Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • 110 Anak Direkrut Teroris via Medsos, Eks Kadensus: Fenomena Gunung Es

    110 Anak Direkrut Teroris via Medsos, Eks Kadensus: Fenomena Gunung Es

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Martinus Hukom menyebutkan temuan Densus 88 terkait 110 anak dan pelajar di Indonesia yang direkrut kelompok teroris melalui media sosial (medsos) dan gim online sepanjang 2025, adalah fenomena gunung es. Menurutnya, jumlah sesungguhnya lebih banyak, tetapi tidak terdeteksi. 

    Martinus mengungkapkan media sosial sekarang telah memodifikasi alogaritma dengan mengikuti pola perilaku anak-anak dan remaja. Terlebih, bentuk media sosial saat ini tidak hanya berupa platform berjejaring atau komunikasi, tetapi juga dapat berbentuk gim online, sehingga varian ruang digital saat ini begitu variatif. 

    “Kalau kita dalami lagi lebih banyak, mungkin 100 lebih (temuan Densus 88) itu hanya sebagai teori gunung es, yang terlihat puncaknya saja. Masih banyak yang lain karena media sosial sekarang massif sekali,” jelas Martinus dalam program “Beritasatu Utama” di Beritasatu TV, Rabu (19/11/2025). 

    Martinus mengatakan platform medsos saat ini sangat variatif. Ia mengatakan fenomena medsos dalam praktik terorisme di masa dirinya masih menjabat sebagai kadensus 88 pada 2020-2023, masih terbatas pada aplikasi Telegram semata. 

    “Sementara hari ini, pekerjaan Densus jadi semakin banyak karena platform medsos semakin banyak juga,” ujarnya. 

    Martinus menyebutkan penyedia medsos di era kiwari telah mempelajari anak-anak pengguna media digital sehingga menghasilkan algoritma. Dalam algoritma tersebut, perilaku anak-anak dalam menggunakan medsos menjadi berkembang dalam bentuk gim online guna menjadi sarana komunikasi. 

    “Jadi gim online saat ini bukan lagi menyalurkan kreativitas anak-anak dalam bermain gim, tetapi juga komunikasi, sehingga menjadi suatu fenomena yang membuat anak-anak lebih banyak masuk ke dunia digital,” katanya. 

    Selain itu, Martinus menjelaskan, ketika anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun, mereka mencari otoritas moral di tengah lingkungan keluarga. Namun saat awal usia remaja yakni usia 5 – 12 tahun, anak-anak akan mencari patron moral di ruang permainan. 

    “Di sinilah kemudian platform digital menyediakan otoritas moral terbaru bagi anak-anak. Dan ini lah yang harus kita pahami betul ada patron moral lain yang hadir di tengah anak-anak kita,” terang Martinus. 

    Lebih lanjut, Martinus mengungkapkan saat ini diperlukan pengawasan lebih intens terhadap platform digital, baik berupa kebijakan maupun kontrol dari orang tua. Ia menyebutkan tindakan pengawasan dari pemerintah maupun orang tua diperlukan agar anak-anak terpengaruh secara moral yang dimana belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Jangan anak-anak masuk ke ruang digital kemudian terpengaruh moral mereka, apalagi mereka bertemu dengan kelompok-kelompok ajaran radikal,” ungkap Martinus. 

    Sebelumnya, Densus 88 Antiteror mengungkap adanya lebih dari 110 anak dan pelajar di Indonesia yang direkrut oleh kelompok teroris melalui medsos hingga gim online sepanjang 2025. 

    “Kurang lebih ada 110 anak dan pelajar yang teridentifikasi sebagai korban proses perekrutan kelompok teror,” kata Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Dalam periode penyelidikan sekitar satu tahun terakhir, Densus 88 telah menangkap lima orang yang diduga perekrut anak dan pelajar ke jaringan terorisme. Para tersangka ditangkap sejak akhir 2024 hingga November 2025 dan saat ini menjalani proses hukum.

    Mayndra menegaskan, Densus 88 bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial untuk memastikan mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan lanjutan.

  • Fenomena Baru, Anak Direkrut Teroris Melalui Gim dan Medsos

    Fenomena Baru, Anak Direkrut Teroris Melalui Gim dan Medsos

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Pol Martinus Hukom mengungkapkan perekrutan anak-anak oleh teroris melalui platform media sosial (medsos) dan gim online menjadi fenomena baru. 

    Menurut Martinus, saat dirinya menjabat kadensus pada periode 2020-2030, platform medsos belum begitu variatif, sehingga praktik terorisme saat itu masih terbatas di aplikasi Telegram saja. 

    “Sementara hari ini, pekerjaan Densus jadi semakin banyak karena platform medsos semakin banyak juga,” ujar Martinus dalam program “Beritasatu Utama” yang tayang Beritasatu TV, Rabu (19/11/2025). 

    Martinus bahkan menyebutkan penyedia medsos di era kiwari telah mempelajari anak-anak pengguna media digital sehingga menghasilkan algoritma. Dalam alogaritma tersebut, perilaku anak-anak dalam menggunakan medsos menjadi berkembang dalam bentuk gim online guna menjadi sarana komunikasi. 

    “Jadi gim online saat ini bukan lagi menyalurkan kreativitas anak-anak dalam bermain gim, tetapi juga komunikasi, sehingga menjadi suatu fenomena yang membuat anak-anak lebih banyak masuk ke dunia digital,” katanya. 

    Oleh karena itu, menurut Martinus, gim online saat ini digunakan anak-anak tanpa mengetahui adanya wacana ajaran kekerasan hingga terorisme yang berkembang di dalamnya. 

    “Pada akhirnya mereka (anak-anak) bertemu dengan doktrin-doktrin atau ajaran yang mengusung kekerasan sebagai suatu upaya untuk memasukkan kognitif buat mereka,” terang Martinus. 

    Diketahui sebelumnya, kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    “Pelaku radikalisme dan intoleransi masih hidup dan aktif menyebarkan narasi terorisme melalui dunia digital,” ujar Ahmad Bintang, Sabtu (7/6/2025).

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Ahmad Bintang menilai ini sebagai bukti nyata perubahan strategi kelompok teroris. Mereka kini menyasar dunia maya untuk menjaring simpatisan, menyebarkan ideologi, dan merekrut anggota baru.

  • Israel Serang Kamp Warga Palestina di Lebanon, 13 Orang Tewas

    Israel Serang Kamp Warga Palestina di Lebanon, 13 Orang Tewas

    Jakarta –

    Lebanon mengatakan Israel menyerang sebuah kamp pengungsi Palestina yang dipadati pengungsi di Lebanon selatan. Akibatnya, 13 orang meninggal dalam peristiwa ini.

    Dilansir AFP, Rabu (19/11/2025), Israel membenarkan penyerangan itu, namun dia mengklaim pihaknya menyerang kompleks Hamas. Israel menyebut pihaknya beroperasi melawan Hamas di Lebanon.

    “Menyerang teroris yang beroperasi di kompleks pelatihan Hamas di daerah Ain al-Helweh di Lebanon selatan”,” kata militer Israel dalam pernyataannya.

    AFP melaporkan terlihat petugas pemadam kebakaran memadamkan api di lantai bawah sebuah bangunan yang terbakar. Sementara orang-orang bersenjata melepaskan tembakan untuk membersihkan kerumunan dari jalur ambulans yang mengalir ke Ain al-Helweh, kamp pengungsi Palestina terbesar di Lebanon, yang terletak di pinggiran kota pesisir Sidon.

    13 Orang Tewas

    Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan “13 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka” dalam serangan tersebut. Otoritas kesehatan juga menambahkan “ambulans masih mengangkut lebih banyak korban luka ke rumah sakit terdekat”.

    Kantor Berita Nasional milik pemerintah menginformasikan serangan tersebut menargetkan sebuah mobil di tempat parkir dekat masjid Khalid bin al-Walid. Kantor berita tersebut juga melaporkan serangan itu juga menargetkan masjid itu Khalid bin al-Walid dan sebuah pusat dengan nama yang sama.

    Sementara Kelompok militan Hamas pun membantah hal itu, Hamas menyatakan tidak memiliki instalasi militer di kamp-kamp Palestina di Lebanon, serta menyebut klaim Israel itu sebagai kebohongan.

    “Klaim bahwa lokasi yang ditargetkan adalah ‘kompleks pelatihan yang berafiliasi dengan gerakan tersebut’ adalah rekayasa dan kebohongan belaka,” kata Hamas.

    Israel terus melancarkan serangan terhadap Lebanon meskipun gencatan senjata disepakati November lalu yang bertujuan untuk menghentikan lebih dari setahun permusuhan dengan sekutu Hamas, Hizbullah, termasuk dua bulan perang besar-besaran.

    Israel biasanya mengklaim menargetkan operasi atau lokasi milik Hizbullah yang didukung Iran, tetapi Israel juga menyerang operasi Hamas di Lebanon.

    Lihat Video ‘Israel Serang Lebanon, 11 Orang Tewas-4 Luka-Luka’:

    (zap/yld)

  • Trump Buka-bukaan AS Bisa “Invasi” Negara Ini dalam Perang Terbaru

    Trump Buka-bukaan AS Bisa “Invasi” Negara Ini dalam Perang Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan memperluas operasi militernya hingga ke wilayah Meksiko terkait retorika Washington terhadap jaringan kriminal narkoba di Amerika Latin, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran terkait hukum internasional dan diplomasi regional.

    Menurut laporan Reuters dan NBC, Trump menyampaikan bahwa ia terbuka untuk melancarkan serangan di wilayah Meksiko guna membendung aliran narkoba ke AS.

    “Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Tidak apa-apa bagi saya. Saya sudah berbicara dengan Meksiko. Mereka tahu bagaimana posisi saya,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (17/11/2025).

    “Kita kehilangan ratusan ribu orang karena narkoba. Jadi sekarang kita telah menghentikan jalur air, tetapi kita tahu semua rute.”

    Namun, Trump tidak menjelaskan kapan atau bagaimana operasi tersebut bisa dilakukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana serangan apapun ke wilayah negaranya.

    Jeff Garmany, Associate Professor studi Amerika Latin di University of Melbourne, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penolakan dari pemerintah Meksiko mungkin tidak akan terlalu berdampak.

    “Ada beberapa hambatan hukum yang menghalangi, sebagian di antaranya bersifat domestik dan sebagian internasional. Ada juga protokol dasar diplomasi internasional yang, meskipun tidak selalu terikat hukum, umumnya dihormati oleh negara-negara anggota PBB,” ujarnya.

    “Namun tidak ada hal dalam masa jabatan kedua Trump yang menunjukkan bahwa ia akan mematuhi hukum dan protokol tersebut. Jadi, tidak, saya akan terkejut jika Trump menunggu persetujuan Presiden Sheinbaum bila ia benar-benar ingin melakukan serangan di Meksiko,” imbuhnya.

    Pernyataan Trump muncul dua minggu setelah NBC, mengutip dua pejabat pemerintah, melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan tahap awal sebuah operasi darat di Meksiko yang akan dijalankan bersama badan intelijen AS. Laporan itu menyebut operasi tersebut akan berfokus pada serangan drone terhadap laboratorium narkoba di Meksiko dan anggota kartel.

    Dalam komentarnya di Gedung Putih minggu ini, Trump mengisyaratkan bahwa AS sudah memiliki daftar sasaran spesifik.

    “Kita tahu semua rute. Kita tahu alamat setiap gembong narkoba. Kita tahu alamat mereka. Kita tahu pintu depan mereka. Kita tahu segalanya tentang masing-masing dari mereka,” katanya.

    Trump menggambarkan situasi tersebut sebagai “seperti perang”, dengan alasan bahwa kartel telah membunuh “ratusan ribu” warga AS melalui narkoba seperti kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil.

    Meski demikian, Garmany menilai serangan AS di Meksiko kemungkinan besar akan berdampak kecil mengingat kekuatan kartel di negara tersebut. Pemerintah Meksiko sendiri telah terlibat dalam konflik panjang dan mematikan sejak mendeklarasikan “perang” terhadap narkoba dua dekade lalu.

    “Kartel Meksiko adalah salah satu organisasi kriminal terkuat dan paling terorganisasi di dunia. Mereka memiliki sumber daya luas dan posisi geografis unik, berada di antara AS dan Amerika Latin. Melancarkan serangan militer yang ditargetkan akan lebih seperti aksi pencitraan daripada hal lain. Itu tidak akan menghentikan salah satu rantai pasokan ilegal paling menguntungkan di dunia,” katanya.

    Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif dan celah hukum untuk membenarkan tindakan militer terhadap kartel narkoba tanpa persetujuan Kongres. Termasuk di antaranya penetapan enam kartel sebagai “organisasi teroris asing”, yang memungkinkan Gedung Putih mengklaim serangan militer sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

    Sejak September, Gedung Putih telah meluncurkan setidaknya 20 serangan terhadap kapal yang disebut membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, menewaskan setidaknya 80 orang, meskipun belum ada bukti publik yang disampaikan terkait hubungan para korban dengan kartel seperti Tren de Aragua dari Venezuela.

    Pemerintahan Trump menyebut operasi-operasi itu sebagai “konflik bersenjata non-internasional” yang menyasar “narkoteroris” dan “kombatan ilegal”, sebuah konsep yang kontroversial dan pertama kali digunakan di era Presiden George W. Bush dalam “war on terror” untuk membenarkan tindakan terhadap kelompok seperti al-Qaeda.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Densus 88: Anak dari 23 Provinsi Direkrut Teroris, Jabar dan Jakarta Terbanyak

    Densus 88: Anak dari 23 Provinsi Direkrut Teroris, Jabar dan Jakarta Terbanyak

    Densus 88: Anak dari 23 Provinsi Direkrut Teroris, Jabar dan Jakarta Terbanyak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa kasus anak yang diduga direkrut jaringan terorisme telah teridentifikasi setidaknya di 23 provinsi.
    Provinsi dengan jumlah anak terpapar paling banyak adalah
    Jawa Barat
    , disusul DKI Jakarta.
    “Provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat,” kata Juru Bicara
    Densus 88
    , AKBP Mayndra Eka Wardhana, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Mayndra menjelaskan bahwa temuan 23 provinsi tersebut merupakan bagian dari tren peningkatan signifikan keterlibatan anak dalam jejaring
    terorisme
    yang direkrut melalui platform daring.
    Jika pada 2011-2017 Densus 88 mencatat hanya 17 anak yang terpapar, maka pada 2025 jumlahnya melonjak drastis menjadi lebih dari 110 anak.
    “Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring,” ungkapnya.
    Selama setahun terakhir, lanjut Mayndra, Densus 88 sudah menindak lima tersangka dewasa yang diduga menjadi perekrut anak-anak dan pelajar untuk kepentingan kelompok teroris.
    “Dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum dari akhir Desember 2024 hingga kemarin, hari Senin tanggal 17 November 2025. Untuk saat ini terhadap tersangka dilakukan proses hukum,” jelasnya.
    Sementara itu, anak-anak yang direkrut tidak diperlakukan sebagai pelaku, melainkan korban.
    Densus 88 melakukan pendampingan bersama Unit PPA, Kementerian Sosial, serta berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
    Densus 88 meminta orangtua, guru, dan sekolah meningkatkan kontrol serta deteksi dini terhadap perilaku dan aktivitas daring anak-anak.
    “Kita selalu melakukan upaya kontrol, melakukan upaya deteksi, berawal dari rumah tangga, berawal dari rumah itu yang paling efektif ya untuk melakukan pencegahan,” tegas Mayndra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mabes Polri Ungkap Aksi Ledakan SMAN 72 Jakarta Didasari Motif Perundungan

    Mabes Polri Ungkap Aksi Ledakan SMAN 72 Jakarta Didasari Motif Perundungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menyampaikan pelaku dalam peristiwa ledakan SMAN 72 Jakarta menjadi korban perundungan atau bullying dari rekannya.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan aksi pelaku yang saat ini berstatus anak berkonflik hukum (ABH) itu tidak berkaitan dengan jaringan teroris.

    “Di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

    Dia menambahkan, tindakan pelaku dalam melancarkan aksinya itu karena didorong aksi balas dendam dengan meniru perilaku kekerasan ekstrem di luar negeri.

    Meskipun begitu, Trunoyudo memastikan bahwa pelaku ini tidak terpapar radikalisme atau salah satu paham ideologi terorisme tertentu.

    “Meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Mabes Polri juga telah mengeluarkan empat rekomendasi untuk menjadi bahan evaluasi perkara SMAN 72. Misalnya, mengkaji regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

    Selanjutnya, pembentukan tim terpadu, lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca intervensi.

    Ketiga, penyusunan standar operasi prosedur teknis bagi seluruh stakeholder agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat dan tupoksi pada masing-masing institusi.

    Terakhir, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan semua pihak, bahkan seluruh stakeholder, peduli terhadap fenomena ini agar dapat terus serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online tersebut.

    “Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia, beserta seluruh kementerian dan lembaga, dan BNPT, KPAI, dan LPSK, serta seluruh kementerian stakeholder terkait, terhadap dari ancaman radikalisasi eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia,” pungkas Trunoyudo.

  • Rekomendasi Polri untuk Jauhkan Anak dan Pelajar dari Rekrutmen Jaringan Teroris

    Rekomendasi Polri untuk Jauhkan Anak dan Pelajar dari Rekrutmen Jaringan Teroris

    Liputan6.com, Jakarta – Polri merekomendasikan empat langkah utama dalam rangka menjauhkan anak dan pelajar dari upaya rekrutmen jaringan terorisme. Terlebih, Tim Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan sebanyak lebih dari 110 anak direkrut jaringan terorisme sepanjang tahun 2025.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan, rekomendasi yang pertama adalah kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan kemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

    “Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca intervensi,” tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

    Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan teknis bagi seluruh stakeholder, agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat, seragam, serta sesuai dengan mandat dan tupoksi masing-masing institusi.

    Sementara yang kempat, lanjut Trunoyudo, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan seluruh pihak terkait lainnya untuk lebih peduli terhadap fenomena rekrutmen jaringan terorisme yang mengincar anak dan pelajar, demi memutus mata rantainya.

    “Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia, beserta seluruh kementerian dan lembaga, dan BNPT, KPAI, dan LPSK, serta seluruh kementerian stakeholder terkait, terhadap dari ancaman radikalisasi eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia, serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur-unsur pemerintah serta masyarakat,” jelas dia.

  • Kemkomdigi Buka Peluang Blokir Gim Online Usai jadi Modus Rekrut Anak ke Jaringan Teror

    Kemkomdigi Buka Peluang Blokir Gim Online Usai jadi Modus Rekrut Anak ke Jaringan Teror

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan kans memblokir gim online usai jadi modus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme.

    Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan pemerintah bakal memblokir game online apabila game tersebut menyalahi aturan.

    “Kalau IGRS [Indonesia Game Rating System] nya tidak di patuhi, aturan-aturan yang ada di situ tentu ada sanksi administrasi yang kita berikan,” ujar Alexander di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

    Dia menjelaskan, contoh kasus soal pemblokiran game online. Misalnya, pihak gim online atau developer melaporkan bahwa permainannya itu masuk dalam kategori yang beresiko rendah.

    Namun, dari fakta yang ada, game online tersebut ternyata masuk dalam kategori risiko tinggi. Dalam hal ini, Kemkomdigi bisa memberikan sanksi pemutusan akses terhadap game online tersebut.

    Aturan inipun, kata Alex, sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

    “Kita menemukan bahwa ternyata dia adalah risiko tinggi tetapi dia tetap akses pada anak. Ada sanksi administrasi yang bisa kita berikan. Mulai dari surat teguran sampai dengan pemutusan akses [blokir],” tutur Alex.

    Dia juga mengemukakan bahwa aturan dari PP Tunas ini telah lebih unggul dibandingkan dengan negara lain, misalnya Australia. Sebab, PP Tunas mengatur produk, layanan hingga fitur.

    “Jadi, dengan PP Tunas sendiri kita mengatur, bahkan kalau dikatakan, PP Tunas kita ini lebih kedepan. Kenapa? Karena kalau di Australia dia hanya mengatur media sosial, kalau PP tunas itu mengatur produk, layanan dan fitur,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Jubir Densus 88 Anti-teror Polri, Mayndra Eka Wardhana mengemukakan game online telah dimanfaatkan untuk merekrut anak masuk dalam jaringan terorisme.

    Dia menjelaskan, teroris ini memakai fasilitas komunikasi di dalam game online untuk merekrut anak. Dari interaksi dalam saluran game online itu terbentuk komunikasi. Setelah itu, perekrut kemudian melakukan komunikasi dengan anak melalui kanal yang lebih privat.

    Salah satu saluran itu yakni grup dari aplikasi pesan online yang lebih terenkripsi dan tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup itulah kemudian terjadi doktrinisasi paham radikal.

    “Kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil, dikelola oleh admin ini ya. Di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung,” tutur Mayndra.

  • Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Tel Aviv –

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal kontroversial, mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menangkap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pembentukan negara Palestina.

    Desakan Ben-Gvir ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (18/11/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump.

    Tidak seperti draf resolusi sebelumnya, versi terbaru dari resolusi usulan Washington, yang didukung Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat itu, menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan.

    Ben-Gvir, dalam pernyataannya, tidak hanya mendesak Netanyahu menangkap Abbas, tetapi juga secara terang-terangan menyerukan pembunuhan para pejabat senior Otoritas Palestina.

    “Jika mereka mempercepat pengakuan negara yang direkayasa ini, jika PBB mengakuinya, maka Anda, Bapak Perdana Menteri, harus memerintahkan pembunuhan yang ditargetkan terhadap sejumlah pejabat senior Otoritas Palestina, yang merupakan teroris dalam segala hal, dan Anda… harus memerintahkan penangkapan Abu Mazen (Abbas-red),” kata Ben Gvir dalam konferensi pers di parlemen Israel, Knesset.

    Otoritas Palestina mengecam keras seruan Ben-Gvir tersebut.

    “Negara Palestina menegaskan bahwa penghasutan sistematis semacam itu menunjukkan mentalitas politik yang menolak perdamaian dan mengancam keamanan regional dan internasional,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak negara-negara untuk mengambil “langkah-langkah konkret dan mendesak untuk menghentikan eskalasi ini, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas, dan menolak penggunaan bahasa dan penghasutan teroris sebagai alat pemerintahan”.

    Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB itu memberikan restu untuk pembentukan pemerintahan transisi dan pengerahan pasukan keamanan internasional ke Jalur Gaza, yang menandai dimulainya tahap kedua dari kesepakatan yang dimediasi AS yang dicapai bulan lalu, yang menghentikan perang selama dua tahun.

    Resolusi rancangan AS itu juga menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, meskipun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza sedang berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Para pemimpin Israel telah sepakat menolak segala kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    “Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” tegas Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Minggu (16/11).

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Densus 88 Ungkap Modus Baru Jaringan Teror Rekrut Anak dari Gim Online

    Densus 88 Ungkap Modus Baru Jaringan Teror Rekrut Anak dari Gim Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak oleh jaringan teroris gim online.

    Juru Bicara Densus 88 Anti-teror Polri, Mayndra Eka Wardhana mengatakan jaringan teroris ini memakai fasilitas komunikasi di dalam game online untuk merekrut anak.

    “Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak kita ini ya, bermain game online. Nah di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat, gitu ya,” ujar Mayndra di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

    Dia menambahkan, dari interaksi dalam saluran game online itu terbentuk komunikasi. Setelah itu, perekrut kemudian melakukan komunikasi dengan anak melalui kanal yang lebih privat.

    Salah satu saluran itu yakni grup dari aplikasi pesan online yang lebih terenkripsi dan tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup itulah kemudian terjadi doktrinisasi paham radikal.

    “Kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil, dikelola oleh admin ini ya. Di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung,” tutur Mayndra.

    Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan modus perekrutan melalui medsos atau game online ini dilakukan dengan propaganda.

    Propaganda itu dilakukan melalui penyebaran menggunakan video pendek, konten meme hingga musik untuk membangun ketertarikan anak.

    “Propaganda dideseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam catatan Bisnis total ada 110 anak yang diduga terekrut jaringan terorisme melalui modus ini sepanjang 2025. Total, ada lima tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Secara terperinci, FW alias YT (47) di Medan, Sumatera Utara; LN (23) asal Kabupaten Bangai, Sulawesi Tengah; PP alias BMS (37) Sleman, Jawa Tengah; MSPO (18) Tegal, Jawa Tengah; dan JJS alias BS (17) Kabupaten Agam Sumatera Barat.