Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • 8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas dilaporkan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis (16/1/2025).

    Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen.

    “Kedua pihak yang bertikai di Jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera, dan (para mediator) mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak,” kata kata Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dikutip AFP.

    “Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini,” tegasnya.

    Berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini, sebagaimana dikutip berbagai sumber:

    1. Detail Kesepakatan

    Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung tiga tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka.

    Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup.

    Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini, merujuk laporan Times of Israel, akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk “tentara pria, pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh”.

    Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, ini untuk “memungkinkan pertukaran tahanan, serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi”.

    Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara.

    “Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan”, kata pejabat Israel.

    Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera.

    “Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir, dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi,” katanya.

    2. Sikap Netanyahu

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir.

    Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya “memeras konsesi menit terakhir”. Diketahui,, hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis.

    Di sisi lain, pemimpin senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Kamis bahwa ‘tidak ada dasar’ untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya.

    “Tidak ada dasar untuk klaim (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tentang gerakan itu yang menarik kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata,” kata Abu Zuhri kepada AFP.

    3. Israel Terus Bombardir Gaza

    Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, untuk menyerang milisi bersenjata Hamas, Kamis (16/1/2025). Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini.

    Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina.

    Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa.

    Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai.

    4. Respon Hamas

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan- Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak- setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama “perang genosida yang dilakukan rezim Israel”.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Secara khusus, ia memuji Hizbullah karena kelompok itu, katanya, telah “mempersembahkan ratusan martir, pemimpin, dan pejuang” di perang yang menurutnya “jalan menuju (pembebasan kota suci yang diduduki) al-Quds”. Menurutnya, hal suci telah dipimpin Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah sebelum tewas.

    Pejabat itu juga merujuk pada ribuan operasi pembalasan yang dilancarkan oleh kelompok itu, pasukan Yaman, dan pejuang Irak untuk menanggapi serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang meningkat secara bersamaan terhadap Lebanon. Ia juga berterima kasih kepada para pejuang perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    “Terutama di kamp [pengungsi] Jenin yang heroik, di al-Quds, dan wilayah pedalaman yang diduduki, yang juga memberikan tekanan kepada para penjajah selama kekejamannya (rezim),” tegasnya lagi menyebut Israel.

    5. Komentar Iran

    Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah.

    Sejauh ini, Negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis (Israel) merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis.

    “Perlawanan tetap hidup, berkembang, kuat … dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji Ilahi untuk membebaskan Masjid Al Aqsa dan Yerusalem,” kata Garda Revolusi, memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan mengatakan mereka mempertahankan persiapan lapangan untuk menghadapi “perang dan kejahatan baru.”

    6. Tanggapan Rusia

    Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Negeri Beruang Merah berharap hal itu dapat membawa “stabilisasi jangka panjang” dan menciptakan kondisi untuk “penyelesaian politik yang komprehensif” antara Israel dan Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (16/1/2025), Kremlin mengatakan bahwa pihaknya “menyambut” kesepakatan tersebut, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini.

    “Setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata, mengakhiri penderitaan rakyat Gaza, dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut,” kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Tetapi mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut,” tambahnya.

    Juru bicara kementerian luar negeri, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan tersebut adalah “langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel”. Dia juga berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi “pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina.”

    7. Sikap Trump dan Kelanjutan Normalisasi Arab-Israel

    Perdamaian ini sendiri terjadi saat Donald Trump kembali akan dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump, yang pernah memimpin AS pada 2017-2021, merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel.

    Trump sendiri mengaku ‘sangat gembira’ dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan ‘terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami’ untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah (Timteng).

    Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords (Perjanjian Abraham), yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab.

    “Dengan kesepakatan ini, tim Keamanan Nasional saya, melalui upaya Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza TIDAK PERNAH lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    “Kami akan terus menggalakkan PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN di seluruh kawasan, seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas Perjanjian Abraham yang bersejarah,” imbuhnya, merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    “Perjanjian gencatan senjata EPIC ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita pada bulan November, karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh Dunia bahwa Pemerintahan saya akan mencari Perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, dan Sekutu kita,” lanjut Trump.

    Perlu diketahui, Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggaet Arab Saudi. Tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang, dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina.

    Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah berulang kali menekankan bahwa “normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara”. Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi.

    “Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi perdana menteri (Israel Benjamin Netanyahu) dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun,” tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab.

    8. Respon RI

    Dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tuntutan Indonesia dan masyarakat internasional.

    “Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza,” tulis Kemlu, Kamis (16/1/2025).

    Pemerintah menambahkan penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA, serta rekonstruksi Gaza.

    “Perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel, serta berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” pungkas Kemlu.

    (luc/luc)

  • Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza – ‘Saya sedih sekaligus gembira’ – Halaman all

    Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza – ‘Saya sedih sekaligus gembira’ – Halaman all

    Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

    Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

    Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

    Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.

    Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

    Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Biden mengatakan kesepakatan itu akan “menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka”.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.

    Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.

    Namun dia berterima kasih kepada Biden karena “mempromosikannya”.

    Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari “ketangguhan” bangsa Palestina.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.

    Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

    Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

    Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

    Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.

    “Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.

    “Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.

    Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamas—yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lain—sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

    Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.

    Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

    Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.

    Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.

    Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.

    ‘Saya sedih sekaligus gembira’

    Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

    Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.

    “Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.

    Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.

    “Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.

    “Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami.”

    Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

    Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

    Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

    AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

    Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

    Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

    Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

    Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

    Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera – termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

    Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

    Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

    Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

    Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”

    Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

    Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

    Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

    Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

    Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

    Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

    Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

    Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

    “Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

    Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar – mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

    Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

    Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

    Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”

    Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”

    Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.

    Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

    Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.

    Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

  • Warga Gaza-Israel Rayakan Kesepakatan Gencatan Senjata

    Warga Gaza-Israel Rayakan Kesepakatan Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

    Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

    Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

    Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.

    Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

    Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.

    Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

    Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

    Presiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih. (BBC)

    Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

    Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.

    “Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.

    “Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.

    Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 orang kembali ke Gaza sebagai sandera.

    Serangan tersebut memicu serangan besar-besaran Israel di Gaza, yang menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina, menurut badan kesehatan yang dikelola Hamas Kementerian.

    Menurut penelitian BBC Verify, 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, dan 34 orang di antaranya diduga tewas.

    Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

    Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem. (Getty Images)

    Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

    Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

    AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

    Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

    Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

    Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

    Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

    Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

    Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

    Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

    Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

    Getty Images

    Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

    Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”

    Baca juga:Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

    Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

    Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

    Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

    Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

    Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

    Getty ImagesHamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata.

    Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

    Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

    “Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

    Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

    Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

    Getty ImagesBanyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa.

    Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

    Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”

    Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”

    Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.

    Getty ImagesSeorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza.

    Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

    Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.

    Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

    Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

    Berita ini akan terus diperbarui.

    (ita/ita)

  • Kejahatan Perang, Nenek Usia 80 Ditembak 6 Kali Oleh Tentara Israel Saat Berbelanja Bahan Makanan – Halaman all

    Kejahatan Perang, Nenek Usia 80 Ditembak 6 Kali Oleh Tentara Israel Saat Berbelanja Bahan Makanan – Halaman all

    Kejahatan Perang, Nenek Usia 80 Ditembak 6 Kali Oleh Tentara Israel Saat Berbelanja Bahan Makanan

    TRIBUNNEWS.COM- Pembunuhan nenek berusia 80 tahun oleh IDF kemungkinan merupakan ‘kejahatan perang’, Kata utusan PBB.

    Sebuah video viral memperlihatkan pasukan khusus Israel menggunakan ambulans sebagai kedok untuk menyusup ke kamp Balata di Nablus. Rekaman tersebut memperlihatkan saat mereka melepaskan tembakan dan secara brutal mengeksekusi warga Palestina berusia 80 tahun, Halima Abu Liel. 

    “Bukankah penggunaan ambulans untuk operasi militer merupakan kejahatan perang—atau apakah Israel memiliki pengecualian?” tulis pengguna akun X, Ihab Hassan.

    Video itu menunjukkan pasukan Israel membunuh seorang warga Palestina lanjut usia dalam sebuah penggerebekan yang menggunakan kendaraan yang disamarkan sebagai ambulans.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang menewaskan seorang warga sipil lanjut usia selama serangan Tepi Barat mungkin telah melakukan kejahatan perang, Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengatakan kepada Sky News.

    Halima Abu Leil, wanita berusia 80 tahun, sedang berbelanja bahan makanan pada tanggal 19 Desember ketika ia ditembak enam kali oleh pasukan IDF selama “kegiatan kontraterorisme” di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Ia meninggal tak lama kemudian.

    “Ketika saya melihat rekamannya, yang tampak jelas adalah tidak ada tindakan pencegahan yang diambil – dalam operasi yang legalitasnya masih diperdebatkan – untuk menghindari atau menyelamatkan nyawa warga sipil. Tidak ada prinsip proporsionalitas karena ada tembakan liar yang diarahkan ke target yang ditentukan dan pada akhirnya tidak ada penghormatan terhadap prinsip pembedaan,” kata Francesca Albanese kepada media Inggris tersebut pada hari Senin.

    “Jadi ini adalah pembunuhan berdarah dingin, dan bisa menjadi kejahatan perang sebagai pembunuhan di luar hukum,” tambahnya.

    Sky News telah memperoleh rekaman CCTV dari insiden tersebut dan menganalisisnya untuk mengetahui apa yang terjadi. 

    Rekaman tersebut menunjukkan bahwa pasukan IDF juga menggunakan kendaraan yang ditandai sebagai ambulans, yang berpotensi melanggar Konvensi Jenewa.

    Keluarga Abu Leil mengatakan kepada Sky bahwa mereka ingin video tersebut ditonton.

    “Mereka melihat bahwa dia adalah seorang wanita tua, tetapi mereka menembaknya enam kali – di kaki dan di dada,” tutur putrinya kepada media tersebut, seraya menunjukkan bahwa Halima sudah tergeletak di tanah setelah tembakan pertama.

    Analisis Sky terhadap video tersebut menunjukkan bahwa IDF mungkin telah menargetkan sekelompok pria Palestina yang mungkin bersenjata. Namun, mereka berhasil menyelinap ke dalam gedung ketika Halima ditembak.

    “IDF berkomitmen dan beroperasi sesuai dengan hukum internasional. Insiden yang disebutkan sedang ditinjau,” kata militer Israel kepada Sky News dalam sebuah pernyataan. 

    “Peninjauan tersebut akan memeriksa penggunaan kendaraan yang ditunjukkan dalam video dan klaim adanya korban jiwa pada orang yang tidak terlibat selama baku tembak antara teroris dan pasukan kami.”

    Baik penggunaan kendaraan medis yang ditandai untuk operasi keamanan maupun pembunuhan Abu Leil dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.

    Israel mendeklarasikan perang terhadap Hamas di Gaza setelah serangan mematikan pada 7 Oktober 2023. Bersamaan dengan serangan militer terhadap daerah kantong tersebut, pasukan keamanan dan pemukim Israel telah menewaskan 813 warga Palestina yang “kebanyakan tidak bersenjata” di Tepi Barat sejak saat itu, termasuk 15 wanita dan 177 anak-anak, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestina yang diduduki.

    “Setiap pembunuhan yang disengaja oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap kehidupan adalah melanggar hukum menurut hukum hak asasi manusia internasional dan merupakan kejahatan perang dalam konteks pendudukan Israel atas Wilayah Palestina,” kata kantor tersebut kepada Sky News.

    SUMBER: RT.COM

  • Israel Serang Sekolah di Jabalia Gaza, 8 Orang Tewas

    Israel Serang Sekolah di Jabalia Gaza, 8 Orang Tewas

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil Gaza menyebut serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menjadi tempat penampungan menewaskan delapan orang, termasuk dua anak-anak. Namun militer Israel mengklaim serangan itu menargetkan militan Hamas.

    Dilansir AFP, Minggu (12/1/2025), juru bicara lembaga tersebut, Mahmud Bassal, mengonfirmasi delapan orang, termasuk dua anak-anak dan dua wanita, tewas akibat penembakan Israel di sekolah Halwa di kota Jabalia, Gaza utara.

    Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengakui pihaknya melakukan serangan terhadap fasilitas tersebut.

    “Angkatan udara melakukan serangan tepat terhadap teroris di pusat komando dan kendali yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah Halwa di Jabaliya,” kata militer Israel.

    “Sekolah tersebut telah digunakan oleh teroris Hamas untuk merencanakan dan melaksanakan serangan,” tambahnya.

    Serangan ini yang terbaru dari serangkaian serangan Israel terhadap gedung sekolah yang menampung pengungsi di Gaza, tempat pertempuran telah berkecamuk selama lebih dari 14 bulan.

    Militer Israel menuduh Hamas bersembunyi di gedung sekolah tempat ribuan warga Gaza mencari perlindungan, tuduhan yang dibantah oleh kelompok militan Palestina.

    Setidaknya 46.537 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, telah tewas dalam kampanye militer Israel di Gaza sejak perang dimulai. PBB telah mengakui angka-angka ini dapat diandalkan.

    (fas/fas)

  • BKSAP dorong pemulihan peran UNRWA tangani pengungsi Palestina

    BKSAP dorong pemulihan peran UNRWA tangani pengungsi Palestina

    … UNRWA tidak boleh sampai ‘lumpuh’

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong pemulihan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen.

    Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, seruan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak.

    Mardani menyebut ada empat hal fundamental yang harus selalu dijadikan substansi pokok dalam setiap bahasan mengenai Palestina, yakni batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina dan akses terhadap air bersih.

    “Tanpa keempat hal tersebut, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan mengalami kendala,” kata Mardani.

    Dia menegaskan UNRWA berperan penting dalam penanganan dua dari keempat hal tersebut, khususnya penanganan pengungsi dan hak untuk kembali.

    “Itulah sebabnya UNRWA tidak boleh sampai ‘lumpuh’,” ujarnya.

    UNRWA adalah badan internasional di bawah PBB yang bekerja untuk membantu dan melindungi para pengungsi Palestina. Untuk diketahui, Amerika Serikat berencana untuk menghentikan kontribusinya terhadap UNRWA menyusul desakan dan tuduhan Israel agar badan PBB itu dibubarkan karena menampung teroris.

    Oleh karena itu, Mardani mengajak agar parlemen negara-negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara tertentu untuk mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA dalam menjalankan kewajibannya melindungi pengungsi Palestina, sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam Resolusi PBB 302 tahun 1949.

    Dia juga mengajak agar negara-negara anggota APA bersatu dan mendorong penguatan kembali sistem multilateral, yang menurutnya sedang terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • ‘Mereka pergi bermain sepakbola, tapi tak pernah pulang’ – Empat bocah dibunuh dengan kejam di Ekuador, mengapa perang terhadap geng kriminal dikritik? – Halaman all

    ‘Mereka pergi bermain sepakbola, tapi tak pernah pulang’ – Empat bocah dibunuh dengan kejam di Ekuador, mengapa perang terhadap geng kriminal dikritik? – Halaman all

    Pada 8 Desember 2024, empat bocah laki-laki Ekuador pergi bermain sepak bola, tetapi tidak pernah kembali. Beberapa pekan kemudian mayat mereka yang dimutilasi berhasil diidentifikasi.

    Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang pelanggaran hak asasi manusia, rasisme, hingga kekerasan aparat polisi dan militer di negara Amerika Latin tersebut.

    Saat itu, 2 Januari 2025, Luis Arroyo merayakan ulang tahun anak perempuannya bersama keluarganya di rumah, di kawasan miskin Las Malvinas.

    Las Malvinas terletak di Guayaquil, kota terbesar di Ekuador.

    Gadis itu berusia sembilan tahun, tetapi suasana acara itu terasa suram, walaupun ayahnya berusaha keras membuatnya menjadi meriah.

    Sang ayah sudah membeli ayam panggang, tetapi putrinya kehilangan selera makan selama berhari-hari—dia sangat merindukan dua kakak lelakinya, Ismael dan Josué, yang sudah berminggu-minggu tak dia temui.

    Arroyo berujar hidupnya bak mimpi buruk yang membuatnya dapat terbangun tiba-tiba.

    “Tetapi itu bukan mimpi buruk, itu nyata […] mereka mengambil anak-anak saya dengan brutal,” katanya kepada BBC melalui telepon.

    Hanya beberapa jam sebelumnya, dia telah menguburkan Ismael (15) dan Josué (14), yang jasadnya—dibakar dan dengan tanda-tanda penyiksaan—harus dia identifikasi sendiri.

    Anak-anaknya itu adalah dua dari “Los Cuatro de Guayaquil” atau “Guayaquil Four”. Mereka adalah anak-anak Ekuador yang ditahan anggota tentara dan kemudian hilang. Korban lainnya adalah Nehemías Arboleda, 15 tahun, dan Steven Medina, 11 tahun.

    Kasus ini telah menggemparkan Ekuador dan mengungkap berbagai persoalan akut di negara itu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), rasisme, serta kekerasan polisi dan militer.

    Pergi bermain sepak bola, lalu tak pernah pulang

    Sampai saat ini, Ekuador dianggap sebagai salah satu negara paling aman di kawasan tersebut.

    Berbagai obyek wisatanya—Kepulauan Galapagos, hutan hujan, dan pegunungan— menarik banyak wisatawan.

    Namun, kejahatan terorganisir, seperti di negara-negara Amerika Latin lainnya, meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    Ekuador kini merupakan salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.

    Menanggapi situasi seperti itu, Presiden Daniel Noboa memberi wewenang kepada militer untuk menjaga ketertiban umum.

    Kasus “Guayaquil Four”—yang muncul hanya beberapa pekan sebelum pemilihan presiden pada 9 Februari—telah memicu perdebatan mengenai kebijakan kekerasan ala Noboa, yang mencakup penerapan keadaan darurat dan penangguhan hak-hak sipil tertentu.

    Hal ini juga memicu protes di negara tersebut yang, walaupun terbatas, telah menarik perhatian organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang komisi HAM-nya telah mendesak Ekuador untuk menyelidiki kasus tersebut.

    “Menuntut semua yang bertanggung jawab, dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa situasi seperti itu tidak terjadi lagi,” kata PBB.

    Presiden Noboa telah menegaskan tidak akan ada impunitas terkait nasib anak-anak di bawah umur tersebut.

    Namun, keluarga tidak mempercayai kata-katanya, dan menginginkan keadilan bagi keempat anak yang saat itu pergi bermain sepak bola, tetapi tidak pernah pulang.

    ‘Ayah, kemarilah, tolong selamatkan aku’

    Pada 8 Desember 2024 malam, Luis Arroyo pergi keluar untuk membeli bahan makanan dan ketika dia kembali sekitar pukul 20.40, dia heran Ismael dan Josué belum pulang.

    “Saya bertanya kepada istri saya: ‘Di mana anak-anak itu?’ ‘Mereka pergi bermain bola, mereka akan kembali,’ katanya kepada saya.

    “Tetapi mereka tidak pulang dan saya mulai khawatir, saya pergi keluar untuk mencari mereka tetapi tidak dapat menemukannya. Waktu terus berlalu dan istri saya menerima telepon pada pukul 22.40.”

    Ayah dari para remaja itu mengatakan bahwa seorang pria yang tidak pernah menyebutkan identitasnya menghubungi istrinya dan memberi tahu bahwa anak-anaknya telah ditahan oleh militer. Mereka dalam kondisi telanjang dan butuh bantuan.

    “Kemudian dia menghubungkan saya dengan anak saya yang tertua, Ismael.”

    “Dia berujar kepada saya: ‘Ayah, kemarilah, selamatkan saya, kami di sini di Taura [sebuah kota di luar Guayaquil], dalam kondisi telantar. Militer menangkap kami karena diduga mencuri, tetapi kami tidak melakukan apa pun. Ayah, kemarilah, tolong selamatkan kami. Saya takut.’”

    Luis Arroyo berusaha membuatnya tidak panik.

    “Anakku, tetaplah tenang, aku akan menyelamatkanmu.”

    Dan kemudian orang ini mengambil kembali telepon itu dan berujar:

    “Tunggu, para anggota geng datang dengan sepeda motor.”

    Saya mengatakan kepadanya agar tidak melakukan apa pun kepada anak-anak—kasihanilah mereka, demi Tuhan.

    Pria itu berkata kepada saya:

    “Anda punya waktu 45 menit, satu jam […] Jika Anda mencintai anak-anak Anda, Anda harus datang menemui mereka sekarang.”

    Arroyo berkata bahwa pria itu mengirimkan lokasinya, tetapi dia tidak tahu cara ke sana.

    “Dan saya tidak akan mengambil risiko pergi ke sana sendirian,” katanya.

    “Jadi saya menutup telepon dan menghubungi seorang kerabat untuk melaporkan berita itu ke polisi dengan lokasi, foto pria itu, dan nomor teleponnya.”

    “Tetapi ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka tidak menemukan siapa pun.

    “Kemudian kerabat saya menelepon saya dan berkata: ‘Arroyo, anak-anak itu tidak ada di sini.”

    “Putus asa, saya menutup telepon dan menelepon pria ini lagi dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak membebaskan anak-anak.”

    Pria itu menghardik Arroyo dan menuduhnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

    “Sepertinya Anda tidak mencintai anak-anak Anda […] para bandit datang dengan 10 sepeda motor dan membawa mereka pergi,” katanya menirukan suara sang pria.

    “Dia menutup telepon dan saya tidak mendengar apa pun terkait nasib anak-anak saya.”

    Arroyo tidak menerima panggilan atau pesan lagi.

    Dia tahu melalui media sosial, pada Malam Natal, ada empat mayat ditemukan dalam kondisi terbakar dan dengan tanda-tanda penyiksaan.

    Jasad-jasad itu ditemukan di dekat pangkalan militer di Taura.

    “Kami berdoa kepada Tuhan: ‘Semoga mereka bukan anak-anak kami.’

    “Mereka menemukan jenazah anak-anak itu Selasa dan Jumat mereka menelepon kami dari tempat kejadian perkara.

    “Mereka meminta kami untuk datang ke sana. Pada hari yang sama kami melakukan tes DNA.”

    Pada saat itu, seorang hakim telah meminta agar kasus tersebut diselidiki sebagai dugaan “penghilangan paksa” dan 16 tentara ditangkap.

    ‘Ibu, bapak, mayat-mayat itu adalah anak-anak kalian’

    Pada tanggal 31 Desember, para kerabat menghadiri sidang resmi atas para tentara ini. Saat itulah mereka menerima konfirmasi akhir.

    “Ketika sidang selesai, jaksa datang kepada kami dan berkata: ‘Baiklah, ibu, bapak, saya harus katakan kepada kalian bahwa saya tidak akan berbohong kepada kalian tentang apa pun. Sayangnya, mayat-mayat yang ditemukan di Taura adalah anak-anak kalian,’” kenang Arroyo.

    “Itu mengerikan sekali, istri saya sampai histeris. Itu sangat mengerikan.”

    Kunjungan berikutnya adalah kamar jenazah.

    “Saya melihat kedua anak saya. Kaki mereka adalah satu-satunya yang tersisa dan karena Ismael memiliki kapalan dan bunion (benjolan tulang yang terbentuk pada sendi di pangkal jempol kaki.), seperti pemain bola, saya dapat membedakannya, karena kepalanya juga tidak ada.

    “Yang satunya, hanya tersisa tangan, kelingking, rambutnya, sebagian tengkoraknya, dan sebagian wajahnya.”

    Ayah Ismael dan Josué bercerita bahwa keluarganya ingin meminta kuburan digali kembali untuk diselidiki (ekshumasi), karena mereka masih belum benar-benar yakin atas apa yang terjadi pada mereka.

    “Mereka memberi kami jasad dua anak itu, tetapi mereka tidak memberi tahu kami bagaimana mereka meninggal, apakah mereka disiksa, ditembak, atau organ mereka diambil.”

    “Mereka memberi kami kerangka, dalam keadaan membusuk, terbakar habis, kepala anak saya hilang, itu mengerikan,” ujarnya.

    “Kami ingin jenazah tersebut diuji DNA secara internasional. Kami menginginkan keadilan.”

    “Mereka adalah empat anak yang tidak berdaya—bayangkan melakukan semua ini kepada mereka secara kejam dan jahat sekali.”

    ‘Mereka adalah segalanya bagi saya’

    Luis Arroyo tiba di kompleks pemakaman Ángel María Canales pada 1 Januari dengan medali yang tergantung di lehernya—Ismael telah memenangkannya dalam kompetisi sepak bola—sebagai penghormatan atas impian seumur hidup putranya untuk menjadi pemain sepak bola profesional.

    “Anak-anak saya sangat penyayang, ramah, mereka tidak punya masalah dengan siapa pun.”

    “Mereka selalu berdedikasi pada studinya, sepak bola.”

    “Mereka berkata kepada kami: ‘Ayah, Ibu, aku akan bermain sepak bola profesional, aku akan keliling dunia, aku akan membelikan kalian rumah, Ibu… aku akan mengeluarkan kalian dari sini.’ Itulah impian anak saya.”

    “Ismael Arroyo dan Josué Arroyo akan selalu ada di hati saya.”

    “Saya tahu bahwa Tuhan telah menempatkan mereka di surga, mereka adalah malaikat kecil, saya akan selalu mencintai mereka dan saya tidak akan beristirahat sampai keadilan ditegakkan.”

    “Kematian mereka tidak akan luput dari hukuman. Mereka segalanya bagi saya, kekuatan pendorong saya, landasan hidup saya.”

    ‘Anak-anak saya bukan penjahat’

    Arroyo menegaskan anak-anaknya didiskriminasi karena warna kulitnya.

    Mereka bukanlah anak pertama—maupun terakhir—yang hilang akibat kebijakan keamanan yang penuh kekerasan oleh pemerintahan Daniel Noboa.

    “Ini adalah strategi pemerintah yang buruk: mengirim orang-orang ini untuk membunuh di jalanan.”

    “Presiden mendukung tindakan memalukan para tentara ini, menutupi berbagai hal dan mendiskriminasi anak-anak kami, mencoreng nama mereka sendiri,” katanya.

    “Mereka ingin menggambarkan anak-anak kami sebagai teroris, pencuri, penjahat. Anak-anak saya bukanlah penjahat, mereka juga tidak mencuri, tidak ada bukti bahwa mereka mencuri apa pun,” katanya, mengacu pada tuduhan awal Kementerian Pertahanan bahwa anak-anak di bawah umur tersebut terlibat dalam perampokan sebelum ditangkap.

    Luis Arroyo mengatakan bahwa dia ketakutan dan meminta otoritas Ekuador untuk melindunginya dan keluarganya.

    “Saya takut dengan kejadian ini, saya ingin kabur dari Ekuador. Kami merasa sendirian, tanpa perlindungan, hidup kami bisa dalam bahaya.”

  • Joseph Aoun Terpilih Sebagai Presiden Lebanon ke-14 – Halaman all

    Joseph Aoun Terpilih Sebagai Presiden Lebanon ke-14 – Halaman all

    Joseph Aoun Terpilih Sebagai Presiden Lebanon ke-14

    TRIBUNNEWS.COM- Setelah lebih dari dua tahun kebuntuan presidensial di Lebanon, Parlemen memilih Panglima Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden Republik ke-14.

    Setelah lebih dari dua tahun kebuntuan presiden menyusul berakhirnya masa jabatan mantan Presiden Michel Aoun, Parlemen Lebanon memilih Panglima Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden ke-14 Republik Lebanon.

    Joseph Aoun, panglima Angkatan Darat Lebanon, sekarang memegang jabatan presiden, mengikuti masa jabatan pendahulunya: Emile Lahoud, Michel Suleiman, dan Michel Aoun.

    Hal ini terjadi setelah pemungutan suara parlemen Lebanon pada hari Kamis, di mana mereka gagal mengamankan mayoritas dua pertiga yang diperlukan (86 suara) di putaran pertama pemungutan suara sebelumnya hari itu, yang dibutuhkan agar seorang kandidat dapat menang.

    Pada putaran kedua, mereka berhasil memilih presiden setelah jeda selama dua jam, di mana Aoun dilaporkan bertemu dengan para pimpinan blok Loyalitas pada Perlawanan dan Blok Pembangunan dan Pembebasan selama lebih dari satu jam.

    Setelah 71 deputi memilih panglima tentara di putaran pertama, ia menang di putaran kedua, dengan 99 suara tercatat.

    Perlu dicatat bahwa seluruh 128 perwakilan Lebanon berpartisipasi dalam pemilihan presiden, dengan duta besar dari beberapa negara yang hadir, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran, Qatar, Mesir, dan China.

    Berjanji untuk membangun kembali kepercayaan di Lebanon

    Presiden Lebanon yang baru terpilih, Joseph Aoun, telah berjanji untuk mengawali babak baru dalam sejarah negara tersebut, dengan menekankan persatuan, keadilan, dan reformasi kelembagaan sebagai pilar utama masa jabatannya sebagai presiden. 
    Berbicara kepada rakyat setelah pemilihannya, Aoun menyampaikan serangkaian pernyataan yang menguraikan visinya untuk masa depan Lebanon.

    “Kita adalah orang-orang yang berani, tangguh dalam menghadapi kesulitan. Apa pun perbedaan kita, di masa sulit, kita bersatu,” kata Aoun. “Jika salah satu dari kita jatuh, kita semua akan jatuh.”

    Presiden terpilih berjanji untuk bekerja dengan dedikasi yang tak tergoyahkan guna membangun kembali kepercayaan terhadap negara Lebanon. 

    “Hari ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Lebanon. Janji saya adalah mengabdi kepada negara Lebanon dengan integritas,” tegasnya.

    Aoun menekankan perlunya imparsialitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dengan bersumpah, “Tidak akan ada kekebalan bagi penjahat, individu yang korup, atau pelaku. Keadilan akan menjadi penengah utama.” 

    Ia lebih lanjut berkomitmen untuk menegakkan konstitusi, dengan mengatakan, “Saya berjanji untuk menantang konstitusionalitas undang-undang apa pun yang melanggar piagam dan untuk menghormati pemisahan kekuasaan.”

    Presiden terpilih juga menguraikan rencana untuk merestrukturisasi administrasi publik dan menerapkan rotasi pada posisi senior di berbagai lembaga. 

    “Janji saya adalah mereformasi administrasi publik dan mengadopsi kebijakan rotasi untuk posisi eksekutif,” katanya.

    Aoun menggarisbawahi pentingnya memperkuat kedaulatan dan keamanan Lebanon. 
    “Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, saya berjanji untuk menegakkan hak eksklusif negara untuk memanggul senjata,” ungkapnya. 

    Ia juga menyerukan investasi pada Angkatan Darat Lebanon untuk memerangi terorisme dan mencegah agresi Israel. 

    “Kita harus berinvestasi pada militer kita untuk menjaga perbatasan kita dan melindungi dari ancaman eksternal.”

    Menegaskan kembali komitmennya terhadap kemerdekaan Lebanon, Aoun menyatakan, “Kami tidak akan berkompromi terhadap kedaulatan atau kemerdekaan Lebanon. Persatuan kita adalah perisai kita terhadap kesulitan.” 

    Ia mendesak ketergantungan pada kekuatan internal daripada kekuatan asing, dengan mengatakan, “Sudah tiba saatnya untuk mencurahkan fokus kita hanya pada Lebanon, bukan pada kekuatan eksternal untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain.”

    Aoun juga menganjurkan dialog pragmatis dengan negara tetangga Suriah untuk mengatasi masalah bersama. 

    “Kita memiliki kesempatan untuk dialog yang bermakna dan penuh rasa hormat dengan Suriah untuk menyelesaikan masalah bersama,” katanya. Ia menekankan keterbukaan terhadap hubungan yang seimbang dengan Timur dan Barat, berdasarkan rasa saling menghormati.

    Aoun berjanji untuk memprioritaskan jaringan jaminan sosial dan melindungi kebebasan. “Saya akan berupaya memperkuat jaring pengaman sosial dan menghormati kebebasan pers dan berekspresi dalam kerangka konstitusional,” ungkapnya.

    Ia mengakhiri pidatonya dengan rasa urgensi dan tekad, dengan menyatakan, “Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Komitmen saya adalah membela kepentingan publik dan hak-hak semua warga Lebanon.”

    Siapa Presiden ke-14 Republik Lebanon?

    Joseph Aoun telah menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Lebanon sejak 8 Maret 2017, menggantikan Jenderal Jean Kahwaji. 

    Karier militernya dimulai pada tahun 1983, menandai dimulainya masa baktinya yang panjang di ketentaraan.

    Ia dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal pada tahun 2013 dan terus naik pangkat, mencapai pangkat Jenderal pada tahun 2017. 

    Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat, memimpin selama salah satu periode paling sensitif dalam sejarah Lebanon.

    Lebanon menghadapi tantangan keamanan dan politik yang signifikan selama periode ini, termasuk pertempuran “Dawn of the Outskirts” yang terkenal pada tahun 2017. 
    Dalam operasi ini, Angkatan Darat Lebanon, bekerja sama dengan pasukan Perlawanan, bertempur melawan organisasi teroris di pinggiran kota Arsal dan al-Qaa, yang terletak di perbatasan Suriah.

    Negara ini juga menghadapi tantangan keamanan yang signifikan menyusul pecahnya protes pada 17 Oktober 2019, dan perang Israel yang berkepanjangan di Lebanon pada tahun 2023, yang berlangsung lebih dari 60 hari. 

    Peristiwa ini memberikan tanggung jawab baru kepada Angkatan Darat Lebanon, terutama dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Joe Biden yang akan lengser tidak akan mencabut penetapan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagaimana diungkapkan pejabat AS pada 8 Januari, dan menyerahkan keputusan kepada pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Pejabat senior yang berbicara dengan Washington Post mengatakan HTS “harus menunjukkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, khususnya Al-Qaeda sebelum label tersebut dapat dicabut.” 

    “Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada harian AS tersebut.

    Pemerintah de facto Suriah baru-baru ini mempromosikan ekstremis asing ke jabatan tinggi di angkatan bersenjata baru.

    Menurut laporan, Washington memiliki “kekhawatiran yang masih ada” setelah penguasa baru de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa – mantan wakil komandan ISIS dan pendiri Al-Qaeda di Suriah – memberikan lampu hijau untuk promosi ekstremis asing ke jajaran perwira di angkatan bersenjata yang baru dibentuk.

    Beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan Suriah dan bangkitnya HTS, Sharaa menyerukan kepada warga negara asing yang bergabung dengan HTS untuk menerima kewarganegaraan Suriah , dengan mengatakan bahwa mereka adalah “bagian dari gerakan yang menyebabkan jatuhnya Assad dan harus dirayakan.”

    Sebagai bagian dari perang rahasia yang didukung AS terhadap bekas pemerintah Suriah, pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi mengirim wakilnya Abu Mohammad al-Julani – nama samaran Sharaa – dan sekelompok pejuang ekstremis dari Irak ke Suriah pada bulan Agustus 2011 untuk mendirikan Front Nusra, cabang resmi Al-Qaeda di Suriah.

    Kelompok Sharaa, yang kemudian ia beri nama baru HTS, melakukan serangan bom bunuh diri di Damaskus pada Desember 2011 dan Januari 2012 sebelum mengumumkan keberadaan mereka. 

    Ribuan ekstremis agama Salafi dari puluhan negara, termasuk Inggris, Belgia, Prancis, Tiongkok, Chechnya, Tunisia, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Arab Saudi, bergabung dengan Sharaa dalam perang melawan Damaskus.

    HTS menguasai Suriah setelah kudeta yang berhasil terhadap pemerintahan Bashar al-Assad bulan lalu. Dalam beberapa minggu sejak itu, pejabat senior dari AS, Eropa, dan Teluk Persia telah melakukan perjalanan ke Damaskus untuk bertemu dengan Sharaa dan menawarkan dukungan mereka terhadap pemerintahan de facto .

    Washington juga mengangkat hadiah sebesar $10 juta untuk kepala Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya katakan kepadanya bahwa kami tidak akan meneruskan tawaran hadiah Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengumumkan bulan lalu, dengan mengutip “pesan positif” yang diterimanya selama pertemuan dengan Sharaa.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Jakarta –

    Dalam pidato tahun barunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, betapa “ke depan kami akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan visi negara Turki dan seluruh kawasan yang bebas teror,” kata dia.

    Ucapannya itu merujuk pada upaya rekonsiliasi antara pemerintah di Ankara dengan kaum Kurdi. Prosesnya berawal mengejutkan, karena digagas oleh tokoh ultranasional Devlet Bahceli. Padahal, ketua umum Partai Gerakan Nasional, MHP, itu selama ini dikenal lantang menuntut vonis mati bagi ketua Partai Pekerja , PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di tahanan.

    MHP, yang sejak 2015 berkoalisi dengan Erdogan, mengusulkan agar Öcalan diundang berpidato di hadapan parlemen, demi mengajak gerilayawan PKK meletakkan senjata.

    Rekonsiliasi di depan mata?

    Kelompok paramiliter PKK, yang didirikan pada tahun 1978, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah Turki sejak tahun 1984.

    Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bangsa Kurdi yang sekarang berjumlah sekitar 30 juta orang, bermukim di wilayah antara Turki, Suriah, Iran, dan Irak.

    Sejak saat itu, suku Kurdi berjuang untuk memiliki negara sendiri atau setidaknya demi hak otonomi. Status tersebut ditolak oleh Turki hingga kini. Konflik kekerasan antara Turki dan PKK Kurdi dikatakan telah menelan sekitar 40.000 korban antara tahun 1984 dan 2009. Pendiri PKK Öcalan telah berada di dalam penjara di Pulau Imrali di Laut Marmara sejak 1999.

    Dengan latar belakang ini, tokoh ultranasionalis Turki, Davlet Bahçeli mengejutkan publik pada awal Oktober 2024 ketika dia berjabat tangan dengan perwakilan “Partai Emansipasi Rakyat dan Demokrasi atau DEM yang pro-Kurdi di parlemen. Hanya beberapa hari kemudian, dia mengimbau pemimpin PKK Abdullah Öcalan untuk meletakkan senjatanya.

    Menyusul permohonan Bahçeli, dua perwakilan DEM yang pro-Kurdi mengunjungi Öcalan di penjara Imrali pada tanggal 28 Desember dan mengatakan prosesnya “penuh harapan.” Saat ini sedang berlangsung konsultasi antara politisi DEM dan perwakilan pemerintah Erdoan serta oposisi.

    Segalanya untuk Erdoan?

    Beberapa pengamat menduga bahwa inisiatif ini dibuat untuk memungkinkan Erdoan mencalonkan diri setelah 2028, yang sejatinya dilarang konstitusi.

    Secara teknis, Erdoan dihadapkan pada dua pilihan, mengubah konstitusi dengan mayoritas mutlak atau mendorong parlemen memutuskan pemilihan umum dini. Masalahnya, koalisi pemerintah kekurangan 45 kursi untuk membuat keputusan tersebut. DEM memiliki total 57 anggota di parlemen, dengan bantuan mereka, pemilihan umum dapat dimajukan.

    Ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul melihat kemungkinan latar belakang lain. AKP, kata Esen kepada DW, tidak bisa lagi memenangkan pemilu karena tidak memiliki suara Kurdi.

    “Sistem Erdoan sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Kami melihat ini di pemilihan lokal pada musim semi 2023. Dalam kondisi saat ini, pemilih Kurdi lebih suka memilih kandidat oposisi” – sebuah tren yang ingin dibalikkan oleh Erdoan.

    Menurut berbagai perkiraan, suku Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20 persen populasi Turki. “Koalisi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikan tren penurunan perolehan suara,” kata Esen. Selain itu, inisiatif tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh MHP: “Dalam sistem otoriter kita, seseorang tidak akan berani mengambil langkah seperti itu tanpa persetujuan Erdoan,” Esen yakin.

    Tiada rekonsiliasi di balik perbatasan

    Tapi ketika pemerintah sibuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Öcalan dan PKK di dalam negeri, milisi yang didukung Turki gencar menyerang gerilayawan Kurdi YPG di wilayah perbatasan di Suriah. Turki melihat milisi yang didukung Amerika Serikat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, sama seperti PKK.

    Ankara menuntut agar pemerintah transisi Suriah membubarkan milisi Kurdi YPG, yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. “Namun tuntutan Turki tidak realistis dari sudut pandang Kurdi,” jelas ilmuwan politik Esen: “Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, YPG telah memantapkan dirinya sebagai faktor kekuatan di Suriah timur laut. Terlepas dari jenis kesepakatan apa yang mungkin dicapai di Turki, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan meletakkan senjata.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

    (ita/ita)