Kasus: Teroris

  • Israel Kembali Gempur Infrastruktur Militer Hizbullah di Lebanon

    Israel Kembali Gempur Infrastruktur Militer Hizbullah di Lebanon

    GELORA.CO – Militer Israel kembali menyerang Lebanon. Kali ini, militer Israel menggempur lokasi infrastruktur militer di Lebanon selatan.

    Dikutip AFP, Senin 21 April 2025, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengakui telah menyerang lokasi infrastruktur militer Hizbullah di wilayah Nabatieh, Lebanon selatan. Penyerangan itu terjadi pada Minggu 20 April 2025.

    “Beberapa saat yang lalu, IDF (militer) menyerang beberapa peluncur dan lokasi infrastruktur militer tempat teroris Hizbullah beroperasi di wilayah Nabatieh di Lebanon selatan,” ujar pernyataan militer Israel.

    Militer Israel juga mengklaim telah menyerang wilayah Houla. Dalam serangan ini, Israel menyebut seorang anggota Hizbullah tewas.

    Pihak militer Israel juga menyerang Lebanon sehari sebelum penyerangan di Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut seorang anggota kelompok militan tewas dalam serangan tersebut.

  • Panas Lagi! Israel Gempur Infrastruktur Militer Hizbullah di Lebanon

    Panas Lagi! Israel Gempur Infrastruktur Militer Hizbullah di Lebanon

    Jakarta

    Militer Israel kembali menyerang Lebanon. Kali ini, militer Israel menggempur lokasi infrastruktur militer di Lebanon selatan.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (21/4/2025), Angkatan Bersenjata Israel (IDF), nama resmi militer Israel, mengatakan pihaknya menyerang lokasi infrastruktur militer Hizbullah di wilayah Nabatieh, Lebanon selatan. Penyerangan itu terjadi pada Minggu (20/4).

    “Beberapa saat yang lalu, IDF (militer) menyerang beberapa peluncur dan lokasi infrastruktur militer tempat teroris Hizbullah beroperasi di wilayah Nabatieh di Lebanon selatan,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Militer Israel mengklaim mereka juga telah menyerang wilayah Houla. Israel menyebut seorang anggota Hizbullah tewas dalam serangan itu.

    Israel mengatakan pihaknya juga menyerang Lebanon sehari sebelum penyerangan di Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut seorang anggota kelompok militan tewas dalam serangan itu.

    Lihat Video ‘Netanyahu Minta IDF Tambah Tekanan ke Hamas: Demi Eksistensi Kita’:

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dari ‘Teroris’ Menjadi ‘Tamu Undangan’, Mengapa Rusia Cabut Larangan Terhadap Taliban? – Halaman all

    Dari ‘Teroris’ Menjadi ‘Tamu Undangan’, Mengapa Rusia Cabut Larangan Terhadap Taliban? – Halaman all

    Dari ‘Teroris’ Menjadi ‘Tamu Undangan’, Menapa Rusia Cabut Larangan terhadap Taliban?

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia secara resmi menghapus Taliban dari ‘daftar organisasi teroris’, status formal dunia internasional, khususnya Barat, yang dilabelkan ke kelompok militan Afghanistan tersebut.

    Meski Taliban telah dilarang di Rusia sejak 2003, para ahli mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) Rusia pada Kamis (17/4/2025) tersebut, tidak berarti pengakuan resmi terhadap pemerintahannya di Afghanistan. 

    “Walau begitu, keputusan MA Rusia tersebut mencerminkan pergeseran Moskow yang sedang berlangsung menuju aliansi regional baru setelah invasinya ke Ukraina yang membuat hubungan dengan mitra tradisionalnya menjadi tegang,” tulis ulasan di TMT, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Moskow telah mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban sejak kelompok Islam itu menguasai Afghanistan pada tahun 2021 menyusul penarikan pasukan AS dan NATO yang kacau dari negara itu. 

    “Rusia telah lama bekerja sama dengan Taliban meskipun mereka secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris,” kata Ruslan Suleymanov, pakar Asia Tengah dan gerakan Islam, kepada TMT.

