Kasus: Teroris

  • Jenderal IRGC Lama Diam, Berkoar Hasil Perundingan AS-Iran Tak Bisa Nego Keamanan dan Militer Iran – Halaman all

    Jenderal IRGC Lama Diam, Berkoar Hasil Perundingan AS-Iran Tak Bisa Nego Keamanan dan Militer Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah menekankan bahwa keamanan nasional dan kemampuan militer Iran tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun.

    Demikian dikatakan oleh Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari ifpnews.

    “Keamanan nasional, pertahanan, dan kekuatan militer merupakan salah satu garis merah Republik Islam Iran yang tidak dapat didiskusikan atau dinegosiasikan dalam kondisi apa pun,” kataya.

    Ia berbicara saat konferensi pers yang menandai ulang tahun pertama operasi anti-Israel pertama Iran, pada April 2024, yang melibatkan penembakan lebih dari 300 pesawat tak berawak dan rudal ke pangkalan militer di wilayah pendudukan.

    Dijuluki Janji Sejati I, operasi itu terjadi kurang dari dua minggu setelah serangan teroris Israel menewaskan tujuh anggota IRGC di konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus.

    Naeini memuji serangan balasan itu sebagai operasi pesawat tak berawak terbesar di dunia, dengan radius terbang lebih dari 1.000 kilometer.

    Operasi tersebut “menunjukkan inisiatif Iran dan kemampuan ofensif asimetris untuk menyerang musuh Zionis dan merupakan konfrontasi militer langsung dan publik pertama antara Republik Islam dan rezim Zionis,” tambahnya.

    Juru bicara IRGC juga mencatat bahwa Janji Sejati I juga menunjukkan tekad kuat Iran untuk menanggapi Israel dengan tegas, serta kekuatan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rezim teroris.

    Serangan anti-Israel, tegasnya, adalah operasi yang sepenuhnya sah dan dilakukan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

    Hal itu mengungkap lemahnya fondasi keamanan Israel, membuktikan kemampuan ofensif Iran sebagai kekuatan rudal dan pesawat tak berawak di kawasan dan dunia, dan menanamkan rasa harapan dalam diri bangsa Palestina yang tangguh dan rakyat Gaza yang tertindas, kata Naeini.

    Pada bulan Oktober 2024, Iran melancarkan operasi anti-Israel kedua sebagai balasan atas pembunuhan komandan perlawanan oleh rezim tersebut.

    Akhir bulan itu, pesawat tempur Israel menggunakan ruang yang tersedia bagi militer AS di Irak untuk menembakkan rudal ke instalasi militer di Iran yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

    Tindakan agresi Israel berhasil dicegat dan dilawan oleh sistem pertahanan udara Iran. Iran telah bersumpah untuk melakukan operasi anti-Israel ketiga sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

    Trump Siagakan Militer

    Sementara dikutip dari defence-blog, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, menuduh Teheran mengulur-ulur perundingan nuklir dan mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil tindakan militer jika perundingan gagal.

    Berbicara dari Ruang Oval pada tanggal 14 April bersama Presiden El Salvador Nayib Bukele, Trump mengungkapkan rasa frustrasinya atas lambatnya diskusi baru-baru ini yang diadakan di Oman antara pejabat AS dan Iran.

    Pembicaraan tersebut merupakan kontak tingkat tinggi pertama sejak Trump kembali menjabat pada bulan Januari.

    “Kami mengadakan pertemuan dengan mereka pada hari Sabtu. Kami memiliki jadwal pertemuan lain pada hari Sabtu mendatang. Saya berkata, ‘Itu waktu yang lama.’ Anda tahu, itu waktu yang lama. Jadi saya pikir mereka mungkin akan memanfaatkan kami,” kata Trump, menurut CNN.

    Presiden menegaskan bahwa AS tidak bersedia menerima penundaan dalam negosiasi sementara Iran terus memajukan program nuklirnya.

    “Mereka harus menyingkirkan konsep senjata nuklir. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

    Ia menambahkan bahwa Iran “cukup dekat untuk memilikinya”, dan menekankan bahwa waktunya hampir habis.

    “Jika kami harus melakukan sesuatu yang sangat keras, kami akan melakukannya.”

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang berbicara kepada media pemerintah setelah pertemuan hari Sabtu, mengatakan kedua pihak “hampir” mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja negosiasi.

    Namun, Teheran telah memperingatkan bahwa tindakan militer apa pun berisiko memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

    Pemerintah belum mengungkapkan garis merah atau jadwal operasional yang spesifik, tetapi nada dari Gedung Putih menunjukkan ketidaksabaran yang meningkat. Trump mengatakan dia yakin Iran memanfaatkan pemerintahan sebelumnya, dengan mengatakan, “Mereka sudah terbiasa berurusan dengan orang-orang bodoh di negara ini.”

    Negosiasi saat ini menyusul ketegangan yang meningkat selama berbulan-bulan, termasuk sanksi AS dan aktivitas proksi Iran di seluruh wilayah. Washington telah memperjelas bahwa kesepakatan baru harus berisi pengawasan yang lebih ketat, pembatasan pengembangan rudal, dan pembongkaran penuh pengayaan senjata.

    (Tribunnews.com/Chrysnha)

  • 5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 April 2025

    5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih Nasional 15 April 2025

    5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam upacara yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) Komjen Pol Eddy Hartono, lima narapidana kasus terorisme (napiter) dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau
    Nusakambangan
    , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Sebanyak tiga di antaranya dulu tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, sedangkan dua orang lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah, dan salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara, Bekasi, Jawa Barat.
    Kelima napiter itu berinisial IA yang tergabung dalam JAD Sulawesi Tengah dan dipidana tiga tahun penjara; AT yang tergabung dalam JAD Gorontalo dan dipidana empat tahun penjara; PS yang tergabung dalam JI Lampung dan dipidana tujuh tahun penjara.
    Kemudian, HR yang tergabung dalam JI Lampung dan dipidana 17 tahun penjara, serta NS yang tergabung dalam JAD Solo dan dipidana 11 tahun penjara.
    Selanjutnya, empat dari lima napiter tersebut merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pasir Putih, sedangkan satu orang lainnya WBP Lapas Kelas I Batu.
    Dikutip dari
    Antaranews
    , pengucapan ikrar tersebut dilakukan dalam upacara di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, Selasa (15/4/2025). Lalu, dihadiri sejumlah pejabat BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Densus 88 Antiteror.
    Setelah kelima napiter itu membacakan ikrar setia kepada NKRI, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan melakukan penghormatan serta penciuman bendera Merah Putih.
    Prosesi diakhiri dengan penandatanganan dokumen Ikrar Setia NKRI oleh kelima napiter itu dan para saksi dari instansi terkait.
    Ditemui usai acara, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu merupakan bagian program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh tim terpadu berupa Tim Koordinasi Deradikalisasi Dalam Lapas yang meliputi BNPT, Densus 88 Antiteror, Kejaksaan, Kementerian Imipas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
    “Hari ini kita melihat bagaimana pelaksanaan tahapan deradikalisasi dari identifikasi penilaian, kemudian rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, sehingga hari inilah merupakan tahapan di mana napiter mendapatkan pembebasan bersyarat, salah satunya adalah menyatakan ikrar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, dikutip dari
    Antaranews
    , Selasa.
    Komjen Eddy pun menyebut, program terpadu tersebut akan terus dievaluasi. Sebab, penting untuk melakukan pembaruan ataupun penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, sehingga dinamika program rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial bagi para napiter makin lama semakin baik.
    “Karena program deradikalisasi harus dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan,” ujarnya.
    Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah (Jateng) Kunrat Kasmiri mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan BNPT yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan terorisme
    Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Imipas selaku pengelola lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia mendukung program yang dilaksanakan BNPT.
    “Memang kita harus berkolaborasi bersama, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kami di lapas, bukan hanya tanggung jawab teman-teman dari BNPT,” katanya.
    Kunrat juga mengharapkan, dengan adanya program tersebut, setelah napiter bebas dari hukuman tidak lagi kembali ke jaringannya.
    Lebih lanjut, Kunrat mengatakan bahwa jumlah teroris di Indonesia sekarang makin berkurang. Bahkan, dia menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan tidak ada residivis yang kembali ke jaringannya, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi napiter.
    Kunrat mengungkapkan, berdasarkan data saat ini terdapat 115 orang napiter di Nusakambangan. Tetapi, sekitar 50 orang di antaranya sudah menyatakan ikrar setia kepada NKRI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Identitas 15 Jenazah Korban Pembunuhan Teroris KKB di Yahukimo

    Daftar Identitas 15 Jenazah Korban Pembunuhan Teroris KKB di Yahukimo

    Jakarta

    Sebanyak 15 pendulang emas korban serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan telah teridentifikasi. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga.

    “Betul (15 jenazah korban sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga)” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025).

    Prosesi penyerahan tiga jenazah dilakukan di RSUD Dekai, Yahukimo siang ini.Penyerahan dilakukan setelah proses identifikasi oleh Tim DVI Polri dinyatakan lengkap dan valid.

    Adapun 12 jenazah korban lainnya telah teridentifikasi lebih awal dan sudah diserahkan kepada keluarga. Direktur RSUD Dekai, Glenn M Nurtanyo, mengatakan bahwa ketiga jenazah tersebut telah melalui pemeriksaan DVI dan telah teridentifikasiberdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan DVI dan hasilnya memang sudah diidentifikasi, maka jenazah ini kami serahkan secara resmi kepada keluarga,” ujar Glenn.

    Namun, dia menyebut proses pemakaman akan dilakukan langsung di wilayah Dekai. Hal ini didasarkan pada kondisi jenazah yang sudah mengalami dekomposisi berat dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke daerah asal masing-masing.

    Dia menegaskan keputusan ini murni karena alasan medis demi mencegah risiko penyebaran penyakit, bukankarena alasan biaya.

    “Jadi perlu kami luruskan, ini bukan karena alasan biaya atau alasan lain sejenisnya, tetapi murni karena pertimbangan medis agar risiko penyebaran infeksi tidak meluas,” tegas Glenn.

    “Hari ini akan kami serahkan surat keterangan kematian dan berita acara serah terima jenazah kepada pihak keluarga masing-masing. Termasuk untuk Haidil Isdar, agar segera dimakamkan hari ini juga,” imbuhnya.

    Berikut rincian 15 korban telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga;

    1. Wawan Tangahu – Dusun III, Kab. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
    2. Suardi Laode alias Kaswadi – Dusun III, Kab. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
    3. Stenli Humena – Kampung Kalama Darat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (TKP Muara Kum)
    4. Yuda Lesmana – Kos Jalan Paradiso, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    5. Riki Rahmat – Desa Ranomolua, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    6. Muhammad Arif – Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    7. Safaruddin – Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    8. Abdur Raffi Batu Bara – Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    9. Stefanus Gisbertus – Desa Tala, Kab. Seram Barat, Maluku (TKP Tanjung Pamali)
    10. Zamroni – Dukuh Dulak, Desa Gantungan, Kab. Tegal, Jawa Tengah (TKP Tanjung Pamali)
    11. Ariston Kamma – Tantanan, Tallunglipu, Sulawesi Selatan (TKP Kab. Pegunungan Bintang)
    12. Rusli – Desa Buti, Kab. Merauke, Papua (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
    13. Sahar – Pasare Apua, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara (TKP Area 33 pendulangan emas Yahukimo)
    14. Saharudin – Toddolimae, Kec. Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan (TKP Area Kepala Air Mumok)
    15. Haidil Isdaar-Ds. Boddie, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (TKP Tanjung Pamali).

    (ond/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Densus 88 dan Polres Ngawi Tanamkan Semangat Kebangsaan di Ponpes Ar Rohmah Kedunggalar

    Densus 88 dan Polres Ngawi Tanamkan Semangat Kebangsaan di Ponpes Ar Rohmah Kedunggalar

    Ngawi (beritajatim.com)– Suasana khidmat menyelimuti Pondok Pesantren Putri Ar Rohmah di Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, saat ratusan santriwati mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebangsaan yang digelar oleh Polres Ngawi bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri.

    Kegiatan yang bertemakan “Sosialisasi Kebangsaan dan Halal Bihalal: Dari Santri untuk Masa Depan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi momen strategis untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sekaligus memperkuat semangat kebhinekaan di kalangan generasi muda, khususnya para santri.

    Dalam rangka meningkatkan cinta tanah, maka Polres Ngawi Polda Jatim bersama Densus 88 Antiteror Mabes Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Ar Rohmah masuk Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada Selasa (15/4/2025)

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasat Intel AKP Bambang Wahyu Jati, S.H., menjelaskan bahwa sosialisasi kebangsaan ini menggandeng Pondok Pesantren Putri Ar Rohmah sebagai mitra strategis dalam program deradikalisasi.

    “Kami harapkan, Pondok Pesantren turut berperan aktif sebagai benteng ideologi yang mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucap Kasat Intel Polres Ngawi AKP Bambang.

    Kali ini mengambil tema ‘Sosialisasi kebangsaan dan halal bihalal dari santri untuk masa depan bangsa dan mengasah potensi santri, menuju indonesia emas 2045.’

    Hadir pula sebagai narasumber dari Kemenag dan Kesbangpol Kab. Ngawi.

    Ketua Tim Pencegahan Densus 88 Antiteror Mabes Polri AKBP Goentoro Wisnu yang diwakili oleh Kompol Didik, mengemukakan pentingnya peran pondok pesantren dalam melawan radikalisme dan teroris.

    Salah satu narasumber dari Densus 88, Kompol Didik yang memaparkan sejarah terorisme di Indonesia di hadapan peserta sekitar 100 Santriwati, menjelaskan peran radikalisme dalam mengancam stabilitas negara dan langkah-langkah pencegahan.

    “Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para santri dan masyarakat tentang bahaya radikalisme serta memperkuat peran pesantren dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kompol Didik

    Kegiatan Sosialisasi Kebangsaan yang digelar oleh Polres Ngawi bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Foto: Humas Polres Ngawi

    Harapannya, para santriwati yang ada di Ponpes Ar Rohmah dapat menjadi duta perubahan, yang dapat memahami ideologi yang berkembang di masyarakat dan dapat menanggulangi paham Radikalisme dan terorisme dengan bijak.

    Pimpinan Ponpes Ar-Rohmah Ust. Ahmad Saefullah, S. Pdi dan para pengurus serta Santriwatinya, menyambut baik kegiatan tersebut

    “Terima kasih, atas perhatian dari Pemerintah dan materi yang diberikan,” kata Ust. Ahmad.

    Selain sosialisasi kebangsaan, agenda lainnya adalah halal bihalal yang diikuti tamu undangan, pengurus dan santriwati ponpes Ar Rohmah Kedunggalar.

    Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Ngawi dalam mendukung edukasi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih mencintai tanah air Indonesia. (ted)

  • Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ikut angkat bicara menanggapi soal peningkatan pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi di Amerika Serikat (AS).

    Bahkan, diduga adanya pencabutan visa pelajar terhadap ratusan mahasiswa asing yang sedang bersekolah di AS. Hal ini tengah menjadi sorotan publik di media sosial karena pencabutan diduga tanpa adanya dukungan alasan yang jelas.

    Utut mengaku dirinya belum mengikuti perkembangan terkini mengenai hal tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidaklah benar, kecuali ditujukan kepada seseorang yang memang melakukan hal yang keliru.

    “Pertama, saya belum baca berita, tapi ya kalau itu kan dasarnya apa Trump mencabut itu? Kecuali mereka melakukan tindakan yang keliru, nanti kita pertanyakan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, pihak yang akan bertanya soal kejelasan kebijakan ini tentunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono atau orang Kementerian Luar Negeri lainnya.

    “Yang akan bertanya kan tentunya Menlu, atau Kemlu, atau orang yang ada Indonesian Ambassador di Washington DC. Nanti kita tanyakan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, dia menyoroti seharusnya kebijakan itu tidak diterapkan kepada mahasiswa yang sedang belajar di AS, terkhusus mahasiswa Indonesia yang tengah menjalankan studinya di sana.

    “Ya kalau terhadap mahasiswa, orang yang belajar, ya mestinya perlakuannya nggak boleh seperti itu. Mereka kan tentu bukan berpolitik, tentu tidak juga mau mencari kerja. Mereka kan belajar menimba ilmu,” tukasnya.

    Mengutip laporan CNN International pada Senin (14/4/2025), diketahui sudah lebih dari 525 visa pelajar, dosen, dan peneliti asing yang dicabut sepanjang tahun ini. 

    Awalnya, pencabutan visa difokuskan ke mereka yang diduga mendukung organisasi teroris. Namun, kini alasannya banyak melibatkan kesalahan administratif ringan, bahkan tanpa alasan jelas sama sekali.

    Adapun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) mengimbau pada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (AS) agar tetap menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis @indonesiaindc sebagaimana dikutip pada Senin (14/4/2025).

  • Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

    Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

    Jakarta

    Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

    Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

    Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

    “Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

    Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

    Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

    “Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

    Baca imbauan KBRI di halaman berikutnya

    Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

    Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

    Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis imbauan KBRI.

    KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

    Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

    Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

    1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
    2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
    3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
    4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
    5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
    6. Kelola Media Sosial dengan Bijak – Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
    7. Aktif di Komunitas Lokal – Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID – Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
    8. Cek & Perbarui Dokumen – Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
    9. Gunakan Fasilitas Kampus – Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
    10. Simpan Dokumen Cadangan – Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
    11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas – Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
    12. Jaga Kesehatan Mental – Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
    13. Lapor ke DSO – Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
    14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tanpa Bukti, Israel Klaim Serangan ke RS Al Ahli Gaza Kenai Markas Hamas

    Tanpa Bukti, Israel Klaim Serangan ke RS Al Ahli Gaza Kenai Markas Hamas

    Gaza

    Militer Israel kembali menggunakan pembenaran rutinnya saat menghancurkan rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di Gaza utara, Palestina. Israel mengklaim rumah sakit itu digunakan Hamas untuk markas komandonya.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (13/4/2025), Israel mengatakan mereka telah bekerja sama dengan badan keamanan internal Shin Bet untuk mengebom Rumah Sakit al-Ahli yang digunakan oleh organisasi teroris Hamas. Tanpa memberikan bukti apa pun, Israel mengklaim lokasi itu digunakan Hamas merencanakan dan melaksanakan rencana teroris.

    Militer Israel kembali menuduh Hamas mengeksploitasi bangunan sipil dan penduduk sipil untuk operasinya. Seluruh tuduhan dilontarkan tanpa bukti.

    Hukum humaniter internasional menyatakan fasilitas dan unit kesehatan, termasuk rumah sakit, tidak boleh diserang. Perlindungan ini juga diberikan kepada orang terluka dan sakit serta kepada karyawan medis dan sarana transportasi.

    “Kami menyerukan kepada lembaga internasional dan otoritas terkait untuk melindungi sektor kesehatan sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional,” ujar Kementerian Kesehatan Gaza.

    Foto: Dampak serangan Israel ke RS Al Ahli, Gaza (AFP/OMAR AL-QATTAA)

    Sebelumnya, badan pertahanan sipil di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut menyebutkan bahwa angkatan udara Israel menargetkan sebuah bangunan di Rumah Sakit Al-Ahli, yang juga dikenal sebagai Rumah Sakit Baptis atau Rumah Sakit Arab Ahli, di Kota Gaza.

    Kantor berita AFP melaporkan serangan udara itu terjadi beberapa menit setelah peringatan dari tentara Israel untuk mengevakuasi pasien, korban luka dan para pendamping mereka dari bangunan tersebut.

    Kini, rumah sakit itu tak bisa melayani pasien lagi. Hal tersebut menyebabkan seluruh kawasan Gaza utara tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.

    Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Kamal Adwan tak lagi memiliki kemampuan untuk memberi layanan medis. Ratusan ribu orang di kawasan itu tak lagi punya alternatif layanan kesehatan.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tanpa Alasan Jelas, Visa 500 Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Tanpa Alasan Jelas, Visa 500 Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Jakarta

    Warga negara Rusia, Kseniia Petrova, yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School ditahan lantaran membawa embrio katak ‘non-berbahaya’ tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke Amerika Serikat (AS) dari Prancis. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

    Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

    Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

    “Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

    Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

    Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

    “Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

    Lihat juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (knv/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu 10 Orang Sekeluarga Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza

    Pilu 10 Orang Sekeluarga Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza

    Gaza City

    Serangan udara Israel menghantam area Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, pada Jumat (11/4) dini hari. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 10 orang, yang berasal dari satu keluarga yang sama, tewas akibat serangan tersebut.

    Sebagian besar korban tewas, tepatnya tujuh korban tewas di antaranya merupakan anak-anak.

    “Sepuluh orang, termasuk tujuh anak-anak, dibawa ke rumah sakit sebagai martir, menyusul serangan udara Israel yang menargetkan rumah keluarga al-Farra di pusat Khan Younis,” kata juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (11/4/2025).

    Ketika dihubungi oleh AFP tentang gempuran tersebut, militer Israel mengatakan pihak sedang menyelidiki serangan tersebut.

    Beberapa saksi mata melaporkan bahwa tembakan tank Israel secara terus-menerus dan intensif di Khan Younis.

    Badan pertahanan sipil Gaza juga melaporkan dua orang tewas akibat serangan Israel lainnya yang menargetkan sekelompok warga sipil di area Al-Atatra di Beit Lahia, Jalur Gaza bagian utara.

    Militer Israel, pada Jumat (11/4) pagi, mengatakan pihaknya telah merilis peringatan evakuasi yang “mendesak dan secara serius” menyerukan kepada para penduduk Gaza di area timur Gaza City untuk segera mengungsi.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel-red) beroperasi dengan kekuatan besar di area-area Anda untuk menghancurkan infrastruktur teroris,” ucap juru bicara militer Israel khusus bahasa Arab, Avichay Adraee, dalam pernyataan via media sosial X.

    “Demi keselamatan Anda, Anda harus segera mengungsi dari area ini dan pindah ke tempat perlindungan yang diketahui di Gaza City bagian barat,” imbaunya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

    Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

    “Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

    Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

    Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

    Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

    Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

    Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

    “Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini,” ucapnya.

    Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025