Kasus: Teroris

  • Erdogan Ancam Militan Kurdi di Suriah: Letakkan Senjata Atau Dikubur!

    Erdogan Ancam Militan Kurdi di Suriah: Letakkan Senjata Atau Dikubur!

    Ankara

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melontarkan ancaman terbaru untuk militan Kurdi di Suriah, yang dianggap sebagai bagian dari milisi terlarang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Ankara selama puluhan tahun.

    Erdogan, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (26/12/2024), menyerukan militan Kurdi di Suriah untuk segera meletakkan senjata mereka atau akan “dikuburkan” bersama senjata mereka.

    “Para pembunuh separatis harus memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada senjata mereka, atau mereka akan dikuburkan di tanah Suriah bersama dengan senjata-senjata mereka,” ucap Erdogan saat berbicara kepada para anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa.

    “Kita akan memberantas organisasi teroris yang berupaya membangun dinding darah antara kita dengan saudara-saudara kita,” sebutnya.

    Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat Suriah kini dikuasai pasukan pemberontak yang didukung Turki, yang berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada awal bulan ini.

    Usai rezim Assad tumbang, otoritas Ankara berulang kali mendesak agar milisi YPG Kurdi segera dibubarkan. Turki menegaskan bahwa kelompok itu tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah.

    Faksi-faksi utama Kurdi di Suriah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak pergantian kepemimpinan terjadi di negara tersebut.

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

  • 2 Negara Muslim Lagi Panas, Serangan Udara Brutal Bunuh 46 Orang

    2 Negara Muslim Lagi Panas, Serangan Udara Brutal Bunuh 46 Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Afghanistan pada Selasa (24/12/2024) malam, menargetkan tempat persembunyian kelompok bersenjata Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) di provinsi Paktika. Serangan ini dilakukan di distrik Barmal, dekat wilayah kesukuan Waziristan Selatan, provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

    Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Pakistan maupun sayap media militer, Inter-Services Public Relations (ISPR), sumber tepercaya mengonfirmasi serangan tersebut kepada Al Jazeera. Pemerintah sementara Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban juga mengonfirmasi serangan ini, tetapi menegaskan bahwa warga sipil menjadi korban.

    Menurut pernyataan dari kantor juru bicara Taliban, setidaknya 46 orang, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi korban tewas dalam serangan udara tersebut.

    “Pihak Pakistan seharusnya memahami bahwa tindakan sepihak seperti ini bukanlah solusi untuk masalah apa pun,” tulis Enayatullah Khowarazami, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan, di platform media sosial X.

    “Emirat Islam tidak akan membiarkan tindakan pengecut ini tanpa jawaban dan menganggap pembelaan wilayahnya sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat,” tambahnya.

    Serangan ini menjadi yang kedua pada tahun ini dan terjadi hanya beberapa jam setelah utusan khusus Pakistan untuk Afghanistan, Mohammad Sadiq, bertemu dengan Menteri Luar Negeri sementara Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, di Kabul.

    Dalam kunjungan tersebut, Sadiq menyampaikan keprihatinan Pakistan terhadap meningkatnya serangan lintas batas oleh TTP.

    “Bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi hari ini. Mengadakan diskusi luas dan sepakat untuk bekerja sama memperkuat kerja sama bilateral serta mempromosikan perdamaian dan kemajuan di kawasan,” tulis Sadiq di X.

    Namun, analis menilai serangan udara ini berpotensi memperburuk hubungan antara kedua negara yang sudah tegang.

    “Kunjungan Sadiq ke Kabul lebih bertujuan untuk menyampaikan pesan pemerintah mengenai kekhawatiran atas meningkatnya serangan oleh jaringan TTP yang beroperasi dari Afghanistan dan mungkin merupakan upaya membangun kepercayaan,” kata Amir Rana, analis keamanan dan direktur Pak Institute for Peace Studies (PIPS).

    Pakistan berulang kali menuduh pemerintah Afghanistan memberikan perlindungan kepada kelompok bersenjata, terutama TTP, yang diduga melakukan serangan lintas batas terhadap pasukan keamanan Pakistan.

    Pekan lalu, TTP mengeklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan setidaknya 16 tentara Pakistan di Waziristan Selatan, menjadikannya salah satu serangan paling mematikan terhadap personel keamanan dalam beberapa waktu terakhir.

    Dalam pengarahan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu, diplomat Pakistan Usman Iqbal Jadoon menyatakan bahwa ribuan pejuang TTP telah mencari perlindungan di Afghanistan.

    “TTP, dengan 6.000 pejuang, adalah organisasi teroris terbesar yang terdaftar di Afghanistan. Dengan tempat perlindungan yang dekat dengan perbatasan kami, ia menjadi ancaman langsung dan harian bagi keamanan Pakistan,” katanya.

    Balas Dendam

    Menurut pengamat keamanan Ihsanullah Tipu, serangan udara ini adalah bagian dari kampanye militer Pakistan, Azm-e-Istehkam (Tekad untuk Stabilitas), yang diluncurkan pada Juni lalu.

    “Diskusi di kalangan militer berfokus pada operasi ofensif di wilayah Afghanistan setelah lonjakan serangan terhadap personel keamanan baru-baru ini. Serangan ini tampaknya dipicu oleh serangan terhadap tentara pekan lalu,” kata Tipu.

    Namun, Tipu menambahkan bahwa tindakan seperti serangan lintas batas ini harus menjadi bagian dari kebijakan yang komprehensif dan terencana dengan baik, bukan langkah reaktif.