    “Kerja sama dengan Taliban dan kelompok Islamis lainnya telah menjadi bagian dari kebijakan negara dan propaganda Rusia dalam konfrontasinya dengan Barat. Karena Taliban adalah contoh nyata perlawanan terhadap pengaruh Barat, penting bagi Rusia untuk menunjukkan solidaritas dengan gerakan-gerakan tersebut di panggung internasional,” kata Suleymanov.

    Pergeseran sikap Rusia itu tampak dengan mengundang delegasi Taliban mengunjungi Forum Ekonomi Internasional St Petersburg yang merupakan acara utama Rusia pada 2022 dan 2024. 

    Tahun lalu, diplomat tertinggi Taliban juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow.

    “Kami telah lama bergerak menuju keputusan ini (mendekati Taliban),” kata seorang pejabat pemerintah Rusia kepada TMT, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah ini.

    “Pertanyaannya adalah seberapa terkoordinasinya langkah ini dengan mitra dan sekutu kami,” katanya, mengacu pada negara-negara mitra regional Rusia di Asia Tengah. 

    “Kita lihat saja bagaimana reaksi mitra kami. Ini akan menjadi ujian lakmus bagi hubungan kami,” ujarnya menjelaskan konsekuensi langkah Rusia mendekati Taliban dan dampaknya terhadap sekutu mereka di Asia Tengah.

    Analis politik dan pakar Asia Tengah, Arkady Dubnov menyebut langkah Rusia tersebut “sudah diduga dan merupakan tindakan yang oportunistik secara politik.”

    “Menolak melabeli Taliban sebagai teroris sama sekali tidak sama dengan memberi mereka pengakuan politik,” tulisnya di aplikasi perpesanan Telegram. 

    “Taliban harus diberi insentif melalui cara-cara ekonomi dan pragmatis — sebuah proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Waktu berjalan lambat di Timur. Namun Afghanistan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Asia Tengah,” katanya.

    Dubnov menggarisbawahi kalau kepentingan Rusia di kawasan itu menuntut kerja sama dengan Kabul.

    Salah satu bidang kerja sama utama adalah keamanan. 

    Personel keamanan Taliban dari Korps Al-Badr 205 militer Afghanistan mengendarai kendaraan militer lapis baja selama parade untuk merayakan ulang tahun ketiga pengambilalihan negara tersebut oleh Taliban, di Kandahar pada 14 Agustus 2024. – Otoritas Taliban memulai perayaan ulang tahun ketiga kekuasaan mereka atas Afghanistan pada 14 Agustus, di bekas pangkalan udara AS Bagram. (Photo by Sanaullah SEIAM / AFP) (AFP/SANAULLAH SEIAM)

    Saling Puji Rusia-Taliban

    Rusia, juga pada Kamis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Taliban atas “operasi militer yang dilakukan oleh pihak berwenang,” karena baik Moskow maupun Taliban telah berupaya untuk melenyapkan ISIS-K.

    Kelompok ekstremis tersebut bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan di Afghanistan dan Rusia, termasuk pembantaian gedung konser di Moskow pada bulan Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Taliban memuji pencabutan larangan aktivitasnya di Rusia, dengan mengatakan kalau Moskow dan Kabul “akan menjalin hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat di masa depan.”

    Namun, meskipun hubungannya semakin erat, Taliban tetap diklasifikasikan secara hukum sebagai organisasi teroris di Rusia selama hampir dua dekade — sebuah sebutan yang disertai konsekuensi. 

    Setidaknya 37 orang di Rusia menghadapi tuntutan pidana atau administratif antara tahun 2016 dan 2025 atas dugaan hubungan dengan kelompok tersebut, menurut media berita independen, Vyorstka.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 20 orang dihukum karena memajang simbol-simbol Taliban di media sosial atau platform pengiriman pesan dengan denda atau penangkapan administratif singkat.

    Dalam putusan yang jarang diberikan, jurnalis terkemuka Nadezhda Kevorkova  dibebaskan  dengan denda setelah dinyatakan bersalah atas “pembenaran terorisme” atas dua unggahan media sosial yang menyebutkan Taliban .

    Setidaknya sembilan orang lainnya dihukum berdasarkan tuntutan pidana karena mempromosikan atau menghasut terorisme.

    Beberapa dijatuhi hukuman hingga 12,5 tahun di koloni hukuman dengan keamanan tinggi, kata Vyorstka.

    Sejak invasi Ukraina, Rusia telah menambahkan banyak tokoh oposisi terkemuka ke dalam daftar “ekstremis dan teroris”, sebutan yang berarti mereka dilarang memegang profesi tertentu, mencalonkan diri untuk jabatan publik, mendirikan perusahaan media, dan rekening bank mereka dibekukan.

    “Ada saya dan rekan-rekan dari Yayasan Anti-Korupsi, ayah Leonid Volkov dan banyak orang hebat dan baik yang ada dalam daftar teroris,” kata Ivan Zhdanov, sekutu yang diasingkan dari mendiang kritikus Kremlin Alexei Navalny.

    “Saya bertanya-tanya, jika kita semua bergabung dengan Taliban, apakah mereka akan melarangnya lagi?” kata Zhdanov, yang masuk dalam daftar ekstremis dan teroris pada tahun 2022.

    Minggu ini, empat jurnalis independen dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara karena diduga terkait dengan kelompok Navalny, yang dilarang Rusia karena dianggap “ekstremis.”

    PERSONEL TALIBAN – Personel keamanan Taliban memeriksa kendaraan yang melewati checkpoint di Kabul, Afghanistan. Rusia saat ini tidak lagi menganggap Taliban sebagai organisasi teroris, sebuah perubahan sikap drastis yang menandai manuver Moskow di Kawasan Asia Tengah.

    Apa Tujuan Rusia Dekati Taliban?

    Keputusan untuk mencabut larangan terhadap Taliban dapat menjadi langkah strategis bagi Moskow, karena kemampuannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang di Afghanistan dapat memberinya pengaruh terhadap mitra regional dan pemerintahan baru AS.

    Menurut analis politik Andrei Serenko, masih belum jelas permainan politik macam apa yang akan dilakukan Rusia dalam merehabilitasi Taliban. 

    “Akankah Moskow mencoba menghidupkan kembali upaya untuk membangun konsensus regional mengenai Afghanistan — dengan Iran, Tiongkok, dan negara-negara lain — sebagai tanggapan terhadap inisiatif AS di masa mendatang?”

    “Atau akankah Kremlin mengambil langkah berani dan, di tengah meningkatnya intrik kemungkinan pemulihan hubungan AS-Rusia, memutuskan untuk memainkan permainan Afghanistan bersama dengan pemerintahan Donald Trump?” tanya Serenko dalam komentarnya kepada media Rusia.

     

    (oln/tmt/*)

  • Kapal Induk Jadi Sasaran Usai Serangan AS Tewaskan 80 Orang di Yaman

    Kapal Induk Jadi Sasaran Usai Serangan AS Tewaskan 80 Orang di Yaman

    Jakarta

    Kelompok Houthi menargetkan dua kapal induk milik Amerika Serikat (AS) setelah Negeri Paman Sam itu melancarkan serangan dengan menewaskan sedikitnya 80 orang di Yaman. Serangan ini dilancarkan Houthi sebagai balasan terhadap perbuatan AS.

    Berawal ketika militer AS mengumumkan bahwa mereka sekali lagi mengerahkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan kapal induk ini diumumkan sehari setelah Washington secara resmi menetapkan kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman sebagai organisasi teroris asing.

    Para pejabat AS yang tidak disebut namanya, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (6/3), mengatakan bahwa kapal induk USS Harry S Truman telah kembali ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS (CENTCOM) di Timur Tengah pekan ini.

    USS Harry S Truman meninggalkan Laut Merah dan berlabuh Teluk Souda bulan lalu, untuk melakukan kunjungan pelabuhan setelah dua bulan terlibat operasi tempur di Laut Merah, terutama untuk melawan serangan Houthi dari Yaman.

    Pengerahan kapal induk AS ini diumumkan setelah kelompok Houthi, pada Selasa (4/3), mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik AS, yang disebut melakukan “misi permusuhan” di langit Yaman.

    Seorang pejabat pertahanan AS, yang tidak disebut namanya, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Angkatan Udara AS kehilangan kontak dengan satu drone MQ-9 yang beroperasi di Laut Merah, dekat Yaman. Namun disebut oleh pejabat AS itu bahwa hilangnya drone itu sedang diselidiki lebih lanjut.

    Drone MQ-9, menurut pejabat AS itu, sedang melakukan operasi untuk mendukung Operasi Poseidon Archer, yang merujuk pada upaya militer AS dalam menargetkan Houthi.

    80 Orang Tewas

    Foto Kehancuran Terminal Minyak di Yaman: (Al-Masirah TV/Handout via REUTERS)

    Beberapa hari yang lalu, Houthi mengungkapkan AS menyerang pelabuhan bahan bakar Ras Issa di Yaman. Akibat dari peristiwa ini, 80 orang dilaporkan tewas.

    Dilansir AFP, Sabtu (19/4), serangan terhadap Ras Issa itu bertujuan untuk memutus pasokan dan dana bagi pemberontak yang menguasai sebagian besar wilayah negara termiskin di Jazirah Arab itu, kata militer AS.

    Juru bicara kementerian kesehatan Houthi, Anees Alasbahi mengatakan tim penyelamat masih mencari mayat di terminal bahan bakar di Laut Merah, yang menunjukkan jumlah korban tewas dapat meningkat.

    TV Al-Masirah milik pemberontak, mengutip pejabat setempat, mengatakan jumlah korban dari serangan tersebut telah meningkat menjadi 80 orang tewas dan 150 orang terluka.

    Militer AS, dalam pernyataannya pada Kamis (17/4), mengklaim serangannya terhadap area Ras Issa di Yaman bertujuan memutuskan pasokan dan pendanaan bagi Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut.

    Iran-Hamas Mengecam

    Foto Kebakaran Ras Issa: (AFP PHOTO/HANDOUT/AL-MASIRAH TV)

    Atas serangan itu, Iran dan Hamas yang merupakan sekutu Houthi pun mengecam serangan AS itu.

    “Mengecam keras serangan udara biadab AS terhadap pelabuhan Ras Issa di Yaman,” ujar Jubir Kemlu Iran Esmaeili Baqaei.

    Kecaman juga dilontarkan oleh Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel, sekutu dekat AS. Hamas menyebut rentetan serangan AS sebagai pelanggaran kedaulatan Yaman.

    “Agresi secara terang-terangan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Yaman, merupakan kejahatan perang sepenuhnya, dan menegaskan kembali berlanjutnya kebijakan Amerika yang bermusuhan dan menargetkan orang-orang bebas yang menolak hegemoni Zionis dan Amerika di wilayah tersebut,” kata Hamas dalam pernyataannya.

    Houthi Targetkan Kapal Induk AS dan Israel

    Foto ilustrasi kapal induk AS: (AFP/CHRISTINA SEARS)

    Seakan untuk balas dendam, kini Houthi mengumumkan kelompoknya menargetkan dua kapal induk AS dan menyerang wilayah Israel sebagai respons.

    “Peningkatan kekuatan Amerika dan agresi yang terus berlanjut terhadap negara kita hanya akan menyebabkan lebih banyak serangan balik dan operasi penyerangan, bentrokan, dan konfrontasi,” ucap juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (19/4).

    Saree menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah aksi protes yang digelar Houthi di ibu kota Sanaa pada Jumat (18/4) waktu setempat.

    Ditambahkan oleh Saree bahwa pasukan Houthi juga menargetkan sebuah lokasi militer di dekat bandara utama Israel, selain menyerang dua kapal induk AS yang ada di kawasan.

    Belum ada tanggapan dari AS maupun Israel soal serangan Houthi.

    Halaman 2 dari 4

    (zap/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sadis! Kelompok Bersenjata di Nigeria Bunuh 56 Orang

    Sadis! Kelompok Bersenjata di Nigeria Bunuh 56 Orang

    Abuja

    Kelompok bersenjata menewaskan sedikitnya 56 orang di negara bagian Benue, Nigeria tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis malam hingga Jumat.

    “Jumlah korban tewas telah melonjak menjadi 56 dari serangan tersebut pada hitungan terakhir,” kata penasihan media Gubernur Hyacinth Alia, Solomon Iorpev, setelah kunjungan Alia ke tempat kejadian, dilansir AFP, Minggu (20/4/2025).

    “Angka itu bisa meningkat seiring berlanjutnya operasi pencarian dan penyelamatan,” imbuhnya.

    Kantor Berita Nigeria milik pemerintah melaporkan bahwa menteri pertahanan negara itu sedang mengunjungi negara bagian Plateau. Pembantaian beruntun dengan korban lebih dari 50 orang tewas di negara bagian Plateau juga terjadi pada bulan ini.

    Hal itu telah menandai eskalasi serius di negara bagian tersebut. Pihak berwenang berusaha keras untuk menahan serangan di wilayah tempat ketegangan etnis yang telah lama membara.

    Pihak berwenang negara bagian Plateau mengklaim pembunuhan itu adalah bagian dari ‘genosida’ yang disponsori oleh teroris.

    Perampasan tanah, ketegangan politik dan ekonomi antara ‘penduduk asli’ setempat dan mereka yang dianggap orang luar, serta masuknya para pengkhotbah Muslim dan Kristen garis keras, telah meningkatkan perpecahan di negara bagian Plateau dalam beberapa dekade terakhir.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Amerika Hentikan Deportasi Gengster Venezuela, Ada Apa?

    Amerika Hentikan Deportasi Gengster Venezuela, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (19/4) menghentikan sementara deportasi sejumlah pria Venezuela yang berada dalam tahanan imigrasi. 

    “Pemerintah diperintahkan untuk tidak mendeportasi anggota kelompok tahanan yang diduga dari Amerika Serikat sampai ada perintah lebih lanjut dari Pengadilan ini,” kata para hakim dalam keputusan singkat yang tidak ditandatangani, seperti dikutip dari Reuters.

    Hakim Konservatif Clarence Thomas dan Samuel Alito secara terbuka tidak setuju dengan keputusan tersebut, yang dikeluarkan sekitar pukul 12:55 dini hari waktu setempat.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar atas keputusan Mahkamah Agung.

    Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan pemerintahan Trump terhadap batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kasus ini berisiko menimbulkan bentrokan besar antara dua cabang pemerintahan yang setara dan berpotensi menimbulkan krisis konstitusional yang parah.

    Terpilih tahun lalu dengan janji untuk menindak tegas para migran, Trump menerapkan Undang-Undang Musuh Asing 1798 dalam upaya untuk mendeportasi anggota Tren de Aragua, sebuah geng kriminal yang berasal dari penjara Venezuela yang oleh pemerintahannya dicap sebagai kelompok teroris.

    Presiden dan para pembantu seniornya telah menegaskan bahwa mereka memiliki kewenangan yang luas dalam masalah imigrasi.

    Selama sidang pada hari Jumat, seorang pengacara pemerintah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya rencana Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendeportasi orang-orang tersebut pada Jumat, tetapi mungkin ada deportasi pada Sabtu.

    (hsy/hsy)

  • AS Kembali Gempur Yaman, Hamas Tolak Gencatan Senjata Parsial di Gaza

    AS Kembali Gempur Yaman, Hamas Tolak Gencatan Senjata Parsial di Gaza

    Sanaa

    Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melaporkan, telah melancarkan serangan ke Pelabuhan Ras Isa, Yaman, untuk “melemahkan sumber ekonomi” kekuatan militan Houthi yang didukung Iran. Serangan itu diklaim sebagai upaya untuk memutus sumber pasokan dan pendanaan bagi kelompok pemberontak Houthi.

    “Hari ini, pasukan AS mengambil tindakan untuk memusnahkan sumber bahan bakar bagi teroris Houthi yang didukung Iran,” tulis CENTCOM di media sosial yang dikutip AFP.

    “Serangan ini tidak bertujuan mencederai rakyat Yaman, yang saat ini ingin menumbangkan kelompok Houthi dan ingin hidup secara damai,” tambah pernyataan itu.

    Pelabuhan Ras Isa selama ini diyakini menjadi salah satu titik utama distribusi bahan bakar yang digunakan oleh kelompok Houthi, sekaligus menjadi sumber pemasukan finansial melalui jalur penjualan ilegal.

    Puluhan tewas dan luka-luka

    Serangan udara tersebut menewaskan sedikitnya 38 orang, tulis media yang terkait dengan Houthi. Jumlah korban tewas itu termasuk sedikitnya lima paramedis, demikian menurut Kementerian Kesehatan di bawah kendali Houthi.

    Sementara itu sekitar “50 pekerja dan karyawan terluka di pelabuhan minyak Ras Isa, setelah agresi Amerika,” tambah kementerian tersebut.

    Jumlah korban tewas dari serangan di pelabuhan di barat Yaman ini menandai salah satu rekor korban tertinggi serangan militer AS, setelah Washington memulai serangan udara melawan kelompok militan pro Iran tersebut bulan lalu.

    Pertalian Houthi, Hamas dan Iran

    Iran selama ini mendukung kelompok pemberontak Houthi di Yaman, dalam konflik melawan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Iran juga dituduh memberikan bantuan kepada Hamas dalam upayanya melawan Israel.

    Baik Hamas maupun Houthi berbagi musuh yang sama, yaitu Israel dan negara-negara yang mendukung pemerintah resmi Yaman yang diakui internasional, termasuk Arab Saudi dan koalisinya.

    Hamas menolak proposal gencatan senjata ‘parsial’

    Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas dilaporkan menolak persyaratan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, untuk gencatan senjata baru.

    Kepala Biro Politik Hamas di Gaza dan ketua tim negosiasi, Khalil Al-Hayya, mengatakan kelompok tersebut tidak akan setuju dengan gencatan senjata “parsial”.

    “Netanyahu dan pemerintahannya menggunakan kesepakatan parsial sebagai kedok untuk agenda politik mereka, yang didasarkan pada melanjutkan perang pemusnahan dan kelaparan, meskipun harga yang harus dibayar adalah mengorbankan semua sandera,” tandas Hayya dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Kami tidak akan menjadi bagian dari kebijakan ini.”

    Hayya mengatakan Hamas siap untuk segera terlibat dalam “negosiasi paket komprehensif” untuk membebaskan semua sandera yang masih mereka tahan, sebagai imbalan untuk mengakhiri perang Gaza, pembebasan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel, dan rekonstruksi Gaza.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Artikel ini pertama kali dirilis di DW bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjalani proses penarikan ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini dijelaskan oleh Pentagon sebagai konsolidasi pasukan yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    Seperti apa rincian dari proses ini dan apa yang menjadi faktor pendorongnya?

    Apa yang Menjadi Dasar Penarikan Pasukan AS dari Suriah?

    Pernyataan dari Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, mengungkapkan bahwa konsolidasi pasukan ini dilakukan berdasarkan pengakuan keberhasilan AS dalam melawan ISIS. “Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi,” katanya, sambil menyebut bahwa jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang dalam beberapa bulan ke depan.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018, yang juga diiringi dengan protes dari kalangan petinggi militer saat itu.

    Seberapa Banyak Pasukan yang Ditarik dan Dimana?

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel diperkirakan akan ditarik dari beberapa lokasi, termasuk Mission Support Site Green Village dan fasilitas kecil lainnya.

    Ironisnya, meskipun proses penarikan sedang berlangsung, pemerintahan Biden sebelumnya justru menambah jumlah pasukan menjadi sekitar 2.000 orang di Suriah pada bulan Desember 2024.

    Peningkatan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kenapa Jumlah Pasukan AS di Suriah Kembali ke Angka 900?

    Dengan pengurangan ini, jumlah pasukan AS akan kembali ke kisaran 900, angka yang sama yang dipertahankan setelah kekalahan ISIS pada tahun 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, serta mencegah serangan dari Turki terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi oleh Kurdi.

    Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi pasukan ini masih memungkinkan AS untuk menekan aktivitas ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya.

    Namun, situasi lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan, dengan ISIS mengeklaim 294 serangan di Suriah pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 121 serangan.

    Bagaimana dengan Ancaman Lain yang Dihadapi AS di Wilayah Tersebut?

    AS juga menghadapi tekanan dari milisi pro-Iran.

    Sebuah insiden tragis terjadi pada Januari 2024, ketika tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak tahun 2014, AS memimpin koalisi internasional dalam upaya melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF.

    Walaupun kekhalifahan ISIS sudah runtuh, kelompok ini masih aktif di wilayah pedesaan yang terpencil, dan AS terus melancarkan operasi militer untuk menggagalkan potensi kebangkitan kelompok ini.

    Selain itu, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional.

    Apa yang Terjadi di Irak?

    Sementara itu, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Kesepakatan antara Washington dan Baghdad menyatakan bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    Dengan semua dinamika ini, pertanyaan yang muncul adalah:

    Akankah AS benar-benar mengangkat kaki sepenuhnya dari Suriah?

    Atau akankah kehadiran militer AS tetap ada dalam bentuk yang berbeda untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di wilayah tersebut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pentagon, yang merupakan badan pertahanan Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menarik sekitar 1000 tentara dari Suriah.

    Keputusan ini tidak hanya mengubah jumlah total pasukan di lapangan tetapi juga mencerminkan perubahan strategi militer AS di wilayah yang telah menjadi fokus selama satu dekade terakhir.

    Mengapa Pentagon Mengurangi Pasukan di Suriah?

    Pada Jumat, 18 April 2025, Pentagon menginformasikan bahwa mereka akan memangkas hampir setengah dari total personel mereka yang sebelumnya berjumlah sekitar 2000.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menjelaskan bahwa proses penarikan akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisi di lapangan.

    Walaupun tidak disebutkan lokasi spesifik, Parnell menyatakan bahwa pasukan akan dipusatkan di beberapa titik strategis.

    Apa Dampak dari Penarikan ini?

    Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi militer Washington, terutama dalam perang melawan kelompok teroris Negara Islam (ISIS) yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Meskipun kekuatan ISIS telah berkurang sejak 2019, sisa-sisa militannya masih aktif, terutama di daerah pedesaan, dan sering kali melancarkan serangan sporadis.

    Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, juga mengungkapkan pandangannya tentang keterlibatan militer AS di Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social pada Desember lalu, Trump menegaskan, “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita dan Amerika Serikat tidak boleh bergabung dengannya; ini bukan perjuangan kita.” Pernyataan ini menggambarkan perubahan arah kebijakan luar negeri AS yang lebih fokus pada isu domestik dan pengurangan keterlibatan militer di luar negeri.

    Bagaimana Situasi Politik dan Keamanan di Kawasan?

    Penarikan tentara ini juga terjadi di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks di kawasan tersebut.

    Setelah presiden Suriah, Bashar al-Assad, digulingkan oleh pemberontak Islamis pada akhir 2024, AS sempat meningkatkan operasi militer mereka.

    Namun, fokus Washington mulai berubah ketika kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan terhadap jalur pelayaran internasional pada akhir 2023.

    Di samping itu, pasukan AS di Suriah dan Irak menjadi target serangan dari milisi pro-Iran, terutama sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Sebagai respons, AS melakukan serangan udara terhadap beberapa target yang terkait dengan Iran.

    Meskipun ketegangan ini telah mereda, risiko serangan terhadap pasukan AS tetap ada.

    Apakah AS Akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Suriah?

    Sampai akhir 2024, Pentagon masih menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah, meskipun jumlah ini sempat meningkat menjadi 2000 sebelum penarikan diumumkan.

    Langkah ini sejalan dengan rencana Irak untuk mengakhiri kehadiran militer internasional di wilayahnya.

    Saat ini, terdapat sekitar 2500 tentara AS di Irak, dengan misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada akhir 2025 di wilayah Irak federal dan 2026 di wilayah Kurdistan.

    Penarikan pasukan ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan kehadiran militer AS di Suriah dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

    Apakah ini menandakan akhir dari keterlibatan militer AS di Suriah, ataukah justru akan menjadi awal dari strategi baru?

    Dengan latar belakang yang semakin kompleks, keputusan ini tentunya akan memiliki implikasi yang luas, baik bagi AS maupun untuk stabilitas regional di Timur Tengah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat mulai menarik ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini disebut Pentagon sebagai bentuk “konsolidasi pasukan” yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    “Dengan mengakui keberhasilan AS dalam melawan ISIS, termasuk kekalahan teritorialnya pada 2019 di bawah Presiden Donald Trump, hari ini Menteri Pertahanan mengarahkan konsolidasi pasukan AS di Suriah ke lokasi-lokasi tertentu,” kata Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam pernyataan yang dikutip The New York Times, Jumat (12/4).

    Parnell menjelaskan, proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi.

    Dalam beberapa bulan ke depan, jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh Trump pada 2018.

    Saat itu mendapat upaya tentangan dari petinggi militer dan menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Jim Mattis.

    Seperti diketahui, Trump kembali menegaskan sikapnya setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember lalu.

    “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita. AMERIKA SERIKAT TIDAK BOLEH BERGABUNG DENGANNYA. INI BUKAN PERJUANGAN KITA,” tulis Trump di platform Truth Social saat kembali menjabat sebagai presiden terpilih.

    Tiga Pangkalan AS di Suriah Ditutup

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel akan ditarik dari Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates, dan satu fasilitas kecil lainnya.

    Menariknya, pada Desember 2024, pemerintahan Biden justru menambah jumlah pasukan di Suriah menjadi sekitar 2.000 orang.

    Peningkatan itu ditujukan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kembali ke Format Lama: 900 Tentara

    Kini, pengurangan pasukan akan membawa jumlahnya kembali ke kisaran 900—angka yang dipertahankan sejak ISIS dinyatakan kalah pada 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, dan mencegah Turki menyerang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi.

    Meski Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi ini tetap memungkinkan AS menekan ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya, situasi di lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan.

    Aktivitas ISIS Naik Dua Kali Lipat

    ISIS mengklaim 294 serangan di Suriah sepanjang 2024, naik drastis dari 121 serangan pada tahun sebelumnya, menurut data yang dikutip dari NYT.

    Sejak awal 2025, setidaknya 44 serangan telah terjadi, menurut laporan Institut Timur Tengah di Washington.

    Tekanan juga datang dari milisi pro-Iran.

    Pada Januari 2024, tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak 2014, AS memimpin koalisi internasional untuk melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF yang mayoritas Kurdi.

    Kemenangan atas ISIS diumumkan pada akhir 2017 di Irak dan pada Maret 2019 di Suriah, saat benteng terakhir kelompok itu direbut.

    Meski kekhalifahan ISIS runtuh, para jihadis masih aktif di pedesaan terpencil.

    AS secara berkala melancarkan operasi militer untuk menggagalkan kebangkitan kelompok tersebut.

    Setelah jatuhnya Assad, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional sejak akhir 2023.

    AS membalas dengan serangan udara terhadap target yang dianggap terkait Iran.

    Irak juga Bersiap Akhiri Kehadiran AS

    Di sisi lain, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Washington dan Baghdad telah menyepakati bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)