Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Turki: Pemimpin Pemberontak Kurdi Perintahkan Kelompoknya Bubar

    Turki: Pemimpin Pemberontak Kurdi Perintahkan Kelompoknya Bubar

    Ankara –

    Ada kabar terbaru dari kaum Kurdi, spesifiknya adalah Partai Buruh Kurdistan (PKK), kelompok pemberontak gerilya bersenjata pimpinan Abdullah Ocalan. Dari dalam penjara Turki, Ocalan menyerukan kelompoknya untuk bubar.

    Dilansir AFP, Kamis (27/2/2025), Ocalan menyerukan militan Kurdi untuk meletakkan senjata-senjata mereka dan membubarkan diri. Ini adalah deklarasi penting dalam sejarah politik Kurdistan.

    Ocalan dipenjara sejak 1999. Ocalan dan kelompoknya, PKK, adalah musuh dari Turki. Pemerintah Turki mengategorikan PKK sebagai kelompok teroris dan pertempuran sudah sering terjadi.

    Dilansir Deutsche Welle (DW), pesan Ocalan itu disampaikan setelah pertemuan dengan pejabat senior Turki sayap kiri yang pro-Kurdi, yakni Partai Kesetaraan dan Demokrasi (DEM). Sebagai catatan, PKK pimpinan Ocalan memang berhaluan politik kiri yakni berideologi Marxisme-Leninisme.

    Pada Kamis (27/2) waktu Turki, pemimpin partai sayap kanan Turki yakni Devlet Bahceli dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP) sebagai koalisi Presiden Recep Tayyip Erdogan menyarankan agar Ocalan ditawari pembebasan pada bulan Oktober. Syaratnya, PKK menolak jalan kekerasan dan bersedia membubarkan diri.

    Erdogan butuh dukungan DEM supaya tetap langgeng berkuasa di Turki. Soalnya, Erdogan sudah tidak lagi diperbolehkan melanjutkan jabatannya lagi.

    (dnu/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • BNPT bina 14 WNI terasosiasi FTF yang dideportasi dari Turki

    BNPT bina 14 WNI terasosiasi FTF yang dideportasi dari Turki

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini sedang membina 14 orang warga negara Indonesia terasosiasi dalam pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang dideportasi dari Turki.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan 14 orang warga negara Indonesia (WNI) itu dipulangkan dari Turki pada akhir tahun 2024 karena ditemukan di wilayah perbatasan dengan tujuan ingin bergabung ke Suriah.

    “Ini salah satu bentuk counterpart Pemerintah Indonesia dengan Turki untuk memulangkan WNI yang sedang ingin bergabung ke Suriah,” ujar Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan saat dideportasi dari Turki, belasan WNI tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus di Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk diperiksa kesehatannya serta dilakukan pemprofilan tentang pendidikan, kejiwaan, maupun kondisi mereka, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

    Setelah itu, barulah dilakukan pembinaan dan rehabilitasi kepada para WNI tersebut. Dalam upaya pembinaan, dilibatkan pula pemerintah daerah.

    “Jadi, kami tanya ke WNI tersebut, dia orang mana? Kalau Jawa Tengah, ya kami koordinasikan ke Pemda Jawa Tengah supaya dilakukan pembinaan,” tuturnya.​​​​​​​

    Kepala BNPT menambahkan berbagai upaya pembinaan itu merupakan bagian dari langkah deradikalisasi.

    Meski deradikalisasi biasanya diberikan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal dan teroris, BNPT tetap menyasar para WNI yang terasosiasi FTF tersebut.

    Selain lapas khusus, tambah Eddy, terdapat pula Balai Latihan Kerja (BLK) di Sentul untuk membina para mantan narapidana terorisme agar bisa melanjutkan hidupnya, diterima oleh masyarakat, serta mencari nafkah dengan baik saat keluar dan kembali ke masyarakat.

    “Langkah tersebut merupakan bagian dari reintegrasi sosial yang kami berikan,” ucap Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Peneliti Prancis Jadi Tersangka Ledakan di Konsulat Rusia

    2 Peneliti Prancis Jadi Tersangka Ledakan di Konsulat Rusia

    Paris –

    Dua peneliti Prancis menjadi tersangka dalam insiden ledakan yang mengguncang kompleks Konsulat Rusia di kota Marseille beberapa hari lalu. Kedua peneliti itu mengakui mereka melemparkan peledak rakitan ke Konsulat Rusia tersebut.

    Keterangan kantor kejaksaan setempat, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025), menyebut tiga botol plastik dilemparkan ke area taman di kompleks Konsulat Rusia pada Senin (24/2) waktu setempat. Namun hanya dua botol yang meledak.

    Disebutkan bahwa botol-botol itu berisi campuran nitrogen dan sejumlah zat kimia lainnya.

    Insiden itu terjadi tepat saat peringatan tiga tahun invasi militer Rusia ke Ukraina, yang dimulai sejak Februari 2022.

    Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Tidak ada juga kerusakan yang dilaporkan di area kompleks Konsulat Rusia akibat ledakan itu.

    Identitas dua peneliti yang menjadi tersangka dalam insiden itu tidak diungkap ke publik. Namun menurut kantor kejaksaan Prancis, keduanya bekerja pada badan penelitian utama negara itu, Pusat Penelitian Ilmiah Nasional (CNRS).

    Salah satu tersangka merupakan seorang insinyur, sedangkan satu tersangka lainnya seorang ahli kimia.

    CNRS melakukan penelitian di berbagai bidang, termasuk biologi, matematika, dan kimia. Badan penelitian ini mempekerjakan peneliti dari negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lainnya.

    Lihat juga Video: Permukiman Mewah di Moskow Diguncang Ledakan,1 Tewas-4 Luka

    Surat kabar setempat, La Provence, melaporkan bahwa kedua tersangka diidentifikasi mengikuti aksi pro-Ukraina yang digelar di depan balai kota Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat. Disebutkan oleh La Provence bahwa kedua tersangka yang berjenis kelamin laki-laki itu, berusia 40-an tahun dan 50-an tahun.

    Rusia mengecam ledakan yang melanda kompleks konsulatnya di Marseille itu sebagai “serangan teroris”. Moskow menuntut menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut,

    Sementara pemerintah Prancis mengutuknya sebagai “pelanggaran apa pun terhadap keamanan kompleks diplomatik”.

    Kedutaan Besar Rusia di Paris mengatakan pihaknya telah meminta otoritas Prancis, sebelum ledakan terjadi, untuk memperketat keamanan di sekitar misi-misi diplomatik Rusia yang ada di negara tersebut “mengingat kemungkinan provokasi”.

    “Namun demikian, serangan semacam itu telah terjadi,” sebut Kedutaan Besar Rusia dalam pernyataannya via Telegram.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pesawat Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Pesawat Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Damaskus –

    Pesawat-pesawat tempur Israel menggempur sejumlah kota di wilayah Suriah. Militer Israel mengklaim serangannya itu menargetkan lokasi-lokasi militer, yang digunakan untuk menyimpan senjata.

    Laporan penduduk Suriah, sumber-sumber keamanan dan televisi lokal Suriah, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/2/2025), menyebut sejumlah pesawat militer Israel menyerang kota Kisweh yang berjarak 19 kilometer di sebelah selatan Damaskus, ibu kota Suriah, pada Selasa (25/2) tengah malam.

    Sumber keamanan Suriah mengatakan sebuah situs militer di kota Kisweh menjadi target serangan udara Israel. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat serangan itu.

    Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kota di Provinsi Daraa, Suriah bagian selatan, pada waktu yang sama.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya menyerang sejumlah target militer di wilayah Suriah bagian selatan, termasuk markas besar dan situs-situs yang disebut berisi senjata-senjata.

    “Angkatan Udara menyerang secara kuat wilayah Suriah selatan sebagai bagian dari kebijakan baru yang kami tetapkan untuk menenangkan wilayah Suriah selatan — dan pesannya jelas: Kami tidak akan membiarkan Suriah selatan menjadi Lebanon selatan,” ucap juru bicara untuk Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya.

    “Setiap upaya yang dilakukan oleh pasukan rezim Suriah dan organisasi teroris di negara tersebut untuk menempatkan diri mereka di zona keamanan di Suriah selatan — akan ditanggapi dengan api,” tegas pernyataan itu.

    Para penduduk Damaskus dan wartawan Reuters yang ada di kota-kota yang dihantam serangan udara Israel melaporkan mereka mendengar suara pesawat terbang beberapa kali melintasi wilayah udara ibu kota Damaskus dan rentetan ledakan.

    Pengeboman oleh pesawat-pesawat tempur Israel itu terjadi beberapa jam setelah otoritas Suriah mengecam serangan Tel Aviv ke wilayah selatan negara itu dan mendesak mereka untuk mundur.

    Israel memindahkan pasukannya ke zona demiliterisasi yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Suriah, setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mantan afiliasi Al-Qaeda, menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu.

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu (23/2) waktu setempat bahwa Israel tidak akan mentolerir kehadiran HTS di Suriah selatan, atau kekuatan lainnya yang berafiliasi dengan penguasa baru negara tersebut, dan menuntut demiliterisasi wilayah tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 2 Orang Ditangkap terkait Teror Molotov ke Konsulat Rusia di Marseille Prancis

    2 Orang Ditangkap terkait Teror Molotov ke Konsulat Rusia di Marseille Prancis

    JAKARTA – Dua orang ditangkap terkait  serangan molotov di konsulat Rusia di Marseille. Belum diketahui motif di balik teror ini. 

    Kejaksaan tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang ditangkap, selain menyatakan mereka adalah “dua orang penting” dalam pernyataan pada Selasa, 25 Februari dilansir Reuters.

    Dua bom molotov dilemparkan ke dinding perimeter konsulat Rusia di kota pelabuhan Prancis selatan Marseille. Salah satu proyektil meledak pada Senin, 24 Februari.

    Rusia menuntut penyelidikan penuh oleh Prancis dan mengatakan insiden itu tampak seperti aksi terorisme, kantor berita negara TASS melaporkan.

    Tidak ada yang terluka, kata sumber keamanan. Staf konsulat tetap berada di dalam ruangan dan polisi memasang garis keamanan di sekitar konsulat.

    Insiden di kota Prancis selatan itu terjadi pada peringatan tiga tahun perang Rusia-Ukraina.

    “Ledakan di wilayah Konsulat Jenderal Rusia di Marseille memiliki ciri-ciri serangan teroris,” lapor TASS mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

  • IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Pendudukan Israel Gideon Sa’ar mengejek pemerintahan baru di Suriah dengan menyebut mereka terdiri dari “kelompok teroris dari Idlib yang merebut Damaskus dengan paksa.”

    Ia menegaskan kalau Israel tidak akan berkompromi dalam hal keamanan perbatasannya.

    Meski mendapat kecaman secara luas, pencaplokan wilayah perbatasan Suriah oleh Pasukan Israel (IDF) dengan dalih ‘zona kendali’, tetap berlangsung dengan menduduki wilayah perbatasan di sisi Suriah.

    Gideon Sa’ar juga menyatakan kalau Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) beroperasi di wilayah Suriah untuk membuka front melawan Tel Aviv, sebagaimana yang diklaimnya.

    Ia menambahkan, “Saya mendengar pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan di Suriah, dan ini adalah masalah yang menggelikan.”

    Ia melanjutkan, “Kami gembira dengan kepergian Assad, namun kaum Islamis tengah berupaya membalas dendam terhadap kaum Alawi dan mengincar kaum Kurdi,” menurut pernyataannya.

    Komentar Gideon Sa’ar ini terkait keberadaan Pasukan Israel yang tetap menduduki sejumlah wilayah Suriah di perbatasan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai tindakan defensif.

    Netanyahu bahkan menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu.

    Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan menoleransi kehadiran Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau pasukan apa pun yang terkait dengan pemerintahan baru Suriah di Suriah selatan. 

    Pernyataan ini menyusul pengambilalihan Damaskus oleh HTS pada tanggal 8 Desember, yang mengakhiri kekuasaan Bashar al-Assad dan mendorong serangan Israel ke wilayah Suriah dengan dalih keamanan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai “tindakan defensif,” dengan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. 

    Ia menuntut demiliterisasi penuh Quneitra, Daraa, dan Sweida, dengan menyatakan, “Kami tidak akan membiarkan pasukan HTS atau tentara Suriah baru memasuki wilayah selatan Damaskus.”

    Untuk lebih merasionalisasi pendudukan militer, Netanyahu juga mengutip dugaan ancaman terhadap minoritas Druze di Suriah selatan sebagai alasan intervensi militer, dengan menyatakan, “Kami tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap sekte Druze di Suriah selatan.” 

    Israel secara historis menggunakan dalih melindungi minoritas Druze untuk melegitimasi tindakan militer dan memperluas pijakan strategisnya di wilayah tetangga.

    Gambar ini menunjukkan kendaraan militer Israel melaju di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pendudukan Militer 

    Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah, pasukan Israel menyerbu zona demiliterisasi yang diawasi PBB, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon/Jabal al-Sheikh, menempatkan pasukan sekitar 25 kilometer dari Damaskus. Perluasan ini telah menuai kecaman luas karena melanggar perjanjian internasional.

    Israel telah secara signifikan meningkatkan pendudukannya di pedesaan selatan Quneitra , pindah ke desa-desa seperti al-Asbah, Kodna, al-Rafid, dan Hiran.

    Citra satelit yang diterbitkan oleh Haaretz mengungkap pembangunan tujuh pos militer pendudukan Israel baru di wilayah Suriah, yang dilengkapi tempat tinggal, pusat komando, dan pos pengamatan.

    Reaksi Internasional dan Suriah

    Suriah mengecam tindakan Israel sebagai pendudukan ilegal, dan menuntut penarikan segera pasukan Israel. 

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengecam Israel, menyebut kehadirannya sebagai pelanggaran perjanjian internasional dan mendesak penarikan segera pasukan Israel.

    Di tengah pendudukan yang terus berlangsung, penduduk Quneitra kembali menyerukan pembebasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. 

    Selama sesi diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, para peserta menekankan persatuan wilayah Suriah dan mengutuk pendudukan Israel yang terus berlanjut.

    Para peserta mendesak penerapan keadilan transisi, amnesti, dan rekonsiliasi, serta pembentukan tentara nasional dan reformasi ekonomi. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada pemerintahan baru Suriah di bawah kendali HTS.

    Tuntutan Israel untuk demiliterisasi provinsi-provinsi Suriah merupakan bagian dari upaya Israel untuk melemahkan kedaulatan Suriah dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis di dekat Damaskus. 

    Meskipun mendapat kecaman internasional, Israel tetap melanjutkan pendudukan militernya, yang meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer.

    Tentara Israel beroperasi di pagar perbatasan sisi Suriah, 15 Desember 2024. (Foto oleh Jamal Awad/Flash90)

    Warga Quneitra Serukan Persatuan untuk Melawan Pendudukan Israel

    Aksi pendudukan Israel di wilayah Suriah ini mendapat penentangan dari warga lokal Suriah di wilayah-wilayah perbatasan.

    Para peserta sesi dialog yang diadakan di Kegubernuran Quneitra, Suriah selatan pada tanggal 22 Februari telah menyerukan untuk menjaga persatuan negara, membebaskan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari Israel, dan melawan serangan Israel ke wilayah Suriah tambahan.

    Seruan itu disampaikan dalam sesi dialog yang digelar sebagai persiapan konferensi nasional untuk membentuk masa depan politik negara ini.

    Sesi dialog tersebut diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, yang bertugas mengumpulkan masukan dari warga Suriah untuk membantu membentuk masa depan negara tersebut, termasuk konstitusi baru.

    Hasil dialog nasional akan berupa rekomendasi tidak mengikat kepada pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan pemimpinnya, mantan komandan Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa.

    Para peserta dialog di Quneitra juga menyerukan penunjukan seorang gubernur untuk mengawasi pemerintahan lokal, penyediaan layanan penting bagi warga, dan pembentukan komite khusus untuk urusan rakyat Quneitra dan Golan.

    Ahmad al-Sharaa, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Suriah akhir bulan lalu, telah menyatakan bahwa diperlukan waktu tiga tahun untuk merancang konstitusi baru dan empat hingga lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan presiden.

    Sebagian warga Suriah khawatir bahwa Sharaa mungkin tidak akan melepaskan kekuasaan dan akan memaksakan rezim agama fundamentalis di negara tersebut berdasarkan doktrin Salafisme.  

    Banyak pula yang khawatir negara itu mungkin terbagi menjadi kantong-kantong etnis yang diperintah secara terpisah oleh Sunni, Druze, dan Kurdi.

    Awal minggu ini, surat kabar Israel Haaretz mengungkap citra satelit yang menunjukkan tentara Israel telah mendirikan 7 pos militer baru di wilayah yang didudukinya secara ilegal di Suriah selatan.

    Tentara Israel menduduki wilayah tambahan di Suriah setelah runtuhnya pemerintahan Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    Militer Israel mendirikan pos-pos baru untuk dijadikan pusat operasional bagi pasukan di wilayah tersebut.

    Militer membangun tempat tinggal, pusat komando, klinik, kamar mandi, dan toilet di pos terdepan.

    Pada tanggal 9 Januari, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berencana untuk menduduki “zona kendali” sepanjang 15 km dan “lingkup pengaruh” sejauh 60 km di wilayah Suriah dalam “jangka panjang”.

     

    (oln/rntv/tc*)

  • Jadi Mata-mata Ukraina, Pria Rusia Divonis 16 Tahun Bui

    Jadi Mata-mata Ukraina, Pria Rusia Divonis 16 Tahun Bui

    Moskow –

    Pengadilan militer Rusia menjatuhkan vonis hukuman 16 tahun penjara terhadap seorang pria yang dituduh menjadi mata-mata Ukraina. Pria Rusia ini dituduh memberikan data soal situs militer di dekat Moskow kepada Ukraina dan mempersiapkan serangan di negara tersebut.

    Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025), menyebut pria yang tidak disebut identitasnya itu memfilmkan sistem pertahanan udara di area Podolsk, yang berjarak sekitar 40 kilometer sebelah selatan Moskow, pada April tahun lalu.

    Pria itu kemudian mengirimkan gambar-gambar sistem pertahanan udara itu, yang disertai data geografis, sebut Komite Investigasi Rusia, kepada “mentornya di Ukraina untuk memandu serangan drone terhadap situs militer ini”.

    Komite Investigasi Rusia mengatakan bahwa pria yang diadili itu juga membawa senjata dari Ukraina ke wilayah Rusia tahun 2017 lalu, untuk mempersiapkan serangan di beberapa wilayah, termasuk Bryansk, Kursk, dan Belgorod, yang semuanya berbatasan dengan Ukraina.

    Pengadilan militer Rusia juga memutuskan pria itu bersalah atas dakwaan mempersiapkan serangan, penyelundupan senjata, dan keterlibatan dalam aktivitas teroris.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Rusia telah melancarkan tindakan keras terhadap pihak-pihak yang mengkritik apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus Moskow di Ukraina sejak Februari 2022 lalu.

    Para pengkritik itu disidang atas berbagai tuduhan, mulai dari pengkhianatan, terorisme, ekstremisme, sabotase, hingga spionase. Semakin hari, persidangan terhadap para pengkritik operasi militer atau invasi Rusia ke Ukraina itu semakin meningkat.

    Sejak tahun 2022, ribuan orang telah dijatuhi sanksi, diancam atau dijebloskan ke penjara di berbagai wilayah Rusia karena menunjukkan perlawanan mereka terhadap invasi yang dipicu Moskow di Ukraina.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia Sebut Ledakan di Konsulatnya di Prancis sebagai Serangan Teroris

    Rusia Sebut Ledakan di Konsulatnya di Prancis sebagai Serangan Teroris

    Paris –

    Konsulat Jenderal Rusia yang ada di kota pelabuhan Marseille, Prancis bagian selatan, diguncang ledakan. Otoritas Moskow menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut, yang menurut mereka tampak seperti serangan terorisme.

    Laporan media lokal Prancis, seperti dilansir Reuters, Senin (24/2/2025), menyebut ledakan terdengar di dekat Konsulat Rusia itu dan para petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

    “Ledakan di area Konsulat Jenderal Rusia di Marseille memiliki ciri khas serangan teroris,” sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya.

    “Kami menuntut (dari Prancis) tindakan menyeluruh dan cepat untuk melakukan penyelidikan, serta langkah-langkah untuk memperkuat keamanan misi-misi luar negeri Rusia,” tegasnya.

    Seorang sumber keamanan Prancis, yang dikutip Reuters, menyebut ada dua proyektil yang dilemparkan ke dinding perimeter Konsulat Rusia di Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat.

    Salah satu proyektil itu meledak. Namun belum diketahui secara pasti apakah proyektil itu berhasil menembus dinding Konsulat Rusia.

    Televisi terkemuka BFM TV melaporkan bahwa proyektil yang dilemparkan ke Konsulat Rusia itu merupakan bom molotov. Disebutkan bahwa bom molotov itu mendarat di area taman yang ada di kompleks Konsulat Rusia di Marseille.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Laporan kantor berita Rusia, TASS, menyebut sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat ledakan itu. Level kerusakan yang dipicu oleh ledakan itu belum diketahui secara jelas.

    Para staf Konsulat Rusia dilaporkan tetap berada di dalam gedung saat insiden ini terjadi, dengan pihak kepolisian setempat memasang garis keamanan di sekitar konsulat tersebut.

    Belum ada penangkapan tersangka terkait ledakan tersebut.

    Insiden yang terjadi di Prancis bagian selatan ini terjadi saat peringatan tiga tahun perang antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai oleh invasi Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Benjamin Netanyahu Melanggar Kesepakatan, Tolak Pembebasan 600 Warga Palestina – Halaman all

    Benjamin Netanyahu Melanggar Kesepakatan, Tolak Pembebasan 600 Warga Palestina – Halaman all

    Benjamin Netanyahu Melanggar Kesepakatan, Tolak Pembebasan 600 Warga Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pihak berwenang tidak akan membebaskan tahanan yang dijadwalkan dibebaskan pada hari Sabtu.

    Pemerintah Israel telah menunda pembebasan tahanan Palestina yang akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

    Minggu pagi, setelah berjam-jam menunda, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pembebasan tahanan Palestina akan ditunda tanpa batas waktu. 

    Netanyahu merujuk pada acara perayaan yang diselenggarakan oleh Perlawanan sebelum menyerahkan tawanan Israel kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC), sebagai alasan di balik keputusan tersebut. 

    “Mengingat pelanggaran berulang kali oleh Hamas — termasuk upacara yang merendahkan sandera kami dan penggunaan sinis sandera kami untuk tujuan propaganda — telah diputuskan untuk menunda pembebasan teroris yang direncanakan kemarin hingga pembebasan sandera berikutnya dijamin, dan tanpa upacara yang merendahkan martabat,” kata Netanyahu.

    Para tawanan menuntut pemerintah Israel berunding untuk membebaskan mereka
    Dalam sebuah video yang beredar luas, tawanan Israel Omer Shem Tov terlihat mencium dahi dua pejuang Brigade Al-Qassam selama acara di kamp pengungsi al-Nuseirat. Rekaman itu dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial.

    Dua tawanan Israel lainnya, Eviatar David dan Guy Gilboa-Dalal, juga terlihat dalam upacara tersebut. Kedua tawanan tersebut tidak dijadwalkan untuk dibebaskan pada tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Selain itu, status keduanya tidak diketahui selama berbulan-bulan. 

    Baik David maupun Gilbao-Dalal terkejut melihat rekan tawanannya dibebaskan dan mendesak pemerintah Israel untuk menjamin pembebasan mereka. 

    “Netanyahu berhenti! Kau telah menghabisi kami, kau telah membunuh kami!” kata Gilboa-Dalal.

    “Kembalikan kami ke rumah kami, tolong!” kedua tawanan itu mendesak. 

    Gilboa-Dalal juga menuntut agar pemerintah Israel melanjutkan negosiasi dengan Perlawanan Palestina dan mencapai kesepakatan yang akan menjamin pembebasan mereka.

    “Tekanan militer akan membunuh kita semua,” imbuhnya.

    “Anda telah memulai kesepakatan, lanjutkan saja,” kata David. 

    Kedua tawanan itu kemudian mendesak warga Israel untuk melakukan protes hingga mereka dibebaskan. 

    Kerangka kesepakatan tersebut menyatakan bahwa tidak akan ada lagi tawanan Israel yang masih hidup yang dibebaskan pada tahap perjanjian gencatan senjata ini. 

    Pembebasan di masa mendatang bergantung pada tahap-tahap berikutnya, yang bertujuan untuk menetapkan kondisi bagi gencatan senjata yang langgeng dan mengakhiri perang di Gaza—suatu hasil yang secara aktif dicegah oleh Netanyahu.
     
    Media Israel melaporkan bahwa 63 warga Israel masih berada di Jalur Gaza hingga saat ini, dengan sedikitnya 24 di antaranya diperkirakan masih hidup. 

    Kelompok Tahanan Palestina mengecam tindakan Israel

    Menanggapi keputusan Netanyahu, Kelompok Tahanan Palestina mengatakan bahwa penundaan tersebut merupakan “terorisme terorganisasi” yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap tahanan Palestina. 

    Putaran pertukaran terakhir ini akan menyaksikan pembebasan 602 warga Palestina termasuk Nael al-Barghouti, tahanan Palestina yang paling lama menjalani hukuman. 

    “Pendudukan tidak menyisakan alat apa pun dalam kampanye tanpa henti berupa penghinaan, pelecehan, dan penyiksaan terhadap tahanan dan keluarga mereka,” organisasi Palestina tersebut menggarisbawahi.

    Kelompok tersebut juga menunjukkan banyak contoh di mana pasukan pendudukan Israel menyerbu rumah-rumah tahanan yang dibebaskan dan meneror mereka beserta keluarga mereka. 

    Perlu dicatat juga bahwa otoritas Israel secara brutal menghentikan perayaan apa pun yang terkait dengan pembebasan tahanan. 

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Tanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme

    Tanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme

    Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto (kanan) saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab yang dipimpin oleh Janardhan (kiri) di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). (ANTARA/HO-BNPT RI)

    BNPT: Tanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

    Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

    “Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global,” ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online. Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

    Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

    “Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi,” tutur Janardhan.

    Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama. Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

    Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

    Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

    “Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital,” ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

    Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

    Sumber : Antara