Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah transisi Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebagai Menteri Pertahanan.

    Penunjukan ini diumumkan melalui sumber resmi pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan menjadi langkah signifikan dalam pemerintahan sementara yang dibentuk setelah penggulingan Bashar al-Assad.

    Siapa Murhaf Abu Qasra?

    Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan, merupakan komandan senior HTS yang berperan aktif dalam kampanye militer untuk menggulingkan Assad.

    Pembentukan Pemerintahan Baru

    Dalam pertemuan yang diadakan pada hari yang sama, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dengan berbagai faksi bersenjata.

    Abu Qasra terlihat hadir di samping Sharaa dalam foto-foto yang dirilis oleh kantor berita negara, SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi dengan melibatkan mantan anggota faksi bersenjata dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

    “Saya akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan,” kata PM Bashir, meskipun rencana setelah periode tersebut belum diumumkan.

    Penunjukan Menteri Luar Negeri

    Sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan, Asaad Hassan al-Shibani juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

    Seorang sumber pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang mendukung perdamaian dan stabilitas.

    Komitmen HTS Merekonstruksi Suriah

    Dalam konteks ini, Ahmed al-Sharaa menegaskan fokus HTS adalah pada rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah.

    Ia menyatakan, “Suriah bukan ancaman bagi dunia,” dan meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut dicabut.

    Sharaa menambahkan, “Sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama, dan korban serta penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama.”

    Ia juga menegaskan bahwa HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris, mengeklaim bahwa kelompoknya tidak menyerang warga sipil.

    Dalam wawancara dengan BBC, Sharaa menyoroti pentingnya pendidikan, terutama bagi perempuan, di wilayah yang dikuasai HTS.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” ujarnya, menambahkan bahwa lebih dari 60 persen mahasiswa adalah perempuan.

    Ia juga menyebutkan bahwa akan ada komite ahli hukum untuk merumuskan konstitusi baru bagi Suriah, yang harus dipatuhi oleh setiap penguasa atau presiden.

    Dengan sikap yang tenang, Sharaa berusaha memberikan jaminan bahwa HTS telah bertransformasi dan tidak lagi terikat pada masa lalu ekstremisnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Paus Fransiskus Kutuk Pengeboman di Gaza, Israel Malah Balas Menuduh

    Paus Fransiskus Kutuk Pengeboman di Gaza, Israel Malah Balas Menuduh

    Tel Aviv –

    Israel menuduh Paus Fransiskus memiliki ‘standar ganda’ setelah pemimpin tertinggi gereja Katolik dunia itu mengutuk pengeboman menewaskan anak-anak di Gaza, Palestina. Paus menyebut Israel melakukan ‘kekejaman’ setelah serangan udara menewaskan tujuh anak dari satu keluarga.

    “Pernyataan Paus sangat mengecewakan karena tidak sesuai dengan konteks sebenarnya dan faktual dari perjuangan Israel melawan terorisme jihadis, perang multi-front yang dipaksakan kepadanya sejak 7 Oktober,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel seperti dilansir AFP, Minggu (22/12/2024).

    “Cukup dengan standar ganda dan tindakan mengasingkan negara Yahudi dan rakyatnya,” sambung Kemlu Israel.

    Badan Penyelamat Pertahanan Sipil Gaza telah melaporkan serangan udara Israel menewaskan 10 anggota keluarga pada Jumat (20/12) di bagian utara wilayah Palestina, termasuk tujuh anak. Paus menganggap serangan itu sebagai kekejaman.

    “Kemarin mereka tidak mengizinkan Patriark (Yerusalem) masuk ke Gaza seperti yang dijanjikan. Kemarin anak-anak dibom. Ini kekejaman, ini bukan perang,” kata Paus kepada anggota pemerintahan Takhta Suci.

    “Saya ingin mengatakannya karena ini menyentuh hati saya,” sambung Paus.

    Israel pun berdalih ‘Kekejaman adalah teroris yang bersembunyi di balik anak-anak sambil mencoba membunuh anak-anak Israel; kekejaman adalah menyandera 100 orang selama 442 hari, termasuk bayi dan anak-anak, oleh teroris dan menyiksa mereka’. Dalih itu merujuk pada militan Hamas yang menyerang Israel dan menyandera orang-orang saat 7 Oktober 2023.

    Serangan besar-besaran Israel ke Gaza telah terjadi sejak 7 Oktober 2023. Serangan itu diklaim sebagai balasan atas serangan Hamas ke Israel yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan ratusan orang lain disandera.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 45 ribu orang di Gaza. Mayoritas korban merupakan anak-anak dan perempuan. Serangan Israel juga memaksa jutaan warga Gaza mengungsi dan terancam kelaparan.

    (haf/imk)

  • Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penguasa baru Suriah menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad, sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sementara, menurut sumber resmi pada Sabtu (21/12/2024), mengutip Reuters.

    Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh komandan senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin kampanye penggulingan Assad bulan ini.

    “Ia memimpin sejumlah operasi militer selama revolusi Suriah,” kata sumber tersebut.

    Pemimpin HTS sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dalam pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu, menurut laporan kantor berita negara, SANA.

    Selama pertemuan tersebut, Abu Qasra terlihat duduk di sebelah Sharaa, seperti yang ditunjukkan dalam foto-foto yang dipublikasikan oleh SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, menyatakan minggu ini bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi.

    Anggotanya terdiri dari mantan anggota faksi-faksi bersenjata serta perwira-perwira yang membelot dari tentara Assad.

    PM Bashir juga mengatakan bahwa ia akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan.

    Namun, pemerintahan baru belum mengumumkan rencana apa yang akan dilakukan setelah periode tersebut.

    Sebelumnya, pada Sabtu, Komando Umum yang berkuasa menunjuk Asaad Hassan al-Shibani sebagai Menteri Luar Negeri, menurut laporan SANA.

    Seorang sumber di pemerintahan baru mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas.

    Kelompok HTS dulunya merupakan bagian dari al-Qaeda hingga akhirnya memutuskan hubungan pada tahun 2016.

    Kelompok ini sebelumnya berbasis di Provinsi Idlib selama bertahun-tahun, hingga melancarkan serangan pada akhir November 2024.

    HTS berhasil merebut kota-kota di Suriah bagian barat dan memasuki Damaskus saat tentara mulai mundur.

    Sebut Suriah Bukan Ancaman Dunia, HTS Minta Barat Cabut Sanksi: Kami Sudah Lelah Berperang

    Minggu ini, Sharaa bertemu dengan sejumlah utusan internasional

    Ia mengatakan fokus utamanya adalah rekonstruksi Suriah dan pembangunan ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru.

    Dalam sebuah wawancara dengan BBC di Damaskus, Sharaa mengatakan bahwa Suriah bukan ancaman bagi dunia.

    Ahmed al-Sharaa atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Jolani, saat diwawancarai oleh BBC (BBC)

    Ia ingin sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah untuk dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi harus dicabut karena sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama.”

    “Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” katanya.

    Ia juga mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Sharaa mengatakan HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menyerang warga sipil atau wilayah sipil, katanya.

    Sharaa justru menyebut kelompoknya adalah korban dari kekejaman rezim Assad.

    Ia juga membantah ingin menjadikan Suriah seperti Afghanistan.

    Sharaa mengatakan Suriah dan Afghanistan itu sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda pula. 

    Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, ada pola pikir yang berbeda.

    Ia mengatakan ia percaya pada pendidikan untuk wanita.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, merujuk pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai kelompok oposisi sejak 2011.

    “Saya kira persentase perempuan di universitas lebih dari 60 persen.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: 

    “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi.

    “Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    Sharaa bersikap santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kelompoknya belum melepaskan diri dari masa lalu ekstremisnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Jemaah Islamiyah Eks Karisidenan Surakarta, Kedu dan Semarang Deklarasikan Bubar

    Jemaah Islamiyah Eks Karisidenan Surakarta, Kedu dan Semarang Deklarasikan Bubar

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Jemaah Islamiyah (JI) Eks Karisidenan Surakarta, Kedu dan Semarang menyatakan diri bubar dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Deklarasi tersebut dilangsungkan bertepatan dengan acara puncak Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi Jemaah Islamiyah dan Ikrar Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo pada Sabtu (21/12/2024). Sebelumnya Jemaah Islamiyah di beberapa daerah wilayah Indonesia telah terlebih dahulu menyatakan pembubaran diri.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang upaya pendekatan humanis yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri dalam membangun kesadaran ideologis para anggota Jemaah Islamiyah. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Agama dan lainnya.

    Acara puncak tersebut dihadiri oleh 1.200 eks anggota Jemaah Islamiyah secara langsung dan diikuti 6.800 eks anggota secara daring. Organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1993 itu secara resmi menyatakan pembubaran diri atas kesadaran penuh, berdasarkan ilmu dan dalil-dalil syar’i. Keputusan ini menjadi tonggak bersejarah karena merupakan pembubaran organisasi radikal-teroris secara sukarela yang pertama kali terjadi di dunia.

    Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo menyampaikan, pembubaran ini merupakan hasil pendekatan dialogis, persuasif, dan edukatif. Dia menekankan bahwa pendekatan ini adalah model unik yang hanya diterapkan di Indonesia dan menjadi bukti bahwa kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan pula.

    “Pendekatan humanis ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran kolektif, yang terbukti lebih efektif dalam meredam ideologi radikal daripada pendekatan represif,” kata Sentot.

    Para tokoh Jemaah Islamiyah yang hadir secara daring, Ustaz Abu Rusydan dan Ustaz Para Wijayanto, terangnya, menyatakan dengan jelas bahwa pembubaran organisasi ini didorong oleh refleksi mendalam terhadap perjalanan ideologi dan pentingnya kembali kepada NKRI untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.

    Selain ikrar kesetiaan kepada NKRI, lanjut Sentot, ada komitmen lain dari eks Jamaah Islamiyah dengan membuka akses 92 pondok pesantren yang sebelumnya terafiliasi untuk dievaluasi oleh Kementerian Agama. Kemudian menyerahkan berbagai alat dan senjata, termasuk senjata api, bahan peledak, dan berbagai logistik lainnya serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi juta bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta.

    Dia berharap dengan acara ini menegaskan bahwa Indonesia siap menyambut kembalinya eks anggota Jemaah Islamiyah sebagai bagian dari masyarakat yang produktif. Menurutnya dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses reintegrasi sosial demi mewujudkan bangsa yang lebih damai, bersatu, dan maju.

    Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi langkah dari Jemaah Islamiyah yang menyatakan membubarkan diri dan upaya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus Antiteror.

    “Ini buah dari pendekatan. Kita memiliki komitmen bersama-sama menjaga, bergabung memperkuat NKRI,” ucapnya.

    Kepala BNPT, Eddy Hartono mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada eks Jamaah Islamiyah.

    “Dari pemerintah melakukan pendampingan untuk membina lebih lanjut. Selanjutnya memberikan arahan, pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausaan dan lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, eks anggota Jemaah Islamiyah, Aris Iswanto mengungkapkan, adanya pernyataan tegas dari pimpinan kian menguatkan para anggota untuk membubarkan diri.

    “Kembali kepada NKRI adalah sebesar-besarnya kema’rufan dan melawan NKRI adalah sebesar-besarnya kemungkaran,” jelasnya.

    Setelah pembubaran, pihaknya berharap adanya pendampingan kepada eks anggota Jemaah Islamiyah dalam proses integrasi. Di samping itu pihaknya juga berharap tidak ada tindakan bullying.

    Setelah ini pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk upaya memulangkan eks anggota Jemaah Islamiyah di Suriah dan Filipina. (Ais).

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Jakarta –

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Merespons itu, Amerika Serikat justru menyambangi Ahmed al-Sharaa.

    Dilansir BBC, Sabtu (21/12/2024), dalam wawancara di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris. HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa Bantah Mau Ubah Suriah Jadi Afghanistan Baru

    Kondisi Suriah. (BBC World)

    Dia lantas membantah bahwa dirinya ingin mengubah Suriah menjadi Afghanistan versi baru.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    AS Sambangi Pemimpin Baru Suriah

    Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (BBC World)

    Amerika Serikat pun langsung mengambil langkah usai Sharaa menyampaikan Suriah lelah berperang. Pihak AS mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam.

    Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Desakan yang sama dirasakan sebagian warga Suriah, terutama kaum marjinal dan minoritas etnis. Pada Kamis (19/12), ratusan orang berdemonstrasi di Damaskus demi menolak “negara agama,” dan menuntut demokrasi serta kesetaraan gender.

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Halaman 2 dari 3

    (maa/rfs)

  • Pilu 25 Orang Tewas Digempur Israel di Kamp Pengungsi Gaza

    Pilu 25 Orang Tewas Digempur Israel di Kamp Pengungsi Gaza

    Gaza City –

    Sedikitnya 25 orang tewas dalam rentetan serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap wilayah Jalur Gaza sepanjang Jumat (20/12). Salah satu serangan Tel Aviv itu menghantam area kamp pengungsi Palestina di wilayah Jalur Gaza bagian utara.

    Badan penyelamatan pertahanan sipil Gaza, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024), melaporkan 10 orang di antaranya tewas akibat serangan udara yang menghantam sebuah rumah di area Jabalia al-Nazla. Sebanyak 10 korban tewas itu berasal dari satu keluarga yang sama.

    Juru bicara badan penyelamatan pertahanan sipil Gaza, Mahmoud Bassal, menyebut tujuh korban tewas di antaranya merupakan anak-anak, dengan yang paling tua baru berusia enam tahun.

    Sekitar 15 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan di area Jabalia tersebut.

    Tidak disebutkan lebih lanjut di area mana saja serangan udara Israel lainnya memakan korban jiwa.

    Militer Israel, dalam pernyataannya kepada AFP, menyebut pasukannya telah menggempur “beberapa teroris yang beroperasi di dalam struktur militer milik organisasi teroris Hamas dan menimbulkan ancaman bagi pasukan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) yang beroperasi di area tersebut”.

    “Menurut pemeriksaan awal, jumlah korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki IDF,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

  • Pemimpin Baru Suriah Ingin Berkontribusi pada Perdamaian Regional

    Pemimpin Baru Suriah Ingin Berkontribusi pada Perdamaian Regional

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah baru Suriah mengklaim ingin negaranya berkontribusi pada perdamaian regional.

    Hal ini diungkapkan usai pertemuan antara pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa atau Abu Mohammad al-Julani dengan delegasi diplomatik Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/12) malam.

    “Pihak Suriah mengindikasikan bahwa rakyat Suriah berdiri pada jarak yang sama dengan semua negara dan pihak-pihak di wilayah ini dan bahwa Suriah menolak polarisasi apa pun,” ujar pihak pemerintah Suriah, melansir AFP.

    Mereka menegaskan bahwa Suriah ingin mempromosikan perdamaian regional dan membangun kemitraan strategis dengan negara-negara di Timur Tengah.

    Seorang pejabat Suriah sebelumnya mengatakan bahwa pertemuan antara Al-Sharaa dan delegasi AS yang dipimpin oleh Utusan Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah Barbara Leaf berbuah hal positif.

    Sebagai informasi, Al-Sharaa, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang merebut kekuasaan di Damaskus, sebelumnya menjadi target sanksi AS.

    Namun, setelah komunikasi formal pertama mereka di Damaskus pada Jumat lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan pemberian hadiah senilai US$10 juta atau setara Rp162 miliar bagi siapa pun yang berhasil menangkap Al-Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami membatalkan tawaran hadiah,” kata Leaf.

    Menurut Leaf, ia telah memberitahu Al-Sharaa tentang ‘kebutuhan penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam Suriah atau di luar, termasuk kepada AS dan mitra-mitra kami di wilayah tersebut.

    Leaf mengklaim bahwa Al-Sharaa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

    HTS, yang memimpin koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang menang di Damaskus, mengklaim telah memutuskan hubungan dengan jihadisme dan telah berusaha meyakinkan masyarakat akan kemampuannya menghidupkan kembali negara itu setelah hampir 14 tahun perang saudara.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan PBB juga telah mengirimkan utusan ke Damaskus dalam beberapa hari terakhir untuk menjalin komunikasi dengan pihak berwenang yang baru.

    Barat mewaspadai risiko perpecahan negara dan kebangkitan kelompok jihadis ISIS, yang tidak pernah sepenuhnya diberantas di sana.

    (del/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang

    Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang

    Ankara –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan sudah waktunya untuk menghancurkan kelompok-kelompok teroris yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Suriah, setelah rezim Bashar al-Assad tumbang. Dia secara khusus menyebut kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan para petempur Kurdi di Suriah.

    “Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

    Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

    “Sudah waktunya untuk menetralisir organisasi-organisasi teroris yang ada di Suriah,” ujar Erdogan dalam pernyataannya.

    Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

    Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

    “Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Penguasa Baru Suriah Sebut Negaranya Lelah Perang, Tak Akan Ancam Barat

    Damaskus –

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat.

    Dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sharaa tampak santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang ragu bahwa kelompoknya belum melepaskan diri dari keterkaitan dengan al-Qaeda.

    Banyak warga Suriah tidak mempercayainya.

    Tindakan para penguasa baru Suriah dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan bagi Suriah dan cara yang mereka inginkan untuk memerintah Suriah.

    Pemimpin baru Suriah harus tepati janji hormati hak-hak penduduk

    Utusan Khusus PBB, Geir Pedersen, menekankan bahwa sangat penting bagi pemimpin baru Suriah menepati janji untuk menghormati hak-hak berbagai kelompok etnis dan kelompok agama.

    Menurut Pedersen kepada BBC di Damaskus, penduduk Suriah punya “banyak harapan sekaligus banyak ketakutan pada saat bersamaan”.

    Pedersen bilang Sharaa punya “banyak hal positif”. Namun, sebagian penduduk Suriah, menurutnya, tidak percaya pada pemimpin HTS tersebut mengingat dia adalah pemimpin kelompok jihad yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda.

    Geir Pedersen telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018 (BBC)

    “Saya harus jujur. Saya mendengar dari banyak warga Suriah bertanya apakah ini benar-benar akan dilaksanakan. Mereka ragu.”

    “[Sharaa] perlu bekerja dengan berbagai faksi bersenjata yang ikut bersamanya. Dia perlu bekerja dengan kelompok mantan oposisi yang lebih luas. Dia perlu memastikan bahwa dia bekerja dengan kelompok perempuan masyarakat sipil yang luas. Dan seperti yang kita semua setujui, spektrum masyarakat Suriah yang seluas mungkin.”

    Pedersen, yang telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018, mengatakan masyarakat internasional siap membantu dan mendukung kepemimpinan baru Suriah.

    Ia menekankan bahwa pencabutan sanksi-sanksi terhadap Suriah dan mengeluarkan HTS dari daftar teroris bergantung pada perilakunya.

    Pedersen mengaku akan menerapkan sikap praduga tak bersalah terhadap HTS selama tiga bulan periode pemerintahan HTS di Suriah sebelum pengaturan jangka panjang.

    Jaring kekuasaan yang kompleks

    Pedersen mengamati jaringan kekuasaan yang kompleks di Suriah utara.

    Turki memiliki hubungan yang mapan dengan HTS. Negara itu memiliki pasukan di barat laut, serta kelompok milisi Tentara Nasional Suriah (SNA), yang terdiri dari faksi-faksi pemberontak dukungan Turki.

    Sejak Assad digulingkan, SNA telah menyerang aliansi milisi suku Kurdi di utara Suriah bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh AS.

    Pedersen mengatakan bahwa Turki mesti mengikuti prinsip-prinsip utama, bersama dengan kekuatan asing lainnya.

    “Apa yang perlu kita semua lihat di Suriah sekarang? Kita perlu melihat stabilitas. Kita perlu melihat bahwa tidak ada kelompok populasi baru yang mengungsi. Kita perlu melihat bahwa orang-orang tidak melarikan diri dari Suriah sebagai pengungsi. Kita perlu melihat bahwa para pengungsi kembali, bahwa… pengungsi internal dapat kembali ke rumah mereka.”

    ‘Israel sangat tidak bertanggung jawab’

    Mengenai Israel yang merupakan negara tetangga Suriah, Pedersen mengatakan bahwa tindakan Israel sejak jatuhnya Assad “sangat tidak bertanggung jawab”.

    Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki dan kemudian mencaplok wilayah Suriah selatan yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan. Sebagian besar negara lain, selain AS, menganggap Golan sebagai wilayah yang diduduki.

    Rangkaian aksi pengeboman Israel terhadap fasilitas militer Suriah dan pendudukannya atas wilayah Suriah di zona penyangga demiliterisasi Dataran Tinggi Golan dan wilayah tetangga, kata Pedersen, “merupakan bahaya bagi masa depan Suriah, dan kegiatan ini harus segera dihentikan”.

    “Tidak ada alasan bagi Israel untuk menduduki wilayah Suriah yang baru. Golan sudah diduduki. Mereka tidak membutuhkan wilayah baru untuk diduduki. Jadi yang perlu kita lihat adalah bahwa Israel juga bertindak dengan cara yang tidak mengganggu proses transisi yang sangat, sangat rapuh ini,” tambahnya.

    Keadilan dan pemulihan bagi penduduk Suriah

    Setelah 54 tahun di bawah kekuasaan keluarga Assad yang otoriter, Suriah terpecah-pecah.

    Sejumlah kota dan desa rusak parah akibat perang selama hampir 14 tahun dan penduduk trauma akibat perang dan kekejaman rezim yang mematikan.

    Pedersen mengatakan sangat penting bagi HTS untuk memulai proses yang akan membawa keadilan bagi semua keluarga dari lebih 100.000 warga Suriah yang hilang setelah ditahan oleh rezim sejak 2011. Sebagian besar diduga telah meninggal.

    “Jika proses ini tidak bergerak ke arah yang benar, ada bahaya besar bahwa kemarahan ini dapat meletus dengan cara yang tidak menguntungkan siapa pun.”

    Warga Suriah, kata Pedersen, ingin melihat proses pembangunan kembali negara mereka. Itu mungkin sulit mengingat pergolakan di Timur Tengah dan kecenderungan tetangga Suriah dan negara-negara besar lainnya untuk ikut campur.

    Jika HTS menepati janjinya, “dalam beberapa minggu dan bulan ke depan ada harapan bahwa Suriah dapat memiliki masa depan yang cerah”, katanya.

    Ia memperingatkan bahwa jika hal itu tidak terjadi, “ada pula bahaya pertikaian baru dan bahkan perang saudara.”

    “Namun, kita perlu bertaruh bahwa masa depan Suriah kini dapat diperbaiki. Dan bahwa kita dapat memulai proses penyembuhan.”

    (nvc/nvc)

  • Serangan Udara AS Tewaskan Pemimpin ISIS di Suriah

    Serangan Udara AS Tewaskan Pemimpin ISIS di Suriah

    Damaskus –

    Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan udara terhadap wilayah Suriah. Serangan tersebut dilaporkan berhasil menewaskan salah satu pemimpin kelompok radikal Islamic State (ISIS) di Suriah dan beberapa anggota ISIS lainnya.

    Washington semakin meningkatkan aksi militer terhadap kelompok ekstremis sejak tumbangnya rezim pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada awal bulan ini. Rentetan serangan dilancarkan AS terhadap area-area yang sebelumnya dilindungi oleh sistem pertahanan udara Suriah dan sekutunya, Rusia.

    Salah satu serangan udara AS, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024), menghantam wilayah Provinsi Deir Ezzor yang ada di Suriah bagian timur pada Kamis (19/12) waktu setempat.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM menyebut serangan itu telah menewaskan pemimpin ISIS di Suriah, Abu Yousuf, dan seorang anggota ISIS lainnya.

    “Serangan udara itu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan CENTCOM, bersama dengan mitra-mitranya di kawasan, untuk mengganggu dan melemahkan upaya teroris dalam merencanakan, mengatur, dan melancarkan serangan,” tegas CENTCOM dalam pernyataannya.

    Serangan tersebut, sebut CENTCOM, “dilancarkan di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh rezim Suriah dan Rusia”.

    AS selama bertahun-tahun telah melancarkan rentetan serangan dan penyerbuan secara berkala untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS di kawasan tersebut. Sejak rezim Assad tumbang di tangan pasukan pemberontak Suriah awal bulan ini, Washington semakin meningkatkan serangannya di negara tersebut.

    Lihat Video: Detik-detik Israel Serang Sistem Pertahanan-Fasilitas Militer Suriah