan Assad jelas merupakan pukulan bagi prestise Putin secara umum,” kata Salem, tetapi “hal itu tidak banyak mengubah situasinya di Timur Tengah secara umum”.

     

    (oln/Al Jazeera/*)