    “Pendekatan Pakistan terhadap Afghanistan sering kali didorong oleh kepribadian, bukan strategi,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa reaksi nyata mungkin datang dari TTP, yang telah membahas serangan balasan dalam komunikasi internal mereka.

    Dampak Diplomatik

    Meskipun pemerintah Afghanistan mengancam retaliasi, analis menilai bahwa serangan lintas batas semacam ini semakin menjadi norma global dan tidak mungkin Pakistan menghadapi kritik atau konsekuensi dari komunitas internasional. Namun, Amir Rana dari PIPS menyoroti tantangan diplomatik yang dihadapi Pakistan.

    “Meskipun sudah empat dekade terlibat di Afghanistan, kita masih belum mengembangkan keterampilan diplomatik untuk mengadakan dialog konstruktif dengan penguasa Afghanistan, siapapun mereka,” katanya.

    Dengan Sadiq diangkat kembali sebagai utusan khusus, ada harapan untuk perbaikan hubungan antara kedua negara. Namun, serangan udara pada Selasa malam ini berpotensi menghambat kemajuan apapun sebelum dialog formal dimulai.

    (luc/luc)

  • BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.

    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.

    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.

    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 

    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 

    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 

    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.

    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.

    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 

    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.

    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.

    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.
     
    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.
     
    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.
    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 
     
    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 
     
    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 
     
    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.
     
    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.
     
    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.
     
    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.
     
    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 
     
    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.
     
    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.
     
    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Rudal Kalibr dan Drone Shahed Rusia ‘Mengamuk’ di Hari Natal, Ukraina Berlakukan Pemadaman Listrik – Halaman all

    Rudal Kalibr dan Drone Shahed Rusia ‘Mengamuk’ di Hari Natal, Ukraina Berlakukan Pemadaman Listrik – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Serangan besar-besaran dilakukan oleh Rusia bertepatan dengan Hari Natal, Rabu 25 Desember 2024 dini hari tadi.

    Serangan Moskow tersebut dilakukan dengan ratusan rudal Kalibr dan pesawat nirawak alias drone bunuh diri Shahed yang diluncurkan menuju wilayah-wilayah di seluruh Ukraina.

    Ukrainska Pravda memberitakan bahwa serangan tersebut menyasar infrastruktur energi Ukraina.

    Perusahaan energi milik pemerintah, DTEK menyebutkan terjadinya kerusakan parah pada peralatan pembangkit listrik tersebut.

    “Rusia kembali melancarkan serangan teroris berskala besar terhadap infrastruktur energi Ukraina. Pembangkit listrik termal DTEK menjadi sasaran, demikian pernyataan DTEK. 

    Akibat serangan berskala besar tersebut, peralatan di pembangkit listrik termal tersebut rusak parah. Setelah serangan berhenti, para pekerja energi segera memulai perbaikan dan pemulihan pengoperasian peralatan tersebut.

    Dalam catatab DTEK serangan ini menandai serangan berskala besar ke-13 terhadap sektor energi Ukraina pada tahun 2024 dan yang ke-10 terhadap fasilitas energi perusahaan tersebut.

    Sejak dimulainya invasi berskala penuh, pembangkit listrik termal DTEK telah diserang lebih dari 200 kali.

    Menteri Energi Herman Halushchenko melaporkan serangan berskala besar Rusia terhadap sistem energi Ukraina. Ledakan dilaporkan terjadi di kota Dnipro, Kryvyi Rih, Samar dan Kamianske.

    Walikota Kharkiv Ihor Terekhov membenarkan serangan rudal balistik terhadap kota tersebut, dengan tiga korban dilaporkan di distrik Saltivskyi, dua di antaranya berada dalam kondisi serius. Serangan juga tercatat di distrik Kyivskyi.

    Kyiv Independent memberitakan, akibat serangan rudal besar-besaran yang sedang berlangsung di wilayah Ukraina, langkah-langkah untuk membatasi konsumsi listrik telah diberlakukan.

    Hal ini dilaporkan oleh Ukrenergo, operator nasional jaringan listrik Ukraina, Ukrinform melihat.

    “Karena serangan rudal berskala besar, langkah-langkah untuk membatasi konsumsi telah diterapkan,” kata pernyataan itu.

    Seperti yang dilaporkan Ukrinform sebelumnya, peringatan serangan udara telah diumumkan di seluruh Ukraina atas ancaman pesawat nirawak kamikaze Rusia yaitu drone Shahed .

    Rusia juga meluncurkan sejumlah rudal jelajah Kalibr ke Ukraina dari wilayah Laut Hitam.

    Ledakan telah dilaporkan di Kharkiv dan Dnipro. Sejumlah rudal jelajah masih berada di wilayah udara Ukraina.

    Rusia melancarkan serangan udara massal terhadap Ukraina pada 25 Desember, menargetkan kota-kota di seluruh negeri dengan rudal dan pesawat nirawak.

    Kota Kharkiv di timur laut termasuk yang paling parah terkena dampak, mendapat “serangan roket besar-besaran” dari rudal balistik, menurut otoritas setempat. Setidaknya enam orang terluka.

    Ledakan juga dilaporkan terjadi di Dnipro, Kremenchuk, Kryvyi Rih, dan kota Ivano-Frankivsk di bagian barat.

    Beberapa kota di Ukraina memberlakukan pemadaman listrik darurat di tengah serangan tersebut.

    “Musuh kembali menargetkan sektor energi dalam skala besar,” kata Menteri Energi Herman Halushchenko.

