Kasus: Teroris

Trump Ancang-ancang ‘Serang’ Ekonomi China 1 Februari

Jakarta –

President Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 10% ke China. Tarif ini rencananya paling cepat diberlakukan pada 1 Februari mendatang.

Melansir dari CNN, Rabu (22/1/2025), sebelumnya Trump sudah menyampaikan rencananya untuk mengenakan tarif impor sebesar 25% ke Kanada dan Meksiko usai dilantik pada Senin (20/1) kemarin. Namun saat itu dirinya belum memiliki niatan untuk mengenakan tarif impor ke China.

Hingga saat ini belum jelas apa yang membuat Trump berubah pikiran, meskipun selama kampanye dirinya memang sempat menjanjikan pengenaan tarif hingga 60% atas semua barang yang diimpor dari China.

Namun Trump berdalih, Negara Tirai Bambu itu sudah mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Karena hal inilah ia berencana untuk mengenakan tarif ke China guna menindak obat yang mematikan itu.

“Saya juga pernah berbicara dengan Presiden Xi tempo hari, tentang Tiongkok. Saya katakan, kita tidak ingin omong kosong itu ada di negara kita. Kita harus menghentikannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Ruang Oval, Selasa (21/1) waktu setempat.

“Kita berbicara tentang tarif sebesar 10% terhadap Tiongkok berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada,” terangnya lagi.

Diketahui Fentanil adalah opioid sintetik yang dimaksudkan untuk membantu pasien penderita kanker, dengan mengatasi rasa sakit yang parah. Obat ini disebut 50 kali lebih kuat dari heroin dan 100 kali lebih kuat dari morfin.

Laporan CDC menunjukkan bahwa hampir 70 ribu orang di AS meninggal karena overdosis obat yang melibatkan fentanil pada 2021. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat selama lima tahun.

Atas dasar inilah Trump menaruh perhatian pada peredaran narkoba di AS yang kini ia sebut sebagai kelompok teroris. Bersamaan dengan itu dirinya bahkan mengklaim punya kesepakatan khusus dengan Presiden China Xi Jinping.

Politikus Partai Republik itu menegaskan bakal menghukum mati pengedar narkoba dari China yang tertangkap basah beroperasi di AS. Trump mengatakan keputusan ini sudah disepakati kedua negara.

(fdl/fdl)

22/01/2025 13:01
Geger Penikaman di Israel, 5 Orang Luka-Pelaku Ditembak Mati

Tel Aviv –

Sedikitnya lima orang mengalami luka-luka dalam serangan penikaman yang terjadi di Tel Aviv, ibu kota Israel. Pelaku penikaman, yang diidentifikasi sebagai warga negara asing (WNA), telah ditembak mati di lokasi kejadian.

Laporan otoritas Israel, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), menyebut penikaman itu terjadi area hiburan malam yang ramai di Tel Aviv pada Selasa (21/1) waktu setempat. Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa lokasi kejadian telah diblokir oleh polisi dari publik.

“Seorang teroris dengan pisau mulai menikam orang-orang di Jalan Nahatal Binyamin, melukai empat warga sipil,” sebut Kepolisian Tel Aviv dalam pernyataannya.

Satu korban luka lainnya, atau korban luka kelima, ditemukan di dekat lokasi penikaman.

Pihak kepolisian mengidentifikasi pelaku penikaman sebagai seorang WNA berusia 28 tahun, yang telah ditembak oleh pasukan keamanan Israel di lokasi kejadian. Asal kewarganegaraan pelaku tidak disebutkan lebih lanjut.

Fotografer AFP yang ada di lokasi melihat mayat seorang pria, yang diduga pelaku, tergeletak di jalanan.

Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv mengumumkan pihaknya menerima tiga korban penikaman di antaranya, dengan salah satunya dalam kondisi serius dengan luka tikaman di bagian leher dan telah dibawa ke ruang operasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/01/2025 11:18
Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

Tenaga Kerja Federal

– Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

– Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

– Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

– Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

– Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

– Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

Imigrasi dan Perbatasan

– Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

– Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

– Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

– Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

– Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

– Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

– Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

– Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

– Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

Tarif dan Perdagangan

– Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

– Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

– Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

– Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

Energi dan Lingkungan

– Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

– Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

– Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

– Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

– Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

– Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

– Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

– Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

– Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

– Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

Larangan TikTok

Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

Lainnya

– Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

– Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

– Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

– Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

– Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

– Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

(Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

22/01/2025 10:24
Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

“Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

Kerahkan Apache dan Lapis Baja

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

“Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

“Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

“Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

“Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

Kecemasan Israel di Tepi Barat

Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

“Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/aja/khbrn/rntv*)

21/01/2025 21:14
Penembakan Politisi Kamboja, Thailand Tak Aman Bagi Pembangkang di Asia Tenggara – Halaman all

Kegagalan Bangkok dalam melindungi para pembangkang dan pengungsi politik kembali disorot, setelah pada tanggal 7 Januari lalu seorang mantan anggota parlemen Kamboja, Lim Kimya, ditembak mati di ibu kota Thailand. Padahal, dia baru saja tiba di Bangkok pada hari itu dengan menumpang bus dari Kamboja.

Juga ada laporan terpisah, pemerintah Thailand sedang mempersiapkan pengiriman balik 48 orang Uighur ke Cina. Warga etnis Uighur tersebut sebelumnya telah ditahan di Bangkok selama lebih dari satu dekade.

“Pembunuhan Lim Kimya dan situasi terkait etnis Uighur saat ini, menunjukkan bahwa Thailand bukanlah tempat yang aman bagi para pengungsi,” kata Patrick Phongsathorn, seorang spesialis advokasi senior di Fortify Rights, kepada DW.

Deretan panjang kekerasan terhadap pengungsi politik

Namun, pembunuhan Lim Kimya dan dugaan rencana deportasi warga Uighur itu hanyalah kasus terbaru dalam deretan panjang insiden kekerasan terkait migran di Thailand.

Pada November 2024, otoritas Thailand secara paksa mengembalikan enam aktivis oposisi ke Kamboja untuk dihadapkan pada tuduhan pengkhianatan. Padahal, mereka memiliki status pengungsi yang diakui oleh PBB.

Pada pertengahan 2024, Bangkok juga menangkap Y Quynh Bdap, seorang aktivis hak-hak etnis minoritas Vietnam, menyusul permintaan ekstradisi dari Hanoi.

Setahun sebelumnya, Bounsuan Kitiyano, seorang aktivis politik Laos yang juga memiliki status pengungsi PBB, dibunuh di provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur laut.

Pada tahun 2015, Thailand juga memulangkan 109 tahanan Uighur ke Cina, sebuah keputusan yang dikecam secara luas. 48 orang lainnya yang diduga akan dideportasi berdasarkan laporan terbaru, saat ini masih berada di penjara Thailand.

Menurut Phongsathorn, mengirimkan warga etnis Uighur kembali ke Cina, adalah sebuah tindakan ilegal. Uighur adalah sebuah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam di provinsi Xinjiang, Cina bagian barat laut, yang kerap mendapat persekusi dari Beijing.

“Pemerintah tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga undang-undang anti-penyiksaannya sendiri, yang melindungi individu dari deportasi ke tempat-tempat di mana mereka menghadapi penyiksaan atau penganiayaan,” kata Phongsathorn.

Tak ada keamanan di Asia Tenggara

Bukan hanya Thailand, negara-negara lain di Asia Tenggara juga tampaknya mengikuti tren yang sama.

Dalam sebuah email kepada DW, Amnesty International mengaku telah “mengamati eskalasi penindasan transnasional yang mengakhawatirkan” di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

“Para aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pembangkang politik yang melarikan diri dari negara asalnya, dengan harapan mendapatkan tempat berindung yang aman, akhirnya menghadapi penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan, dan pemulangan paksa ke tempat-tempat di mana mereka terancam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International untuk Thailand dan Laos.

Sebagai contoh, aktivis hak asasi manusia Thailand, Wanchalearm Satsaksit, menghilang di Kamboja pada tahun 2020. Setahun sebelumnya, tiga aktivis Thailand, Chucheep Chiwasut, Siam Theerawut, dan Kritsana Tupthai, hilang setelah dilaporkan ditangkap di Vietnam. Keberadaan mereka masih belum diketahui.

Pada akhir 2018, mayat dua aktivis anti-kerajaan Thailand, Chatcharn Buppawan dan Kraidej Luelert, ditemukan tertimbun beton di tepi Sungai Mekong.

Menurut Chanatip, identitas para pelaku masih belum diketahui dalam banyak kasus, “meskipun ada kecurigaan kuat akan keterlibatan negara, karena para korban adalah para pengkritik dan pembangkang.”

Polisi klaim pembunuhan Lim Kimya tidak bermotif politik

Komisaris Polisi Thailand, Jenderal Pol Kitrat Phanphet, terkait penembakan Lim Kimya di Bangkok mengatakan, kejahatan tersebut “tidak bermotif politik, tetapi berasal dari konflik pribadi.” Kitrat tidak merinci bagaimana polisi bisa sampai pada kesimpulan tersebut.

Namun, politisi Kamboja Sam Rainsy menuding mantan penguasa Kamboja, Hun Sen, sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut.

“Puluhan anggota oposisi telah dibunuh tanpa proses hukum,” kata Rainsy dalam sebuah unggahan online, seraya menambahkan bahwa dirinya juga menghadapi beberapa percobaan pembunuhan.

Pada hari Lim Kimya ditembak, yang bertepatan dengan peringatan runtuhnya rezim Khmer Merah, mantan PM Hun Sen, yang pada tahun 2023 menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, menyerukan undang-undang baru untuk melabeli mereka yang berusaha menggulingkan pemerintahan putranya sebagai “teroris.”

Faktor kedekatan Bangkok dan Phnom Penh

Dalam wawancara dengan DW, Tyrell Haberkorn, seorang profesor studi Asia Tenggara di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kasus Lim Kimya adalah “bagian dari penganiayaan yang sudah berlangsung lama dan tidak berubah” terhadap para pengungsi politik dan pencari suaka di Thailand.

“Apa yang memungkinkan hal ini terjadi dengan impunitas, adalah keengganan untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

Selain itu, pemerintah Thailand dan Kamboja juga memiliki hubungan yang sangat dekat.

Sebuah laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2024, mengaitkan “intimidasi dan pelecehan, pengawasan, dan kekerasan fisik” yang dihadapi para pembangkang Kamboja di Thailand, dengan dekatnya hubungan antara Hun Sen dan mantan Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha.

Setelah pembunuhan Lim Kimya, otoritas Thailand harus menentukan “apakah ada kolusi antara elemen-elemen politik di Thailand dan Kamboja,” kata Phonsathorn kepada DW.

Thailand menjadi lebih aman dengan bergabung ke UNHRC?

Terlepas dari kegagalannya melindungi para pembangkang, Thailand sukses mewujudkan targetnya mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tahun lalu. Keanggotaannya telah dimulai pada 1 Januari dan akan berlaku selama tiga tahun.

“Kinerja hak asasi manusia Thailand akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, dan negara serta pemerintah Thailand akan memiliki standar yang lebih tinggi sebagai anggota UNHRC,” jelas Phongsathorn.

Meski begitu, masih belum jelas bagaimana keanggotaan ini akan berdampak pada dugaan kesepakatan dengan pemerintah lain “terkait penindasan transnasional,” tambahnya.

Sementara Chanatip mengatakan: “Pemerintah Thailand harus menggunakan keanggotaannya sebagai kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam meningkatkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, baik di Thailand maupun di seluruh kawasan.”

Diadaptasi dari artkel DW bahasa Inggris

21/01/2025 20:42
Benteng Berjalan Seharga Rp 24 Miliar Tunggangan Donald Trump

Jakarta –

Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS). Kini, Donald Trump kembali berhak menumpangi benteng berjalan yang disebut The Beast.

Ini bukan pertama kalinya Cadillac One berjuluk The Beast menjadi tunggangan Donald Trump. The Beast versi terbaru ini telah digunakan Presiden AS sejak 2018. Ketika itu, mobil diperbarui dan diserahkan kepada Secret Service saat Trump masih menjabat sebagai Presiden AS. The Beast yang digunakan Trump ketika itu kemudian dialihkan menjadi mobil kepresidenan Joe Biden di periode selanjutnya.

Kini, Trump yang telah dilantik menjadi Presiden AS kembali menggunakan The Beast. Mobil ini menjadi benteng berjalan yang mampu menangkal segala bentuk serangan yang mungkin dilakukan oleh teroris atau pembunuh. Jika Presiden terluka, Beast memiliki berbagai macam perlengkapan medis di dalamnya, termasuk lemari es yang penuh dengan golongan darah presiden sendiri.

Versi terbaru The Beast yang telah dipesan oleh Secret Service sejak 2014 menggabungkan berbagai teknologi. The Beast disebut menggunakan campuran baja, aluminium, dan pelindung keramik, yang masing-masing difokuskan pada jenis ancaman yang berbeda. Secret Service menolak memberikan rincian spesifik, tetapi dinding limusin tersebut diyakini berukuran setidaknya delapan inci tebalnya, dengan jendela berlapis lima inci yang membuat pintunya seberat pintu jet 757.

Selain itu, mobil ini ampuh menangkal serangan biokimia. Tunggangan Donald Trump ini juga dilengkapi dengan ban antibocor sehingga The Beast dapat terus melaju dalam keadaan darurat.

Sementara itu, ada sejumlah fitur lain seperti sistem night vision dan sistem keamanan lainnya. Sistem ini dapat mengeluarkan asap, menembakkan gas air mata, dan menyebarkan tumpahan minyak untuk membuat kendaraan yang mengejarnya kehilangan kendali. Bahkan gagang pintunya dapat dialiri listrik untuk menyetrum mereka yang mungkin mencoba masuk ke dalam.

The Beast juga berisi serangkaian teknologi komunikasi yang luas, termasuk kemampuan untuk mengirimkan kode yang diperlukan untuk menembakkan senjata nuklir.

Mobil dinas kepresidenan AS memiliki suplai oksigen sendiri di dalam kabin. Presiden memiliki akses ke tombol panik yang menyediakan oksigen ke kabin mobil. Untuk komunikasi, di dalamnya terdapat telepon satelit yang bisa terhubung langsung dengan Wakil Presiden dan Pentagon, markas Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Tangki bahan bakar juga tahan peluru dan dilapisi dengan busa khusus jika terjadi ledakan. Di bagasi mobil terdapat dispenser pelindung asap, gas air mata, dan sistem pemadam kebakaran lengkap. The Beast juga dilengkapi dengan senapan dan meriam gas air mata.

Saat penyerahan Cadillac One terbaru dari GM kepada Secret Service untuk Donald Trump pada 2018 lalu, NBC News memberitakan bahwa limosin ini menghabiskan biaya sebesar US$ 1,5 juta. Jika dirupiahkan berarti harga The Beast tunggangan Trump ini senilai Rp 24,4 miliar (kurs US$ = Rp 16.310).

(rgr/din)

21/01/2025 11:18
China harap pemerintahan Trump pilih kerja sama, bukan konfrontasi

Kami siap mengamankan kemajuan yang lebih besar dalam hubungan China-AS dari titik awal yang baru, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, menemukan cara yang tepat bagi kedua negara untuk hidup berdampingan di era baru

Beijing (ANTARA) – Pemerintah China berharap Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok, bukan konfrontasi.

“Kedua negara akan memperoleh keuntungan dari kerja sama dan menuai kerugian dari konfrontasi, itulah yang ditunjukkan oleh sejarah hubungan China-AS,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (20/1).

Hal itu disampaikan Mao Ning menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47. Donald Trump pada Senin (20/1) pukul 12:02 siang waktu Washington DC telah mengambil sumpah jabatan di Capitol Rotunda, Washington DC.

“Kami selalu percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang mantap, sehat, dan berkelanjutan akan melayani kepentingan bersama kedua negara dan merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat internasional,” tambah Mao Ning.

Ia menyebut, mengikuti prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, China siap bekerja sama dengan pemerintah AS yang baru untuk meningkatkan dialog dan komunikasi dan mengelola perbedaan dengan baik.

“Kami siap mengamankan kemajuan yang lebih besar dalam hubungan China-AS dari titik awal yang baru, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, menemukan cara yang tepat bagi kedua negara untuk hidup berdampingan di era baru dan membawa manfaat bagi kedua negara dan dunia,” tambah Mao Ning.

Trump mengambil sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. JD Vance kemudian mengambil sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden AS periode 2025-2029 dan dilanjutkan dengan penyampaian pidato pelantikan oleh Trump sebagai Presiden AS periode 2025-2029.

Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan akan segera mengesahkan aturan terkait penetapan status darurat nasional di perbatasan bagian selatan Amerika Serikat untuk menghentikan migrasi ilegal.

Menurut Trump, pemerintahannya akan mengembalikan jutaan warga asing ilegal ke tempat asalnya serta engesahkan kartel narkoba ke dalam daftar organisasi teroris.

Hal lain yang disampaikan adalah Trump ingin mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengambil kembali Terusan Panama dari negara Panama, seraya menambahkan bahwa AS menghabiskan lebih banyak uang dan kehilangan 38 ribu jiwa dalam pembangunan Terusan Panama.

Dia mengatakan bahwa kapal-kapal AS dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan dengan adil dalam bentuk apa pun, termasuk Angkatan Laut AS.

Terkait kondisi ekonomi AS, Trump menyebut AS sedang dalam kondisi darurat energi nasional karena adanya pengeluaran besar-besaran dan kenaikan harga energi yang menyebabkan krisis inflasi di AS.

Karena itu, ia akan mengakhiri Green New Deal dan mencabut mandat kendaraan listrik untuk menyelamatkan industri otomotif AS sehingga masyarakat AS bebas untuk memproduksi dan membeli jenis mobil apapun.

Tidak ketinggalan Trump juga menyatakan akan mengenakan tarif pajak kepada negara asing, dengan tujuan untuk memperkaya lagi negara AS.

Dalam pidatonya, Presiden Donald Trump juga menegaskan AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin yakni pria dan wanita.

Trump juga berencana menghentikan kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan jenis kelamin secara sosial dalam sejumlah aspek, baik kehidupan umum maupun pribadi.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

21/01/2025 03:55
Tolak Gencatan Senjata, Warga Israel Serbu Desa-desa Palestina, Lemparkan Batu dan Bom Molotov – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Puluhan warga Israel menyerbu Desa Turmusaya di Tepi Barat karena kecewa dengan gencatan Israel-Hamas.

Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan mereka ramai-ramai melemparkan batu dan molotov ke salah satu desa Palestina itu.

Dikutip dari The Times of Israel, ada sekitar setengah lusin desa di Tepi Barat yang diserang oleh warga Israel dalam semalam.

Media Palestina menyebut aksi itu merupakan aksi protes menentang kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditolak mentah-mentah oleh kaum sayap kanan Israel.

Dalam sebuah video yang diunggah hari Senin, (20/1/2025), oleh akun X @IhabHassan milik seorang aktivis HAM, terlihat ada banyak orang yang berjalan mendekati ke pagar.

Sebagian besar dari mereka mengenakan jaket dan penutup wajah. Mereka melemparkan batu ke sisi bagian dalam pagar tersebut. Setelah itu, mereka tampak meninggalkan tempat kejadian.

Pemukim Israel serang Kota Sinjil

Sementara itu, pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerang Kota Sinjil, sebuah kota Palestina di utara Ramallah, Tepi Barat, Minggu malam, (19/1/2025).

Kantor berita Anadolu Agency melaporkan serangan itu seperti ditujukan untuk mengganggu perayaan adanya gencatan senjata Israel-Hamas.

Saksi mata mengatakan para pemukim Israel membakar empat kendaraan warga Palestina dan melemparkan batu ke empat rumah.

“Warga kota itu berkumpul untuk memukul mundur pemukim itu tanpa ada campur tangan dari tentara dan tanpa ada laporan korban luka,” kata saksi mata.

Adapun gencatan senjata di Gaza mulai berlaku hari Minggu kemarin pukul 11.15 waktu setempat.

Gencatan sempat ditunda beberapa jam karena Israel menuding Hamas menunda memberikan daftar sandera yang akan dibebaskan. Gencatan sedianya dimulai pukul 08.00 waktu setempat.

Sejumlah pihak di Israel memang menolak mentah-mentah gencatan senjata di Gaza. Salah satunya adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

Ben Gvir pernah bersumpah akan mengundurkan diri dari kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika gencatan senjata dilakukan. Dia pun menepati sumpahnya dengan keluar dari kabinet setelah gencatan disetujui kabinet Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. (ABIR SULTAN / KOLAM / AFP)

Pengunjuk rasa di Israel bawa peti mati

Tempo hari ribuan warga juga Israel turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak gencatan senjata Israel-Hamas.

Mereka berkumpul di luar kantor Netanyahu pada hari Kamis, (16/1/2025), dan menghalangi lalu lintas di jalan raya terdekat.

The Guardian menyebut ada sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Mereka dibubarkan oleh polisi.

Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam. Tangan mereka berwarna merah karena cat.

“Seorang tahanan yang dibebaskan hari ini akan menjadi teroris besoknya,” demikian tulisan yang tercantum dalam plakat pengunjuk rasa.

“Kalian tak punya perintah untuk menyerah kepada Hamas.”

Warga Israel membawa peti mati saat berdemonstrasi di luar Kantor Perdana Menteri Israel Netanyahu, Kamis, (1/17/2025). (Yedioth Ahronoth/Alex Kolomoisky)

Para pengunjuk rasa juga membawa sekitar 40 peti mati yang yang diselimuti bendera Israel.

Demonstrasi itu diselenggarakan oleh anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan.

“Kami menolak kesepakatan semacam ini. Saya tidak berunjuk rasa menentang keluarga sandera, tetapi menentang pemerintah. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga,” kata Shmuel (27), salah satu demonstran.

“Keluarga itu punya hak untuk melakukan apa pun yang mereka pikir akan bisa mengembalikan anggota keluarga mereka, tetapi sebagai sebuah negara, kita tidak bisa menempatkan bahaya keamanan di seluruh negara.”

Dia mengaku sudah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza meletus. Kata dia, pemerintah terancam menyia-nyiakan upaya yang sudah dilakukan tentara Israel. (*)

20/01/2025 16:39
Penasihat Keamanan Trump Bilang Hamas Tak Akan Kuasai Gaza Lagi

Gaza City –

Mike Waltz, yang merupakan penasihat keamanan nasional Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan kelompok Hamas tidak akan pernah lagi menguasai Jalur Gaza. Waltz menegaskan pemerintahan Trump yang akan datang akan memastikan hal tersebut.

“Mereka (Hamas) tidak bisa lagi menjadi organisasi teroris, dan mereka tidak akan pernah memerintah Gaza. Titik,” ucap Waltz saat berbicara dalam program CNN “State of the Union” seperti dilansir AFP, Senin (20/1/2025).

Waltz yang mantan anggota Kongres AS dan veteran dua misi tempur AS di Afghanistan, menyampaikan penegasan itu hanya beberapa jam setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai di Jalur Gaza pada Minggu (19/1) waktu setempat.

Meskipun ada banyak ketidakpastian mengenai perkembangan gencatan senjata — dan bagaimana pemulihan Gaza serta stabilitas jangka panjang dapat terjamin, Waltz menyatakan optimisme dengan kehati-hatian.

“Begini, Israel akan melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk memastikannya. Dan Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump, akan mendukung mereka — bahwa Hamas tidak akan pernah lagi memerintah Gaza,” katanya.

“Itu bukan berarti tidak akan ada kantong-kantong (perlawanan Hamas). Itu bukan berarti tidak akan ada pertempuran yang berlangsung, namun ini akan menjadi jalan yang sulit di masa depan,” ucap Waltz dalam pernyataannya.

20/01/2025 11:17
Israel Bebaskan 90 Tahanan Palestina, Hamas Lepaskan 3 Sandera

Jakarta –

Pemerintah Israel mengaku sudah membebaskan 90 orang tahanan Palestina.

Pembebasan ini sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, kata pejabat Israel.

Sebelumnya, pada hari Minggu (19/01), tiga orang sandera warga negara Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas ke Palang Merah di Kota Gaza.

Tiga orang ini kemudian diserahkan kepada militer Israel.

Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai.

Para perempuan yang dibebaskan oleh Hamas itu adalah Doron Steinbrecher (31 tahun), Emily Damari (28 tahun, warga negara Inggris-Israel), serta Romi Gonen (24 tahun)

Getty ImagesDetik-detik ketika seorang sandera dibebaskan oleh kelompok Hamas untuk diserahkan ke Palang Merah Internasional.

Emilymengenakan perban di atas dua jarinya yang hilangmemeluk ibunya, dalam panggilan video yang dibagikan kepada BBC.

Kelompok Hamas mengatakan, bagi setiap sandera warga Israel yang dibebaskan, Israel akan membebaskan 30 tahanan dari penjara Israel.

Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku setelah sempat ditunda pada menit-menit terakhir.

Seperti apa suasana di Gaza saat gencatan senjata dimulai?

AFPWarga Palestina merayakan gencatan senjata, pada Minggu (19/01).

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, akhirnya dimulai pada Minggu (19/01) pukul 11:15 waktu setempat (16:15 WIB), setelah mengalami penundaan selama tiga jam.

Pemerintah Israel merilis 33 nama sandera yang akan dibebaskan Hamas sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata.

Sebagaimana dipaparkan melalui akun resmi pemerintah Israel di media sosial X, daftar tersebut mencakup nama sandera termuda dan tertua. Sandera termuda adalah Kfir Bibas yang berusia sembilan bulan ketika ditawan, sedangkan sandera tertua adalah Shlomo Mantzur yang berusia 86 tahun.

Beberapa saat sebelumnya, Hamas melalui aplikasi obrolan Telegram merilis nama tiga sandera yang akan mereka bebaskan.

Warga Palestina sontak merayakan gencatan senjata di Gaza. Mereka mengibarkan bendera Palestina seraya bersorak-sorai.

Ratusan truk bantuan kini menunggu untuk memasuki Gaza. Masuknya rombongan truk itu adalah salah satu syarat bagi terwujudnya kesepakatan gencatan senjata.

Getty ImagesWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Deir Al Balah, Gaza, pada Minggu (19/01).

Di sisi lain, sesaat setelah gencatan senjata berlangsung, Partai Kekuatan Yahudi yang berhaluan ekstrem kanan mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pemerintahan Israel sebagai protes atas kesepakatan gencatan senjata. Akibatnya, jumlah kursi yang dikuasai partai-partai pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di parlemen masih mayoritas tapi tipis.

Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, bersama dengan Yitzhak Wasserlauf dan Amichai Eliyahu, menyerahkan surat pengunduran diri mereka.

Ben-Gvir telah lama menentang kesepakatan gencatan senjata. Dia justru mendorong Israel melanjutkan operasi militernya terhadap Hamas di Gaza.

Dalam surat pengunduran diri kepada Netanyahu, Ben-Gvir mengatakan bahwa dia tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah, tetapi menyebut perjanjian gencatan senjata sebagai “kemenangan penuh bagi terorisme”.

AFPWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Gaza, pada Minggu (19/01).

Gencatan senjata seharusnya mulai berlaku pukul 08:30 waktu setempat (13:30 WIB). Namun, kesepakatan itu ditunda selama tiga jam karena Israel membuat klaim bahwa Hamas belum memenuhi kewajiban merilis nama tiga sandera Israel.

Dalam pernyataan singkatnya, Daniel Hagari selaku juru bicara Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan gencatan senjata Gaza tidak akan dimulai jika Hamas gagal memenuhi “kewajibannya”.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Hamas harus memberi nama-nama sandera setidaknya 24 jam sebelum pertukaran yang direncanakan. Hamas mengatakan alasan penundaannya adalah karena masalah “teknis”.

Perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar telah resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Doha, demikian laporan media-media Israel.

Kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan pada Rabu (15/01) oleh mediator AS dan Qatar.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Kabinet Israel sempat menunda menggelar pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada “jalan buntu” yang tengah dicarikan jalan keluarnya.

Blinken meyakini gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) sesuai rencana.

Walaupun tim juru runding Israel menyetujui kesepakatan itu setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tak dapat dilaksanakan hingga disetujui Kabinet Netanyahu.

Kelompok Hamas mengatakan mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

Apa isi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas?

Kesepakatan gencatan senjata akan menghentikan serangan di Gaza. Dalam periode itu, Israel dan Hamas dan bertukar sandera dan tahanan.

Kelompok Hamas menangkap 251 sandera ketika menyerang Israel pada Oktober 2023.

Hamas masih menyandera 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup.

Israel diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, beberapa di antaranya dipenjara selama bertahun-tahun, sebagai imbalan atas pengembalian para sandera.

Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, jika disetujui.

Berikut ini adalah hal-hal yang kemungkinan diatur dalam kesepakatan tersebut:

Tahap pertama

Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan digelar “gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh”, kata Presiden AS Joe Biden saat dia mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai pada Rabu.

“Sejumlah sandera” yang ditahan oleh Hamas, termasuk kaum perempuan, para orang tua dan orang-orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, kata Biden.

Dia tidak menyebutkan berapa banyak sandera yang akan dibebaskan selama tahap pertama initetapi Al Thani dari Qatar mengatakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 33 orang.

Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer sebelumnya mengatakan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari 33 sandera yang diharapkan akan dibebaskan, termasuk anak-anak, diperkirakan masih hidup.

Tiga sandera akan segera dibebaskan, kata seorang pejabat Palestina sebelumnya kepada BBC, dengan sisanya akan dibebaskan selama enam minggu ke depan.

Selama tahap ini, pasukan Israel akan ditarik keluar dari “semua” wilayah berpenduduk di Gaza, kata Biden, sementara “warga Palestina [dapat] juga kembali ke lingkungan mereka di semua wilayah Gaza”.

Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza harus meninggalkan rumahnya.

Ini terjadi setelah ada perintah evakuasi dari Israel, akibat serangan Israel, serta pertempuran di lapangan.

Setelah kesepekatan ini, akan ada lonjakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan ratusan truk diizinkan masuk setiap hari.

Pejabat Palestina sebelumnya mengatakan negosiasi terperinci untuk tahap kedua dan ketiga akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.

Biden mengatakan gencatan senjata akan terus berlanjut “selama negosiasi berlanjut”.

Tahap kedua

Tahap kedua akan menjadi “berakhirnya perang secara,” menurut Biden.

Sandera yang masih hidup, termasuk kaum pria, akan dibebaskan sebagai imbalan atas lebih banyak tahanan Palestina.

Dari 1.000 tahanan Palestina yang diperkirakan telah disetujui Israel untuk dibebaskan secara keseluruhan, sekitar 190 orang menjalani hukuman 15 tahun atau lebih.

Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka yang dihukum karena pembunuhan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki.

Penarikan secara penuh pasukan Israel dari Gaza juga akan dilakukan.

Tahap ketiga

Tahap ketiga dan terakhir akan melibatkan pembangunan kembali Gazasesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahundan pengembalian jenazah para sandera yang tersisa.

Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata

Sebelumnya, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.

Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

Getty ImagesDi Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang” setelah ada kesepakatan gencatan senjata.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Biden mengatakan kesepakatan itu akan “menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka”.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, selaku mediator, mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.

BBCPresiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih.

Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.

Namun dia berterima kasih kepada Biden karena “mempromosikannya”.

Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari “ketangguhan” bangsa Palestina.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.

Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.

“Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.

“Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.

Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamasyang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lainsebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.

Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.

Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.

Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.

‘Saya sedih sekaligus gembira’

Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.

“Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.

Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.

“Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.

“Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami.”

Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

Getty ImagesMenteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem.

Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

Getty Images

Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”

Baca juga:Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

Getty ImagesHamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata.

Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

“Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

Getty ImagesBanyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa.

Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”

Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”

Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.

Getty ImagesSeorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza.

Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.

Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

Berita ini akan terus diperbarui.

(ita/ita)

20/01/2025 10:16