Xcloud.id

Kasus: Teroris

  • Serangan Udara AS Tewaskan 80 Orang di Yaman, 150 Orang Terluka

    Serangan Udara AS Tewaskan 80 Orang di Yaman, 150 Orang Terluka

    GELORA.CO –  Serangan udara dari pasukan Amerika Serikat (AS) menewaskan 80 orang dan melukai 150 orang di Yaman.

    Jumlah korban tewas yang dilaporkan oleh pemberontak Houthi menandai salah satu serangan paling mematikan oleh militer Amerika Serikat di Yaman.

    Kantor Kesehatan Hodeidah mengumumkan jumlah korban tewas pada Jumat (18/4/2025) malam waktu setempat.

    Saluran Al-Masirah yang berafiliasi dengan Houthi menjelaskan petugas penyelamat dan paramedis termasuk di antara korban.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan serangan udara itu dimaksudkan untuk memotong sumber bahan bakar dan pendapatan Houthi.

    “Hari ini, pasukan AS mengambil tindakan untuk menghilangkan sumber bahan bakar bagi teroris Houthi yang didukung Iran,” kata CENTCOM pada hari Kamis dalam sebuah posting di media sosial.

    “Tujuan dari serangan ini adalah untuk melemahkan sumber kekuatan ekonomi Houthi.”

    Koresponden Al Jazeera Mohammed al-Attab, melaporkan dari ibu kota Yaman, Sanaa, bahwa  serangan udara AS menghantam beberapa wilayah berbeda, tetapi paling terkonsentrasi di sekitar fasilitas pelabuhan.

    “Empat serangan udara pertama dilancarkan saat orang-orang sedang bekerja,” katanya.

    Serangan udara tersebut mengejutkan para karyawan, katanya, termasuk pengemudi truk yang berada di lokasi kejadian saat itu.

    Serangan ini menuai kecaman luas di Yaman karena banyaknya korban sipil dan pentingnya wilayah Ras Isa secara strategis, imbuh al-Attab.

    Setelah serangan itu, Houthi mengumumkan serangan rudal terhadap sejumlah lokasi di Israel dan dua kapal induk AS.

    Militer Israel mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa mereka telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman.

    “Peningkatan kekuatan militer Amerika dan agresi berkelanjutan terhadap negara kami hanya akan menyebabkan lebih banyak serangan balik dan operasi penyerangan, bentrokan dan konfrontasi,” kata juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kepada para demonstran yang berkumpul di Sanaa untuk memprotes tindakan Amerika dan Israel.

    Sekitar 70 persen impor Yaman dan 80 persen bantuan kemanusiaan melewati pelabuhan Ras Isa, Hodeidah dan as-Salif.

    Rekaman video yang dibagikan oleh Al Masirah TV di media sosial pada dini hari Jumat pagi menunjukkan ledakan besar yang menerangi langit malam di perairan yang diidentifikasi sebagai pelabuhan Ras Isa.

    Video kemudian beralih ke klip close-up puing-puing dan kebakaran sebelum beralih ke gambar grafis seorang warga sipil yang tewas.

    “Rekaman awal kejahatan agresi AS yang menyasar pelabuhan minyak Ras Isa, mengakibatkan sejumlah martir dan puluhan pekerja dan karyawan pelabuhan terluka,” demikian bunyi keterangan dalam bahasa Arab yang dilampirkan pada unggahan tersebut.

    Video lain yang dibagikan oleh Al Masirah di X menunjukkan pemandangan serupa berupa kehancuran dan wawancara dengan pekerja pelabuhan yang terbakar parah.

    Serangan AS tersebut merupakan salah satu serangan paling mematikan sejak AS melancarkan serangan udara terhadap Houthi dalam operasi militer terbesarnya di Timur Tengah sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari.

    Pada bulan Maret, serangan AS selama dua hari menewaskan lebih dari 50 orang, kata pejabat Houthi.

    Ras Isa memiliki jaringan pipa minyak dan pelabuhan yang merupakan “infrastruktur penting dan tak tergantikan” di Yaman, menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Seorang koresponden TV Al Masirah mengatakan anggota pasukan pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah Yaman telah dikirim ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan medis dan memadamkan api.

    Pejabat Houthi Mohammed Nasser al-Atifi mengatakan kepada media berita tersebut bahwa “kejahatan musuh Amerika” tidak akan menghalangi rakyat Yaman untuk mendukung Gaza, tetapi “malah akan memperkuat keteguhan dan ketahanan mereka”.

    Sejak November 2023, Houthi dilaporkan telah melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap kapal-kapal yang mereka katakan terkait dengan Israel, sebuah kampanye yang mereka klaim sebagai respons terhadap perang Israel di Gaza.

    AS telah memperingatkan Houthi bahwa serangan akan terus berlanjut hingga kelompok itu menghentikan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah. 

  • Profil Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Versi TIME – Halaman all

    Profil Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Versi TIME – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa atau yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad Al Julani masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2025 versi Majalah TIME.

    Al-Sharaa banyak disorot media dunia setelah dia dan kelompoknya, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menumbangkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    “Bulan Desember lalu, setelah bertahun-tahun membangun faksi bersenjata yang kuat, yakni Hayat Tahrir al-Sham yang dikategorikan secara internasional sebagai kelompok teroris, Ahmed al-Sharaa dan aliansi pemberontaknya menggulingkan pemerintahan brutal Bashar Assad di Suriah,” demikian keterangan Robert Ford, Duta Besar AS untuk Suriah tahun 2011-2024, pada laman Majalah TIME.

    Ford menyebut al-Sharaa pernah terkait dengan kelompok al-Qaeda dan ISIS, tetapi dia kemudian melawan kedua kelompok itu dengan agresif.

    “Dia membentuk aliansi dengan pemberontak Suriah lainnya, sering kali dengan todongan senjata, dan mengamankan dukungan Turki.”

    “Sekarang al-Sharaa menjadi presiden sementara di seluruh Suriah. Dia menyeimbangkan militan yang pernah dipimpinnya dengan warga Suriah liberal yang lega setelah Assad pergi.”

    Ford mengatakan para pengamat kini penasaran apakah al-Sharaa seorang ekstremis yang sikap moderatnya hanya taktik demi keuntungan politik sementara, atau dia seorang politikus yang memanfaatkan kelompok ekstremis demi meraih kekuasaan.

    Profil al-Sharaa

    Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Al-Sharaa lahir tahun 1982 di Riyadh, Arab Saudi. Keluarganya berasal dari Dataran Tinggi Golan di Suriah yang kini diduduki Israel.

    Dia besar di Arab Saudi yang menjadi negara tempat ayahnya bekerja sebagai insinyur minyak. Pada tahun 1989 keluarganya kembali ke Suriah dan tinggal di Kota Damaskus.

    Menurut Al-Sharaa, peristiwa Intifada Kedua di Palestina pada tahun 2000 adalah momen yang memicu dia untuk memutuskan berjuang melawan para penindas.

    Dia pergi ke Irak untuk melawan pasukan Amerika Serikat (AS). Al-Sharaa bergabung dengan Al-Qaeda di Irak (AQI).

    AHMED AL-SHARAA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera pada Senin (10/3/2025) menunjukkan Pidato Presiden Sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa tentang bentrokan di Latakia dan Tartous pada Minggu (9/3/2025). al-Sharaa, telah mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa berdarah yang terjadi di pesisir Suriah (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera)

    Pada tahun 2005 dia ditangkap oleh pasukan AS dan dipenjada di Camp Bucca bersama para militan Irak.

    Ketika dibebaskan tahun 2009, dia kembali ke AQI yang namanya digant menjadi Negara Islam Irak. Dia diangkat sebagai panglima.

    Saat fase awal Perang Saudara Suriah yang dimulai tahun 2011, dia dikirim ke Suriah untuk membentuk kontingen Al-Qaeda yang bisa ikut campur dalam perang itu.

    Al-Sharaa lalu membentuk Front Nusrah setahun kemudian dan merekrut para pejuang muda Suriah yang tidak tahu hubungan al-Sharaa dengan Al-Qaeda.

    Berbeda dengan ISI, Front Nusrah lebih menargetkan pasukan pemerintah dan faksi-faksi saingannya.

    Pada tahun 2016 Al-Sharaa mengumumkan Front Nusrah telah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda. Front Nusrah diganti namanya menjadi Jabhat Fatah al-Sham.

    Setahun berselang dia mengimbau para faksi pemberontak yang berada di bawah komandonya untuk bergabung dengan kelompok yang disebut Hayat Tahrir al-Sham atau HTS.

    HTS membentuk Pemerintahan Penyelamatan Suriah di wilayah Idlib. Al-Sharaa menjadi pemimpinnya. Kelompok itu menjadi faksi dominan dalam kalangan oposisi suriah.

    Pada bulan November 2024 HTS melancarkan serangan cepat terhadap rezim Assad. Dalam beberapa hari HTS berhasil menguasai Kota Aleppo.

    HTS lalu menyerbu Damaskus dan menggulingkan pemerintahan Assad. Al-Sharaa mulai mengontrol Suriah.

    Koalisi para pemberontak memilih al-Sharaa sebagai presiden yang memimpin pemerintahan sementara Suriah.

    Al-Sharaa kemudian berusaha menyatukan faksi-faksi di Suriah dan berusaha agar sanksi-sanksi terhadap Suriah dicabut.

  • IDF Kalang Kabut, Ratusan Pilot Israel Bergabung dalam Protes Menentang Perang Gaza – Halaman all

    IDF Kalang Kabut, Ratusan Pilot Israel Bergabung dalam Protes Menentang Perang Gaza – Halaman all

    IDF Kalang Kabut, Ratusan Pilot Israel Bergabung dalam Protes Menentang Perang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Saluran 12 Israel, Kamis (17/4/2025) melaporkan kalau lebih dari 300 pilot dari perusahaan penerbangan sipil Israel telah bergabung dalam petisi protes yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza.

    Demonstrasi para pilot Israel ini terjadi di tengah kekhawatiran dalam militer Israel (IDF) kalau jumlah personel mereka yang ikut menandatangani petisi ini, juga bertambah.

    Pesan para pilot Israel tersebut, menurut Channel 12, menyatakan bahwa “setiap hari yang berlalu tanpa gencatan senjata membahayakan nyawa mereka yang diculik.”

    Media tersebut melaporkan kalau  jumlah penanda tangan petisi yang menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan perang di Gaza dan mengedapankan pengembalian sandera secara hidup, melebihi 120.000 orang.

    Petisi ini mengecam cara-cara militer lewat pengeboman dan operasi darat ke Gaza yang mereka nilai hanya akan ikut menewaskan sandera Israel yang masih hidup di tangan gerakan perlawanan Palestina. 

    Ratusan ribu penanda tangan petisi tersebut termasuk sekitar 10.000 tentara cadangan (IDF reservist), mantan perwira militer IDF, dan polisi, plus 37 mantan sandera Israel di Jalur Gaza.

    PASUKAN CADANGAN – Foto tangkap layar Khaberni, Jumat (18/4/2025) yang menunjukkan prajurit pasukan cadangan Israel (IDF) yang ikut serta dalam agresi militer di Jalur Gaza. Belakangan, jumlah personel IDF yang ikut menandatangani petisi penghentian perang Gaza semakin bertambah.

    IDF Kalang Kabut

    Sementara itu, media Israel juga melaporkan kalau militer Israel kalang kabut atas semakin banyaknya gelombang personel yang ikut dalam gelombang penandatanganan petisi.

    IDF saat ini dilaporkan sudah berbicara tentang tindakan yang akan diambil terhadap personel militer yang ikut menandatangani petisi tersebut.

    Otoritas Penyiaran Israel mengutip pernyataan IDF, mengatakan, militer menuntut para pengunjuk rasa untuk menarik tanda tangan mereka.

    “Otoritas militer belum mengambil keputusan akhir terkait personel yang ikut tanda tangan di petisi tersebut,” kata laporan itu.

    Haaretz melaporkan bahwa meningkatnya jumlah prajurit cadangan yang menandatangani petisi ini menimbulkan kekhawatiran dalam ketentaraan Israel.

    Situasi ini memang serba salah bagi IDF. Memecat personel yang menandatangai petisi, berarti sama juga mengurangi jumlah anggota yang sudah mengalami krisis.

    Sebagai catatan, banyak personel IDF berasal dari satuan prajurit cadangan atau reservist. Mereka direkrut dari kalangan sipil dalam kerangka wajib militer.

    Memecat mereka, berarti menyia-nyiakan sumber daya manusia yang jumlahnya sudah kurang sebelumnya.

    Surat kabar tersebut melaporkan kalau IDF memutuskan untuk mengganti prajurit cadangan di zona pertempuran dengan prajurit reguler menyusul meningkatnya protes.

    Israel melanjutkan perang pemusnahannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, setelah mengingkari perjanjian gencatan senjata dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan.

    Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 51.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 116.000 orang terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    DEMONSTRASI – Warga Israel berunjuk rasa di Lapangan Habima, Kota Tel Aviv, Sabtu, (29/3/2025). Mereka menuntut pembebasan sandera. (Rony Shapiro/Pro-Democracy Protest Movement)

    Gelombang Protes Juga Melanda AU Israel

    Sebelumnya, Komandan Angkatan Udara Israel pada Rabu pekan lalu juga mengancam akan mengusir sekitar 970 personel — termasuk pilot, perwira dan prajurit — jika mereka tidak menarik tanda tangan mereka dari surat yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza, media lokal melaporkan.

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa “sekitar 970 awak pesawat, beberapa di antaranya bertugas sebagai cadangan aktif, menandatangani surat yang menentang perang tetapi tidak menyerukan penolakan untuk bertugas.”

    Dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin senior Angkatan Udara melakukan panggilan telepon pribadi kepada para anggota cadangan yang mendukung pesan tersebut, mendesak mereka untuk menarik kembali dukungan mereka, kata media tersebut.

    Para komandan memberi tahu para anggota cadangan bahwa mereka akan dipecat jika menolak mematuhinya, menurut Haaretz.

    Setelah adanya ancaman tersebut, hanya 25 penandatangan yang menarik nama mereka, sementara delapan lainnya meminta untuk menambahkan tanda tangan mereka.

    Para penandatangan surat tersebut, termasuk perwira senior Angkatan Udara dan pilot, berpendapat bahwa “pertempuran di Gaza melayani kepentingan politik, bukan kepentingan keamanan.”

    Anggota oposisi Israel telah lama berpendapat kalau perang di Gaza dimaksudkan untuk memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menjabat dan tidak ada hubungannya dengan keamanan Israel.

    Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

    Netanyahu Pengkhianat Kotor

    Beberapa hari sebelumnya, Panglima Angkatan Udara Mayjen Tomer Bar bertemu dengan beberapa pelopor petisi tersebut. 

    Selama pertemuan tersebut, perwira cadangan mengkritik tajam keputusan Bar untuk mengancam semua penandatangan dengan pemecatan, menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika yang melanggar hak para prajurit cadangan untuk mengekspresikan pandangan politik, menurut Haaretz.

    Bar membalas bahwa masalahnya bukan pada hukuman, dengan mengatakan, “Mereka yang menandatangani teks yang mengklaim dimulainya kembali perang terutama bersifat politis dan merugikan prospek pembebasan sandera tidak dapat memenuhi tugas cadangan mereka.”

    Ia menganggap penandatanganan surat itu selama masa perang “tidak sah,” menurut media tersebut.

    Bar juga memperkirakan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera akan segera ditandatangani.

    Militer Israel diketahui sudah memberhentikan dua orang cadangan pada tanggal 19 Maret, satu dari intelijen dan satu lagi dari Angkatan Udara, karena menolak bergabung dalam perang Gaza setelah pertempuran kembali terjadi.

    Salah seorang menyebut menteri pemerintah dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai “pengkhianat kotor,” tulis surat kabar itu.

    Seruan Demonstrasi

    Dalam konteks ini, media Israel melaporkan kalau kelompok Israel yang menentang perang menyerukan demonstrasi malam ini untuk menuntut pengembalian tahanan yang ditahan di Gaza.

    Ayah seorang tahanan yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat Israel kalau ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan pernyataan tegas yang mengatakan “Kalau ini (perang Gaza) sudah cukup.”

    Otoritas Penyiaran Israel juga melaporkan, mengutip ayah seorang mantan tahanan di Gaza, kalau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan putrinya kemarin, tetapi putrinya tidak mendengar hal baru apa pun darinya selain pengulangan pernyataan yang telah dibuatnya selama berbulan-bulan.

    Otoritas Penyiaran Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri memerintahkan upaya lanjutan untuk membebaskan tahanan yang ditahan di Gaza.

    Tentara Israel memperbarui serangan mematikan di Gaza pada tanggal 18 Maret dan sejak itu telah menewaskan hampir 1.500 korban, melukai 3.700 lainnya, dan menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di daerah kantong tersebut yang ditandatangani pada bulan Januari.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji minggu lalu untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza sementara upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari daerah kantong itu.

    Lebih dari 50.800 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

     

    (oln/khbrn/anadolu/*)

     
     

  • Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan Terbaru AS di Hodeidah Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi – Halaman all

    Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan Terbaru AS di Hodeidah Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi – Halaman all

    Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan AS di Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi

    TRIBUNNNEWS.COM – Serangan udara AS yang menargetkan pelabuhan minyak Ras Isa di provinsi Hodeidah Yaman Kamis malam dilaporkan menewaskan sedikitnya 58 orang, termasuk lima pekerja kesehatan, saluran TV Al-Masirah milik kelompok Houthi melaporkan Jumat (18/4/2025).

    TV Al-Masirah melaporkan kalau 126 orang lainnya terluka dalam serangan udara AS tersebut.

    Laporan juga menyatakan kalau angka tersebut masih awal karena operasi penyelamatan masih terus berlanjut di lokasi tersebut.

    Laporan TV Al-Masirah mengatakan, “Musuh, Amerika melancarkan empat serangan udara di wilayah Ras Isa,” tanpa menyebutkan target pasti atau akibat dari serangan tersebut.

    Saluran TV Al Masirah yang berafiliasi dengan Houthi menyiarkan rekaman akibat serangan udara AS tersebut, yang memperlihatkan jenazah-jenazah korban bom bergelimpangan di lokasi.

    DIBOM AMERIKA – Tangkapan layar dari video yang dirilis oleh TV al-Masirah yang dikelola Houthi menunjukkan api dan asap mengepul dari pelabuhan bahan bakar Ras Isa setelah serangan udara AS, di provinsi pelabuhan Hodeidah, Yaman, 18 April 2025.

    AS Sebut Serangan Targetkan Tangki Bahan Bakar

    Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau mereka telah menghancurkan pelabuhan bahan bakar yang menyuplai kegiatan kelompok yang mereka labeli sebagai organisasi teroris tersebut.

    “Hari ini, pasukan AS mengambil tindakan untuk menghilangkan sumber bahan bakar bagi Houthi yang didukung Iran dan merampas pendapatan ilegal yang telah mendanai upaya Houthi untuk meneror seluruh wilayah selama lebih dari 10 tahun,” tulis pernyataan CENTCOM di platform X.

    Operasi tersebut, kata AS, bertujuan untuk melemahkan kekuatan ekonomi Houthi dan bukan untuk merugikan rakyat Yaman.

    “Kelompok Houthi yang didukung Iran menggunakan bahan bakar untuk mendukung operasi militer mereka, sebagai senjata kendali, dan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggelapan keuntungan impor. Bahan bakar ini harus dipasok secara sah kepada rakyat Yaman,” katanya.

    Tim pertahanan sipil dan penyelamatan terus berupaya memadamkan api di pelabuhan dan menyelamatkan yang terluka setelah serangan.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bulan lalu bahwa ia telah memerintahkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” terhadap kelompok Houthi dan kemudian mengancam akan “memusnahkan mereka sepenuhnya.”

    Kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal yang melewati Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November 2023 sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza, tempat lebih dari 51.000 orang tewas dalam serangan brutal Israel selama lebih dari 18 bulan.

    Kelompok tersebut menghentikan serangan ketika gencatan senjata di Gaza diumumkan pada bulan Januari antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas tetapi melanjutkannya setelah Israel memperbarui serangan udara di daerah kantong itu bulan lalu.

    Adapun Houthi sebelumnya mengumumkan kalau sembilan serangan udara AS menargetkan Kegubernuran Al Bayda di Yaman tengah dan Kegubernuran Sana’a di utara.

    Serangan udara ini merupakan bagian dari serangkaian serangan harian intensif yang dilancarkan oleh pesawat AS terhadap wilayah kekuasaan Houthi selama lebih dari sebulan.

    RUDAL HOUTHI YAMAN – Foto ini diambil dari Telegram Houthi pada Kamis (20/3/2025), memperlihatkan dua rudal hipersonik Palestine 2 diluncurkan ke dua target militer musuh Zionis di Jaffa yang diduduki pada 19 Desember 2024. Pada Selasa (19/3/2025), Houthi kembali meluncurkan rudal balistik Palestine 2 ke Jaffa. (Telegram Houthi)

    Israel Cegat Rudal dari Yaman

    Serangan AS ini tampaknya langsung dibalas Houthi dengan meluncurkan rudal mereka ke wilayah pendudukan Israel.

    Tentara Israel (IDF) pada Jumat (18/4/2025) pagi mengumumkan kalau mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman setelah sirene serangan udara diaktifkan di sebagian besar wilayah Israel tengah.

    Serangan balasan Houthi langsung ke Israel ini kembali menjadi bukti lemahnya efektivitas bombardemen AS ke Yaman dalam melemahkan kelompok tersebut.

    Sebagai catatan, operasi pengeboman militer AS di Yaman telah menghabiskan biaya hampir 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,5 triliun dalam waktu kurang dari tiga minggu, menurut narasumber yang diwawancarai CNN. 

    Narasumber itu mengatakan, bombardemen AS ke Yaman tersebut hanya menyebabkan ‘dampak terbatas’ pada kemampuan Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) yang dipimpin kelompok Ansarallah (Houthi).

    Diluncurkan pada 15 Maret, serangan-serangan AS ke Yaman tersebut mengandalkan amunisi presisi mahal seperti rudal Tomahawk, JASSM, JSOW, pesawat pengebom B-2 dari Diego Garcia, dan sejumlah kapal induk serta jet tempur tambahan. 

    Meski demikian, YAF terus mampu meluncurkan rudal balistik dan jelajah serta pesawat nirawak, termasuk menjatuhkan sedikitnya 17 pesawat nirawak canggih MQ-9 AS – yang masing-masing seharga 30 juta dolar AS.

    Pejabat Pentagon mengakui, meskipun beberapa lokasi militer dan kepemimpinan Yaman menjadi sasaran pengeboman, negara tersebut masih memiliki persediaan senjata yang signifikan dan bunker yang dibentengi. 

    Satu sumber mencatat kemampuan Yaman yang berkelanjutan untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan menghindari kerusakan.

    “Mereka (militer AS0 telah merebut beberapa lokasi, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuan Houthi untuk terus menembaki kapal-kapal di Laut Merah atau menembak jatuh pesawat nirawak AS,” kata salah satu sumber yang diberi pengarahan tentang operasi tersebut. 

    “Sementara itu, kami sedang mempersiapkan diri—amunisi, bahan bakar, dan waktu pengerahan.”

    Angkatan bersenjata Yaman mulai menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah pada November 2023 sebagai respons atas genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

    AS dan Inggris kemudian melancarkan operasi militer terhadap Yaman atas nama Israel.

    Biaya Operasi Militer Membengkak, Amunisi Menipis

    Biaya operasi yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran di Kongres AS. 

    Pentagon mungkin akan segera meminta dana tambahan untuk melanjutkan operasi tersebut.

    Perubahan dalam otorisasi serangan—beralih dari model era Biden yang mengharuskan persetujuan Gedung Putih—telah memberi para komandan lebih banyak fleksibilitas, yang menggemakan kebijakan dari masa jabatan pertama Donald Trump. 

    Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz merujuk pada pembunuhan seorang operator pesawat nirawak senior Yaman, yang menunjukkan pendekatan serangan yang lebih luas.

    Sementara itu, para pejabat di Komando Indo-Pasifik AS telah menyatakan kekhawatirannya atas menipisnya amunisi jarak jauh seperti JASSM, yang mereka anggap penting untuk potensi konflik di Pasifik, termasuk melawan Tiongkok.

    Seorang pejabat pertahanan menepis kekhawatiran ini, dan menekankan kesiapan dan ketepatan sasaran yang berkelanjutan.

    Operasi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga serangan Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah berhenti.

    LEPAS LANDAS – Tangkap Layar Khaberni, Minggu (23/3/2025) yang menunjukkan jet tempur Amerika Serikat (AS) lepas landas dari Kapal Induk USS Harry S Truman yang berada di Laut Merah. AS dibantu Inggris, melancarkan serangan udara besar-besaran ke Yaman dengan dalih menghancurkan infrastruktur Houthi yang memblokade Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina atas agresi Israel. (khaberni/tangkap layar)

     

    (oln/khbrn/anews/*)

     
     

  • 2 Tahun Tanpa Serangan Teror, Ancaman Baru Berkembang Senyap – Halaman all

    2 Tahun Tanpa Serangan Teror, Ancaman Baru Berkembang Senyap – Halaman all

    Indonesia boleh berbangga karena selama dua tahun berturut-turut tak mencatatkan satu pun serangan teror. Namun, aparat keamanan terus memperingatkan ancaman terorisme yang berkembang mengikuti zaman.

    Demikian diungkapkan dalam seminar Global Terrorism Index 2025 berjudul Findings and Lessons Learned for Indonesia oleh lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada awal April di Jakarta.

    Radikalisasi daring, bisa menyusup lewat media sosial hingga gim online, serta konten berbau konflik. Ini menjadi ancaman bagi generasi muda dan tantangan baru bagi orang tua, karena dilakukan secara senyap.

    Menebar radikalisasi lewat daring

    Dalam kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa meski tidak ada serangan, ancaman tetap nyata.

    Mereka menggarisbawahi bahwa terorisme modern bukan hanya soal bom dan senjata, tapi juga penyalahgunaan teknologi digital. Karena itu, membangun literasi jadi upaya penting melindungi seseorang dari ancaman radikalisasi di dunia maya.

    “Kalau kita lihat secara keseluruhan dari GTI (Global Terrorism Index) 2025, Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan kemajuan. Tapi yang harus kita waspadai adalah: the tools are out there. Internet itu powerful, dan mereka pasti manfaatkan,” ujar Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, dalam seminar tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Menurut Andhika, saat ini ruang digital menjadi salah satu kanal ancaman baru penyebaran ideologi radikalis hingga ekstremis, terutama kepada generasi muda dan berpotensi melahirkan aktor tunggal atau lone wolf actors.

    “Jika melihat tren dan pola dari paparan Global Terrorism Index 2025, ancaman terorisme itu masih nyata dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di negara-negara barat misalnya, belakangan yang berhasil melakukan aksi teror adalah lone actors, dengan usia yang cenderung muda dan spektrum ideologi yang luas. Mereka lebih sulit untuk dimonitor,” tuturnya.

    Risiko serangan oleh pelaku perorangan

    Kekhawatiran radikalisasi daring diperkuat pendapat Steve Killelea, pendiri Institute for Economics and Peace (IEP), lembaga yang menyusun Global Terrorism Index (GTI). Lone wolf actors telah menjadi tren terorisme global, tak hanya di barat tapi juga Indonesia. Sekitar 92 persen kematian akibat serangan teror disebabkan oleh aktor tunggal tersebut.

    Ia mengakui bahwa media sosial, khususnya grup percakapan tertutup, dan bahkan gim online, telah menjadi ruang rekrutmen baru yang sulit diawasi secara langsung dan kerap dimanfaatkan teroris.

    “Kami melihat platform digital mendorong terjadinya radikalisasi dan dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti media sosial dan gim online yang digunakan sebagai ruang interaksi awal antara ekstremis dengan target potensial,” ujar Killelea pada kesempatan yang sama.

    “Ini menjadi tantangan global yang serius, di mana proses radikalisasi yang dulu membutuhkan waktu hingga 16 bulan, tahun 2025 ini hanya butuh beberapa minggu,” lanjutnya.

    Masyarakat, pertahanan pertama lawan potensi teror

    Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyoroti meningkatnya potensi serangan tunggal atau lone wolf actors, terutama yang dipicu radikalisasi daring oleh kemarahan spontan terhadap tayangan-tayangan konflik kemanusiaan, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

    Kepada DW, Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana menyatakan: “Kalau punya niat tapi tidak ada kesempatan, belum tentu jadi kejahatan. Tapi ketika ada kesempatan kemudian melihat tayangan yang sangat tidak manusiawi, bisa timbul kemarahan. Ditambah provokasi dan hoaks, konflik yang kawin dengan ideologi berpotensi menjadi teror dan lone wolf actors.”

    Oleh karenanya, ia meminta peran aktif masyarakat untuk bisa melakukan asesmen, khususnya oleh orang tua dan komunitas.

    “Radikalisasi biasanya membuat seseorang nyeleneh, berbeda dari komunitasnya. Bagi generasi muda, orang tua berperan penuh memberi kontrol kepada anak-anaknya, kemudian komunitas-komunitas lokal. Pagar pertahanan pertama ya masyarakat sendiri. Penegakan hukum adalah pilihan terakhir,” ujarnya.

    Global Terrorism Index 2025

    Meski secara faktual Indonesia tidak mencatat serangan teror sejak 2023, laporan GTI 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-30, turun dua tingkat dari tahun sebelumnya dan masuk kategori ancaman menengah.

    Padahal, 2024 menjadi tahun penting bagi upaya penanganan terorisme di Indonesia dengan bubarnya kelompok Jemaah Islamiyah, salah satu jaringan teroris terbesar di kawasan.

    Penurunan terjadi karena laporan tahun ini memasukkan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua ke dalam indikator penilaian. Meski begitu, BNPT tetap melihat skor ini sebagai indikasi keberhasilan penanganan terorisme. Mereka menekankan bahwa era digital menuntut pendekatan baru, di mana pencegahan menjadi senjata utama.

    Editor: Arti Ekawati

  • 5 Tuntutan Aksi Jurnalis Semarang, Pecat Aparat Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis 

    5 Tuntutan Aksi Jurnalis Semarang, Pecat Aparat Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis 

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jurnalis dan aliansi masyarakat sipil menggelar Aksi Kamisan di Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (17/4/2025).

    Massa menyinggung kekerasan terhadap jurnalis yang marak terjadi akhir-akhir ini.

    Massa aksi tiba di Mapolda Jateng sekitar pukul 16.50 WIB.

    Para aktivis yang hadir saat itu pun membawa poster bertuliskan ‘save journalist’, ‘jurnalis bukan teroris’, ‘journalist is not a crime, brutality is’.

    Tema yang diangkat sore ini yakni ‘Kalau Aparat Berani Nempeleng Jurnalis, Artinya Demokrasi Sedang Terancam’. 

    Koordinator Lapangan Aksi, Raditya Mahendra Yasa atau sering disapa Wendra menyinggung peristiwa kekerasan oleh ajudan Kepala Kepolisian Republik Infonesia (Kapolri) yang dialami salah satu pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Sabtu (5/4/2025) lalu.

    “Kejadian kemarin terakhir itu adalah riak-riak kecil bagaimana represi aparat terhadap kawan kami Makna.”

    “Itu adalah potret bagaimana kekerasan yang selalu dilakukan oleh aparat entah itu polisi, entah itu TNI, aparat negara, Pemda dan sebagainya,” kata Wendradi Mapolda Jateng, Kamis (17/4/2025).

    Anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) itu mengecam kekerasan jurnalis oleh ajudan Kapolri tersebut.

    Peristiwa kekerasan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Sore ini, hanya ada satu kata. Angkat kamera kalian tinggi-tinggi kawan-kawan jurnalis. Kita akan teriakkan ‘Lawan! Lawan represi, lawan intimidasi, hidup jurnalis!’,” tegasnya.

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang Aris Mulyawan, menyinggung soal kebebasan pers yang dinilai mulai terkikis. 

    “Jawa Tengah darurat kebebasan Pers. Jawa Tengah darurat keamanan bagi jurnalis. Akhir-akhir ini seperti kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat,” kata Aris dalam orasinya.

    Ia mengungkapkan, kekerasan tak hanya dirasakan para jurnalis media main stream, tetapi juga anggota pers mahasiswa. 

    “Kekerasan tidak tidak hanya dialami oleh kawan-kawan jurnalis profesional. Kawan-kawan pers mahasiswa juga diintimidasi,” tegasnya.

    “Ketika jurnalis diintimidasi, ketika kebebasan berpendapat dibungkam, ketika kebebasan akademik dihabiskan, maka ini pertanda demokrasi di negeri ini sudah mati,” lanjutnya.

    Dalam aksi sore itu, dupa dinyalakan di atas makam buatan bertuliskan ‘RIP Demokrasi’. Bunga-bunga juga ditebar di atas makam tersebut sebagai simbol demokrasi yang telah mati. 

    “Kita sebagai pilar demokrasi di negeri ini tidak boleh diam. Sebelum kehancuran terjadi di negeri ini maka kita harus bersatu melawan penindasan, melawan ketidakadilan,” tegasnya.

    Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Fajar Muhammad Andhika turut menyampaikan orasinya. Ia menyinggung jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.

    “Jurnalis adalah pilar keempat dari demokrasi, sehingga apabila aparat kepolisian, negara, berani melakukan tindakan-tindakan represif, intimidatif, tandanya demokrasi kita sedang di terancam,” kata Dhika.

    “Itu tandanya demokrasi kita sedang di bawah bawah bayang-bayang otoriter. Di bawah bayang-bayang rezim militeristik,” imbuh dia.

    Adapun, kekerasan ini tak hanya mengancam jurnalis, tetapi juga angggota pers mahasiswa. Salah satu mahasiswa anggota LPM Justisia, UIN Walisongo, Dimas juga turut menceritakan pengalamannya didatangi anggota TNI saat diskusi di kampus. 

    “Jadi beberapa hari lalu teman-teman saya mengadakan diskusi tentang militerisme. Dan ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam forum tersebut,” kata Dimas dalam orasinya.

    Ia menyinggung pria berseragam TNI yang mendatangi kampus UIN untuk menanyakan identitas peserta disikusi ‘Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik’, Senin (14/5/2025) lalu.

    Dimas mengungkapkan, salah satu anggota LPM Justisia mendapat teror dari orang tak dikenal usai berita soal kejadian tersebut diunggah di portal LPM. Ia ditanya siapa penulis berita tersebut.

    “Malamnya setelah LPM yang saya ikuti itu membuat berita, malamnya diteror. Besok siangnya dichat, ditelepon sama orang yang dikenal,” terangnya. 

    “Diancam kalau enggak ngaku, kan dia nanya siapa penulisnya, siapa ketuanya. Kalau enggak ngasih tahu katanya saya bakal ke kampus,” lanjutnya. 

    Aksi berlangsung hingga pukul 18.30 WIB di Mapolda Jateng. Aksi ditutup dengan pembacaan tuntutan aksi oleh Sekretaris Jenderal AJI Semarang, Iwan Arifianto. Tuntutan aksi tersebut, di antaranya:

    1. Pecat Aparat Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis 

    2. Ciptakan Ruang Aman untuk Jurnalis 

    3. Aparat Harus Patuh dengan Undang-undang Pers

    4. Kapolri Bertanggungjawab kepada anggota yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis 

    5. Meminta Perusahaan Media Melindungi Jurnalis Korban Kekerasan. (*)

  • Memanas Lagi! Militer Israel Gempur Infrastruktur Hizbullah di Lebanon

    Memanas Lagi! Militer Israel Gempur Infrastruktur Hizbullah di Lebanon

    Tel Aviv –

    Militer Israel kembali menggempur lokasi infrastruktur kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan semalam. Tel Aviv menegaskan akan melawan setiap upaya Hizbullah untuk membangun kembali kehadiran militer di negara tetangganya tersebut.

    Angkatan Bersenjata Israel (IDF), nama resmi militer Israel, seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), hanya mengatakan pasukannya telah melancarkan serangan udara terhadap target Hizbullah di Lebanon bagian selatan, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal bagaimana serangan dilancarkan.

    “Dalam semalam, IDF menyerang lokasi infrastruktur teroris Hizbullah di Lebanon selatan,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    “IDF akan beroperasi melawan segala upaya Hizbullah untuk membangun kembali kehadiran militer dengan kedok perlindungan sipil,” tegas militer Israel.

    Tidak diketahui secara jelas apakah ada korban jiwa akibat gempuran Israel itu dan seberapa besar kerusakan yang terjadi.

    Meskipun gencatan senjata berlaku sejak 27 November tahun lalu untuk menghentikan pertempuran antara dengan Hizbullah, Israel terus melancarkan serangan udara hampir setiap hari terhadap wilayah Lebanon, yang merupakan negara tetangganya.

    Hizbullah, yang secara signifikan dilemahkan selama perang melawan Israel, bersikeras bahwa kelompoknya mematuhi gencatan senjata, bahkan ketika rentetan serangan Tel Aviv terus berlanjut.

    Walaupun ada tembakan roket dari Lebanon ke wilayah Israel yang dilaporkan sejak gencatan senjata dicapai, namun sejauh ini tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket itu.

    Militer Lebanon, pada Rabu (16/4), mengatakan pihaknya telah menangkap sejumlah orang yang diduga mendalangi serangan roket ke wilayah Israel dari Lebanon.

    Seorang pejabat keamanan setempat, yang enggan disebut namanya, menuturkan kepada AFP bahwa tiga orang di antaranya yang ditahan merupakan anggota kelompok Hamas, sekutu Hizbullah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Terima Perintahnya Ditolak, Trump Kasih Ancaman Baru ke Harvard

    Tak Terima Perintahnya Ditolak, Trump Kasih Ancaman Baru ke Harvard

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard setelah universitas tertua di Negeri Paman Sam itu secara terbuka menolak tuntutan pemerintahannya terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina.

    Ancaman itu muncul beberapa jam setelah pemerintahan Trump membekukan US$ 2,3 miliar atau Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803) dana hibah federal untuk Harvard. Selain itu dirinya juga menuntut permintaan maaf atas penolakan yang sempat mereka lakukan.

    Melansir Reuters, Rabu (16/4/2025), sebelumnya pemerintahan Trump telah menegur ratusan universitas yang berada di AS atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu imbas serangan Hamas di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

    Trump menyebut gerakan protes tersebut adalah tindakan anti-Amerika dan antisemit, menuduh ratusan universitas tersebut turut menyebarkan Marxisme dan ideologi ‘kiri radikal’. Dengan alasan inilah ia kemudian berjanji untuk mengakhiri hibah dan kontrak multi tahun federal kepada perguruan tinggi yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

    Terakhir, Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) kemarin bahwa saat ini dirinya sedang mempertimbangkan apakah akan mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus menolak tuntutan pemerintahannya dan mendorong pembelajaran yang bersifat ‘politis, ideologis, dan mendukung teroris’.

    Namun ia tidak mengatakan langkah apa yang akan dilakukan untuk menghapus status bebas pajak Harvard.

    Di sisi lain, Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump ingin Harvard meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai ‘antisemitisme yang terjadi di kampus mereka terhadap mahasiswa Yahudi Amerika’.

    Ia menuduh Harvard dan perguruan tinggi lain melanggar undang-undang ‘Title VI of the Civil Rights Act’ yang melarang diskriminasi oleh penerima dana federal berdasarkan ras atau asal negara.

    Berdasarkan aturan itu, dana federal dapat dihentikan hanya setelah penyelidikan dan sidang yang panjang serta pemberitahuan 30 hari kepada Kongres.

    Menanggapi berbagai tekanan ini, sejumlah profesor dan mahasiswa mengatakan protes tersebut secara tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.

    (igo/fdl)

  • Trump Berniat Deportasi Penjahat Warga AS ke El Salvador

    Trump Berniat Deportasi Penjahat Warga AS ke El Salvador

    Jakarta –

    Donald Trump menyatakan keinginannya, dalam kasus tertentu mengusir para ‘penjahat yang sangat kejam’ yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal di AS, meski notabene para pelaku kejahatan ini berkewarganegaraan AS.

    “Kita harus mematuhi hukum, namun kita juga memiliki penjahat-penjahat domestik yang mendorong orang ke rel kereta, memukul perempuan tua di bagian belakang kepalanya dengan pemukul baseball saat mereka memalingkan wajah, penjahat-penjahat ini adalah monster,” ujar Trump di Washington (14/04).

    “Saya ingin memasukkan mereka ke dalam daftar deportasi negara ini. Tapi perlu melihat hukum yang berlaku yang mengatur hal tersebut,” tambahnya.

    Lebih dari 250 orang dideportasi ke El Salvador

    Secara khusus, Trump berkomentar mengenai pelaku kejahatan yang dideportasi ke El Salvador dan dipenjara di negara itu. Ini adalah bagian dari kesepakatan AS dengan negara Amerika Tengah tersebut.

    Pemerintahan Trump telah mendeportasi setidaknya 250 migran yang diklasifikasikan sebagai penjahat dan memenjarakan mereka di Penjara Pusat Teroris (CECOT) di El Salvador. Sebagian besar dari migran yang dideportasi tersebut adalah anggota geng narkotika dan obat-obatan terlarang. Untuk ini Amerika Serikat telah membayar El-Salvador sebesar enam juta dollar atau sekitar 100 miliar rupiah.

    Penangkapan dan deportasi para migran ini dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Kilmar Abrego Garca adalah salah satu korban yang terdampak dari deportasi ini, terlebih karena AS telah melakukan kesalahan dengan mendeportasi Garca ke El Salvador.

    Turut dibahas dalam pertemuan tersebut, pemulangan kembali Garca ke AS. Namun Presiden Bukele tetap berkeras bahwa kecil kemungkinan negaranya akan memulangkan Garca kembali ke AS. Menurutnya permintaan pemulangan ini tidaklah masuk akal. Presiden El Salvador dalam hal ini senada dengan Trump yang menentang keputusan Mahkamah Agung AS untuk memulangkan pria berusia 29 tahun tersebut.

    Bukele menolak untuk membebaskan Garca

    Seorang perwakilan Departemen Kehakiman di Washington mengatakan, pemerintah AS seharusnya tidak mendeportasi Garca. Sebaliknya, Garca telah menerima perlindungan deportasi karena adanya ancaman penganiayaan dari negara asalnya.

    Namun, presiden El Salvador telah menolak gagasan pembebasan Garca, dalam pertemuannya dengan Trump ia menekankan bahwa dirinya tidak mendukung pembebasan “teroris” dari negaranya. Garca diketahui telah menikah dengan seorang perempuan berkewarganegaraan Amerika.

    Minggu lalu, kepada para jurnalis, Trump mengatakan, ia “menyukai” gagasan untuk mendeportasi warga negara AS ke El Salvador setelah Presiden Bukele menyatakan negaranya siap menampung para tahanan AS. Sebagai imbalannya, Trump juga akan membantu El Salvador membangun penjara baru.

    Hal tersebut lantas memberikan ‘peringatan tanda bahaya’ bagi para aktifis hak masyarakat sipil AS, bahwa Trump akan segera merealisasikan ide deportasi warga negara AS tersebut. Para ahli hukum meyakini,deportasi warga negara AS adalah tindakan yang melanggar konstitusi, baik bagi warga negara yang lahir di AS atau naturalisasi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Kami telah membebaskan jutaan orang”

    Pusat penahanan CECOT di kota Tecoluca, El Salvador, sangat kontroversial. Menurut para kritikus, banyak pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di sana. Bukele, dianggap telah menahan banyak orang yang tidak bersalah tanpa proses hukum yang jelas dengan dalih menumpas kejahatan geng.

    Dalam pertemuannya dengan Trump, Bukele mengatakan bahwa ia ‘dituduh’ telah memenjarakan ribuan orang, namun bagi Bukele ia justru telah “membebaskan jutaan orang”. Menanggapi hal tersebut, Trump menjawab dengan kagum, “Pernyataan yang bagus. Apakah saya bisa ‘meminjam’ pernyataan Anda?”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Kini Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard Usai Setop Dana USD 2,2 M

    Trump Kini Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard Usai Setop Dana USD 2,2 M

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengancam Universitas Harvard. Tidak puas dengan membekukan dana kampus sebesar USD 2,2 miliar, Trump kini mengancam akan mencabut status bebas pajak jika kampus tidak meminta maaf.

    Pemerintah AS diketahui pada Senin (14/4) mengumumkan akan membekukan dana hibah lebih dari USD 2,2 miliar dan USD 60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard usai universitas itu dinilai melanggar hukum karena menoleransi anti-Semitisme terkait aktivisme kampus terhadap isu Palestina.

    Dilansir Reuters, Rabu (16/4/2025), pemerintahan Trump telah menegur sejumlah universitas di seluruh negeri atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina. Teguran itu dimulai dari Universitas Columbia, kini Harvard pun kena tegur.

    Trump menuding protes tersebut anti-Amerika dan antisemit, menuduh universitas-universitas menyebarkan Marxisme dan ideologi “kiri radikal”, dan menyebut akan mengakhiri hibah dan kontrak federal kepada universitas-universitas yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

    Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus mendorong apa yang disebutnya “bersifat politis, ideologis, dan terinspirasi/mendukung teroris”

    Trump tidak merincikan teknis kebijakan itu. Berdasarkan Undang-Undang Pajak di AS, sebagian besar universitas dibebaskan dari pajak penghasilan federal karena dianggap “dioperasikan secara eksklusif” untuk tujuan pendidikan publik.

    Trump Ingin Harvard Minta Maaf

    Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump ingin Harvard meminta maaf atas apa yang disebutnya “antisemitisme yang terjadi di kampus mereka terhadap mahasiswa Yahudi Amerika.”

    Berdasarkan Judul VI, dana federal dapat dihentikan hanya setelah proses investigasi dan dengar pendapat yang panjang serta pemberitahuan 30 hari kepada Kongres, yang belum terjadi di Columbia atau Harvard. Beberapa profesor dan mahasiswa mengatakan protes tersebut secara tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.

    Columbia, sebuah sekolah swasta di New York, setuju untuk bernegosiasi atas tuntutan untuk memperketat aturan protesnya setelah pemerintahan Trump mengatakan bulan lalu telah menghentikan hibah dan kontrak senilai USD 400 juta, sebagian besar untuk penelitian medis dan ilmiah lainnya.

    Presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat pada hari Senin waktu setempat mengatakan tuntutan yang diajukan pemerintahan Trump terhadap universitas termasuk audit untuk memastikan “keberagaman sudut pandang” mahasiswa dan fakultasnya dan mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, merupakan “penegasan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak terikat oleh hukum” yang melanggar kebebasan berbicara konstitusional dan Undang-Undang Hak Sipil.

    Seperti Columbia, ia mengatakan Harvard telah berupaya untuk melawan antisemitisme dan prasangka lainnya di kampusnya sambil menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.

    (taa/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini