Kasus: Teroris

  • Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Berlin

    Parlemen Jerman ingin mengetahui mengapa misi Bundeswehr selama 20 tahun di Afghanistan gagal, dan pelajaran apa yang dapat dipetik untuk misi-misi luar negeri lainnya.

    “Kita tidak boleh gagal lagi seperti yang kita alami di Afghanistan,” kata Schahina Gambir, anggota parlemen Partai Hijau berusia 23 tahun. Ia adalah anggota Komisi Angket parlemen Jerman, Bundestag, yang selama dua setengah tahun meneliti kegagalan misi internasional di Afghanistan.

    Dari sudut pandang Gambir, perempuan Afghanistan yang lahir di Kabul dan besar di Jerman, misi militer Jerman Bundeswehr di negara asalnya punya konsekuensi pahit: “Misi 20 tahun di Afghanistan adalah misi terbesar, termahal dengan korban terbanyak dalam sejarah (pascaperang Jerman).”

    Lima puluh sembilan tentara Bundeswehr tewas selama misi di Afghanistan, yang dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 di AS. Setelah penarikan pasukan Bundeswehar Agustus 2021, kelompok Islam radikal Taliban kembali berkuasa. Situasi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, telah memburuk secara dramatis sejak saat itu.

    “Komisi Angket yang dibentuk parlemen Jerman Bundestag, diberi mandat untuk menarik pelajaran dari Afghanistan untuk keterlibatan militer Jerman di masa depan,” kata Michael Mller, ketua komisi. Selain aspek militer, harus ditinjau juga peran bantuan kemanusiaan dan komitmen diplomatik yang, katanya.

    “Kita perlu melakukan evaluasi diri secara kritis,” kata Michael Mller dari Partai Sosial Demokrat SPD.

    Menyoroti situasi global saat ini, dia mengatakan koordinasi internasional yang lebih baik sangatlah penting. “Kita menyaksikan krisis dan perang. Kita semakin melihat dengan jelas bahwa Jerman juga akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam krisis-krisis di masa mendatang,” jelasnya.

    Tidak ada strategi yang jelas untuk misi Afghanistan

    Dengan latar belakang misi Bundeswehr yang gagal di Afghanistan, laporan akhir komisi mencantumkan lebih dari 70 rekomendasi kepada para politisi.

    “Keterlibatan di masa depan memerlukan strategi yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dapat diverifikasi, dan realistis, serta mendefinisikan efek yang diharapkan,” kata laporan itu.

    Komisi dan para ahli yang diwawancarai meyakini hampir tidak ada satu pun elemen ini yang dikembangkan untuk Afghanistan.

    Untuk misi masa depan di luar negeri, laporan tersebut merekomendasikan agar semua mitra yang terlibat mengembangkan gambaran umum tentang situasi, dan meningkatkan keterlibatan penduduk lokal. “Di negara penempatan, komunikasi harus disesuaikan dengan kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan agama,” kata laporan itu.

    Salah satu saran adalah menyertakan informasi dari para ahli yang kembali dari daerah penempatan, serta dari pihak sekutu dan mitra dari masyarakat sipil.

    Komisi Angket juga menemukan, selama misi Jerman di Afghanistan tidak ada pertukaran pengalaman dan informasi yang cukup, karena hampir tidak ada koordinasi antara kementerian pemerintah.

    “Masing-masing kementerian mendorong proyeknya dengan komitmen besar, hanya dari perspektifnya sendiri,” kata Michael Mller.

    Meskipun berbagai kementerian melaksanakan proyeknya penuh semangat, tampaknya mereka melupakan gambaran yang lebih besar dari situasi di kawasan. Ada komunikasi yang tidak memadai oleh berbagai kementerian, termasuk pertahanan, pembangunan, urusan luar negeri, dan kementerian dalam negeri. Komisi Penyelidikan Afghanistan secara umum menyetujui penilaian Komisi Angket.

    Merkel akui misi di Afghanistan punya kekurangan serius

    Mantan Kanselir Angela Merkel adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Afghanistan pada Desember 2024, dan dia mengakui kegagalan serius dalam misi itu.

    “Perbedaan budaya terasa lebih berat dari yang saya bayangkan,” kata Merkel pada saat itu. Pada saat yang sama, Merkel juga menyerukan, agar upaya kemanusiaan terus dilanjutkan bahkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Komisi Angket juga memberikan rekomendasi serupa. Situasi sosial di Afghanistan saat ini sangat buruk. Meskipun tidak perlu membuka kedutaan di sana, ia mengatakan penting bagi Jerman untuk terlihat dengan personel di lapangan dalam proyek kemanusiaan.

    Namun Michal Mller mengatakan, itu merupakan tindakan yang sulit. “Tidak ada jalan keluar selain berunding dengan Taliban. Namun, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dengan rezim ini,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

  • Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Washington DC

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    BBC

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

    Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kegagalan Misi Afganistan Jadi Pelajaran Penting Bagi Jerman – Halaman all

    Kegagalan Misi Afganistan Jadi Pelajaran Penting Bagi Jerman – Halaman all

    “Kita tidak boleh gagal lagi seperti yang kita alami di Afganistan,” kata Schahina Gambir, anggota parlemen Partai Hijau berusia 23 tahun. Ia adalah anggota Komisi Angket parlemen Jerman, Bundestag, yang selama dua setengah tahun meneliti kegagalan misi internasional di Afganistan.

    Dari sudut pandang Gambir, perempuan Afganistan yang lahir di Kabul dan besar di Jerman, misi militer Jerman Bundeswehr di negara asalnya punya konsekuensi pahit: “Misi 20 tahun di Afganistan adalah misi terbesar, termahal dengan korban terbanyak dalam sejarah (pascaperang Jerman).”

    Lima puluh sembilan tentara Bundeswehr tewas selama misi di Afganistan, yang dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 di AS. Setelah penarikan pasukan Bundeswehar Agustus 2021, kelompok Islam radikal Taliban kembali berkuasa. Situasi perempuan dan anak perempuan di Afganistan, telah memburuk secara dramatis sejak saat itu.