    Perusahaan energi swasta terbesar Ukraina, DTEK, kemudian melaporkan bahwa Rusia telah menyerang pembangkit listrik termalnya, “yang menyebabkan kerusakan serius pada peralatan.” Lokasi fasilitas tersebut tidak diungkapkan.

    Angkatan Udara melaporkan bahwa pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia telah terbang semalam, dan kemudian mengumumkan bahwa sejumlah rudal jelajah Kalibr telah diluncurkan dari Laut Hitam.

    Presiden Volodymyr Zelensky pun mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindak terorisme yang tidak bisa dimaafkan.

    Ia menyebutkan bahwa rakyat Ukraina dalam Natalkali ini masih menderita karena ulah Rusia.

  • Tak Terbendung di Kherson dan Donetsk, Prajurit Rusia Makin Dekat ke Dnipro – Halaman all

    Tak Terbendung di Kherson dan Donetsk, Prajurit Rusia Makin Dekat ke Dnipro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM — Rusia semakin merajalela di oblast Donetsk dan Kherson, bahkan pasukan mereka kini telah mendekat ke wilayah oblast Dnipropetrovsk atau Dnipro.

    Vladyslav Voloshyn, juru bicara Komando Selatan militer Ukraina mengatakan, di tengah antisipasi kemajuan besar Rusia di Kherson Oblast.

    Pada awal Desember, pasukan Rusia melakukan serangan di wilayah selatan untuk mendapatkan pijakan di pulau-pulau di delta Sungai Dnipro.

    Kepada Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Voloshyn mengatakan, langkah-langkah Rusia tersebut muncul di tengah antisipasi kemajuan besar Rusia di Kherson. 

    Pada awal Desember, pasukan Rusia melakukan serangan di wilayah selatan untuk mendapatkan pijakan di pulau-pulau di delta Sungai Dnipro.

    “Dari pijakan baru itu, pasukan Rusia dapat menembaki Kherson dan unit militer Ukraina yang terletak di zona pesisir di tepi barat Dnipro,” kata Voloshyn.

    Pasukan Rusia melakukan lima hingga tujuh serangan oleh kelompok infanteri kecil di area garis depan ini setiap hari untuk “mendeteksi kelemahan pertahanan Ukraina,” menurut pejabat itu.

    “Musuh telah melancarkan serangan serupa di Pulau Kozatsky, dan selama beberapa hari berturut-turut, mereka (pasukan Rusia) telah mencoba mendarat di Pulau Velykyi Potemkin, dan sebelum itu, mereka mencoba mendarat di pulau selatan Zabych,” kata Voloshyn.

    Ia menambahkan bahwa Rusia juga melakukan serangan serupa di dekat Jembatan Antonivskyi dua minggu lalu.

    Upaya ini bukanlah upaya untuk melakukan “serangan besar atau memaksa Sungai Dnipro,” kata juru bicara tersebut.

    “Kelompok (kecil) seperti itu tidak melakukan ini. Pasukan yang jauh lebih besar melakukannya, tetapi sangat sulit untuk menyembunyikannya dengan sarana intelijen modern,” tambahnya.

    Bahkan jika informasi tentang kemungkinan serangan Rusia di Kherson ternyata benar, “itu akan berakibat fatal bagi pasukan Rusia,” Oleksandr Tolokonnikov, kepala departemen kebijakan internal dan informasi Administrasi Militer Regional Kherson, mengatakan kepada media.

    Sementara itu, jika militer memperingatkan tentang bahaya seperti itu, otoritas setempat siap mengumumkan evakuasi tambahan dari kota dan lingkungan sekitarnya, kata pejabat tersebut.

    Kherson dan permukiman regional lainnya di sebelah barat Sungai Dnipro telah menjadi sasaran serangan Rusia hampir setiap hari sejak Ukraina membebaskan wilayah tersebut pada November 2022, dan pasukan Rusia didorong ke timur sungai.

    Pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan darat di beberapa wilayah di sepanjang garis depan selama beberapa hari terakhir tetapi gagal menembus garis pertahanan Ukraina, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrskyi pada 19 Desember.

    Rusia menyerang sebuah gedung perumahan di kota Kryvyi Rih di Oblast Dnipropetrovsk pada Malam Natal, 24 Desember, melukai sedikitnya 13 orang, kata Gubernur Serhii Lysak.

    Satu orang tewas, menurut gubernur.

    Laporan awal mengatakan bahwa rudal balistik Rusia menghantam sebuah gedung apartemen empat lantai di kota itu, menurut Wali Kota Oleksandr Vilkul.

    Dua orang berhasil diselamatkan dari bawah reruntuhan. Seorang pria berusia 79 tahun, serta wanita berusia 69 dan 72 tahun berada dalam kondisi cukup parah di rumah sakit, imbuh Lysak.

    “Sementara seluruh dunia merayakan Natal, warga Ukraina terus menderita akibat serangan Rusia yang tak berkesudahan. Teroris tidak memahami moralitas manusia,” kata Ombudsman Ukraina Dmytro Lubinets.

    Pasukan Rusia Sudah Berjarak 10 Kilometer 

    Sementara itu dari arah timur, pasukan Rusia dikabarkan telah berjarak 10 kilometer dari Dnipro. 

    Rusia yang telah mengepung Kota Pokrovsk, Donetsk, tersebut mengambil keuntungan dengan terus bergerak ke arah barat.

    “Kini jaraknya dari wilayah Dnipro hanya 9-10 kilometer saja,” demikian dikutip dari Strana.

    Meski demikian, pergerakan Rusia di sebelah timur Dnipro tersebut belum jelas. Bahkan mereka tidak segera menaklukkan Pokrovsk yang merupakan gudang logistik dan kota pertambangan batu bara tersebut. (Ukrinform/Strana)

  • Songsong Era Baru, Pemerintah Sementara Suriah Bubarkan Milisi Pemberontak Bentuk Pasukan Negara – Halaman all

    Songsong Era Baru, Pemerintah Sementara Suriah Bubarkan Milisi Pemberontak Bentuk Pasukan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah baru Suriah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi pemberontak mengenai pembubaran dan integrasi ke dalam pasukan pertahanan reguler. 

    Kabar itu di ungkap langsung oleh pemerintahan Suriah yang baru yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa, dua minggu setelah Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Suriah.

    Dalam keterangan resminya, al-Sharaa menjelaskan faksi-faksi bersenjata di Suriah sepakat membubarkan diri dan bergabung dengan pasukan negara.

    Namun dalam kesempatan ini, kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah timur laut diketahui tidak ikut bergabung dengan pasukan negara.

    “Pertemuan antara al-Sharaa dan para pemimpin kelompok itu berakhir dengan kesepakatan tentang pembubaran semua kelompok dan integrasi mereka di bawah pengawasan kementerian pertahanan,” ungkap pernyataan pemerintahan baru Suriah, dikutip France24.

    Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, Barbara Leaf menyebut pembubaran kelompok-kelompok teroris dilakukan agar tidak menimbulkan ancaman bagi Suriah, serta sejumlah mitra-mitra lainnya di wilayah tersebut.

    Sebelum pembubaran milisi dilakukan, Perdana Menteri baru Suriah, Mohammed al-Bashir, minggu lalu memberi sinyal kepada kementerian untuk melakukan restrukturisasi.

    Restrukturisasi dilakukan dengan menunjuk mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara Bashar al-Assad dengan dalih menghindari bentrokan antara berbagai kelompok.

    Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Pasca pembentukan pasukan negara disahkan, al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu diluar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari faktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, imbuh Sharaa

    Dengan kebijakan baru ini, al-Sharaa menilai semua fraksi dan masyarakat Suriah bisa hidup berdampingan, menciptakan kenyamanan bersama.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Pemerintah sementara Suriah berkomitmen untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    Untuk mempercepat pembangunan Suriah era baru, pemerintah berencana akan berfokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat Suriah.

    (Tribunnews.co /Namira Yunia)

  • Sejarah Gereja Katedral Jakarta, Berusia 123 Tahun dan Pernah Terbakar

    Sejarah Gereja Katedral Jakarta, Berusia 123 Tahun dan Pernah Terbakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap tahun, Gereja Katedral Jakarta menjadi sentra peringatan Hari Raya Natal bagi Umat Kristiani. Mereka menderaskan doa kepada Tuhan seraya berharap Natal dan Tahun Baru membawa keberkahan dan kebaikan.

    Tahun ini Katedral Jakarta membagi Misa Natal ke dalam lima sesi yang dimulai pada malam tanggal 24 Desember hingga esok hari pada 25 Desember. Acara pun terbagi secara daring (online) dan luring (offline).

    Gereja Katedral Jakarta yang berlokasi di Sawah Besar, Jakarta Pusat, merupakan bangunan bersejarah. Catatan sejarah menunjukkan gedung Katedral Jakarta diresmikan pada 1901, alias 123 tahun lalu. 

    Meski begitu, sejarah Katedral Jakarta sendiri lebih tua dibanding gedung tersebut. Dalam situs resmi disebutkan, Katedral Jakarta sudah eksis pada 1808. Hal ini ditandai dengan pendirian gereja Katolik pertama di Batavia. Lokasinya berada di Buffelsvald atau kini disebut Lapangan Banteng.

    Eksistensi Katedral Jakarta tak terlepas dari perubahan angin politik ketika Hindia Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Gubernur Jenderal Louis Napoleon memperbolehkan umat Katolik mendirikan gereja di Batavia. Maka, berdirilah gereja Katedral pertama di Jakarta.

    Seiring waktu, Katedral terus mengalami dinamika. Pada 1810, lokasinya pindah ke rumah pemberian Gubernur Jenderal dan pencetus kerja paksa, Daendels, yang berada di kawasan Senen. Namun, keberadaannya tak lama. Pada 1826, gedung terbakar dan membuat lokasi ibadah berubah. 

    Perpindahan ini terus berlanjut sebab gereja kerap rubuh karena faktor usia dan konstruksi. Permasalahan ini lantas membuat banyak umat Katolik berinisiatif membangun gereja baru dengan konstruksi lebih kuat. Alhasil, pada 1890 proyek gereja baru dimulai. Lokasinya berada di Buffelsvald atau kini disebut Lapangan Banteng.

    Selama pembangunan, pendanaan dibantu oleh subsidi pemerintah kolonial dan bantuan dermawan. Biasanya para Uskup akan turun gunung meminta bantuan pendanaan ke umat Katolik yang mampu. Proses ini berlangsung selama 7 tahun.  Terkait rancangan, gereja akan mengikuti arsitektur neo-gotik khas gereja di Eropa. 

    Singkat cerita, pada 21 April 1901, gereja Katedral Jakarta resmi beroperasi. Awal mula operasi ditandai dengan penasbihan oleh Vikaris Apostolik Batavia. Kini gereja tersebut masih bisa kita lihat di tempat yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal. 

