Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah berencana memulangkan mantan anggota kelompok teroris
Jemaah Islamiyah
(JI)
Hambali
alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk
Guantanamo
, Kuba, ke Tanah Air.
Namun, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.
Jika menilik ke belakang, wacana pemulangan Hambali ke Tanah Air pernah muncul di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seiring dengan rencana Presiden AS Barack Hussein Obama ketika itu untuk menutup penjara Guantanamo.
Namun, isu pemulangan Hambali ditepis oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia mengatakan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
“Mereka (AS) tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Hambali ke Indonesia. Ya alhamdulillah. Jangan tambah masalah di dalam negerilah,” kata Luhut, di kantornya, Jumat, 11 Maret 2016.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
Ia mengatakan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
Meski ditangkap oleh pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika.
“Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
Yusril mengungkapkan, Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.
Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.
Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
“Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar dia.
Yusril mengatakan, pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).
Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana
pemulangan Hambali ke Indonesia
.
“Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: Teroris
-
/data/photo/2025/01/19/678c327f1d995.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
Nasional
20 Januari 2025")
Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air? Nasional 20 Januari 2025
-
Gencatan Senjata Resmi Dimulai, Begini Kondisi Terkini Israel dan Gaza
Jakarta, CNBC Indonesia – Gencatan senjata di Gaza resmi dimulai setelah sempat terjadi penundaan oleh pihak Israel. Hal ini ditandai dengan dipulangkannya tiga sandera Israel dan warga Palestina kembali ke lingkungan mereka yang hancur pada Minggu (19/1/2025).
Di Tel Aviv, ratusan warga Israel bersorak dan menangis di sebuah alun-alun di luar markas pertahanan saat siaran langsung dari Gaza menampilkan ketiga sandera tersebut naik ke dalam kendaraan Palang Merah yang dikelilingi oleh pejuang Hamas.
Militer Israel mengonfirmasi bahwa Romi Gonen, Doron Steinbrecher, dan Emily Damari telah dipertemukan kembali dengan ibu mereka dan merilis video yang menunjukkan mereka dalam kondisi sehat. Damari, yang kehilangan dua jari ketika diculik, tersenyum dan memeluk ibunya sambil mengangkat tangan yang dibalut perban.
“Romi, Doron, dan Emily – seluruh bangsa memeluk kalian. Selamat pulang,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui telepon kepada seorang komandan, dilansir dari Reuters.
Pusat Medis Sheba melaporkan bahwa ketiga wanita tersebut dalam kondisi stabil. Mereka adalah bagian dari lebih dari 250 orang yang diculik dan 1.200 orang yang tewas dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, menurut Israel.
Adapun Lebih dari 47.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak saat itu, menurut pejabat medis di Gaza, dengan hampir seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang menjadi tunawisma. Sekitar 400 tentara Israel juga tewas.
Gencatan senjata ini menyerukan penghentian pertempuran, pengiriman bantuan ke Gaza, dan pembebasan 33 dari hampir 100 sandera Israel dan asing yang tersisa dalam fase pertama selama enam minggu dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Banyak dari sandera tersebut diyakini telah meninggal.
Di Gaza bagian utara, warga Palestina menelusuri lanskap yang hancur penuh dengan puing-puing dan logam yang bengkok, sisa dari pertempuran paling intens dalam perang ini.
“Rasanya seperti akhirnya menemukan air setelah tersesat di padang pasir selama 15 bulan,” kata Aya, yang mengaku telah mengungsi dari rumahnya di Gaza City selama lebih dari setahun.
Di Tepi Barat yang diduduki Israel, bus-bus menunggu pembebasan tahanan Palestina dari penahanan Israel. Hamas mengatakan kelompok pertama yang dibebaskan dalam pertukaran untuk para sandera termasuk 69 wanita dan 21 remaja laki-laki.
Fase pertama gencatan senjata ini berlaku setelah penundaan tiga jam di mana pesawat dan artileri Israel menyerang Jalur Gaza. Serangan di menit-menit terakhir tersebut menewaskan 13 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Israel menyalahkan Hamas karena terlambat menyerahkan daftar nama sandera yang akan dibebaskan dan menyatakan bahwa mereka telah menyerang teroris. Hamas menyebutkan bahwa keterlambatan dalam memberikan daftar tersebut disebabkan oleh masalah teknis.
“Hari ini senjata di Gaza telah diam,” kata Presiden AS Joe Biden pada hari terakhir masa jabatannya, menyambut gencatan senjata yang sulit dicapai melalui diplomasi AS selama lebih dari setahun.
“Ini adalah perjalanan panjang,” kata Biden. “Tetapi kita mencapai titik ini hari ini karena tekanan yang dibangun Israel pada Hamas, yang didukung oleh Amerika Serikat.”
Bagi Hamas, gencatan senjata ini bisa menjadi kesempatan untuk muncul dari persembunyian setelah 15 bulan. Polisi Hamas yang berpakaian seragam biru segera dikerahkan di beberapa wilayah, dan para pejuang bersenjata mengendarai kendaraan melalui kota Khan Younis di selatan, di mana kerumunan bersorak, “Salam kepada Brigade Al-Qassam,” sayap bersenjata kelompok tersebut.
“Semua faksi perlawanan tetap ada meskipun ada Netanyahu,” kata seorang pejuang kepada Reuters.
Pemerintahan Gaza Pascaperang
Belum ada rencana rinci untuk memerintah Gaza setelah perang, apalagi untuk membangunnya kembali. Kembalinya Hamas akan menguji kesabaran Israel, yang telah menyatakan akan melanjutkan pertempuran kecuali kelompok militan tersebut benar-benar dibongkar.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengundurkan diri dari kabinet karena gencatan senjata ini, meskipun partainya menyatakan tidak akan mencoba menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh garis keras lainnya, tetap di pemerintahan tetapi menyatakan akan mundur jika perang berakhir tanpa penghancuran total Hamas.
Gencatan senjata ini berlaku pada malam pelantikan Presiden terpilih AS Donald Trump. Penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, mengatakan jika Hamas melanggar kesepakatan, Amerika Serikat akan mendukung Israel “melakukan apa yang harus dilakukan.”
“Hamas tidak akan pernah memerintah Gaza. Itu sepenuhnya tidak dapat diterima,” katanya.
(luc/luc)
-
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Berencana Kembalikan Hambali dari Guantanamo | Video WN China Selipkan Uang dalam Paspor untuk Lewati Pemeriksaan Bandara Nasional 20 Januari 2025
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Berencana Kembalikan Hambali dari Guantanamo | Video WN China Selipkan Uang dalam Paspor untuk Lewati Pemeriksaan Bandara
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia,
Yusril
Ihza Mahendra mengungkapkan, wacana pemerintah mengembalikan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias
Hambali
ke Indonesia.
Diketahui, Hambali ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) yang berada di Teluk Guantanamo, Cuba.
Untuk diketahui juga, JI sudah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
Dalam pendapatnya, Yusril mengatakan, Pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
“Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002,” kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.
“Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” ujar Yusril.
“Jadi, supaya masyarakat tahu bahwa kita (pemerintah) tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo,” katanya lagi.
Yusril menambahkan bahwa Hambali telah 23 tahun ditahan dan belum mendapat kepastian hukum di Amerika.
Menurut Yusril, jika Hambali kembali ke Indonesia, kasus yang menjeratnya pun akan selesai.
“Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyebut, bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pengembalian Hambali tersebut.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Berita populer selanjutnya datang dari video warga negara (WN) China yang viral karena selipkan uang dalam paspor untuk lewati pemeriksaan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta).
Video itu diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08 dan hingga Minggu (19/1/2025) pukul 12.20 WIB telah ditonton 185.000 kali.
Dalam rekaman itu, warga negara asing (WNA) tersebut mengaku bisa melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberi tip.
Menanggapi soal video tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang memeriksa kebenarannya.
“Kita sedang cek kebenarannya apa itu hoaks apa enggak ya, karena dari konten tersebut tidak terlihat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Godam mengatakan, pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di lokasi pemeriksaan Imigrasi Soetta. Petugas terkait juga telah dimintai keterangan.
Selanjutnya, pihak Imigrasi akan meminta penjelasan dari warga negara asing tersebut.
“Tinggal klarifikasi dari orang itu,” ujar Godam.
Namun, Godam mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkap hasil pemeriksaan tersebut karena masih berproses.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Tolak Gencatan Senjata Gaza, Menteri Kontroversial Israel Mundur
Tel Aviv –
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, dan dua menteri lainnya dari partai nasionalis-religiusnya telah mengundurkan diri dari kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka mundur karena menolak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Dilansir Al-Jazeera, Jumat (19/1/2025), Partai Otzma Yehudit atau Kekuatan Yahudi tidak lagi menjadi bagian dari koalisi yang berkuasa. Tetapi, mereka mengatakan tidak akan mencoba menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.
Ben-Gvir merupakan pemukim di Kiryat Arba yang menjadi salah satu permukiman paling radikal di Tepi Barat yang diduduki Israel. Ben-Gvir juga pernah dihukum karena hasutan rasisme, merusak properti, memiliki materi propaganda organisasi ‘teroris’ dan mendukung organisasi ‘teroris’ atau kelompok terlarang Kach milik Meir Kahane yang ia ikuti saat berusia 16 tahun.
Namun dalam pemilihan umum Maret 2021, partai Jewish Power milik Ben-Gvir berhasil memasuki Parlemen Israel dengan bergabung bersama Partai National Union milik Bezalel Smotrich. Koalisi mereka menjadi kubu Zionisme Religius atas perintah PM saat itu Benjamin Netanyahu, kalah dalam pemilihan umum melawan gabungan kubu Naftali Bennet dan Yair Lapid.
Ben-Gvir menjadi salah satu menteri yang kerap melontarkan pernyataan ataupun melakukan hal kontroversial. Dia pernah dihujat oleh dunia internasional usai melontarkan keinginan membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa.
Gencatan senjata di Gaza disetujui setelah satu tahun mediasi intensif oleh Qatar dan Mesir. Gencatan senjata menjadi langkah pertama dalam proses panjang dan rapuh yang bertujuan untuk mengakhiri perang selama 15 bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militer bahwa gencatan senjata tidak akan dimulai sampai Israel memiliki daftar sandera yang akan dibebaskan. Hamas sendiri menyatakan berkomitmen untuk menyediakannya. Namun, Hamas beralasan ada kendala teknis sehingga daftar itu sulit diselesaikan tepat waktu.
Israel pun terus menyerang Gaza pada Minggu (19/1) meski telah masuk waktu gencatan senjata. Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai lebih dari 25 orang. Juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal mengatakan tiga orang tewas di Gaza utara dan lima orang di Kota Gaza.
Perang di Gaza telah terjadi sejak 7 Oktober 2023. Israel berdalih serangan ke Gaza untuk menghabisi Hamas yang melakukan serangan ke wilayah mereka.
Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang di Israel. Selain itu, ada ratusan orang yang ditahan dan menjadi sandera Hamas.
Sementara, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 46 ribu orang di Gaza. Selain itu, ada ratusan ribu orang terluka dan jutaan orang menjadi pengungsi akibat serangan Israel.
(haf/imk)
-
4 Pemerintah Berencana Kembalikan Hambali dari Guantanamo Nasional
Pemerintah Berencana Kembalikan Hambali dari Guantanamo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias
Hambali
dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia,
Yusril
Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
“Kita juga
concern
dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus
bom Bali
pada tahun 2002,” kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
Yusril menjelaskan bahwa terdakwa kasus bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintah Amerika.
“Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” ujar Yusril.
“Jadi, supaya masyarakat tahu bahwa kita (pemerintah) tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo,” katanya lagi.
Yusril lalu mengungkapkan bahwa Hambali sudah 23 tahun ditahan dan belum mendapat kepastian hukum di AS.
Menurut Yusril, jika Hambali kembali ke Indonesia, kasus yang menimpanya pun selesai.
Di sisi lain, Pemerintah saat ini juga memiliki kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Terlebih, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
“Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” kata Yusril.
“Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ujarnya lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Israel Tarik Mundur Pasukan, IDF Siapkan Rencana Pertahanan Baru di Selubung Gaza: Pengepungan! – Halaman all
Israel Tarik Mundur Pasukan, IDF Siapkan Rencana Pertahanan Baru di Selubung Gaza
TRIBUNNEWS.COM – Radio Tentara Pendudukan Israel melaporkan perkembangan situasi jelang pelaksanaan gencatan senjata di Gaza antara Militer Israel (IDF) dan faksi-faksi perlawanan Palestina yang dipimpin gerakan Hamas.
Dalam laporan tersebut dikatakan kalau IDF telah mengembangkan rencana pertahanan baru di wilayah selubung Gaza.
Rencana pertahanan baru IDF tersebut dilaporkan, mencakup penguatan sistem pertahanan di sepanjang perbatasan Jalur Gaza.
IDF juga akan melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari Gaza, selama pelaksanaan pertukaran tahanan dan perjanjian gencatan senjata, yang dijadwalkan mulai berlaku pada hari Minggu.
Media terafiliasi IDF menjelaskan kalau Divisi ke-99 IDF akan secara bertahap menarik diri dari poros Netzarim sesuai dengan perjanjian gencatan senjata.
Adapun Divisi ke-162 akan memikul tanggung jawab pertahanan di wilayah utara selubung Gaza.
“Sedangkan Divisi Gaza IDF akan memikul tanggung jawab atas wilayah selatan daerah kantung Palestina tersebut. Dengan demikian hanya dua divisi yang akan tersisa di wilayah Jalur Gaza,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Sabtu (17/1/2025).
Pasukan Israel (IDF) mengamati situasi dalam agresi militer di Jalur Gaza.
Siap Menyerbu Gaza Lagi
Situs media Israel, Wala dan i24 News juga melaporkan, pada implementasi perjanjian tersebut, pasukan militer Israel akan menyesuaikan penempatan mereka dan secara bertahap menarik diri dari titik-titik di Jalur Gaza.
Mereka mengindikasikan, Komando Militer IDF di wilayah selatan negara pendudukan tersebut sedang bersiap untuk mengerahkan bala bantuan di sepanjang perbatasan dengan Gaza, sambil memperkuat garis pertahanan untuk menjamin keamanan.
Ini artinya, pasukan-pasukan Israel yang berada di dalam Gaza akan ditarik ke luar di seluruh perbatasan.
Pengepungan dengan konsentrasi pasukan di perbatasan ini mengindikasikan kalau Israel siap kembali masuk dan menyerang Gaza jika proses gencatan senjata tidak berjalan mulus.
Sebelumnya pada hari Jumat, Kabinet Israel untuk Urusan Keamanan dan Politik meratifikasi pertukaran tahanan dan perjanjian gencatan senjata.
Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan gelombang pertama daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian tersebut.
Apa yang disebut sebagai “Otoritas Penyiaran Israel resmi” mengindikasikan bahwa kabinet Israel telah mengambil keputusan untuk kembali melakukan pertempuran sengit jika perjanjian tahap kedua dan ketiga tidak dilaksanakan.
“Dewan juga menambahkan keamanan Tepi Barat sebagai salah satu tujuan perang,” kata laporan tersebut.
Menurut situs Al Jazeera, meskipun mencapai kesepakatan, pendudukan Israel meningkatkan serangannya di Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir, dan membunuh 116 warga Palestina, termasuk 30 anak-anak dan 32 wanita, sejak perjanjian diumumkan, hingga Jumat sore, menurut Pertahanan Sipil di Gaza.
Sejak 7 Oktober 2023, pendudukan Israel telah melakukan genosida di Gaza, menyebabkan lebih dari 157.000 orang Palestina menjadi martir dan terluka, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, serta lebih dari 11.000 orang hilang.
Jalur Gaza di Palestina yang terkepung kini menyaksikan kehancuran besar-besaran dan kelaparan yang menyebabkan kematian puluhan anak-anak dan orang lanjut usia, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Ribuan Warga Israel Tolak Gencatan Senjata
Ribuan warga Israel turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Mereka berkumpul di luar Kantor Perdana Menteri Israel di Netanyahu pada hari Kamis, (16/1/2025), dan menghalangi lalu lintas di jalan raya terdekat.
The Guardian menyebut ada sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Mereka dibubarkan oleh polisi.
Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam. Tangan mereka berwarna merah karena cat.
“Seorang tahanan yang dibebaskan hari ini akan menjadi teroris besoknya,” demikian tulisan yang tercantum dalam plakat pengunjuk rasa.
“Kalian tak punya perintah untuk menyerah kepada Hamas.”
Para pengunjuk rasa juga membawa sekitar 40 peti mati yang yang diselimuti bendera Israel.
Demonstrasi itu diselenggarakan oleh anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan.
“Kami menolak kesepakatan semacam ini. Saya tidak berunjuk rasa menentang keluarga sandera, tetapi menentang pemerintah. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga,” kata Shmuel (27), salah satu demonstran.
“Keluarga itu punya hak untuk melakukan apa pun yang mereka pikir akan bisa mengembalikan anggota keluarga mereka, tetapi sebagai sebuah negara, kita tidak bisa menempatkan bahaya keamanan di seluruh negara.”
Dia mengaku sudah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza meletus. Kata dia, pemerintah terancam menyia-nyiakan upaya yang sudah dilakukan tentara Israel.
“Kita harus melanjutkan perang ini. Sahabat terbaik saya meninggal sebulan lalu saat bertempur di Rafah. Saya bertanya kepada diri saya apakah ini sia-sia.”
Sementara itu, seorang pengunjuk rasa lainnya yang bernama Yehoshua Shani meminta Netanyahu dan kabinetnya menolak gencatan senjata.
“Kami menghabiskan malam di sini di luar Kantor Perdana Menteri. Tentu saja susah tidur karena ada kekhawatiran mengenai nasib para sandera dan keamanan rakyat Israel,” kata Shadi dikutip dari Yedioth Ahronoth.
“Kami meminta perdana menteri dan kabinetnya untuk mencegah ini pada momen terakhir. Jangan tanda tangani kesepakatan yang berarti penyerahan, penelantaran sandera lain, dan membahayakan keamanan Israel.”
Keinginan para pengunjuk rasa itu gagal diwujudkan karena kabinet Netanyahu baru saja mengumumkan menyetujui gencatan senjata.
“Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.
Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.
Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.
Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.
Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.
Presiden Israel Isaac Herzog menyambut baik keputusan kabinet untuk mendukung gencatan senjata.
“Ini langkah penting menuju penegakan komitmen mendasar negara terhadap rakyatnya,” kata Herzog.
Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup.
Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.
Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 sandera itu.
Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 95 warga Palestina yang akan dibebaskan Israel pada hari pertama gencatan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan (69).
“Pembebasan tahanan didasarkan pada persetujuan pemerintah tentang rencana gencatan senjata dan tidak akan terjadi sebelum hari Minggu pukul 16.00,” kata kementerian itu.
(oln/khbrn/*)
-
Gencatan Senjata Gaza Resmi Dimulai 19 Januari Pagi
Gaza City –
Gencatan senjata Israel dan Hamas secara resmi dimulai Minggu pagi (19/01), pukul 08:30 waktu setempat (03:30 WIB), menurut para mediator di Qatar yang telah memainkan peran penting dalam perundingan.
Dalam keterangan di X, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari mengatakan:
“Seperti yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pagi pada hari Minggu, 19 Februari, waktu setempat di Gaza”.
“Kami menyarankan penduduk untuk berhati-hati, sangat berhati-hati, dan menunggu arahan dari sumber-sumber resmi,” tambahnya.
Qatar bersama AS dan Mesir telah memainkan peran kunci dalam perundingan mediasi antara Israel dan Hamas.
Gencatan senjata ini sesuai dengan rencana awal setelah perundingan menemui kesepakatan, meskipun sempat diwarnai penundaan Kabinet Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Pada Jumat (17/01) pagi, otoritas kantor perdana menteri mengatakan Netanyahu sudah diberitahu tim perunding, kesepakatan itu tersebut telah disetujui.
Dan, pemerintah Israel “akan bersidang untuk menyetujui kesepakatan tersebut,” kata kantor Netanyahu.
“Keluarga para sandera telah diberitahu,” tambahnya.
Sebelumnya, Netanyahu telah menunda pemungutan suara kabinet untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza yang sedianya digelar Kamis (16/01).
Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu telah memerintahkan kabinet politik-keamanan untuk bersidang pada hari Jumat (17/01) (Reuters)
Dia beralasan Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.
Perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar telah resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Doha, demikian laporan media-media Israel.
Kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan pada Rabu (15/01) oleh mediator AS dan Qatar.
Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel.
Serangan udara Israel di sejumlah kawasan di Gaza masih terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata (Getty Images)
Mengapa Netanyahu sempat menunda pemungutan suara?
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinet Israel menunda menggelar pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada “jalan buntu” yang tengah dicarikan jalan keluarnya.
Blinken meyakini gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) sesuai rencana.
Walaupun tim juru runding Israel menyetujui kesepakatan itu setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tak dapat dilaksanakan hingga disetujui Kabinet Netanyahu.
Kelompok Hamas mengatakan mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.
Hamas dilaporkan mencoba menambahkan sejumlah anggotanya ke dalam daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.
Penundaan tersebut terjadi setelah serangan Israel di Gaza menyusul pengumuman kesepakatan pada Rabu yang menewaskan lebih dari 80 orang, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Beberapa jam sebelum rapat kabinet Israel pada Kamis, Netanyahu menuduh Hamas mencoba “mengingkari kesepakatan pada menit-menit terakhir”.
Kabinet Israel tidak akan bersidang hingga Hamas menerima “semua elemen perjanjian,” demikian bunyi pernyataan dari kantor PM Netanyahu.
Menlu AS Blinken mengatakan penundaan seperti itu sudah diperkirakan bakal terjadi dalam situasi “penuh tantangan dan ketegangan” saat ini.
“Kami Tengah berupaya mencari jalan keluar dari kebuntuan ini,” katanya dalam jumpa pers.
Dia mengatakan AS “yakin” kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu sesuai rencana, dan bahwa gencatan senjata akan terus berlanjut.
Apa isi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas?
Rincian kesepakatan yang dilaporkan disetujui oleh kedua belah pihak sejauh ini belum diumumkan.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan masih ada beberapa klausul yang belum terselesaikan, yang diharapkannya akan dituntaskan pada Rabu malam.
Kesepakatan ini akan menghentikan perang di Gaza dan dilakukan pertukaran sandera dan tahanan.
Kelompok Hamas menangkap 251 sandera ketika menyerang Israel pada Oktober 2023.
Hamas masih menyandera 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup.
Israel diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, beberapa di antaranya dipenjara selama bertahun-tahun, sebagai imbalan atas pengembalian para sandera.
Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap, setelah kesepakatan nanti diumumkan.
Dan walaupun kedua pihak sekarang dikatakan telah menyetujuinya, Kabinet Israel perlu menyetujui kesepakatan tersebut sebelum dapat dilaksanakan.
Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, jika disetujui.
Berikut ini adalah hal-hal yang kemungkinan diatur dalam kesepakatan tersebut:
Tahap pertama
Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan digelar “gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh”, kata Presiden AS Joe Biden saat dia mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai pada Rabu.
“Sejumlah sandera” yang ditahan oleh Hamas, termasuk kaum perempuan, para orang tua dan orang-orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, kata Biden.
Dia tidak menyebutkan berapa banyak sandera yang akan dibebaskan selama tahap pertama ini tetapi Al Thani dari Qatar mengatakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 33 orang.
Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer sebelumnya mengatakan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari 33 sandera yang diharapkan akan dibebaskan, termasuk anak-anak, diperkirakan masih hidup.
Tiga sandera akan segera dibebaskan, kata seorang pejabat Palestina sebelumnya kepada BBC, dengan sisanya akan dibebaskan selama enam minggu ke depan.
Selama tahap ini, pasukan Israel akan ditarik keluar dari “semua” wilayah berpenduduk di Gaza, kata Biden, sementara “warga Palestina [dapat] juga kembali ke lingkungan mereka di semua wilayah Gaza”.
Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza harus meninggalkan rumahnya.
Ini terjadi setelah ada perintah evakuasi dari Israel, akibat serangan Israel, serta pertempuran di lapangan.
Setelah kesepakatan ini, akan ada lonjakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan ratusan truk diizinkan masuk setiap hari.
Pejabat Palestina sebelumnya mengatakan negosiasi terperinci untuk tahap kedua dan ketiga akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.
Biden mengatakan gencatan senjata akan terus berlanjut “selama negosiasi berlanjut”.
Tahap kedua
Tahap kedua akan menjadi “berakhirnya perang secara,” menurut Biden.
Sandera yang masih hidup, termasuk kaum pria, akan dibebaskan sebagai imbalan atas lebih banyak tahanan Palestina.
Dari 1.000 tahanan Palestina yang diperkirakan telah disetujui Israel untuk dibebaskan secara keseluruhan, sekitar 190 orang menjalani hukuman 15 tahun atau lebih.
Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka yang dihukum karena pembunuhan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki.
Penarikan secara penuh pasukan Israel dari Gaza juga akan dilakukan.
Tahap ketiga
Tahap ketiga dan terakhir akan melibatkan pembangunan kembali Gaza sesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahun dan pengembalian jenazah para sandera yang tersisa.
Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata
Sebelumnya, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.
Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.
Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.
Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.
Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.
Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.
Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang” setelah ada kesepakatan gencatan senjata (Getty Images)
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Biden mengatakan kesepakatan itu akan “menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka”.
Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, selaku mediator, mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih (BBC)
Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.
Namun dia berterima kasih kepada Biden karena “mempromosikannya”.
Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari “ketangguhan” bangsa Palestina.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.
Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.
Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).
Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.
Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.
“Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.
“Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.
Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamas yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lain sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.
Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.
Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.
Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.
Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.
Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.
‘Saya sedih sekaligus gembira’
Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.
Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.
“Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.
Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.
“Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.
“Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami.”
Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem (Getty Images)
Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.
Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.
AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.
Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?
Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?
Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.
Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.
Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.
Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.
Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.
Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.
Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.
Getty Images
Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.
Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”
Baca juga:Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?
Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.
Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.
Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.
Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.
Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.
Hamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata (Getty Images)
Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?
Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.
“Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.
Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.
Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.
Banyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa (Getty Images)
Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.
Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”
Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”
Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.
Seorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza (Getty Images)
Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.
Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.
Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.
Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.
Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.
Berita ini akan terus diperbarui.
(nvc/nvc)
-
Israel Akan Bebaskan 737 Tahanan Palestina di Fase Pertama Gencatan Gaza
Tel Aviv –
Otoritas Israel mengumumkan sebanyak 737 tahanan Palestina akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza. Terdapat anggota parlemen Palestina dan pemimpin sayap bersenjata kelompok Fatah di antara tahanan yang akan dibebaskan tersebut.
Kementerian Kehakiman Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), mengumumkan bahwa “pemerintah menyetujui pembebasan 737 tahanan” yang saat ini berada dalam penahanan dinas penjara Israel.
Pengumuman ini disampaikan setelah kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu merilis pernyataan yang mengumumkan kabinet pemerintahan Israel telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera usai menggelar rapat selama berjam-jam pada Sabtu (18/1) pagi waktu setempat.
Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama tahanan, baik pria, wanita maupun anak-anak, yang disebutkan tidak akan dibebaskan sebelum Minggu (19/1) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.
Otoritas Tel Aviv sebelumnya merilis nama 95 tahanan Palestina, kebanyakan tahanan wanita, yang akan dibebaskan sebagai pertukaran dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung nantinya.
Di antara tahanan yang akan dibebaskan adalah Zakaria Zubeidi yang merupakan kepala sayap bersenjata Fatah, partai pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Zubeidi pernah kabur dari penjara Gilboa, Israel, bersama lima warga Palestina lainnya tahun 2021, yang memicu perburuan selama berhari-hari dan sosoknya dipuji warga Palestina sebagai pahlawan.
Tahanan yang juga akan dibebaskan adalah Khalida Jarar, seorang anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Israel. Jarar merupakan anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kelompok yang ditetapkan sebagai “organisasi teroris” oleh Israel, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa.
-
Bawa Puluhan Peti Mati, Ribuan Warga Israel Tolak Gencatan Senjata, Serbu Kantor Netanyahu – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Ribuan warga Israel turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Mereka berkumpul di luar Kantor Perdana Menteri Israel di Netanyahu pada hari Kamis, (16/1/2025), dan menghalangi lalu lintas di jalan raya terdekat.
The Guardian menyebut ada sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Mereka dibubarkan oleh polisi.
Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam. Tangan mereka berwarna merah karena cat.
“Seorang tahanan yang dibebaskan hari ini akan menjadi teroris besoknya,” demikian tulisan yang tercantum dalam plakat pengunjuk rasa.
“Kalian tak punya perintah untuk menyerah kepada Hamas.”
Para pengunjuk rasa juga membawa sekitar 40 peti mati yang yang diselimuti bendera Israel.
Demonstrasi itu diselenggarakan oleh anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan.
“Kami menolak kesepakatan semacam ini. Saya tidak berunjuk rasa menentang keluarga sandera, tetapi menentang pemerintah. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga,” kata Shmuel (27), salah satu demonstran.
“Keluarga itu punya hak untuk melakukan apa pun yang mereka pikir akan bisa mengembalikan anggota keluarga mereka, tetapi sebagai sebuah negara, kita tidak bisa menempatkan bahaya keamanan di seluruh negara.”
Dia mengaku sudah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza meletus. Kata dia, pemerintah terancam menyia-nyiakan upaya yang sudah dilakukan tentara Israel.
“Kita harus melanjutkan perang ini. Sahabat terbaik saya meninggal sebulan lalu saat bertempur di Rafah. Saya bertanya kepada diri saya apakah ini sia-sia.”
Sementara itu, seorang pengunjuk rasa lainnya yang bernama Yehoshua Shani meminta Netanyahu dan kabinetnya menolak gencatan senjata.
“Kami menghabiskan malam di sini di luar Kantor Perdana Menteri. Tentu saja susah tidur karena ada kekhawatiran mengenai nasib para sandera dan keamanan rakyat Israel,” kata Shadi dikutip dari Yedioth Ahronoth.
“Kami meminta perdana menteri dan kabinetnya untuk mencegah ini pada momen terakhir. Jangan tanda tangani kesepakatan yang berarti penyerahan, penelantaran sandera lain, dan membahayakan keamanan Israel.”
Keinginan para pengunjuk rasa itu gagal diwujudkan karena kabinet Netanyahu baru saja mengumumkan menyetujui gencatan senjata.
“Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.
Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.
Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.
Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.
Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.
Presiden Israel Isaac Herzog menyambut baik keputusan kabinet untuk mendukung gencatan senjata.
“Ini langkah penting menuju penegakan komitmen mendasar negara terhadap rakyatnya,” kata Herzog.
Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup.
Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.
Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 sandera itu.
Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 95 warga Palestina yang akan dibebaskan Israel pada hari pertama gencatan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan (69).
“Pembebasan tahanan didasarkan pada persetujuan pemerintah tentang rencana gencatan senjata dan tidak akan terjadi sebelum hari Minggu pukul 16.00,” kata kementerian itu.
(Tribunnews.com/Febri)
-
95 Warga Palestina Segera Dibebaskan Israel, Ada Putri Pejabat Senior Hamas
Jakarta –
Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 95 warga Palestina yang segera dibebaskan menyusul kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Puluhan tahanan itu mulai dibebaskan pada Minggu (19/1) mendatang.
“Pembebasan tahanan tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum hari Minggu pukul 16:00 (1400 GMT),” bunyi keterangan Kementerian Kehakiman Israel dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025).
Para warga Palestina ini sebelumnya ditawan oleh pihak Israel. Total para tawanan yang akan dibebaskan terdiri dari 69 wanita, 16 pria dan 10 anak di bawah umur.
Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut ialah Khalida Jarar. Dia merupakan anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel.
Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai “organisasi teroris” oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Dilansir Al-Jazeera, jurnalis Bushra al-Tawil juga masuk dalam daftar 95 warga Israel yang akan dibebaskan pada Minggu (19/1) besok. Dia merupakan putri pemimpin senior Hamas Jamal al-Tawil, yang menjabat sebagai walikota kota el-Bireh di Tepi Barat.
(ygs/ygs)