    “Komisi Angket yang dibentuk parlemen Jerman Bundestag, diberi mandat untuk menarik pelajaran dari Afganistan untuk keterlibatan militer Jerman di masa depan,” kata Michael Müller, ketua komisi. Selain aspek militer, harus ditinjau juga peran bantuan kemanusiaan dan komitmen diplomatik yang, katanya.

    “Kita perlu melakukan evaluasi diri secara kritis,” kata Michael Müller dari Partai Sosialdemokrat SPD. Menyoroti situasi global saat ini, dia mengatakan koordinasi internasional yang lebih baik sangatlah penting. “Kita menyaksikan krisis dan perang. Kita semakin melihat dengan jelas bahwa Jerman juga akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam krisis-krisis di masa mendatang,” jelasnya.

    Tidak ada strategi yang jelas untuk misi Afganistan

    Dengan latar belakang misi Bundeswehr yang gagal di Afganistan, laporan akhir komisi mencantumkan lebih dari 70 rekomendasi kepada para politisi. “Keterlibatan di masa depan memerlukan strategi yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dapat diverifikasi, dan realistis, serta mendefinisikan efek yang diharapkan,” kata laporan itu. Komisi dan para ahli yang diwawancarai meyakini hampir tidak ada satu pun elemen ini yang dikembangkan untuk Afganistan.

    Untuk misi masa depan di luar negeri, laporan tersebut merekomendasikan agar semua mitra yang terlibat mengembangkan gambaran umum tentang situasi, dan meningkatkan keterlibatan penduduk lokal. “Di negara penempatan, komunikasi harus disesuaikan dengan kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan agama,” kata laporan itu.

    Salah satu saran adalah menyertakan informasi dari para ahli yang kembali dari daerah penempatan, serta dari pihak sekutu dan mitra dari masyarakat sipil.

    Komisi Angket juga menemukan, selama misi Jerman di Afganistan tidak ada pertukaran pengalaman dan informasi yang cukup, karena hampir tidak ada koordinasi antara kementerian pemerintah.

    “Masing-masing kementerian mendorong proyeknya dengan komitmen besar, hanya dari perspektifnya sendiri,” kata Michael Müller. Meskipun berbagai kementerian melaksanakan proyeknya penuh semangat, tampaknya mereka melupakan gambaran yang lebih besar dari situasi di kawasan. Ada komunikasi yang tidak memadai oleh berbagai kementerian, termasuk pertahanan, pembangunan, urusan luar negeri, dan kementerian dalam negeri. Komisi Penyelidikan Afganistan seacra umum menyetujui penilaian Komisi Angket.

    Merkel akui misi di Afganistan punya kekurangan serius

    Mantan Kanselir Angela Merkel adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Afganistan pada Desember 2024, dan dia mengakui kegagalan serius dalam misi itu. “Perbedaan budaya terasa lebih berat dari yang saya bayangkan,” kata Merkel pada saat itu. Pada saat yang sama, Merkel juga menyerukan, agar upaya kemanusiaan terus dilanjutkan bahkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Komisi Angket juga memberikan rekomendasi serupa. Situasi sosial di Afganistan saat ini sangat buruk. Meskipun tidak perlu membuka kedutaan di sana, ia mengatakan penting bagi Jerman untuk terlihat dengan personel di lapangan dalam proyek kemanusiaan.

    Namun Michal Müller mengatakan, itu merupakan tindakan yang sulit. “Tidak ada jalan keluar selain berunding dengan Taliban. Namun, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dengan rezim ini,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

  • Imigran Pro-Palestina Tak Bisa Lagi Masuk AS? Donald Trump Keluarkan Perintah Eksekutif Baru

    Imigran Pro-Palestina Tak Bisa Lagi Masuk AS? Donald Trump Keluarkan Perintah Eksekutif Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif baru. Perintah itu bertujuan untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang telah menyatakan sentimen pro-Palestina atau berpartisipasi dalam demonstrasi pro-Palestina.

    Perintah tersebut dikeluarkan hanya seminggu setelah Trump memberlakukan larangan perjalanan yang secara samar-samar bertujuan untuk mendeportasi individu yang disebutnya sebagai “menganut ideologi kebencian”.

    Tindakan terhadap mahasiswa tersebut, menurut pakar, menandakan bagaimana pemerintahan Trump memfokuskan perhatiannya pada pemberantasan gerakan pro-Palestina di universitas AS, yang telah berkembang pesat sebagai respons terhadap perang Israel di Gaza.

    “Jika digabungkan, kedua perintah eksekutif ini pada dasarnya melarang semua non-warga negara, termasuk pemegang kartu hijau, untuk mengkritik pemerintah AS, lembaganya, atau negara Israel dengan ancaman deportasi,” kata Eric Lee, seorang pengacara imigrasi yang mewakili beberapa mahasiswa dalam kasus-kasus yang terkait dengan aktivisme Palestina.

    “Perintah terbaru ini bahkan lebih jauh lagi, berupaya mengubah universitas menjadi bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan menekan mereka untuk ‘memantau’ apa yang dikatakan atau ditulis mahasiswa di kelas dan apa yang diajarkan staf dan ‘melaporkannya’ kepada pihak berwenang,” ia menambahkan.

    Rincian Perintah Eksekutif

    Perintah eksekutif tersebut, yang diberi label sebagai tindakan untuk memerangi antisemitisme, mengharuskan lembaga federal untuk memberikan panduan kepada universitas tentang cara menyaring apakah warga negara asing tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara tersebut.

    Undang-undang yang dikutip dalam perintah tersebut mengatakan bahwa setiap warga negara asing yang “mendukung aktivitas teroris” tidak diizinkan masuk ke negara tersebut.

    Perintah eksekutif itu meminta universitas untuk mengawasi mahasiswa internasional dan melaporkannya sehingga pemerintah dapat mengusir mereka.

    “Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberi tahu Anda: mulai tahun 2025, kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda,” kata Trump, menurut pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih.

    “Saya juga akan segera membatalkan visa pelajar semua simpatisan Hamas di kampus-kampus, yang telah dipenuhi dengan radikalisme seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tambahnya.

    Meskipun pemerintah AS mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan sebelum mencoba mendeportasi individu, kelompok pro-Israel telah mulai menyebutkan nama-nama individu yang akan dideportasi Trump.

    Minggu lalu, sebuah organisasi Zionis bernama Betar mengatakan telah mengirim daftar nama 100 mahasiswa pro-Palestina dan 20 staf pengajar yang harus dideportasi Trump.

    Dalam daftar tersebut ada Momodou Taal, seorang kandidat PhD dalam studi Afrika di Universitas Cornell. Taal telah menghadapi ancaman deportasi de facto karena aktivismenya yang pro-Palestina dan tidak asing lagi menjadi sasaran kelompok pro-Israel.

    “Pada dasarnya, kita dapat melihat bahwa perintah eksekutif ini merupakan respons terhadap advokasi pro-Palestina,” kata Taal.

    “Tidak mengherankan karena kita telah melihat selama satu setengah tahun terakhir bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti untuk membungkam suara-suara pro-Palestina,” tambah Taal, mengacu pada kelompok Zionis yang menargetkan mahasiswa.

    “Selain itu, hal ini juga tidak mengejutkan karena kita telah melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sama yang akan dengan tidak malu-malu membela genosida. Jadi, mendeportasi seseorang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Jika mereka dapat membela sesuatu yang secara moral tidak dapat dipertahankan, maka saya pikir mendeportasi seseorang adalah hal yang sangat tepat,” tambah Taal.

    Mahasiswa Pro-Palestina dan Massa Pro-Israel

    Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, kampus-kampus universitas di seluruh AS menyaksikan lonjakan demonstrasi pro-Palestina yang menyerukan diakhirinya perang serta diakhirinya investasi sekolah masing-masing di perusahaan-perusahaan yang mendapat untung dari perang.

    Beberapa universitas menanggapi protes tersebut dengan kekerasan polisi, dan dalam satu kasus di University of California-Los Angeles, massa pro-Israel menyerang demonstran mahasiswa yang telah mendirikan perkemahan solidaritas Gaza di halaman sekolah.

    Pada beberapa kesempatan, kelompok pro-Israel menuduh protes pro-Palestina sebagai antisemit.

    Saat klaim tersebut diselidiki pada sebuah demonstrasi di Institut Teknologi Massachusetts, ditemukan bahwa klaim tersebut menyamakan slogan pro-Palestina dengan antisemitisme, dan klaim bahwa siswa Yahudi dilarang menghadiri kelas adalah tidak benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jenin Melawan Operasi Tembok Besi Israel, Personel Brigade Kfir Tewas Kena Tembak Milisi Tepi Barat – Halaman all

    Jenin Melawan Operasi Tembok Besi Israel, Personel Brigade Kfir Tewas Kena Tembak Milisi Tepi Barat – Halaman all

    Jenin Melawan Operasi Tembok Besi Israel, Tentara IDF Brigade Kfir Tewas Kena Tembak Milisi Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tentara Israel tewas dan lima lainnya terluka saat warga Palestina melawan serangan besar Israel di Jenin yang dimulai tepat setelah gencatan senjata menghentikan perang Israel selama 15 bulan di Gaza. 

    Militer Israel (IDF) mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa sersan Liam Hazi (20) dari unit pengintaian Haruv Brigade Kfir, dari kota Rosh Haayin, tewas pada Kamis (30/1/2025).

    Mengonfirmasi bahwa salah satu korban luka dalam kondisi serius, IDF mengatakan kalau pasukannya terlibat baku tembak dengan sedikitnya dua pria Palestina bersenjata setelah memasuki sebuah bangunan di kamp Jenin.

    Kedua pria bersenjata itu tampaknya berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian.

    Kematian tentara Israel itu terjadi di tengah agresi besar-besaran oleh pasukan rezim zionis di Tepi Barat utara yang dilancarkan minggu lalu.

    Pada hari Kamis, dua warga Palestina tewas dan beberapa lainnya, termasuk tiga wanita, terluka oleh tembakan Israel selama bentrokan di kamp pengungsi Jenin.

    Sumber-sumber lokal mengatakan kendaraan militer lapis baja Israel memasuki kamp tersebut pada Kamis malam, dan saling tembak dengan pejuang perlawanan Palestina.

    Kantor berita Palestina WAFA, mengutip Kementerian Kesehatan, melaporkan kalau kedua orang tersebut ditembak mati oleh pasukan Israel.

    Sumber keamanan Palestina mengidentifikasi warga Palestina yang tewas sebagai Yazan Hatem al-Hassan dan Amir Abu Hassan. Jenazah mereka telah ditahan oleh otoritas Israel.

    PASUKAN ISRAEL – Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    IDF Kurung Tepi Barat

    Ketegangan meningkat di Tepi Barat akibat perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 47.460 orang dan melukai 111.580 lainnya sejak 7 Oktober 2023. 

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, yang menghentikan perang genosida Israel di wilayah pesisir tersebut.

    Selama periode yang sama, setidaknya 893 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 6.700 terluka oleh pasukan Israel di Tepi Barat, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Setidaknya 19 warga Palestina telah tewas di Jenin sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku di Gaza. Puluhan orang terluka, ditahan, dan diusir paksa oleh keluarga-keluarga selama periode tersebut.

    Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) telah melaporkan bahwa militer Israel menghalangi upayanya untuk menjangkau yang terluka dan mengambil jenazah mereka. 

    Menurut PRCS, puluhan pos pemeriksaan dan penghalang militer telah didirikan di Tepi Barat, yang menyebabkan penundaan yang signifikan bagi warga sipil, dengan waktu tunggu antara enam hingga delapan jam.

    PENGEBOMAN – Asap hitam mebumbung dari lokasi pengeboman Israel di Jenin, Tepi Barat, Palestina. Israel memutuskan untuk memperluas agresi militer skala besar mereka ke kota-kota lain di Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    Operasi Tembok Besi

    Sebagai informasi, militer Israel (IDF) melancarkan operasi yang disebut “Tembok Besi” di kota Jenin dan kamp-kamp pengungsi Jenin yang berdekatan.

    Operasi militer ini berkembang dan meluas – termasuk di Tulkarm- di berbagai kota-kota Palestina di Tepi Barat.

    Serangan militer itu terjadi setelah penggerebekan selama berminggu-minggu oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) di kamp pengungsi Jenin, tempat mereka menargetkan para pejuang Palestina setempat.

    Aksi represif PA ini didalilkan sebagai apa yang mereka definisikan sebagai upaya untuk memulihkan hukum dan ketertiban, tetapi banyak warga Palestina lihat sebagai tindakan keras terhadap kelompok bersenjata Palestina independen yang melawan pendudukan Israel.

    Di Mana Kekerasan Terjadi di Tepi Barat?

    Sebagai catatan, operasi militer IDF ini diiringi dengan pembiaran pada aksi-aksi kekerasan pemukim Yahudi ekstremis Israel yang menyerang warga Palestina dan propertinya di Tepi Barat.

    Al Jazeera melansir, kekerasan pemukim Israel difokuskan pada sedikitnya enam desa: Sinjil, Turmus Aya, Ein Siniya dan al-Lubban Ashaqiya (dekat Ramallah) dan Funduq dan Jinsafut, (keduanya dekat Nablus), Tepi Barat. 

    Menurut Guardian, keenam desa tersebut diidentifikasi sebagai pemukiman bagi perempuan dan anak-anak yang dibebaskan oleh pemerintah Israel sebagai bagian dari gencatan senjata.

    Di kota Jenin, tentara Israel telah mengepung rumah sakit yang dikelola pemerintah dan kamp pengungsi di dekatnya, dan dilaporkan memerintahkan evakuasi ratusan orang.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menggambarkan operasi di Jenin sebagai “perubahan dalam… strategi keamanan” .

     Ia mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari rencana militer Israel untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki dan merupakan “pelajaran pertama dari metode serangan berulang di Gaza”.

    Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengatakan bahwa mereka dicegah mencapai korban terluka dan jenazah korban meninggal oleh militer Israel.

    Puluhan pos pemeriksaan dan penghalang militer telah didirikan di Tepi Barat, yang menyebabkan antrean warga sipil berlangsung antara enam hingga delapan jam.

    EVAKUASI PAKSA – Pasukan Israel mengevakuasi warga Palestina dari lingkungan di Kamp Pengungsi Jenin, memaksa mereka meninggalkan daerah tersebut karena serangan dan kekerasan terus berlanjut setelah gencatan senjata di Gaza, pada tanggal 23 Januari 2025 di Jenin, Tepi Barat. (Anadolu Agency/Issam Rimawi)

    Apakah Jenin Pernah Menjadi Sasaran Serangan Sebelumnya?

    Jawabannya, sudah.

    Israel telah lama menuduh Iran menyalurkan senjata ke kelompok bersenjata di Jenin dan khususnya kamp pengungsinya.

    Jenin telah lama menjadi sarang perlawanan Palestina, dan pertumbuhan kelompok bersenjata independen, Brigade Jenin, telah membuat Israel khawatir.

    Brigade Jenin merupakan cabang dari Brigade Al-Quds, sayap militer dari gerakan Palestine Islamic Jihad (PIJ) yang disebut-sebut terafiliasi Iran.

     

    PASUKAN PA – Personel keamanan Otoritas Palestina (PA) di Jenin, Samaria utara, Tepi Barat yang diduduki Israel pada 16 Desember 2024. PA melakukan aksi-aksi represif ke warga Palestina di Tepi Barat dengan dalil penertiban stabilitas keamanan. (Foto oleh Nasser Ishtayeh/Flash90.)

    Pada bulan Desember, PA melancarkan apa yang dilaporkan sebagai konfrontasi terbesar dan paling keras dengan kelompok bersenjata di Tepi Barat sejak pengusirannya dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007.

    Banyak analis yang menganggap PA telah memosisikan dirinya sebagai administrator alami Gaza pascaperang , namun dituduh meniru taktik yang digunakan oleh pasukan Israel dalam serangan masa lalu terhadap Jenin dan di tempat lain.

    Taktik tiruan itu antara lain: mengepung kamp dengan pengangkut personel lapis baja, menembaki warga sipil tanpa pandang bulu, menahan dan menyiksa pemuda secara tiba-tiba, serta memutus pasokan air dan listrik ke warga sipil di dalamnya.

    Sebelum serangan oleh PA, ada sejumlah serangan terhadap Jenin oleh militer Israel.

    Koresponden Al Jazeera Shireen Abu Akleh dibunuh oleh Israel dalam salah satu serangan tersebut , pada bulan Mei 2022.

    Israel menargetkan Jenin pada bulan Juli 2023, sebelum pecahnya perang di Gaza. Selama serangan itu, tentara Israel menewaskan 12 orang dan melukai sekitar 100 orang, salah satu korban jiwa paling signifikan sejak operasi militer yang terkenal pada tahun 2002, selama Intifada kedua.

    Lima puluh dua warga Palestina , setengahnya warga sipil, dan 23 tentara Israel yang menyerang tewas selama serangan itu.

    Amnesty dan Human Rights Watch keduanya menuduh Israel melakukan kejahatan perang selama serangan tahun 2002.

    Eskalasi di Tepi Barat Terkait Gencatan Senjata Gaza?

    Jawaban singkat, iya dan tidak.

    Sementara sebagian besar tentara Israel diduduki di Gaza dan Lebanon, pemukim Israel melancarkan serangan paling kejam yang pernah tercatat di Tepi Barat.

    “Gencatan senjata tidak cukup bagi Israel,” kata Murad Jadallah dari kelompok hak asasi manusia Al-Haq dari Ramallah di Tepi Barat.

     “Kesepakatan penyanderaan tidak terasa seperti kemenangan yang telah dijanjikan,” imbuhnya, yang menunjukkan konsekuensi dari kekecewaan yang tampak setelah kematian lebih dari 47.000 orang kini terjadi di seluruh Tepi Barat dan di Jenin.

    Secara keseluruhan, menurut statistik dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) , pemukim Israel melancarkan setidaknya 1.860 serangan antara 7 Oktober 2023 – hari serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel – dan 31 Desember 2024.

    “Ini bukan seperti apa gencatan senjata,” kata Shai Parness dari kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem kepada Al Jazeera.

    “Sejak Israel dan Hamas mengumumkan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera dan tahanan, Israel telah mengintensifkan kekerasannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat.”

    Parness menambahkan: “Jauh dari menahan serangan terhadap Palestina, tindakan Israel menunjukkan bahwa mereka tidak berniat melakukan itu. Sebaliknya, mereka hanya mengalihkan fokus dari Gaza ke wilayah lain yang mereka kuasai di Tepi Barat.”

    Sejumlah faktor termasuk susunan pemerintah Israel yang berhaluan kanan ekstrem dan berkuasanya pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sangat pro-Israel menandakan masa-masa sulit yang akan datang bagi Tepi Barat.

    Sementara pendahulu Trump, Presiden Joe Biden menawarkan dukungan tegas terhadap perang Israel di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan 47.283 orang , beberapa kekhawatiran diungkapkan oleh pemerintahannya atas kekerasan tak terkendali yang dilakukan oleh para pemukim di Tepi Barat, yang dipandang pemerintahan Biden sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.

    Namun, pencabutan sanksi Trump yang dijatuhkan pada para pemukim oleh pemerintahan Biden menawarkan gambaran awal potensial tentang apa yang diharapkan banyak orang dalam kelompok sayap kanan Israel – kebijakan AS yang lebih lunak terhadap ambisi para pemukim di Tepi Barat.

    Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi pemberontakan dari kubu kanan, dengan Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Itamar Ben-Gvir mengundurkan diri dari kabinet koalisi Netanyahu terkait kesepakatan gencatan senjata.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak merahasiakan ambisinya untuk mencaplok Tepi Barat, tetap berada di pemerintahan, tetapi berjanji akan mengundurkan diri jika gencatan senjata Gaza mengakhiri perang.

    “Smotrich memiliki lebih banyak kekuatan dan pengaruh daripada sebelumnya,” kata Jadallah tentang negosiasi untuk mempertahankan Smotrich di jajaran direksi.

    “Pada akhirnya ia ingin mengesampingkan pemerintahan sipil Israel dan membiarkan Tepi Barat dikelola secara eksklusif oleh para pemukim,” imbuh Jadallah, merinci pandangannya mengenai langkah awal menuju aneksasi penuh Tepi Barat oleh Israel.

    Bukti pendekatan baru terhadap Tepi Barat dan para pemukimnya sudah terlihat jelas sebelum gencatan senjata dan masa jabatan presiden Trump.

    Pada Jumat pekan lalu, Katz mengumumkan bahwa semua pemukim yang masih ditahan di bawah penahanan administratif, sebuah proses penahanan tanpa batas waktu tanpa dakwaan, akan dibebaskan.

    Penahanan administratif sebagian besar telah digunakan untuk tahanan Palestina, meskipun sebelumnya telah diterapkan pada beberapa warga Israel.

    Terkait pembebasan para pemukim, Katz menulis dalam sebuah pernyataan bahwa “lebih baik bagi keluarga pemukim Yahudi untuk berbahagia daripada keluarga teroris yang dibebaskan”, mengacu pada perempuan dan anak-anak Palestina yang dibebaskan oleh Israel pada hari Minggu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

     

    (oln/khbrn/aja/*)

  • Godfather AI Sebut DeepSeek Bikin Kecerdasan Buatan Makin Ngeri

    Godfather AI Sebut DeepSeek Bikin Kecerdasan Buatan Makin Ngeri

    Jakarta

    Potensi sistem kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk tindakan jahat meningkat, menurut laporan penting oleh para ahli AI. Penulis utama studi tersebut memperingatkan bahwa DeepSeek dan AI disruptif lainnya dapat memperberat risiko keamanan.

    Yoshua Bengio, yang dianggap sebagai salah satu godfather AI modern, mengatakan kemajuan yang diperlihatkan perusahaan asal China DeepSeek dapat berkembang menjadi kekhawatiran di bidang AI yang didominasi Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun terakhir.

    “Ini berarti persaingan yang lebih ketat, yang biasanya bukan hal baik dari sudut pandang keamanan AI,” katanya, dikutip dari Nature seperti dilihat Jumat (31/1/2025).

    Bengio mengatakan, perusahaan-perusahaan AS dan pesaing DeepSeek lainnya dapat fokus mendapatkan kembali keunggulan mereka alih-alih pada keamanan. OpenAI, pengembang ChatGPT, yang ditantang DeepSeek dengan peluncuran asisten virtualnya sendiri, berjanji minggu ini untuk mempercepat rilis produk sebagai hasilnya.

    “Jika Anda membayangkan persaingan antara dua entitas dan salah satu berpikir mereka jauh lebih unggul, maka mereka mampu bersikap lebih bijaksana dan tetap yakin bahwa mereka akan tetap unggul,” kata Bengio.

    “Sedangkan jika Anda memiliki persaingan antara dua entitas dan mereka berpikir bahwa yang lain berada pada level yang sama, maka mereka perlu mempercepat. Maka mungkin mereka tidak terlalu memperhatikan keselamatan,” sambungnya.

    AI Semakin Mengerikan

    International AI Safety Report (Laporan Keselamatan AI) pertama yang lengkap telah disusun oleh 96 ahli termasuk pemenang hadiah Nobel Geoffrey Hinton. Bengio, salah satu pemenang penghargaan Turing di 2018 (penerima Nobel komputasi) ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk memimpin laporan tersebut, yang diumumkan pada pertemuan puncak International AI Safety Report global di Bletchley Park, Inggris pada 2023.

    Anggota panel dinominasikan oleh 30 negara serta Uni Eropa dan PBB. Pertemuan puncak AI global berikutnya berlangsung di Paris pada 10 dan 11 Februari mendatang.

    Laporan tersebut menyatakan bahwa sejak publikasi studi sementara pada Mei tahun lalu, sistem AI serbaguna seperti chatbot menjadi lebih pintar dalam domain yang relevan untuk penggunaan yang bertujuan jahat, seperti penggunaan alat otomatis untuk menyoroti kerentanan dalam perangkat lunak dan sistem TI, hingga memberikan panduan tentang produksi senjata biologis dan kimia.

    Dikatakan bahwa model AI baru dapat menghasilkan instruksi teknis langkah demi langkah untuk menciptakan patogen dan racun yang melampaui kemampuan para ahli dengan gelar PhD. OpenAI pun mengakui bahwa model o1 canggihnya dapat membantu spesialis dalam merencanakan cara menghasilkan ancaman biologis.

    Namun, laporan tersebut mengatakan tidak pasti apakah para pemula akan dapat bertindak berdasarkan panduan tersebut, dan bahwa model juga dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat seperti dalam pengobatan.

    Bengio mengatakan model dengan penggunaan kamera ponsel pintar, secara teoritis bisa memandu orang melalui tugas-tugas berbahaya seperti mencoba membuat senjata biologis.

    “Alat-alat ini menjadi semakin mudah digunakan oleh orang awam, karena alat-alat ini dapat menguraikan tugas yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang dapat dipahami semua orang, dan kemudian secara interaktif dapat membantu Anda melakukannya dengan benar. Dan itu sangat berbeda dengan menggunakan, katakanlah, pencarian Google,” katanya.

    Laporan tersebut mengatakan sistem AI telah meningkat secara signifikan sejak tahun lalu dalam kemampuannya untuk menemukan kelemahan dalam perangkat lunak secara mandiri, tanpa campur tangan manusia. Ini dapat membantu peretas merencanakan serangan siber.

    Namun, laporan tersebut mengatakan, aktivitas melakukan serangan di dunia nyata secara mandiri, sejauh ini masih berada di luar jangkauan sistem AI, karena memerlukan tingkat presisi yang luar biasa.

    Risiko Penyalahgunaan Berkembang

    Laporan itu juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam konten deepfake. Teknologi tersebut digunakan untuk menghasilkan kemiripan yang meyakinkan dari seseorang, baik gambar, suara, atau keduanya.

    Dikatakan bahwa deepfake telah digunakan untuk mengelabui perusahaan agar menyerahkan uang, melakukan pemerasan, dan membuat gambar orang yang bermuatan pornografi. Mengukur level peningkatan yang tepat dalam perilaku tersebut sulit dilakukan karena kurangnya statistik yang komprehensif dan dapat diandalkan.

    Ada pula risiko penggunaan jahat lainnya karena model yang disebut sumber tertutup, yang kode dasarnya tidak dapat dimodifikasi, dapat rentan terhadap jailbreak yang menghindari pagar pengaman, sementara model sumber terbuka seperti Llama dari Meta, yang dapat diunduh gratis dan dapat diubah oleh para spesialis, menimbulkan risiko ‘memfasilitasi penggunaan untuk tujuan jahat atau salah arah’ oleh pelaku kejahatan.

    Tak lama setelah laporan tersebut diselesaikan, Bengio juga mencatat kemunculan model ‘penalaran’ canggih baru oleh OpenAI yang disebut o3 pada Desember 2024. Bengio mengatakan kemampuannya untuk membuat terobosan pada tes penalaran abstrak utama merupakan pencapaian yang sudah berada di luar jangkauan, menurut banyak ahli, termasuk dirinya sendiri.

    “Tren yang dibuktikan oleh o3 dapat memiliki implikasi yang mendalam bagi risiko AI. Penilaian risiko dalam laporan ini harus dibaca dengan pemahaman bahwa AI telah memperoleh kemampuannya sejak laporan ini ditulis,” kata ilmuwan komputer asal Kanada tersebut.

    Kemajuan dalam penalaran dapat berdampak pada pasar kerja dengan menciptakan agen otonom yang mampu melaksanakan tugas manusia, tetapi juga dapat membantu teroris.

    “Jika Anda seorang teroris, Anda ingin memiliki AI yang sangat otonom. Seiring dengan meningkatnya agensi, kita meningkatkan potensi manfaat AI dan kita meningkatkan risikonya,” ujarnya.

    Namun, Bengio mengatakan sistem AI belum dapat melakukan perencanaan jangka panjang yang dapat menciptakan alat yang sepenuhnya otonom dan bisa menghindari kendali manusia.

    “Jika AI tidak dapat merencanakan dalam jangka panjang, ia hampir tidak akan dapat lepas dari kendali kita,” katanya.

    Laporan setebal hampir 300 halaman itu juga mengutip kekhawatiran umum terkait AI, termasuk melakukan penipuan dan foto pelecehan seksual anak, bias informasi, hingga pelanggaran privasi seperti kebocoran informasi sensitif yang dibagikan dengan chatbot.Para peneliti belum mampu menyelesaikan ketakutan-ketakutan tersebut sepenuhnya.

    Laporan tersebut, yang berjudul lengkap ‘International Scientific Report on the Safety of Advanced AI’, menandai dampak AI yang ‘berkembang pesat’ pada lingkungan melalui penggunaan pusat data, dan potensi agen AI untuk memiliki dampak ‘mendalam’ pada pasar kerja.

    Masa depan AI tidak pasti, dengan berbagai kemungkinan hasil dalam waktu dekat termasuk hasil yang sangat positif dan sangat negatif. Masyarakat dan pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memutuskan jalur mana yang diambil oleh teknologi tersebut.

    “Ketidakpastian ini dapat menimbulkan fatalisme dan membuat AI tampak seperti sesuatu yang terjadi pada kita. Namun, keputusan masyarakat dan pemerintah tentang cara menavigasi ketidakpastian ini yang akan menentukan jalur mana yang akan kita ambil,” kata laporan tersebut.

    (rns/fay)

  • Kabar Australia: Pulau Kanguru Akan Jadi Rumah Bagi Koala

    Kabar Australia: Pulau Kanguru Akan Jadi Rumah Bagi Koala

    Kami hadirkan tiga kabar dari Australia yang menjadi perbincangan di belahan bumi selatan ini untuk Anda.

    Kabar yang pertama datang dari Australia Selatan.

    Pulau Kanguru akan jadi rumah bagi koala

    Suaka bagi 1.000 koala dan satwa liar lainnya akan didirikan di Pulau Kanguru, Australia Selatan bulan depan.

    Pemerintah berencana memfasilitasi penelitian tentang masa depan yang berkelanjutan bagi hewan berkantung itu di pulau tersebut.

    Koala Sanctuary Limited didirikan oleh peneliti koala Karen Burke da Silva dan Julian Beaman, serta filantropis lingkungan Alan Noble.

    Dr Julian mengatakan sumbangan filantropis telah memungkinkan badan amal tersebut membeli properti seluas 530 hektar di barat laut pulau tersebut dari perusahaan perkebunan Kiland Limited.

    Selengkapnya tentang suaka koala ada di artikel ini.

    Perusahaan Queensland kembangkan pesawat bertenaga hidrogen

    Stralis Aircraft yang berbasis di Brisbane, Queensland, tengah mengembangkan pesawat bertenaga hidrogen ramah lingkungan.

    Stralis Aircraft dan CQ University telah bermitra untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan, dengan rencana untuk penerbangan komersial antara Brisbane dan Gladstone pada tahun 2027.

    Mereka berencana menjadi perusahaan pertama yang menerbangkan pesawat di Australia menggunakan hidrogen.

    “Teknologi ini tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih senyap,” kata kepala kemitraan Stralis Aircraft, Emma Whittlesea.

    “Kami juga berharap dengan harga hidrogen yang diproyeksikan … lebih hemat biaya.”

    Lebih lanjut soal pesawat bertenaga hidrogen ini bisa dibaca melalui tautan ini.

    Karavan penuh dengan bahan peledak ditemukan di Sydney

    Meski demikian, Kepolisian New South Wales (NSW) masih belum menetapkan temuan itu sebagai insiden teroris, dengan alasan bahwa bukti lebih lanjut diperlukan.

    Pada Rabu (29/01) sore, kepolisian negara bagian NSW mengonfirmasi sebuah karavan telah ditemukan di pinggiran kota Sydney, Dural, 10 hari sebelumnya.

    Di dalam, bahan peledak gel berdaya ledak tinggi yang berpotensi menyebabkan “peristiwa korban massal” dengan radius ledakan hingga 40 meter ditemukan.

    Polisi juga menemukan dokumen yang memuat sentimen antisemit dan daftar target.

    Direktur Jenderal ASIO Mike Burgess mengatakan tingkat ancaman teror akan tetap dianggap “mungkin” setelah penemuan tersebut.

  • Kabel Bawah Laut, Titik Lemah Dunia Digital

    Kabel Bawah Laut, Titik Lemah Dunia Digital

    Jakarta

    Tindakan sabotase “armada bayangan” Rusia pada kabel bawah laut telah menjadi pusat perhatian infrastruktur komunikasi global. Tulang punggung telekomunikasi global ini, kenyataannya tidak begitu terlindungi dari upaya sabotase.

    Kabel bawah laut yang paling penting meliputi kabel transmisi arus searah tegangan tinggi (HVDC), yang menyalurkan energi listrik ke jarak yang jauh, misalnya dari pulau ke pulau atau antarnegara. Turbin angin lepas pantai juga dihubungkan ke daratan melalui kabel ini.

    Selain itu, ada juga kabel telekomunikasi terdiri dari jalur serat optik yang mentransfer sekitar 95 persen lalu lintas data global, termasuk panggilan internet dan telepon.

    Semua ini memungkinkan waktu pengiriman sinyal sangat singkat, yang mempercepat akses komunikasi. Misalnya, mengakses situs web di AS dari Eropa hanya butuh waktu sekitar 60 milidetik, benar-benar dalam sekejap mata.

    Ada juga kabel data khusus antara pusat data atau simpul jaringan besar, serta kabel khusus yang lebih terlindungi untuk komunikasi militer atau penelitian.

    Kenapa pakai kabel laut, bukan satelit?

    Hanya sebagian kecil komunikasi internasional yang dilakukan lewat satelit. Kabel bawah laut dapat mengirimkan lebih banyak data dengan biaya lebih rendah. Koneksi satelit lebih lambat dan lebih rentan terhadap gangguan.

    Meski demikian, AS dan Uni Eropa berinvestasi dalam teknologi satelit seperti Starlink dan program IRIS (Infrastruktur untuk Ketahanan, Interkonektivitas, dan Keamanan melalui Satelit) untuk menciptakan saluran komunikasi alternatif yang lebih aman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Panjangnya bisa 30 kali kelilingi ekuator

    Ada sekitar 1,4 juta kilometer kabel yang dipasang di sekitar 500 jalur dan jejaring di seluruh dunia. Kabelnya sangat panjang sehingga dapat dililitkan mengelilingi ekuator sebanyak 30 kali. Dan jaringan kabel baru terus ditambahkan setiap tahun.

    Platform seperti submarinecablemap.com atau Telegeography menawarkan peta yang menunjukkan lokasi semua kabel tersebut, tetapi tanpa informasi lokasi yang tepat.

    Peta ini juga menunjukkan titik-titik neuralgik: sekitar 90 persen lalu lintas data antara Eropa dan Asia melaju melalui 14 kabel di lepas pantai Yaman. Pada tahun 2024, pemberontak Houthi di sana tidak hanya menyerang lalu lintas pengiriman, tetapi juga tiga jalur pengiriman data dengan kapal barang yang dibajak.

    Siapa yang memasang kabel bawah laut?

    Penyedia layanan telekomunikasi seperti AT&T dan China Telecom dulunya mendominasi pasar. Saat ini, perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon berinvestasi besar dalam kabel bawah laut.

    Google saat ini memiliki enam kabel bawah laut yang aktif dan berencana untuk membangun lebih banyak lagi. Meta punya bagian saham di 16 jaringan kabel yang ada, dan berencana membangun jaringan kabel globalnya sendiri. Bagi grup pemilik Facebook dan Instagram, hampir 1,5 miliar orang di benua Afrika adalah kelompok target yang menggiurkan.

    Dilindungi lapisan kawat baja

    Kabel bawah laut modern terdiri dari beberapa lapisan: Di dalamnya terdapat kabel serat optik yang menggunakan impuls cahaya untuk mengirimkan informasi digital.

    Kabel-kabel ini dikelilingi oleh lapisan pelindung berupa kawat baja atau pelindung baja, polietilena, dan bahan kedap air. Lapisan ini juga berguna untuk melindungi kabel data dari tekanan dan kondisi ekstrem di laut dalam dan memastikan masa pakai sekitar 25 tahun.

    Kabel bawah laut besar dengan diameter lebih dari 20 sentimeter dapat memiliki berat antara 40 dan 70 kilogram per meter karena lapisan pelindungnya yang harus layak dan handal di bawah laut.

    Bagaimana memasangnya?

    Ahli geologi dan insinyur menentukan lokasi terbaik untuk pemasangan kabel, dengan mempertimbangkan hambatan seperti parit laut, arus laut, daerah penangkapan ikan, atau rute pelayaran. Di Laut Utara dan Laut Baltik, sekitar 1,6 juta ton amunisi dari perang masa lalu juga menimbulkan tantangan besar.

    Jika terdapat risiko pada kabel yang dipasang di tepi pantai atau di perairan dangkal, parit sedalam tiga meter sering digali menggunakan mesin keruk. Di perairan yang lebih dalam, di mana risiko kerusakan lebih rendah, kabel sering kali diletakkan langsung di dasar laut oleh kapal khusus pemasang jaringan kabel.

    Jarak antara kapal pemasang kabel dan titik di mana kabel menyentuh dasar laut, dapat mencapai delapan kilometer. Penting agar kabel tetap dalam tegangan konstan selama pemasangan. Jika tegangannya terlalu sedikit, lilitan dapat terbentuk. Namun, ketegangan yang terlalu besar dapat menyebabkan kabel mengapung dan mudah putus.

    Risiko kerusakan kabel bawah laut

    Kerusakan terbanyak disebabkan oleh jaring pukat atau jangkar. Selain itu ada tindakan sabotase yang disengaja sebagai bagian dari perang hibrida telah dikenal sejak Perang Dingin.

    Sejak tahun 1959, Amerika menuduh Rusia sengaja merusak kabel bawah laut dengan jaring ikan. Spionase juga merupakan masalah besar karena kabel bawah laut dapat disadap dan datanya dicuri.

    Kapal canggih perbaiki kabel bawah laut yang rusak

    Perbaikannya rumit karena kondisi tekanan ekstrem di bawah air dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perangkat khusus dapat mengukur kehilangan sinyal dan menemukan bagian yang rusak. Dengan kabel serat optik modern, kerusakan idealnya dapat diketahui dalam jarak 50 meter.

    Tergantung pada kerusakan dan kedalaman, penyelam dapat memperbaiki kabel di ruang kering. Atau kapal perbaikan kabel dengan hati-hati mengangkatnya ke permukaan. Di atas kapal, teknisi kemudian mengganti bagian kabel yang rusak dengan yang baru. Setelah pengujian menyeluruh, kabel tersebut ditenggelamkan dan dikubur kembali dengan hati-hati.

    Akan tetapi, hanya ada beberapa kapal di dunia yang mampu melakukan perbaikan semacam itu. Kadang-kadang dibutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum kabel yang putus dapat diperbaiki.

    Upaya perlindungan dari sabotase

    Kabel bawah laut terlindungi dengan baik terhadap ancaman alam, tetapi seringkali tidak memadai terhadap kerusakan yang disengaja oleh negara musuh, dinas rahasia atau teroris. Penggunaan drone bawah air dan sistem sensor akustik dapat membantu mendeteksi potensi tindakan sabotase pada tahap awal.

    Secara paralel, sambungan kabel tambahan disiapkan sebagai sistem redundan sehingga data dapat diteruskan bahkan jika satu kabel rusak.

    Baru-baru ini, negara-negara yang terkena dampak sabotase, telah mengembangkan strategi perlindungan terkoordinasi agar dapat bertindak cepat dan bersama-sama jika terjadi serangan. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antarnegara, operator kabel bawah laut, dan organisasi internasional.

    Selain itu, kerangka hukum baru dibutuhkan di tingkat nasional dan internasional. Sampai saat ini, tidak ada ketentuan khusus dalam hukum internasional untuk melindungi kabel bawah laut jika terjadi konflik.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Jakarta

    Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

    Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

    Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

    Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

    AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

    Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

    Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

    Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

    Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

    Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

    Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

    Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

    Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

    Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

    Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

    Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

    Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

    Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

    Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

    Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

    Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

    Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

    Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

    Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

    Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

    Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

    Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

    Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

    Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

    Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

    Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

    Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

    Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

    Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

    Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

    Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

    Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

    Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

    Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

    Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

    Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

    Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

    Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

    Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

    Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

    Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

    Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

    Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

    Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

    Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

    Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

    McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

    McGuinness membantah tuduhan tersebut.

    Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

    Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

    Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

    Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

    Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

    Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

    Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

    Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

    Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

    Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

    Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

    M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

    Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

    Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

    Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

    Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

    Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

    Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

    Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

    Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu