Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Tembakkan Peluru Karet-Gas Air Mata, Polisi Turki Bubarkan Demo Protes Penahanan Wali Kota Istanbul – Halaman all

    Tembakkan Peluru Karet-Gas Air Mata, Polisi Turki Bubarkan Demo Protes Penahanan Wali Kota Istanbul – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Turki berupaya membubarkan para demonstran yang menggelar aksi protes atas penahanan wali kota Istanbul Ekrem Imamoglu.

    Koresponden AFP melaporkan bahwa ini terjadi ketika ribuan demonstran bentrok dengan para polisi saat berusaha menuju Lapangan Taksim pusat.

    Situasi mulai tak terkendali, polisi Turki kemudian menembakkan peluru karet hingga gas air mata ke arah demonstran agar mereka bubar.

    “Saat segelintir demonstran berusaha menuju Lapangan Taksim pusat, bentrokan terjadi dengan polisi, yang menembakkan peluru karet, kata seorang koresponden yang melihat senjata tersebut, dikutip dari Al-Arabiya.

    Sebagai informasi, Lapangan Taksim biasanya digunakan untuk aksi protes di Turki.

    Namun sejak Imamoglu ditangkap, Lapangan Taksim sudah ditutup.

    Tidak hanya ditutup, banyak polisi yang berjaga di sekitar lokasi tersebut.

    Polisi Diminta Bertanggung Jawab

    Keputusan yang dilakukan polisi membuat pemimpin oposisi, Ozgur Ozel geram.

    Menurutnya, ini tindakan yang tidak patut dilakukan oleh polisi kepada warga Turki yang memiliki hak untuk protes.

    Ia juga mengancam apabila polisi memprovokasi para warga yang demo, maka harus bertanggung jawab.

    “Jika itu terjadi, polisi Istanbul akan dimintai pertanggungjawaban,” ia memperingatkan.

    “Siapa kamu yang berani menembakkan gas ke arah harapan Turki?” tegasnya.

    Ia juga membantah tuduhan terhadap wali kota Istanbul yang diduga terlibat dalam korupsi dan teror.

    “Wali Kota Ekrem tidak terlibat korupsi, juga tidak teror. Dia bukan pencuri atau teroris,” kata Ozel.

    Ozel kemudian memperingatkan kepada polisi bahwa massa tidak akan berhenti melancarkan aksinya.

    “Hai Erdogan: kami akan turun ke jalan mulai sekarang. Takutlah pada kami, jalan adalah milik kami,” jelasnya.

    Ia berjanji tidak akan menghentikan aksi protes hingga Imamoglu dibebaskan.

    “Kami tidak akan menyerah dalam perjuangan ini sebelum kami membebaskan Imamoglu dan wali kota lain yang ditahan di distrik Istanbul, yang juga ditangkap pada hari Rabu,” tegasnya.

    Aksi Demo Berlanjut selama 2 Malam

    Ribuan demonstran terus melancarkan aksinya hingga memasuki malam kedua.

    Mereka berkumpul di luar Balai Kota untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas penangkanan mendadak wali kota.

    Atas penangkapan Imamoglu, para demonstran mendesak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mundur.

    “Tayyip, mundur!” teriak ribuan orang, banyak di antaranya mahasiswa.

    Sebagai informasi, polisi Turki menahan Ekrem Imamoglu terkait korupsi dan mendukung teror pada hari Rabu (20/3/2025).

    Dalam penyelidikan terpisah, jaksa juga menuduhnya membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dengan diduga membentuk aliansi dengan kelompok Kurdi untuk pemilihan kota Istanbul, dikutip dari Euro News.

    Imamoglu adalah saingan politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Penahanannya terjadi beberapa hari sebelum ia dinobatkan sebagai kandidat partai oposisi utama CHP dalam pemilihan presiden 2028.

    Penahanan İmamoglu telah memperdalam kekhawatiran atas demokrasi dan memicu protes di Istanbul dan tempat lain di negara itu, meskipun ada larangan demonstrasi.

    Hal ini juga menyebabkan gelombang kejut di pasar keuangan, yang memicu penghentian sementara perdagangan pada hari Rabu.

    (Tribunnews.com/Farrah)

  • Dwifungsi ABRI tak mungkin kembali

    Dwifungsi ABRI tak mungkin kembali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR: Dwifungsi ABRI tak mungkin kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI sama sekali tidak mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

    “Dwifungsi TNI tidak mungkin kembali, justru RUU TNI memberi limitasi anggota TNI masuk jabatan sipil. Posisi yang bisa diduduki TNI aktif hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, di luar itu TNI harus pensiun jika memang masuk jabatan sipil,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha serta BUMN itu mengaku dirinya juga tidak ingin kembali ke masa lalu, di mana anggota TNI dikaryakan sebagai lurah, bupati, wali kota, gubernur dan pimpinan perusahaan negara bahkan rektor tanpa pensiun.

    Ia menegaskan dalam revisi terbaru jika ada prajurit TNI hendak menduduki jabatan sipil, mereka harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dan tidak boleh rangkap jabatan.

    Menurutnya, penempatan TNI pada kementerian/lembaga tidak lain karena potensi yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan secara fungsional, salah satunya penguatan lembaga siber dan sandi negara yang membutuhkan kompetensi dari prajurit TNI.

    “Contoh lain adalah penguatan dalam lembaga penanggulangan terorisme, perlu kolaborasi antara Polri dan TNI untuk memperkuat ketahanan nasional dari berbagai ancaman atau potensi serangan teroris dari dalam dan luar negeri,” ujarnya.

    Menurut Sarmuji, penambahan tugas dan kewenangan TNI pada kementerian/lembaga pada praktiknya sudah terjadi. Revisi ini sesungguhnya memberikan payung dan penguatan hukum pelaksanaan yang dilakukan selama ini.

    “Terdapat lembaga atau kementerian yang selama ini sudah dijabat oleh TNI, namun belum memiliki memiliki payung undang-undang, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” jelas Sarmuji.

    Ia menegaskan bahwa revisi tidak mengubah norma dan pengaturan yang menjadi amanah dari reformasi pada tahun 1998. TNI tetap memiliki tugas utama sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dan bangsa.

    “Norma tentang larangan TNI untuk berpolitik praktis dan berbisnis dipastikan tetap berlaku. Fraksi Golkar akan menjaga amanah reformasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah,” tambahnya.

     

    Oleh karena itu, Sarmuji berharap masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang TNI tersebut karena revisi Undang-Undang TNI justru membatasi institusi TNI, namun tetap meningkatkan profesionalisme prajurit dan memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang soal operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

    Pada perubahan Pasal 47 dalam RUU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    Sumber : Antara

  • Ribuan Warga Turki Protes Penahanan Wali Kota Istanbul, Rival Erdogan

    Ribuan Warga Turki Protes Penahanan Wali Kota Istanbul, Rival Erdogan

    Istanbul –

    Ribuan demonstran turun ke jalanan Turki untuk memprotes penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang juga rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penahanan Imamoglu itu dikecam sebagai “kudeta” oleh kubu oposisi.

    Protes terhadap penahanan Imamoglu juga marak di media sosial, seperti dilansir Reuters, Kamis (20/3/2025), dengan otoritas Turki menahan 37 orang yang dituduh memposting pesan “provokatif” terkait penahanan sang Wali Kota Istanbul tersebut.

    Imamoglu ditahan sejak Rabu (19/3) waktu setempat, atas berbagai tuduhan termasuk gratifikasi dan membantu kelompok teroris.

    Partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), yang menaungi Imamoglu mengecam penahanan itu sebagai “upaya kudeta terhadap presiden berikutnya”. Penangkapan Imamoglu itu dilakukan sebelum dia maju capres, di mana dalam beberapa jajak pendapat, pria berusia 54 tahun itu mengungguli Erdogan.

    Ribuan demonstran turun ke jalanan dan menggelar aksi protes di kampus-kampus yang ada di berbagai kota, termasuk Istanbul dan Ankara. Dalam aksinya, para demonstran meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.

    “Mereka dengan terburu-buru menahan Wali Kota kami, yang kami pilih dengan suara kami. Saya tidak menganggap ini praktik yang demokratis, dan saya mengutuknya,” ucap salah satu pendukung oposisi, Ali Izar.

    Aksi protes tetap digelar meskipun larangan berkumpul selama empat hari diberlakukan setelah penahanan Imamoglu.

    Lihat juga Video ‘Erdogan Minta Israel Tak Langgar-Eksploitasi Gencatan Senjata di Gaza’:

    Dalam upaya meredam aksi protes, otoritas Turki melakukan penindakan keras terhadap akun-akun media sosial yang dinilai provokatif.

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, dalam pernyataan via media sosial X mengumumkan bahwa otoritas Ankara mengidentifikasi 261 akun media sosial, termasuk 62 akun yang berbasis di luar negeri, yang dianggap memberikan “postingan provokatif yang memicu kejahatan dan kebencian”.

    Yerlikaya menegaskan pemerintah terus berupaya melacak para tersangka lainnya.Dia menambahkan bahwa 18,6 juta postingan tentang Imamoglu dibagikan di media sosial X dalam waktu 24 jam setelah penahanannnya.

    Tidak hanya melarang unjuk rasa dan menahan pemilik akun media sosial yang dianggap provokatif, otoritas Turki juga menutup akses ke beberapa media sosial.

    Kantor kepala Kejaksaan Umum Istanbul mengumumkan bahwa otoritas berwenang juga menyita sebuah perusahaan konstruksi yang dimiliki bersama oleh Imamoglu. Disebutkan kantor jaksa bahwa kendali atas Imamoglu Construction, Trade and Industri diambil alih oleh pengadilan.

    Lihat juga Video ‘Erdogan Minta Israel Tak Langgar-Eksploitasi Gencatan Senjata di Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wali Kota Istanbul Ditangkap Sebelum Maju Jadi Capres

    Wali Kota Istanbul Ditangkap Sebelum Maju Jadi Capres

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 20 Maret 2025.

    Kami sudah merangkum sejumlah berita utama, yang diawali dari Turki.

    Wali kota Istanbul ditangkap

    Wali kota Istanbul Ekrem Imamoglu ditahan oleh polisi Turki dengan tuduhan korupsi dan membantu kelompok teroris untuk melakukan “kudeta terhadap presiden berikutnya.”

    Ekrem, yang menjadi saingan politik utama Presiden Recep Tayyip Erdoan, ditangkap hanya beberapa hari saja sebelum dijadwalkan mencalonkan diri sebagai presiden.

    Pria berusia 54 tahun, yang mengungguli Erdoan dalam beberapa jajak pendapat, akan dinobatkan sebagai calon presiden resmi dari Partai Rakyat Republik (CHP).

    Selama berbulan-bulan tokoh-tokoh oposisi di Turkiye mengalami tindakan hukum yang menurut mereka adalah politisasi untuk merusak prospek elektoral mereka.

    Hukuman mati bagi mata-mata Beijing

    Badan Mata-mata China melaporkan seorang mantan insinyur China dijatuhi hukuman mati karena diduga membocorkan rahasia negara kepada pihak asing.

    Menurut Kementerian Pertahanan China, pria dengan nama akhir Liu dituduh “secara diam-diam menyalin, menggandakan, dan menjual sejumlah besar rahasia negara kepada badan intelijen dan spionase asing.”

    Dilaporkan Liu pernah bekerja sebagai asisten insinyur di sebuah lembaga penelitian dan mengundurkan diri setelah merasa diperlakukan tidak adil.

    Tidak disebutkan apa lembaga penelitian yang memperkerjakan Liu, serta tak ada rincian mengenai kapan ia akan dieksekusi.

    Dokumen kasus pembunuhan JFK dirilis

    Puluhan ribu dokumen pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy sudah dipublikasikan untuk pertama kalinya.

    Teori konspirasi, alur waktu baru, dan kecurigaan adanya hubungan dengan agen mata-mata Uni Soviet, KGB, termasuk yang tercantum dalam 80.000 halaman dokumen, yang di antaranya sudah pudar dan rusak karena usia.

    Dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan setelah perintah eksekutif hari pertama Presiden Donald Trump, sesuai janjinya yang akan membongkar secara transparan kasus pembunuhan tersebut.

    Salah satu dokumen yang dirilis adalah kronologi baru yang merinci pergerakan pembunuh JFK, Lee Harvey Oswald.

    Dalam dokumen tersebut juga ada tuduhan kalau beberapa pejabat intelijen mengetahui rencana pembunuhan Oswald.

    Penyerangan Tesla bermuatan terorisme, menurut FBI

    Beberapa kendaraan Tesla ditembak dan dibakar di pusat layanan Las Vegas semalam, dalam serangan yang menurut FBI memiliki “beberapa ciri” terorisme.

    Ini merupakan insiden terbaru dalam rangkaian serangan terhadap kendaraan Tesla di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri dalam beberapa bulan terakhir.

    Yang juga menjadi target juga adalah ruang display Tesla, tempat penjualan kendaraan, stasiun pengisian daya, dan mobil milik pribadi.

    Aksi serangan dimulai setelah Presiden Donald Trump kembali berkuasa dan memberi wewenang kepala eksekutif Tesla Elon Musk untuk mengawasi Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru, yang memangkas pengeluaran pemerintah Amerika Serikat.

    Asisten Sheriff Dori Koren mengatakan sedikitnya lima mobil rusak akibat bom molotov, serta akibat senjata api yang mengeluarkan “sedikitnya tiga peluru” ke mobil yang terpisah.

  • F-Golkar DPR: Dwifungsi ABRI tak mungkin kembali

    F-Golkar DPR: Dwifungsi ABRI tak mungkin kembali

    Norma tentang larangan TNI untuk berpolitik praktis dan berbisnis dipastikan tetap berlaku

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI sama sekali tidak mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

    “Dwifungsi TNI tidak mungkin kembali, justru RUU TNI memberi limitasi anggota TNI masuk jabatan sipil. Posisi yang bisa diduduki TNI aktif hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, di luar itu TNI harus pensiun jika memang masuk jabatan sipil,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sarmudji mengaku dirinya juga tidak ingin kembali ke masa lalu, di mana anggota TNI dikaryakan sebagai lurah, bupati, wali kota, gubernur dan pimpinan perusahaan negara bahkan rektor tanpa pensiun.

    Ia menegaskan dalam revisi terbaru jika ada prajurit TNI hendak menduduki jabatan sipil, mereka harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dan tidak boleh rangkap jabatan.

    Menurutnya, penempatan TNI pada kementerian/lembaga tidak lain karena potensi yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan secara fungsional, salah satunya penguatan lembaga siber dan sandi negara yang membutuhkan kompetensi dari prajurit TNI.

    “Contoh lain adalah penguatan dalam lembaga penanggulangan terorisme, perlu kolaborasi antara Polri dan TNI untuk memperkuat ketahanan nasional dari berbagai ancaman atau potensi serangan teroris dari dalam dan luar negeri,” ujarnya.

    Menurut Sarmuji, penambahan tugas dan kewenangan TNI pada kementerian/lembaga pada praktiknya sudah terjadi. Revisi ini sesungguhnya memberikan payung dan penguatan hukum pelaksanaan yang dilakukan selama ini.

    “Terdapat lembaga atau kementerian yang selama ini sudah dijabat oleh TNI, namun belum memiliki memiliki payung undang-undang, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” jelas Sarmuji.

    Ia menegaskan bahwa revisi tidak mengubah norma dan pengaturan yang menjadi amanah dari reformasi pada tahun 1998. TNI tetap memiliki tugas utama sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dan bangsa.

    “Norma tentang larangan TNI untuk berpolitik praktis dan berbisnis dipastikan tetap berlaku. Fraksi Golkar akan menjaga amanah reformasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Sarmuji berharap masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang TNI tersebut karena revisi Undang-Undang TNI justru membatasi institusi TNI, namun tetap meningkatkan profesionalisme prajurit dan memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang soal operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

    Pada perubahan Pasal 47 dalam RUU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin gerakan Houthi Yaman mengatakan kelompoknya akan terus menghadapi agresi AS terhadap Yaman, setelah Washington melanjutkan serangan terhadap kelompok itu terkait blokade Laut Merah terhadap Israel.

    Abdul Malik al-Houthi berjanji bahwa Houthi akan “melanjutkan eskalasi pada tingkat tertinggi terhadap musuh Israel” atas perangnya di Gaza.

    “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk melawan musuh Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kami akan melawan segala bentuk dukungan Amerika (untuk Israel) yang melibatkan penargetan negara kami,” katanya di saluran TV Al-Masirah milik Houthi, idkutip dari New Arab.

    Pemimpin Houthi mengecam Israel karena melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza, sekaligus mengecam negara-negara Arab atas dugaan tidak adanya tindakan terhadap masalah tersebut.

    Al-Houthi mengatakan Israel “diyakinkan bahwa tidak akan ada tindakan serius dari pihak Arab, bahkan pada tingkat minimal”, seraya menambahkan bahwa “beberapa rezim Arab menghasut musuh untuk melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza, dan ini adalah masalah berbahaya yang membuat Zionis semakin berani”.

    Ia juga mendesak negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk memutuskan hubungan politik dan ekonomi dengan Israel.

    Pada Rabu pagi, Al-Masirah melaporkan bahwa AS telah “memperluas cakupan penargetannya” di Yaman, menyerang wilayah-wilayah di provinsi Saada dan Hodeidah, di antara tempat-tempat lainnya. Komando Pusat AS (CENTCOM) belum mengonfirmasi serangan tersebut.

    Eskalasi di Laut Merah menyusul peringatan Houthi pada 12 Maret, bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel sebagai tanggapan atas pengepungan di Gaza selama gencatan senjata yang kini hampir runtuh antara Hamas dan Tel Aviv, setelah Israel menewaskan ratusan orang dalam serangan udara.

    Pada hari Selasa, pihak Houthi mengatakan mereka akan memperluas target mereka di Israel dalam beberapa jam dan hari mendatang kecuali “agresi” terhadap Gaza dihentikan.

    Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Israel dengan rudal balistik tanpa memberikan bukti, sementara proyektil lainnya mendarat di perairan Mesir.

    Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea, tanpa memberikan bukti, mengatakan bahwa kelompok tersebut berhasil menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal perang AS lainnya dengan rudal dan drone, menggagalkan serangan Amerika. 

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengancam akan meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan Houthi di masa mendatang, dan memperingatkan akan konsekuensi yang berat.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan memberikan hadiah sebesar $15 juta untuk informasi tentang sumber pendanaan Houthi.

    Dalam postingan di X, halaman ‘Hadiah untuk Keadilan’ milik departemen tersebut, disebutkan bahwa informasi dapat dikirim melalui beberapa media, termasuk WhatsApp dan Telegram.

    “Ansarallah (Houthi) telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, menewaskan warga sipil dan memaksa pengalihan rute lalu lintas maritim,” tulis mereka.

    “Para teroris yang dilatih dan dipersenjatai Iran ini juga telah berupaya melakukan pembajakan dan meluncurkan rudal dari pantai ke kapal terhadap kapal-kapal dari AS dan negara-negara sekutu.”

    AS melakukan serangan udara semalam di Al-Jaouf dan Hodeidah pada 15-16 Maret, menewaskan sekitar 53 orang.

    Kelompok Houthi, yang telah menguasai sebagian besar Yaman selama lebih dari satu dekade, telah melancarkan sejumlah serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak pecahnya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

    Kapal perang AS telah diserang 174 kali dan kapal komersial 145 kali sejak 2023, menurut Pentagon, yang memberi tekanan besar pada rute laut yang biasanya membawa sekitar 12 persen lalu lintas pelayaran dunia.

    Kutuk Agresi

    Yayasan Antikanker mengutuk agresi AS yang menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar untuk pasien kanker di provinsi Sa’ada, seperti diberitakan Saba.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh Kantor Berita Yaman (Saba), pusat tersebut mengatakan bahwa agresi AS melakukan kejahatan keji dengan menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar, yang berada pada tahap akhir persiapan untuk menjadi rujukan perawatan bagi ratusan pasien kanker di Sa’ada dan provinsi-provinsi tetangga.

    Ditegaskan bahwa ia mengutuk dengan kata-kata yang paling keras kejahatan ini, yang mengungkapkan wajah sebenarnya dari Amerika Serikat, yang mengklaim melindungi hak asasi manusia sambil melakukan kejahatan paling keji terhadap orang-orang yang rentan.

    Pernyataan itu menunjukkan bahwa agresi AS melancarkan 13 serangan yang disengaja di rumah sakit tersebut, menghancurkan sebagian besar bagiannya dan menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas-fasilitas vitalnya, merampas ratusan pasien dari perawatan di tengah kondisi kesehatan yang tragis.

    Ia menyatakan bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rencana sistematis AS yang telah menargetkan rakyat Yaman selama bertahun-tahun melalui pengeboman brutal dan blokade yang mencekik, yang menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan dan menyebarnya penyakit mematikan, terutama kanker, yang telah menyebar karena penggunaan senjata yang dilarang secara internasional sejak tahun 2015.

    Pernyataan tersebut mengutuk pembenaran pemerintah AS atas kejahatan kotor ini, yang tidak lain adalah kebohongan yang tidak tahu malu, karena Presiden AS yang kriminal Trump mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan “pangkalan yang mengancam navigasi maritim,” tetapi kebenaran yang tidak dapat disembunyikan adalah bahwa pengeboman tersebut menargetkan objek sipil dan fasilitas medis yang didedikasikan untuk merawat pasien kanker, yang secara terang-terangan menentang hukum internasional dan mengabaikan perjanjian kemanusiaan.

    Serangan Udara

    AS melancarkan serangan udara baru di Yaman, yang menargetkan benteng pertahanan Houthi. Media Houthi melaporkan empat serangan terhadap Al-Asayed di Sa’dah dan serangan kedua terhadap pabrik besi di Hodeida dalam waktu 24 jam, yang mengakibatkan pabrik tersebut hancur total.

    Setidaknya 10 orang tewas dalam serangan terbaru tersebut, dikutip dari albawaba.

    Media yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa AS melakukan dua serangan udara terhadap gedung Klub Al-Ahly di Direktorat Mina Hodeida.

    Serangan tambahan menghantam Hajjah di barat laut Yaman, menandai kelanjutan aksi militer AS terhadap wilayah yang dikuasai Houthi, dengan puluhan tewas dan ratusan terluka, termasuk wanita dan anak-anak.

    Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Houthi Yaman meluncurkan rudal balistik hipersonik ke Pangkalan Udara Nevatim Israel, yang diklaim sebagai serangan langsung sebagai respons terhadap pembantaian Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    Eskalasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya Washington—apakah untuk memastikan keamanan maritim atau mendukung Israel melawan Houthi.

    (Tribunnews.com/ Chrsynha)

  • Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

    Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menjadi sorotan sejak menduduki posisi orang nomor satu di Negeri Paman Sam Januari lalu. Ia telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif dan sejumlah kebijakan yang jauh berbeda dari pendahulunya, Joe Biden.

    Salah satu kebijakan keras yang dirancang Trump adalah deportasi sebagian besar anggota geng Venezuela yang diduga ke penjara kontroversial di El Salvador. Hal ini ia lakukan meski Hakim Distrik AS James Boasberg memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut.

    Hal ini pun memunculkan asumsi bahwa AS sedang berada dalam krisis konstitusional. Pasalnya, manuver presiden Partai Republik itu dirasa melanggar sistem pemerintahan AS, yang dibangun atas gagasan bahwa tiga cabang pemerintahan yang setara dan seimbang satu sama lain.

    “Orang-orang pada umumnya menggunakan istilah ‘krisis konstitusional’ untuk menggambarkan periode ketika lembaga-lembaga pemerintah jelas-jelas berkonflik,” tulis profesor hukum Sanford Levinson dari Universitas Texas dan Jack Balkin dari Yale pada tahun 2009, dikutip CNN International, Rabu (19/3/2025).

    Namun, Levinson berpendapat bahwa telah terjadi penggunaan istilah tersebut secara sembarangan. Pasalnya, sejumlah lembaga tinggi pemerintahan selalu berada dalam konflik.

    “Keberadaan konflik, bahkan konflik yang mendalam, tidak dapat menjadi definisi krisis. Lembaga-lembaga pemerintah selalu berkonflik. Jika satu cabang berhenti memberikan pengawasan sepenuhnya, sistem akan menjadi kacau,” tambah Levinson.

    Hal serupa juga ditimpali Profesor Hukum University of California Berkeley, John Yoo. Menurutnya, terlalu berlebihan apabila saat ini AS digolongkan sebagai masuk dalam krisis konstitusi.

    “AS saat ini tidak sedang dalam krisis konstitusional. Presiden pasti akan berkonflik dengan pengadilan dan Kongres,” kata Yoo.

    Trump Tak Tunduk Hukum?

    Pemerintah Trump saat ini tidak mengatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menentang pengadilan. Namun tampaknya mereka sedang mempertimbangkan ide tersebut.

    “Seorang hakim pengadilan distrik tidak dapat memerintahkan pengusiran teroris asing ke tanah asing sebagaimana ia tidak dapat mengarahkan pergerakan Air Force One,” kata penasehat Gedung Putih, Stephen Miller.

    Direktur senior Program Kebebasan dan Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice, Elizabeth Goitein, menganggap bahwa seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan koridor hukum. Misalnya, banding.

    “Solusi presiden adalah mengajukan banding, mungkin mengajukan banding darurat ke pengadilan banding, tetapi tidak menentang perintah tersebut,” katanya, juga di CNN Max. “Itulah arti dari checks and balances. Artinya, presiden tidak dapat duduk sebagai hakim atas tindakannya sendiri.”

    Trump ‘Dikultuskan’?

    Levinson dari Universitas Texas menambahkan bahwa saat ini AS terjebak dalam kultur bagaimana memanfaatkan setiap kemungkinan hukum atau teknis hukum untuk kepentingan dan kemenangan partai politik.

    Walau begitu, ia mencatat perubahan besar telah terjadi di Kongres pada awal Trump 2.0, di mana Kongres, yang juga dikuasai Partai Republik, telah runtuh legitimasinya sebagai lembaga tinggi negara.

    “Kaum Republik yang mungkin enam tahun lalu menentang Trump dalam beberapa isu, katanya, telah berubah menjadi apa yang saya pikir benar-benar kultus kepribadian,” tambahnya.

    (sef/sef)

  • Benjamin Netanyahu usai Bunuh 400 Orang di Gaza: Ini Hanya Permulaan

    Benjamin Netanyahu usai Bunuh 400 Orang di Gaza: Ini Hanya Permulaan

    PIKIRAN RAKYAT – Gencatan senjata di Gaza batal sepihak setelah gelombang serangan udara terbaru Israel Penjajah menewaskan ratusan warga Palestina di Gaza.

    Perdana Menteri Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa
    serangan beberapa hari terakhir “hanya permulaan”. Ia tak segan melancarkan serangan bertubi lebih besar lainnya demi tercapai tujuan perang.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa malam, 18 Maret 2025, Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan menyerang Hamas dengan kekuatan yang kian besar. Ia juga mengingatkan, negosiasi gencatan senjata selanjutnya hanya akan dilakukan sambil baku tembak.

    “Hamas sudah merasakan kekuatan kami dalam 24 jam terakhir, dan saya ingin meyakinkan Anda dan mereka, bahwa ini hanya permulaan,” ujarnya, dikutip dari Al-Jazeera, Rabu, 19 Maret 2025.

    “Kami akan terus berjuang untuk mencapai semua tujuan perang kami, pembebasan semua sandera kami, penghapusan Hamas, dan janji bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel,” kata dia lagi.

    Pernyataan penuh tantangan dari Netanyahu muncul setelah serangan mematikan Israel di seluruh Gaza menghancurkan kesepakatan gencatan senjata yang memang sudah rapuh sejak dimulai pada 19 Januari lalu.

    Serangan udara itu menewaskan sedikitnya 404 warga Palestina, banyak di antaranya anak-anak, dan melukai lebih dari 560 orang lainnya, demikian laporan Kementerian Kesehatan Gaza.

    Target Bom Israel Penjajah

    Serangan tersebut menargetkan wilayah luas di Gaza, termasuk Khan Younis dan Rafah di selatan, Kota Gaza di utara, serta daerah-daerah pusat seperti Deir el-Balah, yang menghancurkan seluruh keluarga dalam prosesnya.

    Pembicaraan mengenai tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas, yakni tentang pembebasan hampir 60 sandera Hamas yang tersisa dan pembentukan gencatan senjata permanen telah terhenti.

    Pasalnya, Israel bersikeras menginginkan fase pertama diperpanjang hingga pertengahan April 2025.

    Pekan lalu, Hamas menawarkan untuk membebaskan seorang warga negara ganda Amerika-Israel dan jenazah empat sandera yang tewas, sebagai imbalan untuk dimulainya pembicaraan tahap kedua serta penghentian blokade Israel yang diberlakukan awal bulan ini. Namun, Israel menolak mentah-mentah.

    Hamas telah membebaskan sekitar tiga lusin sandera sebagai imbalan untuk hampir 2.000 tahanan Palestina dari penjara Israel, sejak dimulainya gencatan senjata. Nahas, sejak 1 Maret, setelah berlangsung enam minggu tahap pertama, kesepakatan harus batal.

    ‘Semua Salah Hamas’

    Sebelum serangan Israel, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah mendorong proposal jembatan untuk memperpanjang gencatan senjata hingga setelah Ramadhan dan Paskah.

    Di sisi lain, menggunakan proposal Trump, dalam pidatonya pada Selasa, Netanyahu menyalahkan Hamas atas kurangnya kemajuan dalam pembicaraan tersebut.

    “Sedangkan Israel menerima tawaran utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, Hamas dengan tegas menolaknya. Itulah sebabnya saya memberi wewenang kemarin untuk melanjutkan aksi militer terhadap Hamas,” kata Netanyahu.

    Netanyahu juga menuduh Hamas bertanggung jawab atas semua korban jiwa yang tidak disengaja di Gaza.

    “Warga sipil Palestina harus menghindari kontak dengan teroris Hamas, dan saya menyeru kepada rakyat Gaza, keluar dari jalur bahaya,” katanya.

    “Pindah ke area yang lebih aman. Karena setiap korban jiwa warga sipil adalah sebuah tragedi dan setiap korban jiwa warga sipil adalah kesalahan Hamas,” tutur dia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Netanyahu Klaim Serangan Israel di Gaza Baru Permulaan, Salahkan Hamas atas Korban Sipil – Halaman all

    Netanyahu Klaim Serangan Israel di Gaza Baru Permulaan, Salahkan Hamas atas Korban Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memperingatkan bahwa gelombang serangan udara yang menewaskan ratusan warga Palestina di Gaza hanyalah “permulaan.”

    Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa (18/3/2025) malam, Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan terus menyerang Hamas dengan “kekuatan yang semakin meningkat”.

    Netanyahu juga menyinggung negosiasi gencatan senjata hanya akan dilakukan “di bawah tembakan.”

    “Hamas telah merasakan kekuatan kami dalam 24 jam terakhir, dan saya ingin meyakinkan Anda – dan mereka – ini baru permulaan,” ujar Netanyahu, seperti dilansir Al Jazeera.

    Serangan udara Israel yang dilancarkan sejak Senin (17/3/2025) malam menghantam berbagai wilayah Gaza, termasuk Khan Yunis, Rafah, Kota Gaza, dan Deir el-Balah.

    Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 404 warga Palestina tewas, termasuk banyak anak-anak, dan lebih dari 560 lainnya terluka.

    Serangan ini juga menghancurkan rumah-rumah warga, menyebabkan pengungsian massal, dan membebani fasilitas kesehatan yang sudah kewalahan akibat perang yang berkepanjangan.

    Dalam pidatonya, Netanyahu menyalahkan Hamas atas kelanjutan perang dan tingginya korban sipil di Gaza.

    “Warga sipil Palestina harus menghindari kontak dengan teroris Hamas,” katanya.

    Ia juga meminta warga Gaza untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman, seraya menambahkan “setiap korban sipil adalah kesalahan Hamas.”

    Israel mengklaim telah menargetkan pejabat tinggi Hamas dalam serangan ini, termasuk Mayor Jenderal Mahmoud Abu Watfa, seorang pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri Gaza, BBC melaporkan.

    Gagalnya Negosiasi Gencatan Senjata

    Serangan terbaru ini menghancurkan gencatan senjata yang sebelumnya dimulai pada 19 Januari.

    Negosiasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mengalami kebuntuan setelah Israel menolak tawaran Hamas untuk membebaskan seorang warga negara ganda Amerika-Israel serta jenazah empat sandera yang telah tewas.

    Israel bersikeras memperpanjang tahap pertama gencatan senjata hingga pertengahan April, sementara Hamas menolaknya dan menuntut dimulainya tahap kedua yang mencakup pembebasan semua sandera serta penghentian permanen perang.

    Dengan serangan ini, prospek gencatan senjata jangka panjang semakin redup.

    Netanyahu menegaskan Israel akan terus berjuang hingga “membebaskan para sandera, menyingkirkan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.”

    Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk, dan upaya diplomatik untuk menghentikan perang masih menemui jalan buntu.

    Dukungan AS dan Sikap Hamas

    Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, disebut telah berkoordinasi dengan Israel sebelum serangan ini terjadi.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, menyatakan Hamas seharusnya bisa membebaskan sandera untuk memperpanjang gencatan senjata, tetapi justru memilih “penolakan dan perang.”

    Di sisi lain, Hamas menuduh Israel sengaja menggagalkan kesepakatan demi terus melakukan serangan.

    Kelompok tersebut juga memperingatkan dimulainya kembali perang oleh Israel bisa menjadi “hukuman mati” bagi para sandera yang masih hidup di Gaza.

    Krisis Kemanusiaan Memburuk

    Dengan serangan baru ini, rumah sakit di Gaza kembali dipenuhi korban.

    Dr. Sabrina Das, seorang dokter yang melatih tenaga medis Palestina, mengatakan kepada BBC bahwa serangan ini terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kepanikan di seluruh Gaza.

    “Kami tahu perang akan segera dimulai lagi,” ujarnya.

    Sementara itu, Mohammed Zaquot, direktur rumah sakit di Jalur Gaza, menyebut jumlah staf medis yang tersedia tidak cukup untuk menangani skala serangan ini, sehingga tim tambahan harus segera dipanggil.

    Protes Keluarga Sandera Israel

    Di Israel, keluarga sandera yang masih ditahan Hamas mengecam keputusan pemerintah untuk kembali melancarkan serangan ke Gaza.

    Kelompok yang mewakili keluarga sandera menuduh Netanyahu telah “menyerahkan sandera” dengan memilih opsi militer daripada negosiasi.

    Liran Berman, yang saudara kembarnya masih menjadi tawanan Hamas, mengatakan kepada BBC “jika Hamas mau, para sandera akan kembali. Mereka ada di tangan mereka.”

    Menurut data Israel, masih ada 59 sandera yang ditahan Hamas, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Arab Saudi Kutuk Keras Serangan Israel Tewaskan 400 Orang di Gaza

    Arab Saudi Kutuk Keras Serangan Israel Tewaskan 400 Orang di Gaza

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras serangan besar-besaran Israel yang kembali dilancarkan terhadap Jalur Gaza pada Selasa (18/3), yang sejauh ini dilaporkan menewaskan lebih dari 400 orang. Riyadh menyerukan penghentian segera pembunuhan dan kekerasan oleh Israel terhadap warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (19/3/2025), mengecam “pengeboman langsung Israel terhadap area-area yang dihuni oleh warga sipil yang tidak berdaya, tanpa sedikit pun memperhatikan hukum kemanusiaan internasional”.

    Rentetan serangan udara Israel yang melanda beberapa wilayah Jalur Gaza pada Selasa (18/3) waktu setempat, menurut otoritas kesehatan Palestina, telah menewaskan lebih dari 400 orang. Serangan-serangan Tel Aviv dilancarkan saat upaya memperpanjang gencatan senjata Gaza dilanda kebuntuan.

    Saudi, dalam pernyataannya, menggarisbawahi pentingnya penghentian “segera” pembunuhan dan tindak kekerasan oleh Israel, serta perlunya melindungi warga Palestina.

    Riyadh juga berfokus pada perlunya komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab dengan “segera melakukan intervensi untuk mengakhiri kejahatan ini dan mengakhiri penderitaan manusia yang berat yang dialami oleh saudara-saudara Palestina”.

    Sementara itu, merespons serangan terbaru Israel, Hamas menuduh Tel Aviv melanggar gencatan senjata Gaza dan membahayakan upaya mediator untuk mengamankan gencatan senjata permanen.

    Hamas juga menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sama saja “menjatuhkan hukuman mati” terhadap 59 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, yang kini nasibnya tidak jelas.

    Netanyahu, seperti dilansir Reuters, mengatakan dirinya telah memerintahkan militer untuk mengambil “tindakan keras” terhadap Hamas sebagai respons atas penolakan kelompok itu untuk membebaskan para sandera yang tersisa, dan karena penolakan mereka terhadap proposal gencatan senjata.

    Militer Israel menggambarkan serangan terbarunya itu sebagai “serangan pendahuluan” yang dimaksudkan untuk menggagalkan kemampuan Hamas melancarkan serangan terhadap Tel Aviv, dan mencegah kelompok itu membangun kembali serta mempersenjatai kembali pasukannya di Jalur Gaza.

    Diklaim oleh militer Israel bahwa serangannya menargetkan “komandan militer tingkat menengah, pejabat pimpinan dan infrastruktur teroris” milik Hamas.

    Namun menurut para saksi mata, serangan-serangan udara Israel juga menghantam rumah-rumah warga dan area perkemahan yang menampung warga sipil Palestina yang mengungsi. Tank-tank Israel bahkan dilaporkan melintasi garis perbatasan Gaza.

    Di antara mereka yang tewas dalam serangan Israel ini, terdapat sejumlah petinggi Hamas seperti Essam Addalees yang disebut sebagai kepala de-facto pemerintahan Hamas, kemudian Ahmed Al-Hetta yang menjabat Wakil Menteri Kehakiman Hamas dan Mahmoud Abu Watfa yang menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri dan kepala Dinas Keamanan Hamas.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini