Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • AS Kerahkan Lagi Kapal Induk ke Laut Merah Usai Houthi Yaman Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper – Halaman all

    AS Kerahkan Lagi Kapal Induk ke Laut Merah Usai Houthi Yaman Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper – Halaman all

    AS Kerahkan Lagi Kapal Induk ke Timur Tengah Usai Houthi Yaman Tembak Jatuh Drone Canggih

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat (AS), Rabu (5/3/2025) mengumumkan kalau mereka -sekali lagi- mengerahkan kapal induk mereka di Timur Tengah di sekitaran perairan Laut Merah.

    Pengerahan kapal induk AS ini ke Laut Merah, terjadi sehari setelah Washington menetapkan gerakan Ansarallah Houthi Yaman sebagai ‘organisasi teroris asing’.

    “Para pejabat militer AS mengatakan kapal induk USS Harry S Truman kembali ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat (CENTCOM) pekan ini,” tulis laporan Al Arabiya, Rabu.

    Kapal induk USS Harry S Truman sempat meninggalkan Laut Merah dan berlabuh di Teluk Souda, bulan lalu untuk docking setelah dua bulan operasi tempur di Laut Merah, terutama melawan serangan Houthi dari Yaman.

    Tak lama setelah kunjungannya ke pelabuhan tersebut, USS Harry S Truman bertabrakan dengan kapal dagang di dekat Port Said, Mesir. 

    Setelah menjalani perbaikan, kapal induk itu kini berada di perairan Timur Tengah.

    Kapal itu juga telah digunakan dalam serangan udara gabungan AS-Somalia terhadap militan senior ISIS-Somalia.

    PESAWAT TANPA AWAK – Sebuah MQ-9 Reaper menerbangkan misi pelatihan di atas Nevada Test and Training Range pada 15 Juli 2019. Houthi Yaman dilaporkan menembak jatuh drone AS pada 4 Maret 2025. (Foto Angkatan Udara AS oleh Prajurit Kelas 1 William Rio Rosado)

    Houthi: Drone Canggih ke-15 AS Ditembak Jatuh

    Pada Selasa, Houthi mengatakan mereka menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper yang sedang melakukan “misi permusuhan” di atas langit Yaman.

    “Dengan jatuhnya pesawat tak berawak MQ9, ini adalah pesawat tak berawak kelima belas AS yang dicegat dan dihancurkan di Yaman sejak perang Gaza,” kata pernyataan Houthi.

    Houhti menekankan, “Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi agresi terhadap negara dan melindungi kepentingan nasional.”

    Adapun seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Al Arabiya kalau Angkatan Udara AS kehilangan kontak dengan MQ-9 Reaper saat beroperasi di atas Laut Merah.

    AS belum menyatakan drone canggih senilai hampir Rp 500 miliar per unit tersebut jatuh ditembak Houthi, namun mengatakan kalau hal itu sedang diselidiki.

    “MQ-9 sedang melakukan operasi untuk mendukung Operasi Poseidon Archer, yang mengacu pada upaya militer AS yang menargetkan Houthi Yaman,” kata pejabat tersebut.

    Hal ini terjadi setelah Houthi, juga pada bulan Februari, meluncurkan rudal permukaan ke udara ke jet tempur Amerika dan pesawat nirawak MQ-9 Reaper tetapi tidak mengenai keduanya, kata pejabat pertahanan AS kepada Al Arabiya.

    Para pejabat sebelumnya mengatakan kalau pemerintahan AS di bawah Donald Trump saat ini sedang meninjau opsi untuk melawan serangan Houthi.

    LAWAN ISRAEL – Anggota milisi Ansarallah atau biasa disebut pemberontak Houthi menyatakan siap menghancurkan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan Palestina. (tangkap layar/file AFP).

    AS Tetapkan Houthi Sebagai Organisasi Teroris Asing 

    Sementara itu, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan Houthi sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) pekan ini.

    Penetapan ini merujuk pada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump tak lama setelah menjabat.

    Pemerintahan Biden, dengan alasan bencana kemanusiaan di Yaman, tidak memasukkan Houthi ke dalam label FTO. 

    Para kritikus mengatakan hal ini dilakukan sebagai bagian dari harapan pemerintahan Biden untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran, yang membuat AS mengurangi tekanan dan kampanye sanksi terhadap Teheran.

    “Keputusan FTO kini memberikan lebih banyak pilihan bagi komandan militer AS untuk memerintahkan serangan ofensif terhadap Houthi,” tulis laporan tersebut yang menggambarkan kalau AS segera membombardir Yaman dengan alasan penghancuran Houthi.

     

    (oln/alarby/*)

     

  • Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

    Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

    Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

    Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

    Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

    Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    “Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

    Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

    Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

    The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

    The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

    For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status. 

    Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

    Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

    Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and  collaborate to create a future of stability and security in the region.

    Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

    “Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

    Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

    Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

    Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

    Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

    Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

    Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

    “Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

    GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

    Dorong Usulan Trump

    Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    “Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

    Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

    Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

    “Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

    Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

    “Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

    Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

    Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

    Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

    Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

    Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Usulan Trump  melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  memuji  rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

    Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

    Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan, 

    “Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

    Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

    Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

    Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

    Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

    Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

    Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Rincian Proposal Mesir

    Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

    Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

    Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

    Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

    Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

    El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

    Rencana tersebut, yang ditinjau oleh  Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

    Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

    Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

    “Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

     

    (oln/jns/rtrs/*)

  • Trump Ungkap Anggota ISIS Pelaku Bom Kabul Telah Ditangkap

    Trump Ungkap Anggota ISIS Pelaku Bom Kabul Telah Ditangkap

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa seorang anggota ISIS yang diduga bertanggung jawab atas bom bunuh diri tahun 2021 di luar bandara Kabul, Afghanistan, telah ditangkap.

    Ledakan bom itu terjadi saat penarikan mundur militer AS dari Afghanistan. Pelaku meledakkan bahan peledak di tengah kerumunan orang saat mereka mencoba melarikan diri dari Afghanistan pada tanggal 26 Agustus 2021.

    Ledakan tersebut menewaskan sekitar 170 warga Afghanistan dan 13 tentara AS yang mengamankan perimeter.

    Pada bulan April 2023, Gedung Putih mengumumkan bahwa seorang anggota ISIS yang terlibat dalam merencanakan serangan tersebut telah tewas dalam sebuah operasi oleh pemerintah Taliban di Afghanistan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/3/2025), pada hari Selasa (4/3) waktu setempat, dalam pidato pertamanya di Kongres sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, Trump mengumumkan bahwa Pakistan telah membantu penangkapan “teroris utama yang bertanggung jawab atas kekejaman itu.”

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Dan dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini untuk menghadapi pedang keadilan Amerika yang cepat,” katanya, menyindir pendahulunya, mantan presiden Joe Biden yang disebutnya “lalai dalam penarikan pasukan dari Afghanistan yang membawa bencana dan tidak kompeten.”

    Trump pun berterima kasih kepada Pakistan “atas bantuannya dalam menangkap monster ini”, tetapi tidak memberikan rincian tentang tersangka atau operasi penangkapan.

    Sebuah laporan oleh platform berita AS, Axios mengidentifikasi tersangka sebagai Mohammad Sharifullah, yang juga dikenal sebagai Jafar, seorang pemimpin cabang ISIS di Afghanistan dan Pakistan.

    Mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Axios mengatakan Sharifullah sedang dalam proses diekstradisi dari Pakistan ke Amerika Serikat dan diperkirakan akan tiba pada hari Rabu (5/3) waktu setempat.

    Lihat juga video: Bom Meledak di Dekat Bandara Militer Kabul

  • Pembinaan WNI terasosiasi teroris asing

    Pembinaan WNI terasosiasi teroris asing

    Rabu, 5 Maret 2025 12:00 WIB

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan pembinaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) terasosiasi dengan kelompok teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang kembali dari Suriah pada akhir 2024.

  • Drone AS Hilang Kontak Dekat Yaman, Ditembak Houthi?

    Drone AS Hilang Kontak Dekat Yaman, Ditembak Houthi?

    Sanaa –

    Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) kehilangan kontak dengan sebuah drone MQ-9 Reaper yang beroperasi di atas perairan Laut Merah, dekat Yaman, pekan ini. Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengklaim telah menembak jatuh drone AS jenis tersebut.

    Seorang pejabat pertahanan AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (5/3/2025), mengatakan bahwa drone MQ-9 itu sedang melakukan operasi untuk mendukung Operasi Poseidon Archer, yang mengacu pada upaya militer AS yang menargetkan Houthi.

    “Kami secara aktif menilai insiden tersebut untuk menentukan penyebabnya dan menetapkan langkah selanjutnya,” ucap pejabat pertahanan AS tersebut.

    Houthi, dalam pernyataan terpisah pada Selasa (4/3), mengklaim mereka telah menembak jatuh drone MQ-9 yang terdeteksi mengudara di atas wilayah Hodeidah, Yaman. Houthi menyebut drone itu menjalankan “misi permusuhan”.

    Diklaim juga oleh Houthi bahwa drone MQ-9 yang ditembak jatuh itu merupakan drone AS ke-15 yang dijatuhkan sejak awal perang Gaza berkecamuk tahun 2023.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Klaim Houthi itu belum bisa diverifikasi kebenarannya secara independen. AS juga belum memberikan tanggapannya.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Washington kembali menetapkan kelompok Houthi yang didukung Iran sebagai organisasi teroris asing (FTO). Langkah ini sejalan dengan arahan dari Presiden Donald Trump pada Januari lalu.

    Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, melancarkan rentetan serangan rudal dan drone terhadap Israel sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023.

    Kelompok itu juga berulang kali menargetkan kapal dan jet militer AS serta kapal dagang di Laut Merah dan Teluk Aden, jalur perairan utama bagi perdagangan global. Houthi mengklaim serangannya sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    Bulan lalu, Houthi meluncurkan rudal permukaan-ke-udara (SAM) ke sebuah jet tempur AS dan drone MQ-9 Reaper lainnya. Namun tembakan itu meleset dan tidak mengenai keduanya.

    Tonton juga Video: Houthi Tepati Janji, Bebaskan Awak Kapal Galaxy Leader

  • Alasan Trump Suka dengan Putin Tapi Tidak dengan Zelensky

    Alasan Trump Suka dengan Putin Tapi Tidak dengan Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan ketidaksukaan ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini setidaknya terlihat dari pertengkaran verbal keduanya di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu.

    Awalnya, pertemuan berjalan cukup baik selama 23 menit pertama. Terlihat pertemuan yang sopan meskipun kaku antara seorang presiden Amerika dan seorang pemimpin asing.

    Situasi kemudian memanas 39 menit. Bahkan ada kesan Trump lebih menyukai Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Ya, mengutip tulisan khusus New York Times, Trump memang tampaknya benar-benar kesal selama diskusi dengan Zelensky karena kata-kata kasar mantan komedian itu ke Putin. Trump, yang tidak mengatakan apa-apa selain hal-hal baik tentang penguasa Kremlin itu, tampak tersinggung atas namanya dan memarahi Zelensky karena bersikap bermusuhan terhadap orang yang telah menginvasi negaranya.

    “Dia membenci kita,” kata Zelensky kepada Trump, mencoba menjelaskan bahwa Putin adalah agresor, bukan korban.

    “Ini bukan tentang saya. Dia membenci orang Ukraina. Dia pikir kita bukan sebuah negara.”

    Zelensky pun menjelaskan pernyataan Trump pekan lalu yang menyebut Ukraina memulai perang salah besar. Ia menegaskan “Putin memulai perang ini”.

    Trump kemudian tidak setuju. Ia mulai menegur Zelensky karena bersikap jahat.

    “Sangat menyenangkan berbicara buruk tentang orang lain,” kata Trump, nadanya mencemooh.

    “Tetapi saya ingin masalah ini segera diselesaikan,” katanya.

    “Ini bukan cinta,” tegasnya menjelaskan bahwa ia menganggap Zelensky sebagai pihak yang bersalah.

    “Itulah sebabnya Anda berada dalam situasi ini.”

    Lalu mengapa Trump sepertinya lebih suka Putin dibanding Zelensky?

    Mengutip Carnegie Politika, publikasi digital yang menampilkan analisis soal Rusia dan Ukraina, Putin pintar mengambil hati Trump. Ini terjadi saat pembebasan Marc Fogel seorang warga negara AS yang ditahan di Rusia atas tuduhan narkoba terjadi pekan lalu.

    Trump berbicara dengan Putin secara langsung. Putin pun memanfaatkan keinginan Trump itu, memperlakukan pria 78 tahun itu sesuai keinginannya “dianggap cepat dan tegas”.

    Komunikasi untuk memberikan Trump kesan keberhasilan dan kesuksesan yang dilakukan Putin. Putin hanya perlu membebaskan Fogel.

    Kasus yang sama juga terjadi di Ukraina. Putin siap memberi Trump kemenangan dengan perdamaian dengan Ukraina.

    “Ia memulai perang dan akan menghentikannya jika kondisi tertentu terpenuhi dan kata-kata yang tepat diucapkan,” ujar analisis lembaga itu, dikutip Selasa (4/3/2025).

    “Selama seperempat abad berkuasa, Putin telah mengusulkan agar Rusia dan Amerika Serikat bekerja sama untuk mengalahkan musuh bersama, mulai dari teroris Islam dan perompak Somalia hingga COVID-19 dan bahkan pemanasan global,” tambahnya.

    “Ia percaya bahwa kemenangan seperti itu akan membawa kedua negara lebih dekat, melampaui hambatan politik dan ideologis, perbedaan antara kekuatan yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah, dan bahkan penindasan domestik Rusia, seperti yang berhasil dilakukan Stalin dan Roosevelt pada tahun 1940-an.”

    Hal ini berbeda dengan Zelensky. Dimuat Politico, Zelenskyy melakukan kesalahan fatal dengan terlibat dalam debat di depan kamera dengan Trump dan wakilnya JD Vance di Gedung Putih. Itu memalukan buat Trump dan menimbulkan kemarahannya.

    Kebencian Pribadi Trump ke Zelensky sejak 2019

    Indian Express juga mencoba membedah ini. Laman itu mengatakan tampaknya Trump memendam ketidaksukaan pribadi terhadap Zelensky.

    “Trump membenci Ukraina. Dia dan orang-orang di sekitarnya percaya bahwa Ukraina adalah penyebab semua masalah Trump..,” kata seorang pengusaha Ukraina-Amerika yang pernah bekerja dengan pengacara Trump, Rudy Giuliani, Lev Parnas.

    “Dia membenci Zelensky dengan penuh semangat, dan Zelensky mengetahuinya,” tambahnya.

    Trump dan Zelensky memang punya sejarah yang sudah terjalin setidaknya lima tahun lalu, sekitar 2019. Saat itu, Zelensky tidak melakukan sesuatu yang Trump inginkan.

    Ini terkait kasus pemakzulan Trump di masa dirinya menjabat di periode pertama. Kala itu muncul isu bahwa pemilu AS 2016 yang dimenangkan Trump terkait campur tangan Rusia.

    “Penyelidikan oleh otoritas Amerika mengklaim bahwa Rusia telah meretas email Partai Demokrat dan merilisnya. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa pimpinan Partai Demokrat lebih memilih Hillary Clinton sebagai kandidat Presiden daripada Bernie Sanders, yang merusak reputasi Clinton,” tulis laman itu, yang juga bersumber dari Politico.

    “Namun, Trump mengatakan peretasan itu dilakukan oleh Ukraina untuk mencemarkan nama baik Rusia. Begitu ia menjadi Presiden, dalam panggilan telepon yang menentukan pada tahun 2019, ia bahkan meminta Zelensky untuk menyelidiki masalah tersebut dan mengembalikan server yang ia yakini berada di Ukraina. Zelensky menyetujui hal ini akan memperkuat teori campur tangan Ukraina.”

    Namun, ini bukan satu-satunya bantuan yang Trump minta. Ia juga meminta Zelensky untuk menyelidiki putra Joe Biden, Hunter Biden, terkait perusahaan migas di sana.

    Ia bahkan membuat kunjungan ke Gedung Putih untuk Zelensky. Di mana Trump berjanji akan memberikan bantuan militer senilai hampir US$400 juta untuk Ukraina dengan syarat bantuan ini diberikan.

    Namun permintaan itu justru menjadi masalah. Ini dibawa ke Kongres AS dan Trump dimakzulkan atas tindakannya meminta penyelidikan Hunter.

    (sef/sef)

  • Media Israel: Pelaku Penyerangan di Haifa Adalah Pemuda Druze, Motif Terkait Agresi IDF di Suriah? – Halaman all

    Media Israel: Pelaku Penyerangan di Haifa Adalah Pemuda Druze, Motif Terkait Agresi IDF di Suriah? – Halaman all

    Media Israel: Pelaku Penyerangan di Haifa Adalah Pemuda Druze, Motif Terkait Agresi di Suriah?

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas Penyiaran Israel, KAN melaporkan kalau pelaku serangan penembakan dan penusukan yang terjadi di kota Haifa, Senin (3/3/2025), adalah seorang pemuda Druze dari kota Shefa-Amr bernama Yithro Shahin.

    Media Israel melaporkan kalau satu orang tewas dan sedikitnya empat lainnya terluka dalam serangan penusukan dan penembakan di stasiun bus pusat di Teluk Haifa.

    Laporan itu memberi catatan kalau motif dan latar belakang insiden penyerangan tersebut belum diketahui.

    Beberapa spekulasi menyebut, komunitas Druze yang justru dilindungi oleh Israel lewat perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, malah mengecam pernyataan Israel tersebut.

    Patut dicatat kalau beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz menginstruksikan tentara Israel untuk bersiap melindungi kota Jaramana di Suriah di Damaskus selatan, yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze.

    Israel menegaskan kalau mereka “Tidak akan membiarkan rezim baru di Suriah menyakiti kaum Druze di pedesaan Damaskus, dan jika rezim itu menyakiti mereka, Israel akan menyakitinya.”

    KOMUNITAS DRUZE ISRAEL – Tangkap layar Middle East Eye, Minggu (2/3/2025) menunjukkan komunitas Druze di Israel melakukan demonstrasi. Israel menyatakan akan melindungi komunitas ini yang berada di dataran tinggi Golan di bagian Suriah yang diduduki Israel dari ancaman militer pasukan pemerintahan baru Suriah, pimpinan Ahmad Al-Sharaa, (reuters/tangkaplayar MEE)

    Bassem Abu Fakhr, juru bicara gerakan “Pria Bermartabat” di Suriah, mengecam pernyataan Netanyahu yang mengklaim mau melindungi kaum Druze di Suriah.

    Dia menyiratkan, komunitasnya berkomitmen untuk tetap bersama Suriah yang kini tengah bertransisi dalam pemerintahan baru pimpinan Ahmed Al-Sharaa atau juga dikenal dengan Muhammad al-Julani.

    “Kami bersama Suriah dan memasuki lembaga-lembaga negara, dan Damaskus selalu menjadi tujuan kami,” kata dia.

    Penolakan komunitas Druze di Suriah untuk berada di bawah kooptasi Israel ini juga terjadi di wilayah lain, termasuk di Lebanon.

    Pada gilirannya, mantan ketua Partai Sosialis Progresif Lebanon, Walid Jumblatt, mengatakan bahwa mereka yang menyatukan Suriah pada masa Sultan Pasha al-Atrash tidak akan menanggapi seruan Netanyahu.

    GUNCANG HAIFA – Polisi Israel berjaga di lokasi serangan penembakan di Lev Hamifratz Mall di Haifa, dekat stasiun bus pusat, Senin (3/3/2025). Serangan ini mengguncang Haifa karena laporan awal menunjukkan banyak korban, seperti yang diliput oleh media Israel.

    Pemimpin Druze Peringatkan Upaya Israel Memecah Belah Suriah

    Seorang pemimpin Druze terkemuka di Lebanon pada hari Minggu memperingatkan tentang rencana Israel untuk memecah belah Suriah berdasarkan garis sektarian dan menciptakan kekacauan di tengah bentrokan antara pasukan keamanan pemerintah Suriah dan unit pertahanan diri Druze setempat di pinggiran kota Damaskus, Jaramana.

    Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan sektarian dan bentrokan antara pasukan keamanan Suriah yang dipimpin HTS dan unit pertahanan diri Druze di pinggiran kota Damaskus, Jaramana.

    “Orang-orang Suriah yang bebas harus berhati-hati terhadap rencana Israel,” kata pemimpin veteran Druze, Walid Jumblatt, dalam konferensi pers hari Minggu.

    “Di Suriah, ada rencana sabotase. Ada rencana sabotase di kawasan itu dan terhadap keamanan nasional Arab,” tambah Jumblatt.

    Jumblatt mengatakan dia berencana mengunjungi Suriah, menyusul bentrokan akhir pekan antara militan dari pemerintah Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan unit pertahanan diri Druze di pinggiran kota Damaskus, Jaramana.

    Jaramana, yang didominasi oleh minoritas agama Druze Suriah, adalah rumah bagi sekitar tiga juta warga Suriah, termasuk umat Kristen dan Muslim Sunni yang mengungsi dari bagian lain negara itu selama perang 14 tahun yang dimulai pada tahun 2011.

    Sejak HTS menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dan mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada bulan Desember, mereka tidak diizinkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Jaramana. 

    Kota tersebut malah dilindungi oleh unit pertahanan diri Druze setempat yang mengoperasikan pos pemeriksaan di pintu masuknya.

    Namun pada hari Jumat, dua anggota pasukan keamanan Suriah yang dipimpin HTS memasuki Jaramana dan menembaki orang-orang bersenjata Druze. 

    Pihak Druze membalas tembakan, menewaskan satu militan HTS, menurut sumber lokal.

    Dalam insiden lain di Jaramana pada hari yang sama, seorang militan HTS menikam seorang pria Druze dengan pisau. 

    Pria yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Mujtahid di Damaskus, sumber tersebut menambahkan.

    Pada hari Sabtu, pemerintah yang dipimpin HTS mengirim bala bantuan untuk mendirikan penghalang di sekitar Jaramana, menuntut agar Druze melucuti senjata dan menghapus pos pemeriksaan mereka.

    Hussam Tahan, Direktur Keamanan HTS di provinsi pedesaan Damaskus, menyatakan, “Pasukan kami telah mulai dikerahkan ke dalam kota Jaramana setelah mereka yang terlibat dalam pembunuhan martir ‘Ahmed al-Khatib,’ yang bekerja di Kementerian Pertahanan, menolak untuk menyerahkan diri. Kami akan berusaha menangkap mereka dan mengadili mereka.”

    Sebagai tanggapan, pasukan Druze dari Dewan Militer Suwayda di Suriah selatan mengumumkan mobilisasi penuh dan mengirim unit tempur untuk mempertahankan Jaramana.

    Bentrokan meletus antara pasukan HTS dari kota Sunni tetangga Al-Mleha dan orang-orang bersenjata Druze, yang menyebabkan tewasnya seorang pejuang Druze, Ahmad Abu al-Dehn, sementara lima lainnya terluka.

    Setelah bentrokan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Katz memerintahkan tentara Israel untuk bersiap melindungi Druze di Jaramana. 

    “Kami tidak akan membiarkan rezim teroris ekstremis Suriah menyakiti Druze. Jika rezim tersebut menyerang Druze, kami akan menyakitinya,” kata Netanyahu.

    Pada tanggal 24 Februari, Netanyahu menuntut agar Suriah selatan menjadi zona “demiliterisasi” di mana pasukan HTS tidak diizinkan beroperasi.

    Sejak jatuhnya Presiden Assad pada bulan Desember, Israel telah memperluas pendudukannya atas wilayah di Suriah selatan sambil berupaya memecah belah Suriah berdasarkan garis sektarian untuk memastikan negara itu tetap lemah secara militer.

    Reuters melaporkan pada hari Jumat kalau “Israel berupaya menekan Amerika Serikat agar tetap melemahkan Suriah tanpa kekuatan pusat.” 

    Kantor berita tersebut mengutip sumber anonim Israel yang menjelaskan bahwa “Israel berupaya menekan Washington agar mengizinkan Rusia mempertahankan pangkalan militernya di Suriah untuk melawan pengaruh Turki yang semakin besar di negara tersebut.”

    Mahmoud Alloush, seorang penulis dan peneliti politik yang mengkhususkan diri dalam urusan Turki dan regional, mengklaim bahwa “Israel telah lama bertaruh pada proyek unit Kurdi untuk membubarkan Suriah,” dan sekarang, “dengan memudarnya taruhan ini, mereka mulai fokus pada saluran lain untuk membubarkan, yaitu Druze.”

    Politisi Israel yang berpengaruh dan Menteri Keuangan dalam pemerintahan Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa Israel suatu hari akan memperluas perbatasannya untuk memasukkan Damaskus sebagai bagian dari proyek “Israel Raya”.

     

    (oln/khbrn/the cradle*)

     
     

  • Irjen Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K. – Halaman all

    Irjen Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K. – Halaman all

    Berikut profil Irjen Ibnu Suhendra yang pernah tangani kasus-kasus penting terkait terorisme, cek lengkapnya di sini

    Tayang: Senin, 3 Maret 2025 11:22 WIB

    SURYA.CO.ID/Haorrahman

    PROFIL POLISI – Irjen Pol Ibnu Suhendra bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Balai Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Rabu (19/1/2022). Berikut profil Irjen Ibnu Suhendra lengkap dengan daftar kasus yang pernah ditangani 

    TRIBUNNEWS.COM – Irjen Pol. Ibnu Suhendra adalah perwira tinggi (Pati) Polri kelahiran Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 31 Maret 1971.

    Irjen Pol. Ibnu Suhendra merupakan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI). 

    Irjen Ibnu Suhendra adalah lulusan Akademi Polisi atau Akpol 1993.

    Jenderal Bintang Dua ini berpengalaman dalam bidang Reserse. 

    Irjen Ibnu Suhendra sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri.

    Kasus Penting yang Ditangani

    Irjen Pol Ibnu Suhendra diketahui pernah menangani beberapa kasus besar.

    Mulai dari Bom Bali II, Operasi Penegakan Hukum di Poso hingga Operasi Penegakan Hukum Bom Gereja di Surabaya di tahun 2018.

    Berikut daftar lengkap kasus yang pernah ditangani oleh Irjen Ibnu Suhendra dilansir Wikipedia :

    Bom Bali II (2005)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2006 – 2007)

    Operasi Penegakan Hukum Dr. Azhari Batu Malang (2005)
    Operasi Penegakan Hukum di Wonosobo (2005)
    Operasi Penegakan Hukum Nurdin M. Top (2009)

    Operasi Penegakan Hukum Pelatihan Militer Teroris di Jantho Aceh (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Medan, Perampokan Bank Cimb (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Ambon (2011)
    Operasi Penegakan Hukum Sigit Qordowi (2011)
    Operasi Penegakan Hukum di Bali (2011)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri di Polres Cirebon (2011)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2012)
    Operasi Comodo 2012, Menangkap Pengedar 1,5 Juta Butir Exstasi, Fredy Budiman di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (2012)
    Operasi Penegakan Hukum Aman Maleo Ii Di Poso (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Abu Roban di Batang Dan Kebumen (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri di Polres Poso (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Jaringan Teroris Nurulhaq, Pembunuhan Polisi di Jakarta, Bom Vihara Ekayana, Bom Polsek Raja Polah (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Thamrin Dan Penembak Jalanan, Jakarta (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Penembkan Dan Pengeboman Mal, Surabaya (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri Polres Solo (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Bom Istana Negara (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Cicendo di Bandung (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri Kp. Melayu di Jakarta (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Bom Radio Active di Bandung (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Gereja di Surabaya (2018)

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 6 Hal yang Perlu Diketahui tentang Abdullah Ocalan dan Konflik Turki-PKK – Halaman all

    6 Hal yang Perlu Diketahui tentang Abdullah Ocalan dan Konflik Turki-PKK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Selama lebih dari empat dekade, Turki memerangi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok militan yang memperjuangkan hak-hak minoritas Kurdi di negara tersebut.

    Lebih dari 40.000 orang telah tewas dalam konflik yang berlangsung puluhan tahun ini, baik dalam serangan PKK terhadap target militer dan sipil maupun operasi militer Turki terhadap para militan dan masyarakat yang dianggap melindungi mereka.

    Turki, Amerika Serikat, dan negara-negara lain menganggap PKK sebagai organisasi teroris.

    Saat ini, pendiri PKK yang dipenjara, Abdullah Öcalan, menyerukan kepada para pejuang Kurdi untuk meletakkan senjata dan menyatakan gencatan senjata.

    Namun, belum jelas apakah konflik selama 40 tahun ini akan berakhir dan apa yang ditawarkan pemerintah Turki kepada kelompok tersebut sebagai imbalannya.

    Mengutip The New York Times, berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang PKK dan konfliknya dengan Turki.

    1. Mengenal PKK

    PKK mulai melancarkan perlawanan terhadap negara Turki pada awal 1980-an.

    Awalnya, PKK memperjuangkan kemerdekaan bagi suku Kurdi, yang diperkirakan berjumlah sekitar 15 persen atau lebih dari populasi Turki.

    Dari pegunungan di Turki timur dan selatan, para pejuang PKK menyerang pangkalan militer dan kantor polisi Turki, yang memicu respons keras dari pemerintah.

    Konflik kemudian menyebar ke bagian lain negara itu.

    Pengeboman dahsyat yang dilakukan PKK di kota-kota Turki telah menewaskan banyak warga sipil.

    Selama dekade terakhir, militer Turki telah berhasil memukul mundur pasukan PKK dari kota-kota besar Kurdi di tenggara Turki, menggunakan pesawat tanpa awak untuk menargetkan para pemimpin dan pejuangnya, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengatur dan melancarkan serangan.

    Konflik ini terus memanas selama bertahun-tahun, meskipun serangan PKK yang sporadis telah menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas.

    Tahun lalu, sekelompok kecil militan PKK menyerbu kantor pusat perusahaan kedirgantaraan milik negara dengan senjata api dan bahan peledak, menewaskan lima karyawan sebelum pasukan keamanan berhasil mengendalikan situasi.

    2. Sosok Abdullah Öcalan

    Abdullah Öcalan adalah pendiri dan pemimpin PKK.

    Ia telah dipenjara di Turki selama seperempat abad.

    Banyak warga Kurdi di Turki memandang Öcalan sebagai simbol kuat perjuangan hak-hak Kurdi.

    Meskipun dipenjara, ia masih memiliki pengaruh besar terhadap PKK dan milisi afiliasinya di Suriah, Irak, dan Iran.

    Öcalan mendirikan PKK pada akhir 1970-an bersama dengan sekelompok pemberontak lainnya.

    Ia memimpin organisasi tersebut sebagian besar dari negara tetangga Suriah sambil melancarkan serangan di wilayah tenggara Turki dan kemudian di kota-kota besar Turki lainnya.

    Pada tahun 1998, Suriah memaksanya keluar, dan ia mencari suaka di Yunani, Italia, dan Rusia.

    Kemudian, pada 15 Februari 1999, agen intelijen Turki, dengan bantuan dari rekan-rekan mereka di AS, menangkap Öcalan di dalam pesawat di bandara Nairobi, Kenya.

    Setelah ditangkap pada tahun 1999, Öcalan dipenjara di Pulau İmralı di Laut Marmara, sebelah selatan Istanbul, di mana ia menjadi satu-satunya tahanan selama bertahun-tahun.

    Pada tahun yang sama, Turki menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

    Hukuman tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup setelah Turki menghapus hukuman mati sebagai bagian dari upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa.

    Sejak penahanannya, Öcalan mengubah ideologinya dari separatisme menjadi perjuangan hak-hak Kurdi di dalam kerangka negara Turki.

    3. Pandangan Turki terhadap Öcalan

    Bagi sebagian besar warga Turki, Öcalan tetap menjadi tokoh teroris yang paling dibenci di negara itu.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik isolasinya di Pulau İmralı.

    Pada tahun 2009, lima tahanan lainnya dikirim ke fasilitas tersebut, dan Öcalan diizinkan untuk bertemu dengan mereka beberapa kali seminggu, menurut laporan media Turki.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Öcalan dan tahanan lainnya di pulau itu tidak diizinkan menerima kunjungan, termasuk dari pengacara mereka, atau melakukan panggilan telepon dengan anggota keluarga.

    Oktober lalu, seorang sekutu politik Presiden Recep Tayyip Erdoğan membuat pernyataan publik yang mengejutkan mengenai Öcalan.

    Ia meminta Öcalan untuk memerintahkan para pejuangnya agar meletakkan senjata dan mengakhiri konflik.

    Setelah itu, Öcalan menerima kunjungan terbatas dari kerabat dan sekutu politiknya, yang menjajaki kemungkinan proses perdamaian baru antara Turki dan PKK.

    4. Mengenal Suku Kurdi

    Suku Kurdi adalah kelompok etnis yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 juta orang.

    Mereka terkonsentrasi di Iran, Irak, Suriah, dan Turki.

    Suku Kurdi berbicara dalam berbagai dialek bahasa Kurdi, bahasa yang tidak terkait langsung dengan bahasa Turki atau Arab.

    Sebagian besar suku Kurdi adalah Muslim Sunni.

    Suku Kurdi pernah dijanjikan negara sendiri oleh negara-negara adidaya setelah Perang Dunia I, tetapi janji itu tidak pernah terwujud.

    Pemberontakan suku Kurdi terjadi di berbagai negara selama beberapa generasi berikutnya, dan suku Kurdi menghadapi penindasan negara terhadap bahasa dan budaya mereka.

    Di Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh suku Kurdi, yang para pemimpinnya berakar pada PKK dan mengikuti ideologi Öcalan, menguasai bagian timur laut negara tersebut.

    SDF didukung selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat dan memainkan peran penting dalam mengalahkan ISIS.

    Namun, perubahan politik di Suriah telah membuat status masa depan mereka tidak jelas.

    SDF terlibat bentrok dengan pemberontak Arab Suriah yang didukung Turki, dan tetap berada di luar kendali pemerintah Suriah di Damaskus.

    Sejak Perang Teluk 1991, wilayah utara Irak yang sebagian besar dihuni oleh suku Kurdi telah menjadi semi-otonom.

    Kepemimpinan PKK sekarang bermarkas di Pegunungan Qandil di Irak utara.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah melancarkan serangan terhadap kelompok tersebut dan milisi afiliasinya di Irak dan Suriah, sambil melobi pemerintah Irak untuk mengusir mereka.

    5. Upaya Damai Sebelumnya

    Berbagai upaya telah dilakukan untuk membekukan atau mengakhiri konflik Turki-PKK, dimulai dengan gencatan senjata pada tahun 1993.

    Namun, semua upaya tersebut gagal, sering kali berujung pada pertumpahan darah yang lebih besar.

    Kekerasan terus berlanjut hingga putaran baru perundingan perdamaian dimulai pada tahun 2011.

    Saat itu, perwira intelijen Turki bertemu dengan Öcalan di penjara untuk merancang rencana bagi para pejuangnya untuk melucuti senjata.

    Politisi Kurdi menyampaikan pesan antara Öcalan dan rekan-rekannya di Irak utara.

    Namun, proses tersebut gagal pada pertengahan 2015, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut.

    Salah satu fase konflik yang paling mematikan terjadi setelahnya, dengan pertempuran sengit di kota-kota di tenggara Turki yang menewaskan lebih dari 7.000 orang, menurut International Crisis Group.

    6. Perbedaan dengan Gencatan Senjata Kali Ini

    Meskipun Turki masih menganggap PKK sebagai kelompok teroris separatis yang tidak mewakili masyarakat Kurdi, Turki telah mengakui beberapa pelanggaran hak-hak Kurdi di masa lalu dan memperluas batasan bahasa dan budaya Kurdi.

    Turki telah memberikan izin untuk siaran televisi dan radio berbahasa Kurdi dan mengizinkan bahasa Kurdi sebagai mata pelajaran pilihan di beberapa sekolah.

    Namun, pada saat yang sama, pemerintah telah mencopot lebih dari 150 wali kota Kurdi terpilih dari jabatan mereka sejak 2015, menurut Partai Kesetaraan Rakyat dan Demokrasi, yang mewakili gerakan pro-Kurdi secara politik dan memiliki kursi di Parlemen.

    Sebagian besar wali kota yang dicopot dituduh, dan beberapa di antaranya dihukum, atas kejahatan yang terkait dengan PKK.

    Human Rights Watch menyebut pencopotan wali kota Kurdi bermotif politik dan merupakan pelanggaran hak pemilih.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza – Halaman all

    Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza – Halaman all

    Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Houthi Yaman, Abdul-Malik al-Houthi memperingatkan, setiap dimulainya kembali serangan Israel terhadap Gaza akan ditanggapi pihaknya dengan eskalasi militer berskala besar.

    Pernyataan pimpinan kelompok Ansarallah Houthi Yaman ini merujuk pada situasi perkembangan runtuhnya gencatan senjata di Gaza.

    Houthi menyatakan, kelompok tersebut akan mengerahkan persenjataan militer yang mereka miliki untuk diarahkan ke seluruh entitas pendudukan Israel.

    “Jika perang di Gaza kembali terjadi, seluruh entitas musuh akan menjadi sasaran tembakan,” ancam Houthi dilansir RNTV, Minggu (2/3/2025).

    Al-Houthi menambahkan bahwa kelompoknya akan memberikan dukungan “melalui berbagai cara militer” jika Tel Aviv melanjutkan operasinya terhadap Gaza.

    Sementara itu, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa beberapa warga Palestina tewas atau terluka pada hari Minggu ketika pasukan Israel mengebom beberapa wilayah di Gaza setelah berakhirnya gencatan senjata.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), (atas, kiri-kanan): sandera Israel, Omer Shem Tov cium kening Al-Qassam dan Al-Qassam pamer senjata. (bawah, kiri-kanan): 3 tentara Israel dibebaskan dan 2 sandera (Tal Shoham dan Avera Mengistu) dibebaskan. Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel pertukaran tahanan gelombang ke-7, dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Israel Berjudi dengan Nyawa Sanderanya di Tangan Hamas

    Sebelum serangkaian serangan udara ke sejumlah titik wilayah sipil di Gaza, juga pada Minggu (2/3/2025), Israel telah memberlakukan pemblokiran semuan bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah kantung Palestina tersebut.

    Berbagai laporan mengindikasikan kalau pemblokiran bantuan ini telah dikoordinasikan Israel dengan Amerika Serikat (AS).

    Israel menyatakan, menerima usulan AS akan proposal Gencatan Senjata Sementara yang diajukan, namun Hamas disebutkan belum menerimanya.

    Pemblokiran bantuan ini, sejalan niat Israel yang bermaksud menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai ‘senjata’, dimaksudkan untuk menekan Hamas untuk menyetujui usulan AS tersebut. 

    Bagi Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, penghentian bantuan ke Gaza sampai Hamas dihancurkan atau menyerah, dan semua sandera Israel dikembalikan, merupakan langkah “ke arah yang benar.”

    “Gerbang neraka harus dibuka secepat dan sekeras mungkin hingga kemenangan penuh tercapai,” kata Smotrich.

    Sementara itu, mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyambut baik keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyatakan bahwa ia mendukungnya jika dilaksanakan sepenuhnya.

    Ben Gvir menambahkan bahwa tindakan seperti itu harus terus dilakukan hingga semua tawanan dibebaskan. “Sekarang saatnya membuka gerbang neraka, memutus aliran listrik dan air, dan kembali berperang,” ungkapnya.

    Hanya, laporan Al Jazeera menyiratkan kalau manuver Israel ini sebagai langkah perjudian dengan taruhan nyawa sandera Israel sendiri yang masih di tangan Hamas di Gaza.

    Hamas menyatakan, sebanyak 59 sandera Israel masih berada di Gaza.

    Selain merupakan kejahatan perang, memblokir bantuan ke Gaza justru membahayakan nyawa sandera Israel itu sendiri.

    Terlepas dari pemblokiran itu, serangan udara Israel yang berlanjut juga menjadi ancaman langsung bagi nyawa sandera Israel.

    Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

    Demo Besar di Tel Aviv

    Langkah pemerintah Israel ini sontak mendapat penentangan dari sejumlah entitas di Israel, khususnya para keluarga sandera.

    Di Tel Aviv, demonstrasi bergelombang terjadi di jalan-jalan utama. Para pihak oposisi menuding Netanyahu lebih mementingkan pengamanan posisinya ketimbang menyelamatkan sandera Israel yang tersisa.

    Sebelum memutuskan untuk memblokir bantuan masuk ke Gaza, Netanyahu memang dibayangi oleh ancaman perpecahan koalisi dari sayap kanan pemerintahannya yang menganggap kalau item-item pembahasan di negosiasi Tahap Dua gencatan senjata Gaza ‘tidak bisa diterima’.

    Menurut para pihak di koalisi Netanyahu, pemberian akses bantuan kemanusiaan serta penarikan mundur pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza, adalah harga yang terlalu mahal untuk ditebus dengan pembebasan para sandera.

    Karena itu lah mereka mengancam Netanyahu dengan ancaman perpecahan kabinet dan penarikan dukungan yang bisa melengserkan Netanyahu dari jabatannya saat ini.

    BRIGADE HAMAS – Para petempur gerakan Hamas yang tergabung dalam Brigade Al Qassam saat parade bersenjata di Gaza beberapa waktu lalu. Hamas menyatakan akan menyerahkan 4 jenazah sandera Israel pada Kamis (20/2/2025) dan membebaskan 6 sandera hidup Israel pada Sabtu (22/2/2025) dalam fase pertama kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Israel. (RNTV/TangkapLayar)

    Respons Hamas

    Gerakan Hamas mengatakan kalau pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel adalah upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan menghindari memasuki negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.

    Hamas menilai, Israel berusaha mengulur-ulur negosiasi Tahap II tapi ingin tetap sandera Israel dibebaskan.

    Pada akhirnya, kata Hamas, Israel akan melanjutkan gempuran mereka ke Gaza jika sandera-sandera sudah dibebaskan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menganggap keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan sebagai pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan tiga tahap tersebut. 

    Hamas meminta para mediator dan masyarakat internasional harus bergerak untuk menekan Israel dan menghentikan tindakan hukuman dan tidak bermoralnya terhadap lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza.

    “Penjahat perang Netanyahu berusaha memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal diwujudkan oleh tentara fasisnya selama lima belas bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kami. Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani untuk melayani kalkulasi politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka,” kata pernyataan Hamas.

    Hamas menjelaskan, tuduhan Israel mengenai pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh gerakan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.

    “Tuduhan Israel ini merupakan upaya yang gagal untuk menutupi pelanggaran harian dan sistematis terhadap perjanjian tersebut, yang menyebabkan tewasnya lebih dari seratus orang rakyat kami di Gaza, selain itu juga mengganggu protokol kemanusiaan, mencegah masuknya tempat berlindung dan pasokan bantuan, serta memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza,” tambah pernyataan Hamas.

    Ia menekankan kalau perilaku Netanyahu dan pemerintahannya jelas melanggar apa yang dinyatakan dalam Pasal 14 perjanjian, yang menetapkan bahwa semua tindakan yang terkait dengan tahap pertama berlanjut pada tahap kedua, dan bahwa para penjamin akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa negosiasi terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan mengenai persyaratan pelaksanaan tahap kedua.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Serukan AS Berhenti Berpihak ke Israel

    Hamas juga menyerukan pemerintah AS untuk menghentikan bias dan keberpihakannya pada, “Rencana fasis penjahat perang Netanyahu, yang menargetkan rakyat kami dan keberadaan mereka di tanah mereka. Kami menegaskan bahwa semua proyek dan rencana yang mengabaikan rakyat kami dan hak-hak mereka yang telah ditetapkan di tanah mereka, penentuan nasib sendiri, dan pembebasan dari pendudukan ditakdirkan untuk gagal dan kalah.”

    Hamas memperbarui komitmennya untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani dalam tiga tahap, dengan menambahkan:

    “Kami telah berulang kali mengumumkan kesiapan kami untuk memulai negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.”

    Hamas mengimbau para mediator untuk menekan pendudukan agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, dalam semua tahapannya, melaksanakan protokol kemanusiaan, dan mendatangkan peralatan tempat berlindung dan penyelamatan ke Jalur Gaza.

    Hamas menganggap, “Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya bertanggung jawab penuh atas penghalangan penerapan perjanjian tersebut, atau kebodohan apa pun yang mungkin dilakukannya dengan menggulingkannya, termasuk konsekuensi kemanusiaan yang terkait dengan tahanan pendudukan di Jalur Gaza.”

    Hamas meyakini kalau satu-satunya cara untuk memulangkan sandera Israel adalah dengan menaati perjanjian, segera mengadakan perundingan untuk memulai tahap kedua, dan agar pendudukan berkomitmen untuk melaksanakan janjinya.

     

    (oln/RNTV/anews/khbrn/aja/anadolu/*)