Kasus: Teroris

Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

MEDAN – Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tak ada kecolongan dalam peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi pun mengaku begitu. Segala klaim boleh saja dikatakan. Masalah kecolongan atau tidak, sebaiknya kita nilai sendiri berdasar kronologi dan analisis terhadap peristiwa.

Ditemui wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Mahfud mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin. Mahfud juga menolak istilah kecolongan yang banyak digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini.

“Pencegahan sudah kita lakukan. Ada intelijen, informasi. Kalau tak ada pencegahan, makin banyak kayak gini,” kata Mahfud.

Seperti Mahfud, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, personel kepolisian di Mapolrestabes Medan telah melakukan penjagaan sesuai prosedur tetap (protap). Namun, kenyataannya pelaku tetap berhasil menyusup.

Pernyataan Dedi sendiri yang menggambarkan proses penyusupan oleh pelaku peledakan bom. Menurut Dedi, pelaku memanfaatkan keramaian di Mapolrestabes Medan yang tengah menerima banyak permohonan penerbitan SKCK.

“Sudah dilakukan pemeriksaan semuanya. Termasuk barang-barang yang dibawa, sudah dicek,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November.

“Kebetulan saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan buat SKCK yang bersama-sama masuk (ke Mapolrestabes). Momen itu dimanfaatkan pelaku untuk menyusup,” tambah Dedi.

Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

Pelaku diketahui meledakkan diri ketika para personel kepolisian baru saja menyelesaikan apel pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Pelaku masuk melalui pintu depan Mapolrestabes Medan.

Ia berjalan sejauh 30 hingga 50 meter menuju Kantor Bagian Operasi Polrestabes Medan untuk kemudian meledakkan diri.

Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya mempertegas narasi yang menyebut negara, khususnya kepolisian telah kecolongan.

“Kali ini publik bisa saja mengkritisi aparat kecolongan. Alasannya cukup rasional. Sudah banyak yang ditangkap dalam beberapa bulan terakhir, tapi masih juga ada aksi teror,” kata Harits, dihubungi VOI, Rabu, 13 November.

Penangkapan berujung dendam

Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan kepolisian telah melakukan upaya maksimal mencegah tindak terorisme. Memang, sejak penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto, polisi terus menangkap sejumlah terduga teroris.

Terakhir, kemarin, Selasa, 12 November, polisi menangkap seorang terduga teroris berinisial WJ alias Patria alias Dwi satu hari sebelum ledakan. WJ ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Sosok terduga teroris itu disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, pria itu merupakan angkatan pertama dalam pelatihan perang dalam kelompok terorisme tersebut.

WJ juga diketahui memiliki kemampuan merakit bom. Ia pernah mengikuti perang di Suriah bersama Doktor Azahari tujuh tahun silam. “Pada tahun 2012 (WJ) mengikuti perang di Suriah bersama Azahari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FSA atau Free Syria Army,” kata Dedi.

Kemudian, WJ juga disebut pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara. Mulai dari Filipina, Uni Emirat Arab, Sri Lanka dan Hong Kong. Dalam penangkapan, beberapa barang butki berupa beberapa anak panah, alat-alat elektronik dan alat komunikasi disita.

“Alat komunikasi ini masih didalami apakah akan digunakan juga untuk rangkaian untuk merakit bom masih kita dalami juga,” terang Dedi.

Di satu sisi, perlu barangkali mengapresiasi upaya pencegahan lewat penangkapan-penangkapan ini. Namun, di sisi lain, berbagai penangkapan ini juga yang memperkuat fakta bahwa polisi kecolongan.

Tak sadar mereka disasar

Pertimbangannya sederhana. Polisi telah lama jadi musuh sekaligus sasaran utama teroris. Dan penangkapan-penangkapan yang kian masif, secara otomatis meningkatkan risiko serangan bagi Korps Bhayangkara. Polisi seharusnya tahu itu.

Menurut Harits Abu Ulya, bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan memiliki pola yang sama secara motif: dendam. Namun, Harits tak dapat berspekulasi soal asal-usul pelaku teror.

“Mungkin terkait dengan tindakan polisi sebelumnya terhadap kawanan mereka. Dianggap menjadi penghalang tujuan dan misi mereka atau dianggap telah berbuat tidak manusiawi terhadap kawan mereka yang tertangkap,” kata Harits.

Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

Polisi nampaknya perlu meningkatkan kesadaran bahwa mereka adalah sasaran utama aksi terorisme. Berbagai peristiwa seakan melegitimasi pandangan ini.

“Dendam telah menjelma menjadi ideologi yang menstimulasi aksi teror dari beberapa person atau entitas. Dendam menjadi determinasi, plus dibumbui dengan doktrin teologi yang beku, bersenyawa untuk menghasilkan legitimasi aksi nekat teror,” Harits.

Pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar menuturkan pandangan yang sama. Menurutnya, polisi sebagai penegak hukum wajib sadar diri bahwa mereka adalah musuh kriminalisme. Jangankan untuk teroris.

Bagi pelaku kejahatan jalanan dan narkoba saja, polisi adalah musuh terbesar. “Jadi, memang harusnya polisi lebih sigap lagi. Dan lebih kencang lagi melakukan penindakan dan penangkapan,” kata Chaidar dihubungi VOI.

18/02/2025 18:02
Pengacara Maroko Menuntut Penangkapan Menteri Transportasi Israel Miri Regev di Marrakesh – Halaman all

Pengacara Maroko Menuntut Penangkapan Menteri Transportasi Israel Miri Regev di Marrakesh

TRIBUNNEWS.COM- Pengacara Maroko telah menuntut pihak berwenang untuk menangkap Menteri Transportasi Israel Miri Regev selama kunjungannya ke Marrakesh, atas kejahatan perang dan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina.

Pengacara Maroko menuduh Miri Regev melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina, menyerukan penangkapannya begitu ia tiba di Marrakesh.

Regev diperkirakan akan pergi ke Maroko untuk menghadiri konferensi internasional yang diadakan di Marrakesh, mendorong beberapa pengacara, termasuk Khaled al-Sufyani, Koordinator Umum Konferensi Islam Nasional, untuk menuntut penangkapannya.

Sekretariat Nasional Kelompok Kerja Nasional untuk Palestina menyatakan bahwa gugatan terhadap Regev muncul satu hari sebelum partisipasi Regev dalam Konferensi Tingkat Menteri Global Keempat tentang Keselamatan Jalan Raya, yang akan diadakan di kota Marrakesh dari tanggal 18 hingga 20 Februari tahun ini.

Gugatan tersebut, menurut Sekretariat Nasional, “termasuk tuduhan terkait masa lalu kriminalnya dan perannya dalam pemerintahan Zionis saat ini dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina.”

Sekretariat Nasional menilai bahwa “kehadiran Miri Regev di tanah Maroko merupakan provokasi terang-terangan terhadap perasaan rakyat Maroko , yang selalu mendukung perjuangan Palestina dan mendukung hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan dan keadilan.”

Sementara itu, Al-Sufyani mengatakan dalam pidatonya di hadapan Pengadilan Banding di Rabat, “Kami berharap agar otoritas Maroko menangkap menteri Zionis itu saat ia tiba di Maroko besok, karena ini melibatkan masuknya seorang teroris internasional yang menyerukan penghapusan segala sesuatu yang bernama Palestina, dan menganggap orang Palestina yang baik adalah orang Palestina yang telah mati atau orang yang diusir dari tanahnya.”

“Kami berharap jika perintah mendesak untuk mencegahnya memasuki wilayah Maroko tidak dilaksanakan, pihak berwenang akan melaksanakan perintah penangkapan,” tambahnya.

Warga Maroko makin menentang normalisasi hubungan dengan Israel.

Data analitis dari Arab Barometer telah mengungkap perubahan signifikan dalam opini publik Maroko mengenai normalisasi dengan pendudukan Israel, sebagian besar dipengaruhi oleh perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Survei berjudul “Masa Depan Normalisasi dan Perang di Gaza” menemukan bahwa 48 persen peserta Maroko mendukung “solusi dua negara” sebagai resolusi terbaik untuk masalah Palestina.

Temuan tersebut menyoroti penurunan tajam dalam dukungan untuk normalisasi antara Rabat dan Tel Aviv. Menurut Barometer Arab, perang di Gaza telah mengubah sikap publik terhadap normalisasi secara mendalam, dengan gambar-gambar mengerikan dari Gaza mengubah para pendukung “perjanjian damai” sebelumnya dengan pendudukan Israel menjadi penentang.

Data menunjukkan bahwa dukungan Maroko terhadap normalisasi anjlok dari 31% pada tahun 2021 menjadi hanya 13?lam survei yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

Selain itu, hanya 9% responden yang menyatakan persetujuan terhadap normalisasi, dengan beberapa menggambarkan kampanye militer pendudukan Israel di Gaza sebagai “genosida.”

Sementara itu, dukungan terhadap solusi dua negara meningkat sebesar 7% dibandingkan dengan siklus survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022.

SUMBER: AL MAYADEEN

18/02/2025 16:36
Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada hari Senin (17/2/2025).

Pemimpin Saudi berusia 39 tahun itu berada di persimpangan serangkaian konflik yang membentang dari Ukraina hingga Gaza yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Donald Trump.

Di Ukraina, Arab Saudi telah muncul sebagai mediator yang nyaman bagi pemerintahan Donald Trump, mencerminkan seberapa cepat kebijakan luar negeri AS berubah di Eropa Timur.

Arab Saudi menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya pada tahun 2023 ketika pemerintahan Joe Biden melobi para mitra untuk menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

Sekarang, dengan Donald Trump menjabat dan sekutu NATO AS dikesampingkan.

Riyadh menjadi tempat netral yang disukai Kremlin dan Washington untuk mulai membahas diakhirinya perang di Ukraina, pembicaraan bersejarah yang menurut para analis dapat mengubah arsitektur keamanan Eropa.

Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu delegasi pejabat Rusia.

Termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat Putin Yuri Ushakov, di Riyadh pada hari Selasa.

Namun, di panggung lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan peserta aktif dan secara resmi berselisih dengan pemerintahan Trump.

Rubio tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengah yang lebih luas dengan pemberhentian pertama di Israel.

Di sana, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan rencana kontroversial Trump agar AS “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi pembangunan mewah setelah menggusur paksa penduduk Palestina di sana.

“Setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina. Saya berkomitmen pada rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda,” kata Netanyahu pada hari Senin.

Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

Sebagai tanda bahwa Israel terus maju dengan upaya untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin sebuah direktorat telah ada untuk memfasilitasi “imigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza melalui darat, laut dan udara.

Arab Saudi dengan tegas menolak rencana tersebut.

Bahkan, setelah Trump melontarkan gagasan pengambilalihan oleh AS, Riyadh menegaskan kembali prasyaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan terjadi setelah negara Palestina didirikan.

Dorongan Netanyahu bahwa Palestina dapat mendirikan negara di kerajaan Teluk itu disambut dengan tanggapan marah dari media yang dikendalikan pemerintah Saudi.

Di Israel, Rubio membela rencana Trump sebagai “berani”, tetapi dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika negara-negara Arab menentang usulan Trump, mereka harus mengajukan tawaran, dengan menyatakan, “Seseorang harus menghadapi orang-orang itu [Hamas]. Bukan tentara Amerika yang akan melakukannya. Dan jika negara-negara di kawasan itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka Israel harus melakukannya.”

Bahkan beberapa sekutu terdekat Trump di AS mempertanyakan mengapa seorang presiden Amerika yang berkampanye untuk melepaskan AS dari perang asing ingin “memiliki” Gaza.

Dalam kunjungannya ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “sangat sedikit keinginan” bagi AS untuk mengambil alih Gaza “dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun”.

Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Raja Yordania Abdullah telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel.

Sky News Arabia melaporkan pada hari Senin bahwa Hamas setuju untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah tekanan dari Mesir.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu Omer Dostri menjawab di X, “Tidak akan terjadi.”

Ketegangan Saudi-Trump?

Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Donald Trump selama masa jabatan pertamanya.

Ia menjalin persahabatan dengan penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, dan kemudian berinvestasi di grup ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners.

Kushner mengusulkan penggusuran paksa warga Palestina dari Gaza sebelum Trump dan mengalokasikannya sebagai investasi real estat.

Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak multilateral Arab pada hari Kamis untuk membahas proposal bagi Gaza pascaperang.

Tetangga Teluk Arab Saudi sekaligus “musuh bebuyutannya”, UEA, telah memutuskan hubungan. Duta Besar UEA untuk AS mengatakan ia tidak melihat “alternatif” untuk rencana Trump.

Arab Saudi semakin dekat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, sebuah kesepakatan yang ingin disegel oleh pemerintahan Trump, tetapi putra mahkota Saudi telah berubah pikiran.

Para diplomat dan analis mencoba menguraikan seberapa besar retorika sang putra mahkota ditujukan untuk konsumsi dalam negeri atau posisi tawar-menawar.

Sang putra mahkota secara terbuka mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Dalam kemungkinan adanya ketegangan antara AS dan Arab Saudi, siaran pers dari kedua negara tersebut tidak seperti biasanya, singkat.

Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan peran mediator Arab Saudi dengan Rusia – sebuah rahasia yang ingin digembar-gemborkan oleh Saudi – dan juga tidak menyebutkan rakyat Palestina.

Arab Saudi mengeluarkan video pendek putra mahkota dan Rubio yang sedang berbicara.

Pemerintahan Trump tidak senang dengan Arab Saudi dalam beberapa hal, kata seorang pejabat keamanan nasional AS kepada Middle East Eye.

Kerajaan itu mengabaikan seruan Trump untuk memompa lebih banyak minyak bulan lalu. Jika seruan itu hanya gertakan, keputusan Arab Saudi untuk terus mencegah AS melancarkan serangan terhadap Houthi Yaman dari pangkalan udara adalah titik yang menyakitkan dalam hubungan tersebut.

Trump kembali menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari atas serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial.

AS mengatakan Rubio dan putra mahkota membahas “keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi”. Arab Saudi sebagian besar telah menghentikan perangnya terhadap Houthi dan sedang dalam perundingan damai.

Israel juga melobi pemerintahan Trump untuk mendukung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran telah sangat dilemahkan oleh perang regional yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sebagai tanda berkurangnya pengaruhnya, pemerintah baru Lebanon yang pro-AS melarang penerbangan dari Iran tanpa batas waktu pada hari Senin. Hizbullah adalah pencegah utama Iran terhadap serangan langsung Israel.

Meskipun Arab Saudi mendukung langkah pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, sejak itu Arab Saudi berupaya mengelola hubungan dengan Republik Islam melalui diplomasi, bahkan ketika berupaya menggantikannya di Suriah dan Lebanon.

SUMBER: MIDDLE EAST EYE

18/02/2025 12:17
Didukung AS, Netanyahu Yakin Israel Mampu Gagalkan Ambisi Nuklir Iran

Yerusalem –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meyakini negaranya, dengan dukungan sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS), akan mampu menggagalkan ambisi nuklir Iran dan mengakhiri “agresi” Teheran di kawasan Timur Tengah.

Berbicara setelah bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio di Yerusalem, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (17/2/2025), Netanyahu mengungkapkan keduanya menjalani “pembicaraan yang sangat produktif” mengenai sejumlah isu, di mana “tidak ada yang lebih penting dari Iran”.

“Israel dan Amerika bahu-membahu dalam melawan ancaman Iran,” ucap Netanyahu dalam konferensi pers bersama Rubio.

“Kami sepakat bahwa para ayatollah tidak boleh memiliki senjata nuklir dan juga sepakat bahwa agresi Iran di kawasan harus dihentikan,” ujarnya.

Rubio menambahkan bahwa Iran selalu berada di balik kelompok, aksi kekerasan dan aktivitas yang mengganggu stabilitas Timur Tengah.

“Di balik setiap kelompok teroris, di balik setiap tindak kekerasan, di balik setiap aktivitas yang mengganggu stabilitas, di balik segala sesuatu yang mengancam perdamaian dan stabilitas bagi jutaan orang, yang menyebut kawasan ini sebagai rumahnya, adalah Iran,” sebutnya.

Lebih lanjut, Netanyahu menyebut Israel telah memberikan “pukulan hebat” kepada Iran sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

Dia juga mengatakan bahwa dengan dukungan Presiden AS Donald Trump, Israel akan mampu menuntaskan “pekerjaan” dalam melawan Iran.

“Saya tidak meragukan bahwa kita bisa dan akan menuntaskan pekerjaan ini,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

Permusuhan Israel dan Iran berlangsung selama beberapa dekade melintasi sejarah perang diam-diam dan diwarnai serangan darat, laut, udara, bahkan dunia maya.

Teheran yang mengklaim pihaknya memperkaya uranium untuk tujuan damai, juga mendukung kelompok-kelompok di Timur Tengah yang menggambarkan diri mereka sebagai “Poros Perlawanan” terhadap pengaruh Israel dan AS di kawasan tersebut.

Poros Perlawanan itu tidak hanya mencakup Hamas yang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, namun juga kelompok Hizbullah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman dan berbagai milisi bersenjata Syiah di wilayah Irak dan Suriah.

Selama 16 bulan perang berkecamuk di Jalur Gaza, Israel telah menewaskan para pemimpin tertinggi Hamas dan Hizbullah. Tel Aviv dan Teheran juga terlibat aksi saling serang beberapa waktu terakhir.

Berterima kasih kepada Rubio untuk “dukungan tegas” AS bagi kebijakan Israel di Jalur Gaza, Netanyahu menyebut Israel dan AS di bawah pemimpinan Trump memiliki strategi yang sama di Jalur Gaza.

“Saya ingin meyakinkan semua orang yang kini mendengarkan kami, Presiden Trump dan saya sedang bekerja dengan kerja sama dan koordinasi penuh di antara kami,” kata Netanyahu.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/02/2025 14:51
Inflasi di Israel Melonjak ke Level Tertinggi Akibat Perang Gaza, Siap-siap Angka Kemiskinan Naik – Halaman all

para pengamat menghubungkan kenaikan inflasi yang berkelanjutan dengan perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza dan biaya serta ongkos besar

Tayang: Sabtu, 15 Februari 2025 22:09 WIB

khaberni/tangkap layar

SIAP MASUK GAZA – Foto file yang diambil dari Khaberni, Rabu (12/2/2025) menunjukkan tank-tank pasukan Israel bersiap memasuki Gaza pada Oktober 2023 setelah Operasi Banjir Al-Aqsa terjadi. Israel bersiap memasuki Gaza lagi pada pertengahan Februari 2025 seiring mandeknya negosiasi gencatan senjata dengan Hamas.

Inflasi di Israel Melonjak ke Level Tertinggi Akibat Perang Gaza, Siap-siap Angka Kemiskinan Naik

TRIBUNNEWS.COM – Biro Statistik Pusat Israel, Jumat (14/2/2025) menyatakan kalau tingkat inflasi negara pendudukan tersebut naik lebih dari yang diprediksi pada Januari 2025 menjadi 3,8 persen.

Angka ini disebutkan menjadi level tertinggi dalam lebih dari setahun.

“Situasi ini kemungkinan mencegah para pembuat kebijakan keuangan Israel untuk segera memangkas suku bunga,” kata ulasan Khaberni, dikutip Sabtu (15/2/2025).

Laporan juga menyatakan kalau para pengamat menghubungkan kenaikan inflasi yang berkelanjutan dengan perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza dan biaya serta ongkos yang ditimbulkannya.

“Tingkat inflasi tahunan pada bulan Januari tersebut adalah yang tertinggi sejak September 2023, naik dari 3,2 persen pada bulan Desember,” tambah laporan tersebut.

Reuters melansir, angka tersebut melampaui ekspektasi sebesar 3,7?lam jajak pendapat yang dilakukan.

Namun bergitu, angka ini tetap berada di atas kisaran target tahunan pemerintah Israel sebesar 1% hingga 3%.

SEPI – Tangkap layar video situasi di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, wilayah pendudukan Israel tampak sepi penumpang. Sebagian besar maskapai internasional membatalkan penerbangan dari dan ke Israel karena misteriusnya waktu pembalasan Iran. (khaberni)

Penyebab Inflasi Israel

Pejabat pemerintah Israel menghubungkan kenaikan inflasi dengan masalah terkait kekurangan pasokan barang akibat perang yang dilancarkan Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Dalam praktiknya, peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling menonjol:

Kenaikan pajak, karena pemerintah telah menyetujui kenaikan pajak yang memengaruhi harga barang dan jasa.
Harga buah-buahan, makanan, dan perumahan mengalami kenaikan. Kategori-kategori ini mengalami kenaikan harga yang signifikan selama periode tersebut.
Indeks harga konsumen naik lebih dari yang diharapkan, meningkat 0,6% pada bulan Januari dari Desember, karena naiknya harga buah-buahan, makanan, dan perumahan. Jajak pendapat Reuters memperkirakan kenaikan 0,5%.

BERDEMO – Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Dampak Inflasi di Israel

Meningkatnya inflasi di Israel memiliki implikasi ekonomi yang penting, terutama:

Daya beli menurun dan biaya hidup meningkat. Meningkatnya harga, terutama untuk perumahan, makanan, dan jasa, menyebabkan berkurangnya pendapatan warga negara, yang meningkatkan tekanan pada keluarga berpenghasilan rendah dan dapat meningkatkan angka kemiskinan.
Tekanan pada Bank Israel untuk menaikkan suku bunga guna mengekang inflasi, membuat pinjaman (perumahan, komersial, dan konsumen) lebih mahal. Suku bunga yang lebih tinggi dapat memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor teknologi dan real estate.
Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan nilai shekel turun terhadap mata uang lain, sehingga meningkatkan biaya barang impor.
Investor asing mungkin kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Israel, yang menyebabkan perlambatan arus masuk FDI. Akibatnya, perusahaan lokal mungkin kesulitan menarik modal, sehingga memengaruhi pertumbuhan sektor penting seperti teknologi tinggi.

(oln/khbrn/reuters/*)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

15/02/2025 22:09
Beri Pesan ke Pemerintah Israel, Sandera Sagui Dekel-Chen Kirim Kode Soal Terowongan Hamas? – Halaman all

Beri Pesan ke Pemerintah Israel, Sandera Sagui Dekel-Chen Kirim Kode Soal Terowongan Hamas?

TRIBUNNEWS.COM – Ketiga sandera Israel yang baru saja dibebaskan Hamas pada putaran ke-6 pertukaran sandera dan tahanan, di Khan Yunis, Gaza Selatan, Sabtu (15/2/2025) mengirim pesan ke pada pemerintah Israel.

Ketiganya, Sagui Dekel-Chen, Yair Horn, dan Sasha Trubunov—telah meminta pemerintah Israel untuk mengambil tindakan segera guna memastikan kelanjutan kesepakatan pertukaran tawanan dan pembebasan semua tawanan yang tersisa.

“Sagui Dekel-Chen mendesak pemerintah untuk melakukan segala yang mungkin untuk menjaga kesepakatan tersebut,” kata laporan RNTV, Sabtu.

Laporan The New York Times melansir, Sagui, yang dibawa ke panggung prosesi pembebasan sebelum dibebaskan, juga menyiratkan kegembiraannya melihat sinar matahari lagi.

Pernyataan Sagui Dekel-Chen ini ditafsirkan sebagai isyarat kalau selama ini dia ditahan di dalam terowongan Hamas.

“Saya akhirnya keluar di bawah sinar matahari, menuju cahaya,” kata Sagui Dekel-Chen.

NYTimes mengulas, belum jelas apakah Sagui berbicara secara metaforis atau harfiah soal ‘sinar matahari’ dan ‘cahaya’ tersebut.

“Banyak sandera telah ditahan untuk waktu yang lama di jaringan terowongan bawah tanah Hamas,” kata laporan tersebut.

Sementara itu, lansiran RNTV menyebut, sandera Yair Horn memberi pesan yang menekankan perlunya membawa semua tawanan pulang, dengan menyatakan bahwa “tidak ada waktu lagi yang tersisa.”

Adapun, Sasha Trubunov mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan mereka yang masih ditawan.

PEMBEBASAN SANDERA ISRAEL – Tangkapan layar Telegram Quds News Network pada Sabtu (15/2/2025) menunjukkan pejuang Hamas membebaskan tiga sandera Israel. Setelah Hamas membebaskan tiga sandera, kini gantian Israel membebaskan 369 tahanan Palestina. (Telegram Quds News Network)

Sempat Memancing Sebelum Bebas

Soal nama terakhir yang disebutkan di atas, Alexandre Sasha Trubunov, mengejutkan publik setelah munculnya video yang memperlihatkan dirinya sedang berjalan-jalan dan memancing di pantai Gaza.

Sandera berkebangsaan Israel-Rusia berusia 29 tahun, tampak sangat rileks dalam video tersebut.

Times of Israel menyebut video itu dirilis oleh kelompok Jihad Islam Palestina pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam video yang beredar, Trubunov terlihat menulis pesan yang diduga berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang menyandera dirinya.

Keluarganya meminta media Israel untuk tidak mempublikasikan video tersebut, yang mereka anggap sebagai alat propaganda oleh kelompok perlawanan Palestina.

Trubunov hari ini dibebaskan oleh Hamas bersamaan dengan dua sandera lainnya, Sagui Dekel Chen dan Iair Horn, sebagai bagian dari pertukaran sandera dalam gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Latar Belakang Trubunov

Trubunov, yang berkebangsaan Israel dan Rusia, diculik bersama anggota keluarganya oleh kelompok perlawanan Palestina saat Operasi Banjir Al Aqsa pada 7 Oktober 2023.

Ayahnya, Vitaly Trubunov, dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.

Sebelumnya, tiga wanita dalam keluarganya telah dibebaskan pada November 2023 sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Menurut keluarganya, Trubunov bekerja sebagai insinyur di divisi cloud Amazon. Mereka pindah dari Uni Soviet ke Israel 25 tahun lalu.

Rusia telah berulang kali mendesak pembebasan Trubunov, termasuk saat gencatan senjata diumumkan pada Januari lalu.

Harapan Keluarga

Ibunya, Yelena, menyatakan harapannya untuk berkumpul kembali dengan putranya.

Dalam video yang diunggah ke media sosial, ia meminta agar semua orang menyalakan lilin Shabbat dengan kegembiraan dan berdoa agar semua sandera segera pulang ke rumah.

Forum Keluarga Sandera juga menyambut baik kabar pembebasan ketiga sandera, yang akan ditukar dengan 369 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Hingga saat ini, 21 sandera dan 730 tahanan Palestina telah dibebaskan selama gencatan senjata terbaru.

Gencatan Senjata dan Ancaman

Gencatan senjata saat ini memasuki tahap kedua yang dijadwalkan pada 1 Maret mendatang, meskipun rincian lebih lanjut masih dalam perundingan.

Sebelumnya, Hamas mengeklaim bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan. Hamas mengancam akan menunda pembebasan sandera selanjutnya.

Israel, di sisi lain, mengancam akan melanjutkan perang di Gaza jika sandera tidak dibebaskan sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak memberikan komentar atas tuduhan Hamas.

Hamas juga dilaporkan sedang melakukan pembicaraan di Kairo dengan pejabat Mesir dan Perdana Menteri Qatar untuk membahas pengiriman bantuan ke Gaza.

Pertukaran tiga warga Israel dengan 369 warga Palestina meredakan kekhawatiran bahwa perjanjian gencatan senjata dapat runtuh sebelum akhir tahap pertama.

Ketiga sandera Israel itu dibawa ke panggung dengan militan Hamas Palestina yang bersenjatakan senapan otomatis berdiri di setiap sisi mereka di Khan Younis, Gaza.

Di panggung serah terima, para sandera diminta memberikan pernyataan singkat dalam bahasa Ibrani dan para militan memberikan salah satu dari mereka, Iair Horn, sebuah jam pasir dan foto sandera Israel lainnya yang masih berada di Gaza dan ibunya, yang bertuliskan “waktu hampir habis (bagi para sandera yang masih berada di Gaza)”.

“Sekarang, kami bisa bernapas sedikit. Iair kami telah pulang setelah selamat dari neraka di Gaza.”

“Sekarang, kami harus membawa Eitan kembali agar keluarga kami benar-benar bisa bernapas,” kata keluarga Horn, dikutip dari Al Arabiya.

Tak lama kemudian, bus pertama yang membawa tahanan dan tahanan Palestina yang dibebaskan berangkat dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Bus itu tiba di Ramallah dengan kerumunan yang bersorak-sorai, beberapa melambaikan bendera Palestina.

Sementara di Lapangan Sandera di Tel Aviv, orang-orang bersorak dan menangis ketika mereka mendengar Palang Merah Internasional sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan ketiga sandera kepada pasukan militer Israel di Jalur Gaza.

Mereka tampak lega melihat bahwa ketiganya dalam kondisi fisik yang tampaknya lebih baik daripada tiga lainnya yang dibebaskan minggu lalu yang tampak kurus kering dan lemah.

Penduduk komunitas kibbutz Israel di dekat perbatasan Gaza berbaris di jalan sambil bersorak dan melambaikan bendera Israel ketika kendaraan yang membawa para sandera keluar dari Gaza lewat.

Netanyahu Sambut Ketiga Sandera

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa persiapan tengah dilakukan untuk menyambut ketiga sandera yang dibebaskan oleh Hamas.

Netanyahu menyambut pulang ketiga pria yang telah menghabiskan hampir 500 hari sebagai tawanan setelah diculik dari Israel selatan.

“Kami menyambut mereka dengan hangat,” kata Netanyahu, dikutip dari The Jerusalem Post.

“Kami telah mempersiapkan kepulangan mereka, dan bersama keluarga mereka, kami akan membantu rehabilitasi mereka setelah masa penahanan yang panjang dan menyiksa,” lanjutnya.

Netanyahu juga mencatat bahwa Hamas mengancam tidak akan membebaskan ketiga orang tersebut – menuduh Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

“Minggu ini, Hamas kembali berupaya melanggar perjanjian dan menciptakan krisis palsu dengan klaim palsu,” tulis Netanyahu.

“Kami bekerja sama sepenuhnya dengan Amerika Serikat untuk membebaskan semua sandera kami – yang masih hidup maupun yang sudah meninggal – sesegera mungkin; dan bersiap dengan intensitas penuh untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, dalam segala hal,” pungkas Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menambahkan bahwa “IDF sepenuhnya siap menghadapi skenario apa pun dan upaya apa pun oleh organisasi teroris Hamas untuk melanggar perjanjian dan mencegah pembebasan para sandera”.

(oln/rntv/nyt/tribunnews/*)

15/02/2025 21:05
Kenapa Ghana Jadi Sasaran Jihadis Afrika Barat?

Accra –

Ghana tetap menjadi salah satu dari sedikit negara di Afrika Barat yang belum menjadi sasaran serangan jihadis, meski berbatasan langsung dengan Burkina Faso yang masih dihantui terorisme. Namun, para analis memperingatkan bahwa warga Ghana semakin berisiko direkrut oleh kelompok ekstremis untuk dikirim ke medan perang di negara jiran.

Burkina Faso sejak lama menghadapi ancaman dari kelompok jihadis seperti Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, Negara Islam-Provinsi Sahel, ISGS, dan afiliasinya. Menurut Abdul Salifu Zanya, peneliti keamanan di Sahel, kemungkinan besar sudah ada warga Ghana yang bergabung dengan kelompok teror.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

“Saya berbicara dengan beberapa pemuda pengangguran di Accra pada 2023, dan mereka menyatakan minat untuk bergabung dengan kelompok jihad,” ungkap Zanya kepada DW.

Koresponden DW Maxwell Suuk, yang meliput di utara Ghana, menjelaskan bahwa banyak warga lokal direkrut melalui hubungan keluarga di Burkina Faso.

“Ada individu yang memiliki kerabat di Burkina Faso, lalu pergi ke sana, terlibat dalam aktivitas tertentu, dan kembali lagi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa baru-baru ini seorang pria ditangkap di wilayah perbatasan dan diketahui memiliki garis keturunan campuran Ghana-Burkina Faso—menunjukkan semakin eratnya hubungan lintas batas dalam jaringan perekrutan ini.

Marjinalisasi dan kemiskinan

Perekrutan demi jihad di Ghana semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah perbatasan. Mutaru Mumuni Muktar dari Pusat Kontra Ekstremisme Afrika Barat mengatakan bahwa perasaan terpinggirkan menjadi pemicu utama bagi sebagian warga Ghana untuk bergabung dengan kelompok ekstremis.

“Ancaman ini kini semakin nyata, terutama karena adanya perasaan marginalisasi berbasis etnis. Hal ini mendorong individu-individu tertentu untuk bergabung dengan kelompok jihadis sebagai bentuk balas dendam terhadap negara maupun komunitas lokal,” ujar Muktar kepada DW.

Peneliti keamanan Abdul Salifu Zanya menambahkan bahwa laporan mengenai warga Ghana yang bergabung dengan kelompok jihad tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja di Ghana utara membuat anak muda lebih rentan direkrut.

“Mereka percaya bahwa dengan bergabung, mereka bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” kata Zanya.

Statistik Ghana menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hampir satu juta orang di Wilayah Utara Ghana hidup dalam kemiskinan multidimensi. Koresponden DW Maxwell Suuk menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan marjinalisasi menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh kelompok jihad untuk menarik anggota baru.

“Geng-geng kriminal ini lebih dulu memanfaatkan internet untuk menargetkan kaum muda dibandingkan pemerintah,” kata Suuk.

Lemahnya penjagaan perbatasan juga menjadi celah bagi para perekrut. Sebuah laporan dari Clingendael, Institut Hubungan Internasional Belanda, pada 2024 menyebutkan bahwa kelompok jihadis menggunakan Ghana sebagai jalur logistik.

“Tidak adanya serangan langsung di wilayah Ghana tampaknya merupakan keputusan strategis JNIM untuk menjaga jalur pasokan dan tempat peristirahatan mereka, serta menghindari konfrontasi dengan pasukan keamanan yang relatif kuat,” demikian bunyi laporan itu.

Muktar, yang sejak lama memantau situasi di Ghana utara, mengonfirmasi temuan ini.

“Kami telah mendengar dari penduduk setempat bahwa para jihadis mungkin datang ke sini untuk membeli perbekalan dan logistik. Mereka berasal dari seberang perbatasan dan memiliki latar belakang etnis yang sama dengan komunitas di sini,” ujarnya.

Konflik di Ghana dimanfaatkan oleh kaum jihadis?

Konflik suku yang berkepanjangan di Ghana utara dapat meningkatkan kerentanan negara terhadap perekrutan oleh kelompok jihadis, menurut sejumlah analis.

Dr. Naazia Ibrahim, peneliti resolusi konflik di University of Development Studies, Tamale, menekankan bahwa stabilitas internal sangat penting agar Ghana tidak menjadi sasaran kelompok teroris.

“Jika konflik di komunitas perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Burkina Faso, tidak segera diselesaikan, risiko bagi Ghana akan semakin besar,” katanya kepada DW.

Ia juga menyoroti dampak dari pertikaian yang tak kunjung usai. “Saat pertempuran berlangsung lama, semua pihak bisa mengalami kelelahan. Namun, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menyelesaikannya,” tambahnya.

Presiden Mahama cegah ancaman ekstremisme

Presiden Ghana, John Mahama, baru-baru ini melakukan perjalanan ke Bawku, kota di wilayah timur yang selama beberapa dekade dilanda konflik suku dan sering kali berujung pada kekerasan serta pertikaian.

Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Bawku menjadi prioritas utama untuk mencegah kelompok jihad mendapatkan pijakan di Ghana.

Selain itu, Presiden Mahama juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Sahel, kawasan yang masih menghadapi ancaman terorisme. Bulan lalu, dia menunjuk Kolonel Larry Gbevlo-Lartey sebagai perwakilan utama Ghana di Aliansi Negara-Negara Sahel, AoSS. Lembaga baru ini bertugas membantu Ghana mengatasi potensi penyebaran ekstremisme dari wilayah tersebut.

“Situasi ini serius. Kami harus bertindak cepat dan memberikan dukungan penuh kepada Burkina Faso, Mali, dan Niger dalam menghadapi krisis ini,” kata Mahama kepada DW, beberapa hari setelah memenangkan pemilu tahun lalu.

Sementara itu, Abdul Salifu Zanya, peneliti keamanan Ghana, menyoroti pentingnya kebijakan sosial untuk mengatasi akar masalah yang membuat pemuda rentan terhadap rekrutmen oleh kelompok teroris.

“Tingkat pengangguran terus meningkat, dan pemerintah harus menemukan cara untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja agar kaum muda tidak mudah dieksploitasi,” ujarnya.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

15/02/2025 19:11
Sandera Sudah Dibebaskan Hamas, Kini Israel Bersiap Bebaskan 369 Tahanan Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hamas berhasil membebaskan tiga sandera Israel, yakni Iair Horn, Sagui Dekel-Chen, dan Sasha (Alexander) Troufanov pada Sabtu (15/2/2025).

Kini, gantian Israel yang akan membebaskan 369 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Pertukaran tiga warga Israel dengan 369 warga Palestina meredakan kekhawatiran bahwa perjanjian gencatan senjata dapat runtuh sebelum akhir tahap pertama.

Ketiga sandera Israel itu dibawa ke panggung dengan militan Hamas Palestina yang bersenjatakan senapan otomatis berdiri di setiap sisi mereka di Khan Younis, Gaza.

Di panggung serah terima, para sandera diminta memberikan pernyataan singkat dalam bahasa Ibrani dan para militan memberikan salah satu dari mereka, Iair Horn, sebuah jam pasir dan foto sandera Israel lainnya yang masih berada di Gaza dan ibunya, yang bertuliskan “waktu hampir habis (bagi para sandera yang masih berada di Gaza)”.

“Sekarang, kami bisa bernapas sedikit. Iair kami telah pulang setelah selamat dari neraka di Gaza.”

“Sekarang, kami harus membawa Eitan kembali agar keluarga kami benar-benar bisa bernapas,” kata keluarga Horn, dikutip dari Al Arabiya.

Tak lama kemudian, bus pertama yang membawa tahanan dan tahanan Palestina yang dibebaskan berangkat dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Bus itu tiba di Ramallah dengan kerumunan yang bersorak-sorai, beberapa melambaikan bendera Palestina.

Sementara di Lapangan Sandera di Tel Aviv, orang-orang bersorak dan menangis ketika mereka mendengar Palang Merah Internasional sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan ketiga sandera kepada pasukan militer Israel di Jalur Gaza.

Mereka tampak lega melihat bahwa ketiganya dalam kondisi fisik yang tampaknya lebih baik daripada tiga lainnya yang dibebaskan minggu lalu yang tampak kurus kering dan lemah.

Penduduk komunitas kibbutz Israel di dekat perbatasan Gaza berbaris di jalan sambil bersorak dan melambaikan bendera Israel ketika kendaraan yang membawa para sandera keluar dari Gaza lewat.

Netanyahu Sambut Ketiga Sandera

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa persiapan tengah dilakukan untuk menyambut ketiga sandera yang dibebaskan oleh Hamas.

Netanyahu menyambut pulang ketiga pria yang telah menghabiskan hampir 500 hari sebagai tawanan setelah diculik dari Israel selatan.

“Kami menyambut mereka dengan hangat,” kata Netanyahu, dikutip dari The Jerusalem Post.

“Kami telah mempersiapkan kepulangan mereka, dan bersama keluarga mereka, kami akan membantu rehabilitasi mereka setelah masa penahanan yang panjang dan menyiksa,” lanjutnya.

Netanyahu juga mencatat bahwa Hamas mengancam tidak akan membebaskan ketiga orang tersebut – menuduh Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

“Minggu ini, Hamas kembali berupaya melanggar perjanjian dan menciptakan krisis palsu dengan klaim palsu,” tulis Netanyahu.

“Kami bekerja sama sepenuhnya dengan Amerika Serikat untuk membebaskan semua sandera kami – yang masih hidup maupun yang sudah meninggal – sesegera mungkin; dan bersiap dengan intensitas penuh untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, dalam segala hal,” pungkas Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menambahkan bahwa “IDF sepenuhnya siap menghadapi skenario apa pun dan upaya apa pun oleh organisasi teroris Hamas untuk melanggar perjanjian dan mencegah pembebasan para sandera”. (*)

15/02/2025 18:25
Mantan Bos Google Takut AI Dipakai Teroris Bikin Senjata

Jakarta –

Eric Schmidt, mantan CEO Google, khawatir kecerdasan buatan (AI) dipakai oleh teroris atau ‘negara jahat’ seperti Korea Utara, Iran, dan Rusia untuk melukai orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, Schmidt mengatakan kekhawatirannya tentang AI berbeda dengan orang banyak. Ia lebih menakutkan sesuatu yang ekstrem, seperti AI disalahgunakan untuk membuat senjata biologis.

“Bayangkan Korea Utara, atau Iran, atau bahkan Rusia, yang memiliki tujuan jahat. Teknologi ini dapat diadopsi mereka dengan cukup cepat sehingga mereka dapat menyalahgunakannya dan menimbulkan kerugian,” kata Schmidt, seperti dikutip dari BBC, Kamis (13/2/2025).

Schmidt merujuk kepada Osama Bin Laden, pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda. Bin Laden merencanakan serangan 9/11 pada tahun 2001, di mana teroris Al-Qaeda menguasai pesawat untuk membunuh ribuan orang di tanah Amerika.

“Saya selalu khawatir tentang skenario ‘Osama Bin Laden’, di mana ada orang yang benar-benar jahat mengambil alih beberapa aspek kehidupan modern kita dan menggunakannya untuk mencelakai orang-orang tidak bersalah,”

Schmidt setuju dengan langkah pemerintah Amerika Serikat yang melarang ekspor chip papan atas yang mentenagai sistem AI ke 18 negara untuk menghambat kemajuan mereka dalam riset AI.

Pria yang menjabat sebagai CEO Google dari tahun 2001 sampai 2011 ini mendorong pemerintah untuk mengawasi perusahaan teknologi yang mengembangkan model AI. Namun, ia menambahkan, regulasi yang berlebihan dikhawatirkan dapat menghambat inovasi.

“Sangat penting bagi pemerintah untuk memahami apa yang kami lakukan dan terus mengawasi kami,” ujar Schmidt.

“Pengalaman saya dengan pemimpin perusahaan teknologi adalah mereka paham tentang dampak yang mereka buat, tetapi mereka mungkin memiliki penilaian yang berbeda dari yang dibuat pemerintah,” imbuhnya.

(vmp/vmp)

14/02/2025 22:10
Kemlu RI Tegaskan Belum Ada Perkembangan Terkait Pemulangan Hambali dan Reynhard Sinaga – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI merespons soal kabar akan dipulangkannya mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman Riduan Isamuddin alias Hambali dan predator seksual Reynhard Sinaga ke Tanah Air.

Terkait dengan kabar pemulangan Hambali, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Armanatha Nasir mengaku belum menerima perkembangan informasi lebih lanjut.

Kata Armanatha pembahasan soal kepulangan Hambali tidak cuma berlangsung di Kemlu, melainkan turut dibahas oleh Kementerian Hukum.

“Setahu saya bahwa itu (pemulangan Hambali) belum ada perkembangan ya itu, kemarin kan yang membahas ini kan dari kementerian hukum ya,” kata Armanatha saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hambali sendiri saat ini masih mendekam di Penjara Militer Amerika Serikat, di Teluk Guantanamo.

Armanatha memastikan, saat ini Kemlu belum mendapatkan informasi detail dari pihak Pemerintah AS.

Hanya saja, saat ditanyakan lebih jauh soal bagaimana progres dari kepulangan Hambali, dirinya tidak memberikan respons.

“Dari segi kita, kan memang posisinya masih seperti dulu, kita belum mendapatkan informasi lain dari Amerika Serikat,” kata dia.

Sementara itu, terkait dengan pemulangan predator seksual Reynhard Sinaga, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, saat ini juga belum ada perkembangan lebih jauh.

Kata dia, pemulangan Reynhard ke tanah air baru dalam tahapan pembahasan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Jadi untuk proses Reynhard Sinaga, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Jubir sebelumnya, bahwa saat ini sedang dalam tahap pembahasan. Pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Judha.

Sementara dari sisi Kementerian Luar Negeri kata Judha, pihaknya tidak melakukan komunikasi diplomatik kepada pihak pemerintah Amerika Serikat.

Hanya saja yang pihaknya ketahui kalau rencana pemulangan Reynhard baru pada tahap wacana.

“Tapi tentu kita akan mengikuti proses yang sedang dibahas di Kemenko Hukum dan ham dan sepengetahuan saya itu belum final jadi masih dalam bentuk wacana,” tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dicecar kabar pemulangan terpidana kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual atau predator seks, Reynhard Sinaga.

Selain itu, Yusril juga dicecar mengenai kabar pemulangan terpidana mati mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali dari Amerika Serikat (AS).

Momen itu saat Yusril sedang melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mulanya, Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah mencecar Yusril mengenai kabar pemulangan kedua terpidana tersebut. Dia pun berharap pemerintah tidak menjadikan pemulangan mereka prioritas.

“Saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah karena banyak kasus-kasus lain yang harus kita prioritaskan,” ujar Sarifah.

Ia menuturkan bahwa pemerintah harus memikirkan para pihak yang menjadi korban Reynhard-Hambali. Sebaliknya, pemerintah diminta untuk lebih mendahulukan pemulangan WNI yang menjadi penyumbang devisa.

“Karena ini terkait moral dan korbannya sudah cukup banyak, justru saya harapkan kasus-kasus lain yang terjadi dari negara kita WNI dan sebagainya nyatanya penyumbang devisa bisa lebih diprioritaskan,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Yusril menyebut bahwasanya pembebasan kedua terpidana tersebut tidak menjadi prioritas pemerintah. Sebab, kasus yang membelit keduanya dinilai sangat rumit.

Selain itu, Yusril menyebut pihaknya juga masih mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap Reynhard dan Hambali. Namun, dia tidak menampik negara tidak boleh lepas begitu saja.

“Karena menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan warga negara di luar negeri, betapapun salah, betapapun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita, tapi tanggung jawab negara tidak lepas terhadap hal itu karena setiap warga negara dimanapun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi perhatian dan pembelaan,” jelasnya.

Kendati demikian, Yusril mengatakan pihaknya saat ini sedang lebih memprioritaskan kasus lain untuk ditangani. Di antaranya, 54 WNI yang sudah menjadi terpidana mati di Malaysia dan Arab Saudi.

“Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 wni yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi, pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI,” tandasnya.

13/02/2025 15:03

Kasus: Teroris

Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

Ketegangan Saudi-Trump?