    Setelahnya, Gereja Katedral Jakarta menjadi pusat tempat ibadah umat di hari-hari perayaan keagamaan, seperti Kenaikan Yesus Kristus dan Natal. Beberapa kali juga menjadi tempat bersejarah kunjungan pemimpin tertinggi Vatikan, yakni Paus. Mulai dari Paulus VI hingga Paus Fransiskus. 

    Sepanjang eksistensi Gereja Katedral Jakarta, terdapat juga catatan kelam nan berdarah. Pada tahun 2000, menjelang perayaan Natal, gereja ini menjadi serangan teroris oleh kelompok ekstremis, yang membuat perayaan Natal menjadi berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

    (mfa/mfa)

  • Pemerintah Sementara Suriah Bubarkan Milisi, Ubah Jadi Pasukan Negara

    Pemerintah Sementara Suriah Bubarkan Milisi, Ubah Jadi Pasukan Negara

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah sementara Suriah mengumumkan pembubaran milisi atau kelompok perlawanan di negara Timur Tengah itu pada Selasa (24/12).

    Pengumuman tersebut muncul usai Perdana Menteri sementara Suriah Ahmed Al Sharaa bertemu pemimpin milisi-milisi di negara itu. Mereka sepakat para milisi akan melebur menjadi pasukan keamanan negara.

    “[pertemuan] berakhir dengan kesepakatan pembubaran semua kelompok dan integrasi mereka di bawah pengawasan kementerian pertahanan,” demikian pernyataan resmi pemerintah yang dirilis SANA dan dikutip AFP.

    Suriah sedang mengalami transisi kekuasaan usai milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) berhasil menguasai Damaskus pada 8 Desember.

    HTS lalu mendeklarasikan keruntuhan rezim Bashar Al Assad. Saat ini, Asaad dan keluarganya berada di Rusia.

    Usai berhasil merebut Suriah, mereka membentuk pemerintahan sementara dengan menunjuk sejumlah pejabat untuk posisi strategis termasuk PM yang diduduki dari kelompok HTS.

    Setelah menjadi PM sementara Al Sharaa mengatakan Suriah ingin berkontribusi dalam perdamaian kawasan saat situasi Timur Tengah terus memanas.

    Lebih dari sepekan usai Suriah dikuasai HTS, Assad tak kunjung bicara. Lalu pada 16 Desember, dia mengeluarkan pernyataan perdana.

    Assad menyebut milisi yang saat ini mengendalikan Suriah adalah teroris, label yang selama ini berikannya pada siapa saja yang menentang pemerintahannya.

    (asa/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Ngeri Lihat Foto Pasukan Otoritas Palestina Pakai RPG Lawan Saudara Sendiri, Selundupan Iran? – Halaman all

    Israel Ngeri Lihat Foto Pasukan Otoritas Palestina Pakai RPG Lawan Saudara Sendiri, Selundupan Iran? – Halaman all

    Foto Pasukan Otoritas Palestina Pakai RPG Lawan Saudara Sendiri Bikin Merinding Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Gambar-gambar yang beredar secara daring, menunjukkan pasukan Otoritas Palestina (PA) menggunakan roket dan pelontarnya (RPG) dilaporkan menimbulkan kengerian di pihak Israel.

    Media Israel, Ynet, Selasa (24/12/2024) mengabarkan, foto-foto Pasukan PA menggunakan RPG itu membuat sejumlah pihak di Israel menyerukan adanya tindakan militer dari pasukan Israel (IDF) guna meningkatkan keamanan di Yudea dan Samaria.

    Sebagai informasi, Pasukan Keamanan PA tengah menggelar kampanye militer bertajuk operasi ‘Membela Tanah Air’ yang secara ironis menargetkan kelompok milisi pembebasan Palestina, utamanya Brigade Jenin, sayap militer gerakan Palestine Islamic Jihad (PIJ).

    Operasi keamanan PA ini menimbulkan perlawanan, berujung bentrok antar-sesama entitas Palestina.

    Di tengah kampanye militer PA itu, muncul foto yang beredar di media sosial pada Senin (23/12) yang menunjukkan pasukan PA memegang RPG selama tindakan keras terhadap faksi milisi Palestina di kamp pengungsi Jenin.

    “Meskipun PA mengumumkan foto tersebut tidak diambil di Jenin, investigasi keamanan Israel menyimpulkan sebaliknya dan menetapkan kalau RPG tersebut merupakan hasil sitaan PA dari operasi keamanannya dan bukan senjata yang secara aktif digunakan pasukan PA,” tulis laporan Ynet, Selasa.

    Investigasi pihak keamanan Israel, kata laporan Ynet, menunjukkan kalau RPG yang digambarkan kemungkinan besar “memiliki kemampuan operasional yang rendah dan tidak digunakan selama tindakan keras terhadap sesama saudara-Palestinanya tersebut”.

    Personel keamanan Otoritas Palestina tampak memegang RPG dalam bentrokan yang terjadi di Jenin melawan faksi milisi pembebasan Palestina di Tepi Barat.

    Diduga Selundupan Iran

    Laporan media Israel tersebut juga membangun hipotesis kalau keberadaan RPG ini menunjukkan kebenaran adanya penyelundupan senjata ke Tepi Barat, wilayah pendudukan Israel yang dipenuhi tembok pembatas dan pagar keamanan.

    Media Israel menduga, senjata-senjata yang mampu menembus Tepi Barat datang dari Iran melalui perbatasan Yordania.

    “Keberadaan senjata tersebut merupakan tanda lain penyelundupan senjata ke Yudea dan Samaria, kemungkinan besar melalui Yordania dari Iran,” tulis laporan itu.

    Laporan itu mendalilkan, Pasukan keamanan PA biasanya menggunakan senapan AK-47, senapan mesin, dan senapan runduk.

    “Meskipun PA meminta lebih banyak senjata dari Israel tahun lalu, permintaan tersebut ditolak. Diyakini pasukan Israel akan menyita RPG tersebut,” tambah laporan tersebut.

    Seorang pejabat senior PA membantah keaslian gambar-gambar tersebut, dengan menuduh bahwa gambar-gambar tersebut merupakan bagian dari kampanye hasutan oleh para pesaing mereka seperti kelompok Hamas atau Jihad Islam Palestina untuk mengobarkan perlawanan publik terhadap PA.

    “Foto-foto ini tidak diambil di Jenin, dan pasukan PA tidak menggunakan RPG dalam operasi tersebut,” kata pejabat tersebut kepada Ynet.

    Menanggapi foto-foto tersebut, Yossi Dagan, kepala Dewan Daerah Samaria, meneyrukan agar militer Israel (IDF) segera melancarkan serangan ke Jenin.

     “Saya menuntut menteri pertahanan dan perdana menteri untuk segera melancarkan operasi darat di Jenin, serupa dengan yang dilakukan di Gaza dan wilayah utara, untuk mencegah terulangnya kejadian 7 Oktober di Yudea dan Samaria serta Israel bagian tengah,” kata Dagan.

    Ia menambahkan, “Bukanlah suatu kebetulan bahwa Jenin telah menjadi ibu kota teror. Jika para teroris merasa cukup percaya diri untuk mengacungkan RPG dan senjata berat, itu berarti mereka sedang menguji kita. Kita harus menanggapi dengan tangan besi untuk menghentikan ancaman ini terhadap Samaria—dan dari Samaria hingga kota-kota di Israel bagian tengah.”

    Personel keamanan Otoritas Palestina tampak memegang RPG dalam bentrokan yang terjadi di Jenin melawan faksi milisi pembebasan Palestina di Tepi Barat. (Ynet/Tangkap Layar)

    Hamas-PIJ-FPLP: Otoritas Palestina Antek Israel

    Terkait kampanye militer PA di Tepi Barat, Tiga faksi milisi gerakan pembebasan Palestina, Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (FPLP) mengelurkan pernyataan bersama terkait situasi konflik yang berkembang menjadi perang saudara tersebut.

    Ketiga faksi milisi Palestina itu satu suara dan menyatakan penegasan legitimasi perlawanan bersenjata terhadap Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat.

    Pernyataan bersama itu mengindikasikan kalau kampanye operasi keamanan yang diluncurkan Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel “hanya menguntungkan musuh Zionis.”

    Pernyataan tripartit ini ditandatangani oleh Hamas, Jihad Islam, dan FPLP.

    “Pernyataan tersebut menekankan kalau perlawanan bersenjata itu sah dan “tidak diperbolehkan untuk melukainya atau menargetkan pemiliknya (milisi perlawanan Palestina), termasuk para pahlawan dan pejuang perlawanan”,” kata laporan Khaberni, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Selain itu, ketiga faksi Palestina meminta dinas keamanan dan pimpinan Otoritas di Ramallah untuk menjauhkan diri dari tindakan apa pun yang mungkin mengancam kesatuan Palestina atau mempengaruhi perdamaian sipil.

    Pernyataan Palestina menambahkan kalau senjata milisi perlawanan adalah hanya untuk dan ditujukan menghadapi genosida Israel di Gaza dan untuk menghadapi serangan pendudukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    Ketiga faksi tersebut menekankan, menjaga darah warga Palestina adalah prioritas utama dan merupakan garis merah, serta memperingatkan agar tidak terlibat dalam perselisihan dan bentrokan. 

    Pernyataan tersebut berbunyi, “Kami mengikuti dengan rasa sakit dan keprihatinan atas kejadian di Jenin dan kampnya serta meningkatnya kampanye menyedihkan yang dilakukan oleh pihak keamanan Otoritas Palestina.”

    Pernyataan Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer menambahkan, “Kami ingin menahan peristiwa di Jenin dengan cara yang melestarikan darah Palestina dan melindungi perlawanan.”

    Faksi-faksi tersebut mengatakan bahwa mereka mengikuti dengan rasa sakit dan keprihatinan yang besar atas peristiwa yang terjadi di kota Jenin dan kampnya “melalui eskalasi kampanye keamanan yang dilakukan oleh dinas keamanan Otoritas Palestina.”

    Pasukan keamanan Otoritas Palestina menangkap seorang pemuda di Tepi Barat. Aksi penangkapan ini memicu bentrokan antara milisi Brigade Tulkarem, sayap militer Brigade Al-Quds dari PIJ dan pasukan keamanan Otoritas Palestina di wilayah Kegubernuran Tulkarem, Tepi Barat, Minggu (31/3/2024). (khaberni/HO)

    Aksi Kontrol PA Bak Israel

    Al Jazeera, melaporkan, dari sudut pandang warga Jenin, yang menyebut kendali dan kontrol yang diterapkan pasukan Otoritas Palestina mirip cara-cara represif yang dilakukan Israel.

    Laporan itu menulis kesaksian Nahida al-Sabbagh yang telah bertahan dalam pertempuran di kamp pengungsi Jenin, tempat tinggalnya, sejak Sabtu, dua pekan lalu.

    Pertempuran antara pejuang bersenjata Palestina setempat dari Brigade Jenin dan pasukan keamanan terus berlangsung di dekat rumahnya sepanjang waktu.

    Namun, identitas pasukan keamanan yang bentrok dengan para pejuang Palestina itulah yang paling mengejutkan Nahida.

    Mereka bukan orang Israel.

    Faktanya, mereka orang Palestina, dan mewakili Otoritas Palestina (PA) .

    “Kami tidak pernah membayangkan pasukan keamanan akan memperlakukan kamp seperti ini,” kata wanita Palestina berusia 52 tahun itu.

    Bentrokan di sekitar rumah keluarga al-Sabbagh di lingkungan kamp al-Mahyoub merupakan hasil dari kampanye berkelanjutan yang dilancarkan oleh aparat keamanan PA dengan nama “Melindungi Tanah Air”.

    Kampanye tersebut dibenarkan sebagai upaya untuk “mengejar penjahat” dan pelanggar hukum serta mencegah kamp tersebut menjadi medan pertempuran seperti Gaza , menurut Anwar Rajab, juru bicara pasukan keamanan PA.

    Rajab juga menggambarkan para pejuang di Jenin sebagai pro-Iran dan “tentara bayaran”, dan membantu upaya sayap kanan Israel untuk melemahkan PA.

    Mobil militer personel keamanan Otoritas Palestina dalam kampanye operasi Melindungi Tanah Air di Jenin yang menyebabkan pecahnya perang saudara antar-Palestina di Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    Brigade Jenin, target utama PA, memiliki hubungan dengan Jihad Islam Palestina yang didukung Iran, tetapi juga memiliki anggota yang berafiliasi dengan kelompok Palestina lainnya.

    “Apa yang mereka lakukan adalah menciptakan wilayah di luar kendali dan kedaulatan Otoritas Palestina,” kata Rajab kepada Al Jazeera, merujuk pada para pejuang milisi Palestina yang menjadi sasaran operasi PA. 

    “Hal ini terbukti dari penolakan mereka terhadap kehadiran PA dan aparatnya di dalam kamp, ​​[dengan demikian] melayani agenda kekuatan eksternal yang bertanggung jawab atas penghancuran Gaza, Lebanon, dan Suriah,” tambahnya.

    Serangan PA di kamp tersebut, yang dimulai pada tanggal 14 Desember, menyusul pengepungan selama 10 hari.

    Selama periode tersebut, pasukan keamanan PA membunuh seorang warga sipil tak bersenjata berusia 19 tahun, Rabhi al-Shalabi, di kamp saat ia mengendarai sepeda motor, sebuah adegan yang terekam kamera yang menyebabkan kemarahan luas. 

    Kemudian, pada hari serangan dimulai pada hari Sabtu, seorang anak berusia 13 tahun, serta seorang komandan di Brigade Jenin yang dicari oleh Israel, juga terbunuh.

    PA mengambil “tanggung jawab penuh” atas pembunuhan al-Shalabi, namun tidak ada tindakan segera yang diumumkan untuk menangkap petugas yang terlibat atau merujuk mereka ke jaksa penuntut umum untuk diselidiki, yang semakin meningkatkan kemarahan di jalanan.

    Pembenaran atas operasi tersebut gagal meyakinkan 24.000 pengungsi Palestina yang tinggal dalam setengah kilometer persegi (0,19 mil persegi) yang merupakan bagian dari kamp yang padat penduduk tersebut.

    Para penghuni kamp ini telah mengalami lebih dari setahun serangan dan penggerebekan Israel, dan banyak yang melihat operasi tersebut sebagai upaya untuk melenyapkan perlawanan Palestina, sejalan dengan koordinasi keamanan PA dengan Israel.

    Meskipun ini bukan kampanye PA pertama terhadap kamp Jenin, ini adalah yang pertama selama perang Israel di Gaza dan di tengah serangan Israel yang terus berlanjut terhadap kamp tersebut, yang telah diserbu lebih dari 80 kali selama setahun terakhir, mengakibatkan lebih dari 220 kematian dan ribuan orang terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Fadi mengungkapkan kemarahannya atas apa yang ia ceritakan telah terjadi padanya.

    Pria berusia 42 tahun itu mengatakan pasukan keamanan menyerbu gedungnya dan memaksa penduduk sekitar untuk meninggalkan rumah mereka, menahan mereka di apartemennya.

    “Mereka menembaki saya, membuat anak-anak saya ketakutan, hanya karena saya berada di balkon. Dan mereka tidak berhenti di situ – mereka masuk paksa ke rumah saya,” kata Fadi, menceritakan bagaimana anak-anaknya dan anak-anak tetangganya ketakutan, dan bagaimana ia dicari oleh pasukan keamanan PA setelah muncul dalam sebuah video di media sosial yang menceritakan cobaan yang dialaminya.

    Fadi bersikeras bahwa terlepas dari klaim PA, kubunya sepenuhnya mendukung Brigade Jenin.

    “Siapa pun yang meragukan dukungan rakyat terhadap perlawanan di kamp itu harus berkunjung sekarang dan melihat masyarakat mendukungnya,” kata Fadi. “Tidak seorang pun di sini akan menyerah dalam perlawanan.”

    Pasukan Keamanan Otoritas Palestina (PA) melakukan tindakan represif terhadap demonstran Palestina yang menentang pendudukan Israel di Tepi Barat. (tangkap layar BBC)

    Otoritas Palestina Menolak Berkompromi

    PA memiliki kendali administratif parsial atas Tepi Barat yang diduduki – yang mana Jenin berada di bagian utara.

    Namun, Israel telah memiliki kendali militer penuh atas wilayah Palestina sejak 1967.

    Selama beberapa hari terakhir, kamp Jenin telah dikepung PA, tanpa ada pergerakan masuk maupun keluar, bersamaan dengan pemadaman listrik dan air.

    Situasi medis sangat buruk, ambulans tidak dapat masuk atau keluar, meskipun banyak korban luka akibat bentrokan yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak.

    Meskipun situasi di dalam kamp sulit dan pertempuran sengit, pejabat keamanan PA tetap berkomitmen untuk melanjutkan operasi.

    Menteri Dalam Negeri PA Ziad Hab al-Reeh menegaskan kembali dalam sebuah pertemuan di kantor pusat provinsi Jenin pada hari Rabu bahwa operasi akan terus berlanjut hingga tujuannya tercapai.

    “Kami akan mengejar siapa pun yang mencoba merusak sumber daya rakyat kami dan menyabotase proyek nasional Palestina,” kata Hab al-Reeh.

    Beberapa penghuni kamp setuju dengan tujuan kampanye tetapi menolak metode yang digunakan oleh pasukan keamanan.

    Hani Hijazi, 54, yang tinggal di Jalan al-Sikka di bagian barat kamp, ​​mengatakan ia memahami perlunya pasukan keamanan beroperasi di dalam kamp dan mengatasi masalah yang muncul, tetapi tidak melalui metode yang menyebabkan kematian warga sipil yang tidak bersalah.

    Hijazi, seperti banyak orang lain di kamp tersebut, khawatir hal ini dapat meningkat menjadi konfrontasi yang lebih besar antara kedua belah pihak, yang berpotensi menyebabkan “perang saudara”.

    “Kedua belah pihak bertanggung jawab; pertikaian bukanlah solusi. Rekonsiliasi adalah solusinya,” kata Hijazi.

    Personel keamanan Otoritas Palestina. Dalam beberapa pekan belakangan, Otoritas Palestina terlibat bentrokan bersenjata dengan sejumlah milisi perlawanan Palestina seperti Brigade Al-Quds di Jenin dan Brigade Martir Al-Aqsa. (khaberni/tangkap layar)

    Pembenaran untuk Operasi ‘Tidak Benar’

    Di tengah meningkatnya peristiwa di kamp, ​​penduduk mempertanyakan waktu operasi PA.

    Brigade Jenin dibentuk pada tahun 2021, dan meskipun gerakan Jihad Islam mencakup bagian terbesarnya, semua faksi Palestina terwakili dalam sayap militernya, termasuk Brigade Martir Al-Aqsa, sayap militer Fatah – faksi Palestina yang mendominasi PA.

    Terlebih lagi, Israel telah berulang kali menyerbu kamp tersebut, dan pengejaran terhadap pejuang bersenjata belum berhenti.

    Kifah al-Omari, 51, seorang penduduk Bab al-Saha di pusat kamp, ​​bertanya-tanya kepada Al Jazeera mengapa PA akan campur tangan.

    Al-Omari duduk di luar rumahnya bersama keluarganya saat dia berbicara, menghangatkan dirinya dengan tungku kayu bakar karena pemadaman listrik di kamp dan kurangnya pemanas di rumah-rumahnya.

    “Kami, mereka yang hidup di tengah-tengah peristiwa ini, tahu betul bahwa semua pembenaran yang diberikan oleh PA tidak benar,” kata al-Omari. “Hal ini membuat kami berspekulasi tentang alasan sebenarnya di balik kampanye ini dan waktunya.”

    Seperti banyak warga Palestina lainnya, al-Omari tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa penyebabnya mungkin terkait dengan pengaturan politik besar di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, mempersiapkan PA untuk memperluas kendalinya atas Gaza jika terjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di daerah kantong itu.

    Pemerintah Israel telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak mempercayai PA untuk secara efektif melawan para pejuang perlawanan Palestina, dan banyak warga Palestina percaya bahwa operasi seperti yang terjadi di Jenin adalah upaya untuk membuktikan bahwa PA sebenarnya dapat membasmi para pejuang.

    Rajab, juru bicara pasukan keamanan PA, menolak tuduhan bahwa PA bekerja sama dengan Israel melawan pejuang perlawanan, dengan mengatakan bahwa PA telah “memberikan perlindungan bagi 200 warga Palestina yang menjadi sasaran likuidasi dan pembunuhan langsung oleh Israel”.

    “Ini adalah keputusan kedaulatan dari level tertinggi di dalam PA untuk mengerahkan seluruh daya upaya, sarana, dan metode kami guna mencegah malapetaka dan kerusakan lain di Tepi Barat, seperti yang terjadi di Jalur Gaza,” imbuhnya, dalam upaya lebih lanjut untuk membenarkan serangan tersebut.

    Namun al-Omari mengklaim bahwa tawaran dari penduduk setempat di kamp telah diajukan kepada PA untuk menyelesaikan situasi tanpa pertumpahan darah, tetapi tawaran tersebut ditolak.

    Sebaliknya, kata al-Omari, PA menuntut agar “para buronan menyerahkan diri dan senjata mereka”.

    “Tuntutan ini tidak disertai dengan jaminan atau tawaran apa pun untuk melindungi mereka atau kamp dari pasukan pendudukan Israel, itulah sebabnya para pejuang dan penghuni kamp menolaknya,” imbuh al-Omari.

     

    (oln/Ynet/khbrn/aja/*)

     

     

  • Video: BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris

    Video: BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris

    Video: BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris